Perlindungan Hak Pasien Di Rumah Sakit

Bogor – etabloidfbi.com

Seringnya Masyarakat miskin kurang mendapatkan pelayanan layaknya orang sakit yang ingin kembali sembuh seperti sediakala, tetapi karena keterbatasan Ekonomi akhirnya lebih memilih tidak berobat karena terkadang malah sering diombang ambing di RS dengan Alasan tidak memiliki BPJS, seandainya pun dia memiliki BPJS Pihak RS seringkali mengatakan Kamar penuh dan segala macam alasan sehingga Pihak keluarga yang mendampingi merasa bingung dan apa yang harus dilakukan olehnya,
“Jangankan untuk berobat berbayar buat Transportasi dan mondar-mandir saja kami belain hutang sana hutang sini karena kami masyarakat Miskin dan memang tidak memiliki Uang” Ujar salah satu warga kepada Wartawan etabloidfbi.com yang tidak mau disebutkan namanya.

Sedangkan setiap warga Negara Berhak untuk memperoleh pelayanan di setiap RS karena semua itu sudah diatur dan Tertuang dalam Pasal 32 Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:

a) Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
b) Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
c) Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
d) Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
e) Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
f) Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
g) Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
h) Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
i) Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
j) Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
k) Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
l) Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
m) Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
n) Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
o) Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
p) Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
q) Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
r) Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila hak-haknya dilanggar, maka upaya hukum yang tersedia bagi pasien adalah:

  1. Mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, baik kepada lembaga peradilan umum maupun kepada lembaga yang secara khusus berwenang menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (Pasal 45 UUPK)
  2. Melaporkan kepada polisi atau penyidik lainnya. Hal ini karena di setiap undang-undang yang disebutkan di atas, terdapat ketentuan sanksi pidana atas pelanggaran hak-hak pasien.

Demikian sejauh yang kami ketahui. Semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

  1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang
    Praktek Kedokteran
  3. Undang-Undang No. 44 Tahun
    2009 tentang Rumah Sakit.
    Sumber : Direktorat LPK Nasional.

(Yahya Heriansyah)

Tinggalkan Balasan