Tangani penyebaran Virus Corona, Pemkab Bogor Harus lebih serius Gratiskan Rapid dan Sweb Test.

etabloidfbi.com Cibinong Bogor, Jawa Barat.–

Ditengah situasi pandemi Covid-19 ini, mengalami kenaikan diberbagai tempat dan memecahkan rekor baru dengan jumlah 50 kasus positif perhari di Kabupaten Bogor, Sabtu 03/010/2020.

Dalam hal ini pemerintah masih kurang sigap dan hanya terlihat pencitraan dalam melakukan penyelesaian wabah pandemi tersebut, kita bisa lihat berbagai instansi berlomba-lomba untuk melakukan Rapid tes gratis pada masyarakat baik di kawasan mall maupun pasar atau warung-warung, bahkan hingga ada warga masyarakat yang dikejar-kejar.

Sedangkan di fasilitas kesehatan mereka berlomba-lomba mewajibkan rapid tes pada pasien tanpa terkecuali, dengan sakit apapun, seperti pemeriksaan kehamilan atau proses persalinan, kecelakaan dan lainnya, dengan biaya rapid tes dibebankan kepada pasien itu.

Namun, hal ini dikecam oleh Ketua Jamkeswatch Bogor Raya dan Depok 2015-2019. Heri Irawan,S.E. Mengatakan, “kewajiban rapid tes pada faskes untuk mendapatkan pelayanan sebagai bentuk kehati-hatian dan menjalankan protokol Covid-19 agar para tenaga kesehatan tidak kecolongan dan untuk menentukan status pasien yang akan dirawat, menurut kami baik saja, namun yang jadi Persoalan masih ada Fasilitas Kesehatan dan Rumah Sakit yang membebankan biaya Rapid tes pada pasien, dimana saat ini ekonomi rakyat juga sedang sulit karena dampak Pandemi ini.”

SUMBER FOTO : ANTARA, INFOGRAFIK ALAT PCR PENDETEKSI CORONA
SUMBER FOTO : ANTARA, INFOGRAFIK ALAT PCR PENDETEKSI CORONA

Lain hal, “sangat disayangkan terkait hanya baru dua (2) unit alat Polymerase Chain Reaction (PCR) atau alat untuk menguji sampel Swab test di Kabupaten Bogor yang Aktif dipergunakan dan teregister ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), yaitu berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong dan RSUD Ciawi, ujarnya.”

Padahal Kabupaten Bogor memiliki 6 unit alat PCR tersebut, yaitu satu unit berada di RSUD Cileungsi dan satu unitnya di RSUD Lewiliang, meski dapat digunakan namun terbatas hanya digunakan untuk menguji sampel Swab test bagi pasien yang dirawat inap di kedua RS itu, dan belum teregister. Padahal beberapa kali kami mencari RS Penerima Rujukan untuk pasien Covid-19 ruangan full alias mereka sudah over.

“Sedangkan dua alat test PCR lagi berada di Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) Kab. Bogor dan parahnya alat tersebut belum dipergunakan,” kata Heri kepada etabloidfbi.com

Akibat kurang jeli, melihat perkembangan dan kurang seriusnya dalam melaksanakan tugas, pada saat bulan September ini terjadilah overload kasus yang terjadi di kabupaten Bogor.

“Sehingga hasil uji Swab test saat ini bisa memakan waktu hingga 3 pekan dan hingga kamis kemarin, Informasi yang kami dapat dari Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Bogor, baru mampu menguji Swab test 14.841 spesimen, hal itu masih sangat jauh dari standar World Health Organization (WHO) 1 per 1.000 dari jumlah penduduk atau 1 per 60.000 spesimen untuk Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk Rapid test baru dilakukan terhadap 50.185 spesimen.”

Oleh karena itu, Deputi Direktur Advokasi dan Relawan Jamkeswatch Indonesian 2015-2019, mengatakan kami meminta pada pihak Pemerintah Daerah Khususnya Kabupaten Bogor untuk lebih serius, “ulah lalawora” kalau bahasa orang Bogor, dalam menangani Wahab Covid-19 ini, dan juga meminta agar memberikan solusi pada Fasilitas kesehatan sehingga Peserta JKN-BPJS Kesehatan dan Semua Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, ketika harus dirapid test dan Swab test jangan dibebankan biaya tambahan, sebab selain mereka sudah mengiur tiap bulan, hal itu juga bertentangan dengan kesepakatan perjanjian kerja sama antara faskes dan BPJS berupa standar pelayanan, pungkas Heri Irawan,S.E.

Selain itu juga kami menghimbau pada semua masyarakat untuk tetap melaksanakan semua protokol Kesehatan yang sudah ditentukan.

Reporter : IRsan BOegeiss

Editor : Yahya Heriansya

Tinggalkan Balasan