Maulana Nurhalim Chotib Albantaniy Pendiri (GN GAK-HAM) “Serukan Penegakan HAM Agar Lebih Baik”

Keterangan Fhoto : Gambar Adalah Logo Gerakan Nasional Penegak Hak Asasi Manusia (GN GAK-HAM)

 

etabloidfbi.com Jakarta —

 

Salah seorang penggagas ataupun Narator berdirinya salah satu Organisasi Masyarakat “Gerakan Nasional Penegak Hak Asasi Manusia” disingkat (GN GAK-HAM) KH. Maulana Nurhalim Chotib Albantaniy disela-sela kesibukannya masih Menyempatkan diri menyampaikan Informasi atau Nasehat khususnya kepada seluruh jajaran baik dari tingkat DPP, DPD Maupun DPC dimanapun berada agar memahami makna dan aturan Organisasi GN GAK-HAM yang didirikannya.

Sebagaimana kita ketahui jauh sebelum berdirinya Komnas HAM Maulana Nurhalim Chotib Albantaniy sudah menggagas Organisasi yang berhubungan erat dengan Hak Asasi Manusia dirinya mendirikan Organisasi tersebut sekitar tahun 2004.

 

 

Pendiri GN GAK-HAM Maulana Nurhalim Chotib Albantaniy Bersama Ketua Umum Ujang Suryana SE

 

Dalam sambutannya Rabu, 03-08-2022 Maulana Nurhalim Chotib Albantaniy berharap agar penegakan HAM bisa lebih baik kedepannya dibanding tahun-tahun sebelumnya,

Syukur alhamdulilLah berkat-rohmat ALLOH Subhanahu Wa Ta’ala, kita segenap Bangsa dan Rakyat Indonesia pada umumnya dan Kaum Muslimin Indonesia pada khususnya, bisa menyambut dan memperingati Tahun Baru Hijriyah 1 Muharrom 1444, pada Sabtu 30 Juli 2022.
Dalam hubungan ini ijinkan kami mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriyah 1444, disertai doa agar di sepanjang tahun 1444 ini, kesadaran dan kualitas Penegakan HAM di seluruh wilayah hukum NKRI, berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Maulana Nurhalim Chotib Albantaniy.

Dalam kinerjanya sebagaimana disampaikan oleh salah satu Dewan Pendiri Gerakan Nasional Penegak Hak Asasi Manusia (GN GAK-HAM) Maulana Nurhalim Chotib Albantaniy Tugas Penegakan HAM, sebagamana tertuang dalam kesepakatan dan berisi seperti berikut :

 

  1. GN GAK-HAM yang berdiri di Kota Bandung sekitar tahun 2003/2004-an, dan terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, dan sekarang sudah terdapat di Kemenkumham adalah Organisasi Mandiri yang tidak berkait secara organisatoris-institutionalis dengan Ormas/Orpol manapun, pusat kegiatan dan perjuangannya terletak di bidang Penegakan HAM. Abi Maulana Nurhalim Chotib AlBantaniy, selaku salah seorang Pendiri Utama GN GAKHAM, mengatakan:”Penegakan HAM adalah kewajiban semua Bangsa & Rakyat Indonesia, yang heterogen, yang harus ditunaikan secara murni dan konsekwen, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila & Konstitusi ’45. Maka dari itu Pemerintah – Alim Ulama & para Rohaniwan – TNI/POLRI – Aparat PENEGAK HUKUM – Politisi – Guru dan seluruh Warga Negara Indonesia, wajib bekerjasama dalam menegakkan HAM di seluruh Wilayah Hukum NKRI, demi tegaknya NKRI yang Merdeka dan Berdaulat secara nyata;

  2. GN GAK-HAM dengan struktur & hierarki organisasinya, mulai dari DPP (DEWAN PIMPINAN PUSAT) dan DPD (DEWAN PIMPINAN DAERAH) sampai DPC (DEWAN PIMPINAN CABANG) dan para PENEGAK HAM yang tersebar di berbagai Provinsi/Kabupaten/Kota, sedang bekerja dan terus berjuang untuk menumbuh-kembangkan eksistensi “Organisasi GN-GAK-HAM” beserta “Pelaku GAKHAM”-nya, demi memperbaiki kualitas Penegakan HAM dalam kehidupan Bangsa & Rakyat Indonesia sehari-hari, yang sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu DPP/DPD/DPC GN GAK-HAM, mengajak setiap Kader Pemimpin Bangsa untuk membentuk dan mengembangkan organisasi GN GAK-HAM, terutama di daerah permukiman/tempat-tinggalnya masing-masing;

