Rapat Paripurna DPRD Kab Halut, bahas Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 dan penandatanganan nota kesepakatan KUA – PPAS tahun 2020.

Halmahera Utara, TFBI.-

Sesuai hasil pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap Pelaksanaan APBD tahun 2018, maka Kab Halut memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Mencermati prestasi yang dicapai Pemda Halut, DPRD berkesimpulan, pengelolaan APBD tahun 2018 sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait pertanggungjawaban APBD tahun 2018 dapat diparipurnakan.

Demi memenuhi tahapan penyusunan APBD tahun 2020, Bupati Halut telah menyampaikan rancangan kebijaksanaan umum anggaran (KUA) maupun prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2020 kepada DPRD Halut melalui rapat paripurna pada (10/07-2019). Selanjutnya melalui pembahasan antara DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah, akhirnya kedua dokumen tersebut disepakati untuk ditindak lanjuti dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS tahun 2020 di ruang sidang DPRD Kab Halut.

Dalam sambutannya Bupati Halut, Ir. Frans Manery menyampaikan terima kasih atas terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah terkait laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018 antara tim anggaran pemda dan badan anggaran DPRD. Dengan demikian bisa menghasilkan pengambilan keputusan ini,
Dengan terlaksananya pembahasan perancangan dan pembangunan Daerah terkait laporan pertanggung jawaban APBD 2018 kami ucapkan terimakasih antara tim anggaran Pemda beserta badan anggaran DPRD sehingga kita bisa mengambil keputusan bersama,” Ujar Bupati.

KUA-PPAS merupakan siklus pembangunan daerah yang tahapannya telah diatur secara jelas dalam peraturan Mendagri nomor 33/2019 terkait pedoman penyusunan APBD tahun 2020.

Adapun APBD tahun anggaran 2020 rinciannya sebagai berikut : pendapatan daerah disepakati sebesar Rp. 1.163.630.812.520.32.- terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp. 110.351.097.155.87.- lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 227.722.926.264.45.- Sementara dari segi belanja, disepakati anggaran sebesar Rp. 1.163.630.812.520.32.- Selanjutnya pembagian belanja tidak langsung sebesar Rp. 614.119.991.015.53.- Surplus/defisit = Rp. 0, terdiri dari penerimaan pembayaran daerah sebesar Rp. 7.500.000.000.- Usai rapat paripurna, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA – PPAS tahun 2020. (Dalen Halut)

Tinggalkan Balasan