Sebuah Rumah Kost Di Duga Tanpa Izin Bangunan, Tidak Tersentuh Hukum.

 

 

etabloidfbi.com Jakarta Barat.–

Bangunan tanpa PBG,(Persetujuan Bangunan Gedung) berdiri tegak di salah satu sudut kota administrasi Jakarta barat, tepat nya di klingkik timur RT 06 RW 12 rawa buaya. Dari informasi beberapa sumber di lapangan, pemilik bangunan di duga sudah ber “Kordinasi” dengan oknum Pejabat Wilayah. Biasanya hal itu dilakukan untuk memastikan bangunan tersebut tidak perlu untuk mengurus perubahan izin PBG.

Perlu di ketahui oleh masyarakat luas, pemerintah telah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Resmi diterbitkan oleh presiden Republik Indonesia. yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung.

Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam aturan ini disebutkan, Pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). PBG menjadi istilah perizinan yang digunakan untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 17 PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Berdasarkan ketentuan tersebut, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
Dengan dirilisnya aturan tersebut, maka aturan lama soal pendirian bangunan yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang IMB resmi dicabut.

 

Di Duga bangunan rumah yang belum diketahui pemilik nya, tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG. Sudah seharusnya dikenakan sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
A. peringatan tertulis.
B. pembatasan kegiatan pembangunan.
C. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.
D. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung.
E. pembekuan PBG.
F. pencabutan PBG.
G. pembekuan SLF Bangunan Gedung.
H. pencabutan SLF Bangunan Gedung.
I. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Satpol PP Jakarta barat mempunyai tugas pokok, yakni’ merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Kerjasama dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun seakan ada pembiaran, atau karena di duga “Sudah ada Kordinasi” membuat penegakan tidak berfungsi maksimal alias mandul. Aktifis di masyarakat berharap, agar Aparat Penegak Hukum untuk menindak oknum oknum pejabat yang diduga mem back up bangunan yang tidak mengantongi izin PBG tersebut.

Pasalnya, berbagai prasangka buruk di lontarkan aktivis di masyarakat. Sebab selain akan hilang nya PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota Administrasi Jakarta Barat, di khawatirkan akan menjadi ajang korupsi untuk memperkaya diri sendiri oleh oknum oknum tertentu atau pejabat hingga merugikan negara. Dan juga menjadi citra buruk buat pemerintah kota administrasi Jakarta Barat sendiri.

Hingga berita ini dimuat, pemilik bangunan belum bisa di konfirmasi terkait bangunan rumah yang berdiri megah tersebut. Belakangan di ketahui, dari salah satu pekerja di lokasi menyampaikan, agar wartawan menemui kordinator nya yang berinisial IB.
( LR/Nov)

Tinggalkan Balasan