Trotoar dan drainase di kota wisata Parapat diduga proyek gagal dan asal jadi di Destinasi wisata Super prioritas Danau Toba

 

etabloidfbi.com – Danau Toba.

Demi mendukung dan memajukan Destinasi Wisata Super Prioritas, beberapa instansi kementrian berpartisipasi menggelontorkan anggaran, bahkan tak tanggung tanggung demi Danau Toba Pemerintah menggelontorkan dana dari APBN lebih dari 4 triliun rupiah.

Anggaran itu di alokasikan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp 1,06 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 2,5 triliun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rp 23 miliar, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) Rp 17 miliar, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Rp 4,8 miliar, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Rp 400 miliar dan lainnya.

Tercatat paling besar dana di gelontorkan oleh pihak kementrian PUPR. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis Sumadilaga, seperti dilansir dari CNBC Indonesia mengatakan, KSPN Danau Toba sebagai salah satu destinasi super prioritas akan memperoleh anggaran dari APBN sebesar Rp 2,46 triliun. Perinciannya untuk sektor sumber daya air Rp 124,4 miliar, perumahan Rp 422,1 miliar, jalan dan jembatan Rp 918,5 miliar, dan pemukiman Rp 996 miliar.

Dari pembagian alokasi Anggaran APBN terlihat bahwa PUPR memiliki proyek dan tanggung jawab yang banyak dan besar di Danau Toba. Maka Demi pembenahan DSP Danau Toba pihak PUPR merangkul perusahaan dan kontraktor besar yang berpengalaman untuk berkontribusi agar di harapkan proyek pembangunan pariwisata di Danau Toba bertaraf internasional dan sesuai dengan visi misi Presiden Jokowidodo menjadikan Danau Toba sebagai salah satu Bali Baru di Indonesia.

Namun beberapa proyek PUPR yang sudah berjalan dilapangan seolah berbanding terbalik dari harapan, baik kualitas dan dampak pembangunan terhadap lingkungan dan masyarakat seperti terabaikan oleh perusahaan para pemenang tender proyek, apakah sengaja di atur sedemikian rupa biar mendapat untung besar atau karena luput dari pantauan pengawas proyek.

Misalnya Saja Proyek trotoar dan drainase sepanjang jalan di Kota wisata Parapat Danau Toba, patut diduga proyek gagal dan asal jadi karena banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi bahkan terkesan di tinggal oleh pekerjanya. Belum lagi beberapa lokasi jalur parit yang meluap dan drainase semakin tidak berfungsi sebagaimana mestinya parit.

Hal ini di ungkapkan salah seorang warga Parapat dan juga tokoh Pariwisata Danau Toba H Rahimal K Noor S.Fil saat melakukan pembahasan di grup whatsapp Forum Diskusi Pariwisata, Minggu (18/04/2021) terkait pembangunan trotoar dan drainase di beberapa jalur jalan yang digenangi air saat hujan turun di kota Parapat.

“Jalan air untuk keparit tidak ada dibuat, sehingga ketika hujan, parit sama sekali tidak berfungsi untuk aliran air hujan.” tulis Rahimal.

“Prinsipnya bagaimana ada proyek, nggak perlu fungsinya,” Lanjutnya.

Selanjutnya salah seorang Pengusaha Travel di Sumatera Utara Johan Prasetyo angkat bicara dan merasa sedih dengan ketidak seriusnya instansi terkait menangani proyek yang ada dikawasan Danau Toba.

“Harusnya bisa digugat instansi yang tidak serius menjalankan tugasnya, karena kesan asal jadi tanpa koordinasi dan planning yang matang hanya akan membuat high cost development. yang kasihan Rakyat karena semua itu adalah uang rakyat.” tulis Johan di WA Grup yang sama.

Dan belum lagi beberapa ruas trotoar yang terlihat di duga ditinggalkan oleh pemborong/pekerja seperti di jalur kiri depan Tara Bunga Hotel menuju Open stage Parapat dan jalur kiri dari depan terminal Parapat menuju SPBU Parapat sampai saat ini belum terlihat pekerja untuk melanjutkan pekerjaan.

Bahkan anehnya lagi di sepanjang jalan Sisingamangaraja Parapat, terlihat trotoar porak poranda dan amburadul diduga tidak sesuai dengan spek, walaupun biaya yang di gelontorkan lebih dari 5 milliar rupiah.

Belum lagi proyek di lokasi lain yang luput dari pantauan yang selalu di landaskan demi mendukung pembangunan di DSP Danau Toba namun mengabaikan kualitas dan dampak lingkungan dan masyarakat demi terwujudnya proyek dan memperoleh keuntungan semata. (Feri)

Tinggalkan Balasan