PEMBANGUNAN KANTOR DESA DALAM BELUM MENDAPAT IJIN DARI ASET.

Jambi – TFBI

Pembangunan Kantor Desa Dalam yang berlokasi di pasar Siulak Gedang kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.”Diduga di bangun diatas tanah milik pemerintah daerah dengan mencatut nama pembangunan sekolah PAUT di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) serta tanpa adanya pembuktian izin secara resmi dari pihak Aset kabupaten Kerinci.

Tanah yang pada awalnya direncanakan untuk pembangunan rumah Adat Empat jenis Tigo Luhah Tanah Sekudung di era 80-an setelah peletakan batu pertama oleh Bupati Drs H. Mohd Awal pada masa itu, namun tidak diketahui alasan yang jelas sehingga pembangunan tersebut tidak ditindak lanjuti sampai saat ini.

Namun kendati demikian tanah yang kemudian dijadikan sebagai pasar Siulak Gedang ini secara tidak langsung telah menjadi milik pemerintah kabupaten kerinci yang tercatat sebagai Aset pemerintah hingga saat ini.

Yang artinya siapapun yang ingin membangun di tanah tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak Aset kabupaten Kerinci terlebih dahulu, hal ini di jelaskan oleh Kabid Aset kabupaten Kerinci (APDEL RISULDITA) dengan mengatakan “memang benar itu adalah tanah adat tigo luhah tanah sekudung dulunya yang gagal untuk dijadikan pembangunan rumah empat jenis namun,itu adalah tanah PEMDA dan harusnya tanah itu di amankan oleh SKPD pengguna untuk pengamanan awalnya tapi nyatanya telah di bangun oleh Desa Dalam bagaimana prosedurnya saya gak tau pasti, dan setelah itu di bangun lagi koperasi dengan membuat los-los di pasar itu, namun yang jelasnya pasar Siulak itu masih tercantum sebagai Aset Kabupaten kerinci hingga saat ini dan belum ada laporanya pada saya selama 4 tahun ini” Ujarnya.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi pada saat ini pemerintah Desa Dalam telah mendirikan bangunan Kantor Kepala Desa di tanah itu semenjak beberapa tahun yang lalu tanpa adanya izin yang di kantongi dari pihak aset untuk pembangunan itu, dan bahkan ironisnya Pemerintah Desa Dalam seakan merajai tanah tersebut dengan terus melanjutkan pembangunan baru dengan mendirikan bangunan besar bertingkat berbentuk Ruko di tahun 2018 kemaren.

Pembangunan yang di Danai dari Dana Desa itu jelas merugikan masyarakat kerinci khususnya masyarakat Tigo Luhah Tanah Sekudung dan Desa Pasar Siulak Gedang, seolah-olah tanah mereka di rampas oleh Pemerintah Desa Dalam.

Dan yang menjadi pertanyaannya di dalam hal ini, siapa yang harus bertanggung jawab, dan siapa yang merekomendasikan sehingga semua ini bisa terjadi.

(Domi)

Tinggalkan Balasan