Polda Riau Lamban Menangani Perkara SPPD Fiktif Sekretaris Dewan.

Riau Rohil -TFBI


Pengamat Hukum Pidana Universitas Islam Riau (UIR), Dr. M Nurul Huda SH MH, berpendapat tidak ada alasan bagi pihak Penyidik Polda Riau tidak menaikkan status kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif di Sekretaris Dewan (Sekwan) Rohil Provinsi Riau

Namun faktanya, sampai saat ini kasus yang bergulir di Polda Riau tersebut masih saja dalam tahapan pengumpulan barang bukti dan saksi. Seperti yang disampaikan Kabid Humas Polda Riau , Sunarto, “Belum ada update dari penyidik.” katanya.

“Polda Riau menunggu apalagi, harusnya dipercepatlah kasusnya naik, memang apasih kendalanya,” ujar Nurul Huda meminta tanggapan terkait dugaan lambannya Polda Riau menangani kasus korupsi didaerah ini, sabtu (30/03/2019). Jangan hanya karna oknum telah mengembalikan kerugian negara seterusnya dibebaskan dari jeratan pidana.
Karna, jelas Nurul Huda lagi, pada pasal 4 undang-undang tindak pidana korupsi (tipikor) jelas mengatakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus tindak pidana korupsi.

Dalam kasus korupsi ketika seseorang telah mengembalikan berarti kerugian negara yg pernah ia curi, berarti dia sudah mengaku pernah melakukan tindak kejahatan dan pengembalian itu sebagai barang bukti nya.” Terang Nurul Huda.

Tambahnya lagi, bahwa mengembalikan kerugian negara ialah salah satu syarat tidak pidana, namun hanya dikurangi hukuman karna ia jujur

Sebelumnya, Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah 45 oknum anggota DPRD Rohil yang diduga pencairan SPPD fiktif.

Hal ini dibenarkan oleh Direktur Reserse kriminal Khusus Polda Riau
Kombes Gidion Arif Setyawan belum lama ini, “Sudah diperiksa 45 anggota dewan dan para stafnya,” kata dia.

Ada beberapa anggota dewan yang mengembalikan uang dugaan korupsi tersebut kebagian Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir, “sebutnya.

Namun, Gidion mengaku, tak mengetahui pasti berapa besaran yang telah dikembalikan mereka. Polda Riau katanya akan segera mengecek ke Inspektorat Pemkab Rohil untu mengetahuinya sebagai bahan penyidikan.

Penanganan perkara ini, diketahui berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemkab Rohil yang dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau tahun 2017. Dalam LHP itu dinyatakan, adanya dugaan penyimpangan SPPD yang digunakan anggota Dewan tanpa didukung Surat PertanggungJawaban (SPJ)

Terkait besaran dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan (SPJ)

Terkait besaran dana tidak bisa dipertanggung jawabkan pada dugaan penyimpangan itu, ia menyatakan belum dapat menyampaikannya.

Dari informasi yang dihimpun, pada Maret 2017 lalu, Sekwan Rohil menerima uang persediaan (UP) sebesar Rp 3 miliar. Dari jumlah itu, yang bisa dipertanggung jawabkan sekitar Rp.1.395 miliar. Sedangkan sisanya Rp 1,6 miliar tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Lalu, penggunaan uang pajak reses II oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Rohil atas nama Firdaus selaku pengguna anggaran sebesar Rp 356.641.430 Namun, dana itu telah disetorkan ke kas daerah.

Kemudian penggunaan uang pajak resus III oleh Sekwan atas nama Syamsuri Ahmad sebesar Rp 239.105.430 dengan modus tidak disetorkan. Selanjutnya terhadap anggaran dilakukan ganti uang (GU) sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp 1.064.023.000 diperuntukkan membayar hutang kepada Lisa atas perintah Syamsuri, dan Rp 1.100.331.483 untuk pembayaran hutang kepada Syarifudin. Penggunaan uang tersebut belum ada pertanggung jawabannya.
(Mks)

Tinggalkan Balasan