REHAP RUANG KELAS DI SDN 02 GUNUNG TERANG TANPA PAPAN INFORMASI

etabloidfbi.com Lampung barat.–

Proyek Pembangunan Rehap ruang kelas di tingkat Sekolah Dasar negri dua,gunung terang, Kecamatan Air hitam, kabupaten Lampung barat sudah mulai dikerjakan

Sayangnya Pengerjaan rehap ruang kelas dan pembangunan lain nya itu tidak disertai dengan Plang Informasi Anggaran. Hal itu terlihat jelas saat kami dari media etabloidfbi.com atau TFBI (tabloid forum Bhayangkara Indonesia)berkunjung di SDN2 gunung terang, Belum diketahui siapa yang mengerjakan dan berapa besar anggaran pengerjaan Rehap ruang Kelas dan pembangunan lain nya tersebut.

Berdasarkan keterangan dari pekerja di SDN2 gunung terang tersebut,bahwa pembangunan ini ada empat (empat)pemborong,kalo untuk papan informasi saya tidak tau,saya tau nya kerja pak

Baca Juga :

Pimpinan Redaksi etabloidfbi.com Ambil Tidakan Tegas Memberhentikan Kabiro Lampung Barat

“Saya kurang paham, masalah papan informasi,saya tau nya kerja pak,kalo Masalah papan informasi tanya aja langsung Ama pemborong nya,”Pungkas pekerja

Sementara pemborong SDN2 gunung terang,saat mau di konfirmasi terkait pembangunan rehab gedung sekolah tersebut,semua pemborong nya sedang tidak ada ditempat,hingga berita ini di terbitkan kami belum bisa meminta klarifikasi terkait pembangunan rehab sekolah tersebut.

Hasil pantauan kami di lapangan, proyek tanpa papan informasi anggaran merupakan sebuah pelanggaran, karena tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang dan Peraturan lainnya.

Kedua peraturan dimaksud yakni Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang atau jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

(Asep zakaria)

Tinggalkan Balasan