SAKITNYA BPJS KESEHATAN HARUS DIRAWAT JALAN ATAU SUDAH PATUT DIAMPUTASI

Jakarta 4/9. TFBI.–

Defisit BPJS Kesehatan telah membuat rakyat miskin tidak bisa berobat. Meski anggaran untuk kesehatan yang diterima Kementerian Kesehatan terus naik setiap tahun. Sementara data penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan belum juga valid, banyak yang tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK). Rapat bersama Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua BPJS Kesehatan dan Ketua Dewan Jaminan Nasional (DJSN) terang benderang mengungkap defisit yang dialami BPJS Kesehatan memang semakin membengkak. Akibatnya banyak rumah sakit yang tidak mampu untuk dibayar, hingga masalah turunannya telah membuat rakyat miskin tidak bisa mendapat pelayanan kesehatan. Padahal anggaran kesehatan untuk tahun 2020 sudah dinaikkan oleh Kementerian Keungan secara signifikan menjadi Rp 132 triliun.

Tower Watson Global Medical Trend Survey tahun 2014 melapirkan, biaya kesehatan di Indonesia sepanjang tahun 2010-2014 meningkat sebesar 79 persen. Faktor penyebab dari terjadinya peningkatan biaya kesehatan antara lain adalah inflasi. Karena tingkat inflasi sudah pasti akan menaikkan biaya perawatan.

Menkru, Sri Mulyani Indrawati boleh saja merasa jengkel, lantaran para peserta BPJS Kesehatan tidak mau membayar Iiuran. Sebab umumnya mereka yang mau menjadi peserta BPJS Kesehatan hanya wong cilik yang tak berpunya, alias klas rendahan. Sebab untuk mendapatkan pelayanan dari BJPS Kesehatan pun berdasarkan memang berdasar klas. Akibatnya, mana ada orang kaya yang sudi menjadi anggota BPJS. Karena kecuali kualitas pelayanannya tadi berdasarkan klas, proses dari administrasi serta birokrasinya juga dianggap ribet dan berbelit-belit. (Detik Finance, 9 Agustus 2019). Uniknya, saat anggaran BPJS Kesehatan defisit, justru tunjangan untuk Direksi BPJS hendak dinaikkan. (geloranews,
2 September 2019).

Ikhwsal kesulitan keuangan yang dialami BPJS Kesehatan, wajar bila dapat dibantu dari gaji atau upah direksi dan pengawasi BPJS Kesehatan yang berada jauh diatas upah minimum regional (UMR) atau upah minimum Kabupaten/ kota
(UMK) yang masih berlaku di Indonesia. Cara mengatasi masalah dana BPJS Kesehatan yang sedang sakit ini, bisalah dimulai dari penghematan dan pengetatan biaya serta pemotongan gaji atau upah semua pegawai BPJS Kesehatan sampai saatnya kembali pulih dan memungkinkan semua kebijakan itu dianggap cukup. Krbijakan ini merupakan bukti dari rasa tanggung jawab para pengelola BPJS Kesehatan terhadap kondisi keuangan yang lagi mendera BPJS Kesehatan yang sedang sakit parah. Yang aneh, justru Menteri Keuangan Sri Mulyani malah merespon dengan rencana hendak menaikkan tunjangan cuti dua kali lipat bagi anggota dewan direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dari gaji dan upah.

Informasinya gaji Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan plus bonus bisa mencapai Rp 200 juta per bulan, sungguh melukai hati rakyat kecil yang selalu terkesan menghiba ketika ingin menikmati pelayanan dari rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dalam beleid lama, PMK No.34/PMK.02/2015 besarnya tunjangan maksimal satu kali gaji atau upah yang diberikan sekali setahun. Dalam ketentuan yang baru, PMK No.112/PMK.02/2019, jadi besaran dari pemberian tunjuangan nenjadi dua kali gaji atau upah yang diterima oleh anggota dewan pengawas dan anggota dewan direksi BPJS.

