P3PP”Koruptor DAK Pendidikan Tubaba Sudah Pantas Di Penjara

 

etabloidfbi.com Tulang Bawang Barat.–

 

ketua kajian kritis kebijakan publik
pembangunan (K3PP) kabupaten Tulang Bawang barat Telah Habiskan anggaran 18 milyar kegiatan fisik Reguler dana alokasi khusus (DAK) Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tubaba Tahun 2021
merupakan sebuah angka nominal yang pantastis jika melanggar ketentuan juklak dan juknis
dapat berujung di kursi pesakitan.

Dikatakan,” Ahmad Basri, Aktivis jebolan lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 1997, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,itu DAK yang diberikan pemerintah pusat sebesar 18 milyar kepada dinas pendidikan Tubaba memberikan arti yang luas tentang adanya satu komitmen positif mendorong kemajuan dunia pendidikan di Tubaba.ujarnya saat mengunjungi Seketariat PD IWO Tubaba,pada selas (18/1/2022).

” DAK 18 milyar tersebut diprioritaskan pada pembangunan fisik sebanyak 57 sekolah, dan pengadaan media pendidikan untuk 55 sekolah dari target total sekitar 70 sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) diTubaba. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021.Jukla teknis DAK Fisik Reguler harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.

 

Artinya daerah penerima DAK Fisik Reguler telah diberikan rambu – rambu bagaimana DAK dijalankan oleh daerah dalam hal ini dinas pendidikan. Tujuannya dengan berpegangan pada legalitas payung hukum pada Permen pendidikan dan kebudayaan No.5 Tahun 2021 memudahkan pada dinas pendidikan untuk menjalankan operasional DAK Fisik Rugeler sesuai aturan.jelas putra asli karta yang sapa Abas karta itu.

Ahmad Basri menambahakan bahwa pihaknya menilai dalam pelaksanaan DAK tersebut prakteknya berbagai macam penemuan dilapangan tentang proses berjalannya proyek fisik regular DAK untuk 57 SD diTubaba melalui berbagai macam pemberitaan dua hari ini cukup mengejutkan

” Ada berbagai macam penemuan data fakta dilapangan tentang penyimpangan DAK Fisik regular yang jauh dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2021.

Salah satu penemuan dilapangan Ada pergeseran fisik pembangunan yang tidak sesuai dengan DAK Fisik Reguler dan yang paling patal adalah penemuan proyek yang tidak sesuai dengan jumlah angka proyek yang seharusnya dibangun. Pengurangan jumlah bangunan dari yang semestinya menunjukan adanya motif tersendiri yang harus diselidiki secara cepat oleh pihak APH.harapnya.

Ahmad basri juga berharap Dengan adanya penemuan – penemuan dilapangan sebagaimana hasil investigasi beberapa jurnalis yang telah dipublikasikan secara luas tentang pelaksaanaa operasional DAK Fisik Reguler 18 Milyar untuk dikabupaten Tubaba

” Hemat penulis telah terjadi sebuah indikasi penyimpangan yang sangat jelas oleh dinas pendidikan Tubaba dalam pengelolaan dana DAK Fisik Reguler 18 milyar menuju pada satu titik pada pelanggaran pada Permen Pendidikan dan kebudayaan No. 5 Tahun 2021

Abas putra karta itu juga mengapresiasi gerak cepat Dewan ( DPRD Tubaba ) untuk merencanakan investigasi secara menyeluruh terhadap DAK Fisik Reguler 18 Milyar yang dikelolah oleh dinas pendidikan

Namun lebih dari itu DPRD harus segera melakukan pemanggilan ( hearing) kepada dinas pendidikan Tubaba untuk didengar pendapatnya tentang tata pengolahan DAK Fisik Reguler 18 Milyar tersebut

Apakah memiliki indikasi penyimpangan atau tidak terhadap pelanggaran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2021. Jika ditemukan penyimpangan jelas DPRD memiliki hak legislasi untuk memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum.tuturnya.

Dengan adanya rekomendasi DPRD,lanjut Abas karta, jika ditemukan palanggaran terhadap DAK Fisik Reguler 18 milyar. Hal ini menunjukan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dinas pendidikan tubaba konsekuensi jelas pada UU TIPIKOR No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan korupsi.
Dan UU Nomor. 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 berbunyi “ setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda,tegasnya.

Dia juga menerangkan Pada UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 yang disebutkan diatas memberikan legalitas hukum yang kuat bahwa pelanggaran terhadap Permen Pendidikan dan Kebudayaan terhadap operasional DAK Fisik Reguler 18 Milyar akan memasukan prilaku korupsi pada pintu penjara

” Oleh karna itu dinas pendidikan Tubaba yang diberi hak operasional dana DAK Fisik Reguler harus mampu membuktikan tidak melakukan pelanggaran hukum terhadap Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2021 sebagaimana hasil investigasi penemuan jurnalis yang telah dipublikasikan

sepertinya apa yang telah dipublikasikan oleh awak media PD IWO Tubaba terhadap DAK Fisik Reguler 18 Milyar memiliki indikasi kearah perbuatan melawan hukum. Dan ini tugas berat dari penegak hukum dan tentunya DPRD Tubaba yang memiliki hak legislasi dalam pengawasan pembangunan.
pungkasnya.

(Iwan/Team)

Tinggalkan Balasan