Pertanyakan Ranperda Perlindungan Tenaga Kerja Batam Dikembalikan Ke Pengusul

etabloidfbi.com I BATAM –

Persatuan Tenaga Kerja Daerah (TEKAD) Lokal Batam melalui audiensinya menanyakan terkait Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Perlindungan Tenaga Kerja Batam dikembalikan ke pengusul, padahal sudah sampai dibahas ditingkat Panitia Khusus (PANSUS) di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Kota Batam.

Ketua Tekad Batam, Ferdian menilai DPRD Komisi-IV sebagai pengusul tidak fokus dan serius dalam menangani Perda ini, karena undang-undangnya disatukan sehingga banyak ketimpangan antara Pengusaha vs Pekerja.

“Benar, Perda itu tidak boleh membahas lebih dari satu, karena digabung jadi satu antara Penanaman Modal dan Perlindungan Tenaga Kerja Batam jadi tidak fokus”, kata Anggota Komisi-IV DPRD Batam Mochamat Mustofa dalam audiensi dengan pengurus Tekad Batam di ruang pertemuan DPRD Batam, Selasa (25/08/2020).

Lanjut “Untuk pemberdayaan maupun perekrutan yang memprioritaskan tenaga kerja lokal sekian persen ke perusahaan gimana pak” ucap Ferdian.

“Perekrutan itu secara jelas sudah diatur didalam Undang-Undang RI No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pernah kita ajukan bahwa mengutamakan tenaga kerja lokal ternyata itu tidak boleh dicantumkan, karena itu menabrak undang-undang dimana semua masyarakat dimana pun ia berada mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan itu, maka tidak boleh ada bahasa diutamakan orang lokal” jelas Mochamat Mustofa.

Tetapi menurut Ferdian “Di berbagai daerah sudah memiliki Perda Ketenagakerjaan”, pungkasnya.

Lanjut, Mochamat Mustofa juga menerangkan “Kalo bisa kami dikasi contoh, selama ini kami bahas bentuknya tidak boleh mencantumkan sekian persen untuk tenaga kerja lokal. Perda tidak boleh ada diskriminasi, sudah beberapa kali kita masukkan ke tenaga ahli hukum kita dan koordinasi ke pusat selalu dicoret. Kalo memang ada contoh Perda yang daerah luar bisa jadi referensi dan masukan buat kami” terang dia.

DPRD Komisi-IV akan memasukkan kembali Perda yang memuat klausul tentang sistem upah karena sering terjadi stack perundingan antara Pekerja dengan Pengusaha dan Disnaker tidak bisa mengambil keputusan.

“Untuk tahun 2021 akan kami masukkan kembali Perda dan perlunya terobosan hukum masalah upah dimana sering terjadinya stack perundingan antara buruh dengan pengusaha dan Disnaker tidak bisa mengambil keputusan tentang upah” Imbuh Mochamat Mustofa. (EFF).

Tinggalkan Balasan