Terkait Rekomendasi Bpjs Yang Di Manfaatkan Caleg Kadis Sosial Dan Kabid Dinkes Saling Tuding

Kerinci – TFBI

Polemik Pemanfaatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS oleh Caleg yang sempat menghebohkan warga masyarakat Kabupaten Kerinci beberapa waktu yang lalu, khususnya di wilayah Dapil 1 Kabupaten Kerinci yang sampai saat ini belum ada kejelasannya.

Dan pemanggilan Kepala Dinas Sosial untuk mengklarifikasi masalah ini ternyata hanya gertak sambal Jonriadi/Johan semata yang Diduga lantaran rasa cemasnya karena takut di tinggal oleh massa pendukungnya dikarenakan permainan kartu KIS BPJS oleh salah seorang caleg di Dapilnya yang mana kini caleg tersebut menjadi pesaing tangguh, bagi dirinya hingga ia seolah merasa terancam untuk mewujudkan niatnya menduduki kembali kursi legislatif pada pemilu yang akan datang.

Kadis Sosial Juanda Sasminta

Beranjak dari permasalahan itu,kini Kadis Sosial (Juanda Sasmita ) memberikan pernyataan kepada media ini beberapa waktu yang Lalu di ruangan Dinasnya di Bukit Tengah dengan mengatakan bahwa Dinas Sosial Tidak tahu menahu ataupun dan tidak pernah memberi Rekomendasi data penerima kartu KIS BPJS khususnya untuk JAMKESDA dan hal itu dibenarkan oleh para Stafnya yang juga turut hadir pada saat komfirmasi media ini dengan Juanda Sasmita.

Kabid Dinkes Yulwi Chanra

Disisi lain Kabid Dinkes (Kepala Bidang Dinas Kesehatan ) YULDI CANDRA membantah keterangan dari Juanda Sasmita mengenai hal itu, “Sebagaimana mekanismenya Kami tidak akan mengeluarkan kartu KIS BPJS tanpa terlebih dahulu di rekomendasikan oleh Dinas Sosial,” tegasnya.

YULDI kembali menjelaskan “kalau untuk permasalahan kenapa kartu KIS BPJS itu bisa berada di tangan caleg, sehingga di manfaatkan untuk kepentingan pribadinya, mungkin kesalahan pada cara penyampaiannya kepada masyarakat yang seharusnya mekanismenya kami salurkan kepada kades-kades untuk mereka bagikan ke masyarakat ,dan saat ini sayapun heran kenapa bisa jatuh ke tangan caleg dan saya akan segera memanggil kasi dan staf saya untuk meminta penjelasan dan pertanggung jawabannya mengenai hal ini,” Ungkap YULDI seraya mengakhiri penjelasanya.

Pihak Dinas kesehatan dan Dinas Sosial diharapakan dapat memberikan klarifikasi untuk kebenaran dari permasalahan ini, agar masyarakat dapat mengetahui kebenarannya dan tidak berprasangka buruk tentang hal ini, yang seakan-akan ada konspirasi tertentu untuk memfasilitasi seorang Caleg yang dapat menguntungkan pribadi atau golongan sekaligus menunjukkan rasa tanggung jawab dan profesional dalam bekerja serta menindak tegas ataupun memberi sangsi bagi oknum yang telah merusak nama Baik Dinas Kesehatan Ataupun Dinas Sosial sehingga dapat memberikan kesan buruk terhadap masyarakat.
(Domi)

Tinggalkan Balasan