Penambahan besaran tunjangan gaji anggota pengawas dan direksi BPJS dinilai aneh karena terjadi ketika kinerja keuangan BPJS yang terus tekor. Dalam prakteknya, teknis dari pelaksanaan BPJS Kesehatan memang masih ruet. Asuransi kesehatan yang menaungi warga masyarakat Indonesia ini terus didera defisit yang besar. Sementara pemerintah terus menyuntikkan dana ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 10,1 triliun. Syahdan, dana suntikan tahap pertama saja sudah masuk Rp 4,9 triliun, dan tahap kedua Rp 5,2 triliun. Meski begitu, toh BPJS Kesehatan tidak sehat juga. Info defisit hingga akhir tahun 2019 saja sudah sangat menakutkan nilai besarannya, Rp 28 triliun. ( BPJS Kesehatan Janganlah Membuat Orang Susah Semakin Susah: Jacob Ereste, 30 Agustus 2019)

Yang membuat tekor BPJS Kesehatan bukan hanya para peserta yang menjadi anggota saat memerlukan saja, tapi juga pihak rumsh sakit dan sejumlah perusahaan serta oknum di BPJS Kesehatan sendiri. Karena dilaporkan juga ada 2.348 perusahaan yang meanipulasi gaji. Bahkan diprediksi nilai defisit keuangan BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp 32,84 triliun hingga akhir 2019. Adapun penyebab difisit ini satu diantara katrna ada ribuan jumlah perusahaan yang memanipulasi data gaji buruh atau pekerja mereks untuk dijadikab peserta.

Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Hatari mengatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ada 2.348 perusahaan yang memanipulasi data gaji kepada BPJS Kesehatan. Manipulasi data dan tata kelola yang kacau ini yang membuat BPJS Kesehatan semakin tidak sehat. (2 Semptember 2019)

Diungkapkan juga hasil audit BPKP ada menemukan 24,77 juta peserta BPJS Kesehatan yang bermasalah. Dari data ini, 17,7 juta jiwa mengalami masalah NIK, 10 juta jiwa terdapat NIK ganda, dan kolom faskes yang kosong sekitar 21.000, dan sisanya sudah meninggal.

Sedangkan dari hasil audit BPK, sebanyak 528.120 pekerja belum didaftarkan dari 8.314 perusahaan. Dan ditemukan sebanyak 2.348 badan usaha tidak melaporkan gaji dengan benar. Kecuali itu, BPKP juga menemuksn badan usaha yang belum tertib seperti tidak mau mendaftarkan secara penuh karyawannys jadi peserta tak kurang 500 ribuan orang. Karenanya masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan harus diselesaikan secara bersama-sama, khususnya antar instansi pemerintah yang ada. Mulai dari penyelesaian data hingga keputusan penyesuaian besaran iuran.

Betapa sulitnya untuk dapat menyelamatkan tagihan BPJS Kesehatan pada tahun ini (2019), maka bisa segera dibayangkan dana yang bskal macet itu sebesar Rp 32 triliun. Karenanya estimasi defisit yang terjadi harus ditutup terlebih dahulu, karena iuran baru bisa diharap dari BPJS Kesehatan sendiri setelah tahun 2020. Itu pun masih tergantung pada cara kerja BPJS Kesehatan yang profesional. Sebab sejak awal pengelolaan BPJS Kesehatan sudah tampak tidak meyakinkan. Bagaimana mungkin BPJS dengan Kementerian Keuangan terkesan tidak sejalan.

Memang masalah duit ini merupakan wewenang serta ototitas dari Menteri keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Jadi wajar kalau dia harus pusing tujuh keliling. Karena dia memang yang bisa dipercaya untuk mengurus duit negara ini. Kecuali itu tugas dan pekerjaannya pun diupah untuk itu. Dan rakyat kecil pada umumnya di Indonesia sudah semakin susah, akibat imbas dari ekonomi nasional yang sedang runtlyam. Jadi janganlah yang dibidik oleh BPJS Kesehatan cuma rakyat kecil yang miskin. Orang kaya harus menjadi prioritas utama, agar konsep dari subsidi silang bisa benar-benar diwujudkan. Karena orang kaya pada umumnya tetap enggan dan tidak mua mejadi anggota BPJS Kesehatan. Mereka lebih suka memilih asuransi swasta yang sudah punya nama dan bonafit pelayanannya dan juga profesional.

Jadi, ibarat orang yang sedang sakit, maka sampai tahun 2020 BPJS Kesehatan ini harus menjalani “rawat jalan” yang harus dirawat dan terus diperiksa serta diawasi kondisinya. Jika tidak, dia bisa tewas pada usianya yang masih relatif muda. Setidaknya dis sudah sejak awal kehadirannya telah membuat masalah. Jadi, bisa saja langkah selanjutnya harus diamputasi atau rawat inap di ICU. (***)

Catatan : Ditulis oleh Jacob Ereste.

Tinggalkan Balasan