Pelayanan urus IMB masyarakat parapat keluhkan biaya retribusi

Kabupaten Simalungun melalui Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu (DPMPT)melakukan pelayanan pengurusan IMB di Girsang Sipangan Bolon tepatnya di open stage Parapat (12/09/2019). 

“Tujuan dan dasar program ini adalah sesuai arahan Bupati Simalungun JR Saragih menunju program tertib administrasi di Kabupaten Simalungun, sekaligus sebagai penunjang PAD Kab.Simalungun dari  retribusi yang kita dapatkan saat ke kegiatan ini dan akan disetor ke BNI setelah selesai kegiatan ini”, imbuh Salah seorang petugas dari Dinas PMPT, John Panjaitan.


John melanjutkan bahwa pengurusan IMB ini di peruntukkan bagi Rumah yg sudah berdiri dan belum ada IMB,dan akan dikenakan retribusi berdasarkan Perda”, namun Jhon tidak menyebutkan perda no berapa dan tahun berapa.

Namun kenyataan dilapangan masih banyak warga yang tidak mengerti dan kecewa kesimpang siuran info, baik berkas pemohon atau pun biaya retribusi yang di terapkan.
Pengamatan awak media saat berlangsung pengurusan IMB itu, masih banyak warga yang merasakan kegiatan ini kurang sosialisasi dan penjelasan dari petugas, pasalnya pengumuman & himbauan yang di keluarkan oleh Camat Girsang Sipanganbolon seolah2 biaya pengurusan ini gratis tanpa di pungut apapun dan oleh sebab itu sebagian warga berasumsi “program ini tidak ada keterbukaan dalam hal penerapan biaya dan dasar pemungutan retribusi  berdasarkan luasnya bangunan, kriteria dan letak bangunan, 
Misalnya Kesman Nainggolan Warga Anggarajim Parapat, mengatakan bahwa; kami memang tidak tau tentang informasi adanya biaya retribusi yg di kenakan tapi karena sempat di sini terpaksa di urus, ” imbuhnya.

Sama halnya dengan Suyanto warga jalan Sisingamangaraja Parapat mengatakan bahwa dia tidak tau adanya beban Retribusi di kepengurusan IMB ini. “saya kira semuanya gratis karena katanya program Jokowi, namun karena merasa sungkan dan malu saya terpaksa mengurusnya karena sempat masuk ke meja Pendaftaran”tutur suyanto.

Kurangnya penjelasan dan sosialisasi terjadi lagi dari petugas Dinas Penaman Modal & Pelayanan Terpadu (PMPT) saat pendataan data pemohon sehingga Perdebatan juga sempat terjadi disaat petugas menetapkan data lokasi areal rumah Pak Sipahutar yang terletak di tigarihit. “lokasi rumah saya tidak memiliki jalan masuk dan di kampung namun kenapa di data di tetapkan letak bangunan saya berada di jalan kabupaten,sedangkan jalan rumah saya saja hanya jalan setapak dan tidak bisa dilalui sepeda motor,apalagi mobil, ujar pak Sipahutar. Sembari memperjelas dan berdebat kepada petugas PMPT.

Saat bersamaan awak media memperjelas terkait surat himbauan yang beredar beberapa Minggu yang lalu dan di tandatangani Ibu Camat Girsang Sipanganbolon Eva Tambunan, dimana poin himbauan itu tidak diperjelas kepada masyarakat bahwa program ini di pungut biaya retribusi, namun Ibu Camat berdalih bahwa surat yang di edarkan itu hanya sebatas himbauan, “saya tidak memiliki wewenang untuk menyampaikan kepada warga, bahwa program IMB ini gratis atau ada tidaknya pungutan retribusi  karena itu ranah perizinan terpadu tapi saya sebagai Camat hanya bisa memberitahukan dan menghimbau kepada warga bahwa ada pengurusan IMB di Parapat, ujarnya Bu Eva.
Senada menimpali bahwa bila ada poin himbauan di surat itu yang kurang pas, beliau berharap menjadi pembelajaran untuk kebaikan pelayanan kedepannya,sambungnya.
(Feri).

Tinggalkan Balasan