Ratusan Botol Minuman Keras Dan Aparatur Sipil, Terjaring Razia Di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Cibinong Bogor, TFBI.

Sejumlah warga dan Aparatur Sipil Negara terjaring razia dalam pantauan wartawan etabloidfbi.com dilapan, operasi Yustisi dan Gerakan Disiplin Daerah yang di lakukan tim gabungan Pol PP dan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil di Jantung Pemerintah Kabupaten Bogor di Cibinong, Selasa 11/6

Operasi yang diawali di terminal Bus Cibinong  yang tujuannya adalah memantau para pendatang dari luar Bogor ternyata mendapatkan temuan belasan dus minuman keras botol dan belasan jenis ciu dalam kemasan kantong plastik.

Selain mengamankan puluhan kemasan minuman keras, tim penegak perda Kabupaten Bogor juga mendatangi 3 titik rumah kontrakan di Cibinong dan Sukaraja. Dan didapatkan beberapa pasangan bukan muhrim tinggal dalam satu rumah. Sementara beberapa lainnya tidak dapat menunjukan identitas kependudukan. 

Kabid Penegakan Perundang -Undangan Pol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho menjelaskan target utama dari kegiatan tersebut sesuai dengan instruksi bupati Bogor memastikan tidak ada warga pendatang tanpa tujuan jelas di kabupaten Bogor.

“Ini adalah bagian dari pelaksanaan instruksi Bupati Bogor Ade Yasin, kita lakukan di 3 titik dan kita dapatkan penduduk yang belum memiliki KTP, kita melakukan pendataan dan belum memiliki pekerjaan tetap dan belum memiliki tujuan mungkin mereka belum punya pekerjaan, kalau banyak pendatang tanpa tujuan nantinya akan terjadi ganguan ketertiban umum sekaligus melakukan gerakan disiplin daerah di mall dan pusat perbelanjaan untuk para Aparatur Sipil Negara”, Jelas Kabid penegakan perundang Undangan Pol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho, Selasa (11/0)6/2019).

Agus Ridho juga menekankan kepada seluruh kepala UPT Pol PP di 40 wilayah Kecamatan Sekabupaten Bogor melakukan hal yang sama.  Yakni berkordinasi dengan aparatur pemerintah desa dan kelurahan untuk mendata ulang warga pendatang yang di bawa oleh para pemudik. Dari hasil operasi Yustisi atau penegakan hukum itupun akan di tindak lanjuti dalam penerapan tindak pidana ringan serta pembinaan mental.

Sementara untuk para Aparatur Sipil Negara yang kedapatan berkeliaran pada jam kerja di pusat perbelanjaan sudah di data dan akan di serahkan kepada Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan untuk di berikan sanksi. 

(Irsan Boegiess)

Tinggalkan Balasan