Kurang Ajar Debtcolektor Rampas Motor “Pak Polisi Tangkap Pelakunya”

Keterangan Fhoto : Salah Satu Dari Tiga Oknum Debtcolektor Perampas Kendaraan

etabloidfbi.com Kota Depok. —

Aksi kurang terpuji dilakukan oleh Oknum Debtcolektor dengan merampas Satu unit kendaraan Roda Dua Jenis Honda CBR dengan Nomor Polisi B.3202.EMO diwilayah kota Depok tepatnya disamping Kolam renang tirta sukmajaya Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Jum’at 18-Februari-2022 sekitar pukul 11.30 WIB.

Peristiwa ini menimpa kendaraan bermotor milik Sapiih Dul Halim yang bertugas selaku Wartawan di Media etabloidfbi.com dan menjadi Kabiro wilayah liputan Depok, yang sedang dipinjam oleh rekannya, saudara Alip Sudiro (40) yang hendak bermain kerumah adiknya dan berada di wilayah Sukmajaya Depok, ketika dia (alip-red) sampai dilokasi tiba-tiba ada beberapa orang menghampirinya dan menanyakan “mana STNK motornya” otomatis saudara Alip menolak untuk memberikan dengan alasan ketinggalan di rumah dan lagi pula apa kepentingan mereka minta menunjukan STNK,
lantas para Debtcolektor tersebut terus memaksa agar pemakai kendaraan (Alip-red)  segera menyerahkan unit kendaraan, beserta kunci dan STNK, merasa bahwa motor yang dipakai bukan miliknya secara otomatis saudara Alip menghubungi Sapiih Dul Halim selaku pemilik kendaraan dan menceritakan bahwa kendaraannya akan dibawa oleh sekelompok orang dengan alasan keterlambatan pembayaran.

Merasa bahwa kendaraan miliknya dan 4 bulan lagi Lunas saudara Sapiih keberatan dan meminta agar kendaraan tersebut jangan di serahkan, apapun alasannya, sementara itu sang Colektor terus memaksa agar kendaraan tersebut diserahkan, mereka berkordinasi dan meminta Surat Penarikan Kepada Pihak Leasing ADIRA agar kendaraan tersebut segera diserahkan kepada mereka.

Bukti Kunci Beserta STNK Yang Masih Berada Ditangan Pemilik Saudara Sapiih Dul Halin

Dengan adanya perdebatan yang begitu alot mereka para perampas terus memaksa untuk kendaraan tersebut segera diserahkan dan kembali saudara Alip menelpon pemilik agar segera datang, dan tak lama kemudian saudara Sapiih Dul halim yang sedang berada diwilayah Bogor segera beranjak ke lokasi dan ketika dirinya sampai dilokasi kendaraan tersebut sudah dibawa oleh para pelaku dengan cara didorong paksa karena Koncinya tidak diserahkan oleh saudara Alip,

“Disaat menunggu kedatangan Pemilik saya tetap tidak memberikan ijin agar kendaraan yang saya pakai dibawa oleh para perampas tersebut bahkan STNK dan kunci motor tetap saya pegang dan mereka nekat membawa dengan cara di step (didorong pakai kaki) oleh rekannya, dan saya berusaha menahan dan pelaku kemudian mengangkat tangannya dan berusaha memukul saya,” Ungkap Alip kepada awak media.

Selang 5 menit kemudian saudara Sapiih sampai dilokasi dan kaget karena kendaraannya sudah tidak ada dilokasi, mereka para Oknum Colektor sudah kabur dengan membawa satu unit kendaraan Roda Dua Jenis CBR hasil Rampasannya.

kaget dan merasa emosi saudara Sapiih sempat ingin mengejar para pelaku,

“Siapa yang tidak marah kendaraan sudah saya cicil selama 31 bulan dan tinggal sisa 4 bulan lagi tiba-tiba dirampas oleh Oknum Colektor apa dasar dia merampas motor saya.? saya tidak terima saya akan bawa masalah ini kepihak yang berwajib, Ungkap saudara Sapiih dengan nada emosi.

Bukti Surat Penarikan Yang Tidak Ditandatangani Oleh Pemakai Kendaraan/Pemilik

“Ini jelas perampasan Murni karena kunci beserta STNK masih ditangan kami bahkan tidak ada berkas satupum yang kami tandatangani, Tambah Sapiih Dul Halim.

Sebagaimana kita ketahui berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian. Pada leasing, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia.

Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan leasing tidak berwenang melakukan eksekusi, seperti penarikan motor (lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan motor oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkankan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012)

Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.  Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Saat mendengar unit kendaraan anggotanya dilapangan Dirampas oleh Oknum Debtcolektor Yahya Heriansyah selaku Pimpinan Redaksi etabloidfbi.com bereaksi keras

” Kami meminta agar para pelaku perampasan segera diproses berikut Oknum ADIRA Finance yang menerbitkan surat penarikan apalagi dilakukan secara paksa dengan cara didorong memakai kaki karena Kunci berikut STNK nya tidak diserahkan bahkan suratpun tidak ditandatangani oleh pemakai kendaraan,  Apakah ini dibenarkan.?, ” ungkap Yahya Heriansyah  yang Juga aktief  di Organisasi Gerakan Nasional Penegak Hak Asasi Manusia (GN-GAK HAM) sebagai wasekjen 3 dan aktief membela masyarakat yang terzholimi.

“Saya perintahkan kepada Anggota saya Saudara Sapiih Dul Halim selaku Kabiro Kota Depok unyuk segera mungkin melaporkan perkara ini Kewilayah hukum terdekat,  dan kami meminta kepada para pemegak Hukum agar segera mengusut kasus ini agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali dan menimpa masyarakat,  kasihan masyarakat disaat kondisi sedang Morat marit karena sulit ekonomi dan juga Sulitnya lapangan pekerjaan harus berurusan dengan hal seperti ini, jika ada permasalahan keterlambatan alangkah baiknya pendekatan Persuasif dan jangan memikirkan Hak Perusahaan Finance saja dibalik itu semua masih ada hak Nasabah,  Ungkap Pimpinan Redaksi etabloidfbi.com 

(Tatep /Anwar dan Tim)

Tinggalkan Balasan