Tiga Tersangka Di Tetapkan Kejati, Terkait Pengadaan Masker Di Dinkes Provinsi Banten

 

etabloidfbi.com Banten. —

Dua orang pengusaha dan satu PNS, dijadikan tersangka oleh Kejati Banten dalam kasus korupsi pengadaan masker medis KN-95, bagi tenaga kesehatan (nakes). Dari total proyek Rp 3,3 miliar, nilai kerugiannya mencapai Rp 1,6 miliar.

Para pelaku berinisial AS dan WF, dari PT RAM. Kemudian LS, berstatus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinkes Banten. Semuanya kini di tahan di Rutan Pandeglang.

Penyidik melakukan upaya paksa, berupa penahanan terhadap tiga orang tersangka, masing-masing AS, WF, dan LS. Dari pihak swasta dan satu PPK dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dalam pengadaan masker KN-95, kata Ketua Kejati Banten, Asep Nana Mulyana, dikantornya, Kamis (27/05/2021).

Masker yang diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (nakes) itu berjumlah 14 ribu pics. Rencana Anggaran Belanja (RAB) masker di awal pandemi covid-19 tahun 2020 awalnya seharga Rp 70 ribu per pics. Kemudian berubah menjadi Rp 220 ribu per buahnya.
Akibat adanya perubahan harga lebih dari tiga kali lipat itu, menyebabkan negara rugi sekitar Rp 1,680 miliar.

Hasil temuan penyidik, setelah melakukan penyelidikkan mendalam, dan konprensif, dengan mendengar keterangan saksi-sakai dan alat bukti lain. Sehingga ada kemahalan harga yang menurut hemat sangat signifikan.

Sementara itu, dari keterangan Kejati Banten Asep Nana Mulyana, keterlibatan Kepala dinas kesehatan Banten, Pramuji Astuti, masih di perdalam. “Kadinkes masih dimintai keterangan, di periksa oleh penyidik, nanti mungkin akan kita simpulkan kemudian akan kami dalami lagi untuk pendalaman sekaligus untuk melengkapi alat bukti dalam rangka penuntutan perkara ini,” kata Asep di ruang kerjanya.

Terhadap tiga tersangka lainnya kata Kajati,” AS dan WF dari PT RAM, kemudian LS berstatus sebagai Pejabat pembuat komitmen (PPK di Dinkes Banten, di sangkakan pasal korupsi,” terang nya.

Kajati juga enggan mengungkapkan potensi bertambahnya tersangka lain atas korupsi pengadaan di Dinkes Banten. Pihak nya sedang berupaya mengembangkan pemeriksaan dan penyelidikan atas kasus tersebut.

Saat ini menurut keterangan Kajati,” pasal yang di kenakan oleh penyidik yaitu, pasal 2, dan pasal 3, Undang-Undang No.31 tahun 1999, tentang tindak pidana korupsi. “Untuk tambahan pasal nanti kita lihat pemberatan segala macam,” ujarnya.(S.Manahan.T/team)

Tinggalkan Balasan