  3. GN GAK-HAM selaku Organisasi Sosial Kemasyarakatan berbasis Kesamaan Minat, yang bersifat Mandiri dan Swadaya, menggerakkan organisasi dan membiayai program aksinya secara swadaya, tanpa dukungan Sumber Pembiayaan dari Instansi/Institusi manapun, baik dari Dalam Negeri atapun Luar Negeri, baik Yang Mengikat ataupun Tidak Mengikat. Karena itu Pimpinan & Kader GN GAK-HAM, di semua Tingkatan Organisasi, bisa menerima bantuan dari “pihak manapun,” sepanjang tidak bertentangan dengan Kemandirian dan Kebebasan GN GAK-HAM, terutama dalam menangani kasus-kasus Pelanggaran HAM, sesuai dengan isi Undang-undang/Peraturan tentang Penegakan HAM, baik di tingkat Nasional ataupun Internasional. Garis perjuangan yang diambil oleh fungsionaris Penegak HAM dan organisasi GN GAK-HAM ini, semata-mata diberlakukan keberadaannya, demi menguatkan pelaksanaan Program Aksi Penegakan HAM dalam kehidupan Bangsa & Rakyat Indonesia sehari-hari;

  4. GN GAK-HAM memandang bahwa kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia, baik yang ringan maupun yang berat, masih memerlukan perbaikan dalam proses penanganannya, baik saat ini atau di masa mendatang. Perbaikan ini perlu dan harus dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun oleh para Penegak HAM, agar Bangsa & Rakyat Indonesia bisa menjalani kehidupan dengan aman dan nyaman, dengan jaminan Keadilan Hukum dan Kesamaan Perlakuan Hukum, yang jelas dan pasti. Sehingga sebutan NKRI sebagai Negara Hukum, bisa mewujud dalam kenyataan hidup Bangsa Indonesia. Tegaknya HAM di seluruh Wilayah Hukum NKRI ini, memang merupakan “bagian integral” dari semua nilai-nilai luhur kemanusian, yang dirumuskan dalam Pancasila sebagai Dasar Negara dan Philosophy Gronslaag, ataupun dalam UUD 45 sebagai Konstitusi, bagi seluruh Warga Negara Indonesia yang bersifat heterogen;

  5. GN GAK-HAM berpendapat bahwa pemahaman dan kesadaran sebagian besar Bangsa dan Rakyat Indonesia, tentang program Penegakkan HAM, masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki secara terus menerus, baik melalui program sosialisasi maupun pendidikan & latihan. Dalam hubungan ini, GN GAK-HAM akan melaksanakan Program Sosialisasi dan Pendidikan HAM, mulai dari tingkat DPP GN GAK-HAM sampai DPD dan DPC GN GAK-HAM, yang tersebar di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan adanya program Sosialisasi dan Pendidikan HAM ini, maka komunitas Penegak HAM (GAKHAM) ini ditingkatkan, baik kuantitas dan kualitasnya, baik di daerah Perkotaan ataupun di daerah Perdesaan. Sehingga kegiatan pelayanan dan penindakan kasus-kasus Pelanggaran HAM, dengan sendirinya bisa ditingkatkan pula. GN GAK-HAM meyakini bahwa perluasan POS PELAYANAN GAK-HAM, baik di daerah Perkotaan maupun daerah Perdesaan ini, bisa mempersempit ruang gerak terjadinya Pelanggaran HAM. Apabila potensi Pelanggaran HAM bisa dipersempit ruang-geraknya, maka bisa dipastikan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup Rakyat sehari-hari, akan bertambah baik dengan adanya Jaminan Kepastian Hukum, yang nyata dan jelas;

  6. GN GAK-HAM memandang bahwa secara konseptual Sistem Penegakkan HAM di Indonesia, selain sudah cukup memadai juga sudah cukup kuat “Legal Standing”atau “Landasan Hukum”-nya. Namun demikian fakta menunjukkan, bahwa pelaksanaan program penyelesaian dan penindakan kasus-kasus Pelanggaran HAM masih tergolong kurang baik, dibandingkan dengan penanganan kasus-kasus Kejahatan Kemanusiaan lainnya. Sehingga menimbulkan kesan, seakan-akan kasus-kasus Pelanggaran HAM di Indonesia, tidak mendapat perhatian serius dari Institusi dan Aparat Penegak Hukum. Kesan ini jelas harus dihapuskan, walau secara bertahap, demi mewujudkan NKRI sebagai Negara Demokrasi dan Negara Hukum, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45. Maka dengan demikian bisa dikatakan, bahwa komunitas GAK-HAM memainkan peran strategis, sebagaimana peran professional GAKKUM, di dalam mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Adil & Makmur berdasarkan Pancasila & UUD 45. Karena itulah, DPP GN GAK-HAM akan berkordinasi dengan Instansi Pemerintah terkait, guna menciptakan “Legal Standing” yang berfungsi sebagai “Landasan Professional,” yang menjamin GAK-HAM bisa menjalankan tugas pengabdiannya, secara professional dan legal;

  7. GN GAK-HAM berpendapat bahwa program pendidikan dan latihan, penelitian dan pengembangan tentang HAM, wajib diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun Organisasi Kemasyarakatan, seperti KOMNAS HAM – GN GAK-HAM ataupun organisasi lainnya. Sehingga jumlah Penegak HAM bisa ditingkatkan secara kuantitatip ataupun kualitatip. Tentu saja hal ini pada akhirnya, bisa memperluas jangkauan sosialisasi Program dan Kegiatan Penegakan HAM, baik di lingkungan Masyarakat Perkotaan ataupun Masyarakat Perdesaan. Peningkatan kegiatan/program Sosialisasi tentang HAM ini, baik dalam skala lokal – regional dan nasional, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HAM. Selanjutnya peranserta masyarakat secara aktiv di dalam aksi Penegakan HAM, diharapkan bisa meningkat baik secara kuantitatip ataupun kualitatip, walaupun secara bertahap. Kesemuanya ini sudah tentu, akan besar pengaruhnya terhadap usaha-usaha menguatkan eksistensi NKRI, baik sebagai Negara Hukum ataupun sebagai Negara Demokrasi, berdasarkan Pancasila dan UUD 45;

  8. GN GAK-HAM sebagai institusi, yang secara resmi terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), terus berusaha dalam memperjuangkan tegaknya HAM, bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia, sesuai dengan batas-batas kemampuan obyektif yang ada. Dalam konteks inilah GN GAK-HAM membuka diri untuk bekerjasama dengan institusi manapun, baik secara nasional ataupun internasional, yang mempunyai kesamaan minat dalam program Penegakkan HAM. Selain dalam bidang Penegakkan HAM, GN GAK-HAM juga membuka diri untuk bekerjasama dengan institusi/instansi lain di bidang lainnya, sepanjang program-program aksinya tidak bertentangan dengan program Penegakan HAM. Kesemuanya ini dilakukan, semata-mata demi memperluas jangkauan kegiatan Penegakan HAM di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sesuai dengan isi Deklarasi HAM UN/PBB (Universal Declaration of Human Right – UDHR, United Nations/Perserikatan Bangsa Bangsa), yang diorganisir oleh UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, Paris 10 Desember 1948 (General Assembly Resolution 217 A). Tentu saja hal ini erat kaitannya, dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL), yang berkantor di Jenewa Swiss, sesudah dibentuk pada 15 Maret 2006;

  9. GN GAK-HAM merekomendasikan kepada seluruh Tokoh Masyarakat, yang hidup dan menjalani kehidupan di seluruh Wilayah Hukum NKRI, agar berperanserta secara aktiv dalam program Penegakan HAM, baik sebagai Penegak HAM passiv ataupun Penegak HAM aktiv, sesuai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Internasional yang berlaku. Dengan meningkatnya pemahaman dan kesadaran Bangsa dan Rakyat Indonesia tentang Penegakan HAM, maka jalan menuju perwujudan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diharapkan bisa lebih mudah ditempuh dan dijalankan. Sehingga sosok Pengadilan HAM dan penindakan Pelanggaran HAM, mulai dari yang Ringan sampai yang Berat, bisa ditegakkan di seluruh Wilayah Hukum NKRI, dengan kondisi yang lebih baik dan lebih professional. Sehingga sikap otoritarianisme dan potensi kedikatatoran, bisa kita cegah dan persempit ruang-geraknya di Indonesia, demi mewujudkan tegaknya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, di seluruh Wilayah Hukum NKRI;

Nara Sumber Berita : Dewan Penasehat DPP GN GAKHAM Abi Maulana Nurhalim Chotib AlBantaniy.

Editor Yahya Heriansyah

Tinggalkan Balasan