Ketua BAIN HAM RI Minta Kasus Dugaan Korupsi Proyek Sambas, BP2TD Mempawah Dan Kasus Korupsi Bantuan Corona Di Kubu Raya Di Usut Tuntas

 

etabloidfbi.com Pontianak. –

Ketua PW BAIN HAM RI (Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) Syafriudin mengharapan agar Kejati Kalbar bekerja profesional dan transparan terhadap kasus dugaan korupsi di wilayah hukumnya. Dia minta segera di usut tuntas sampai ke akar-akarnya.

Kasus yang dimaksudnya antara lain kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sambas dan proyek pembangunan gedung BP2TD (Balai Pendidikan dan Pengelolaan Transportasi Darat) Wilayah XIV Provinsi Kalimantan Barat lokasi di Kabupaten Mempawah yang banyak melibatkan oknum pejabat dan kontraktor ini harus lah menjadi perhatian serius karena dari Kepolisian Daerah Kalbar sudah melimpahkan kasus ini ke Kejati.

“Tinggal berani atau tidaknya kasus ini dibuka terang benderang seperti kasus korupsi Covid yg terjadi di kabupaten Kubu Raya yang melibatkan salah satu petinggi BP2TD Wilayah XIV tak jelas jejaknya, bahkan yang bersangkutan sekarang dipindahkan ke Jakarta”, ungkap Safriudin di Pontianak, Selasa (24/11/20).

“Kami mencurigai nya ada nya pola pola seperti ini , awal nya ditangani kepolisian daerah, setelah itu dilimpah kan ke kejati dan pada akhir nya lenyap seperti ditelan bumi”, paparnya.

“Bagai mana masyarakat mau mempercayai penegak hukum kalau model kerjanya seperti ini. Makanya kami mengkritik, bila hal ini didiamkan maka semakin menjadi jadi kasus korupsi di Kalbar”, ungkapnya.

“Kalau memang tidak terbukti, segera keluarkan SP3, kalau tidak, keluarkan P21 sehingga ada kepastian hukum. Siapapun semua warga negara RI tidak ada kebal hukum dan ingat banyak kasus kasus yg terjadi yang sudah sudah melibatkan oknum penegak hukum”, tambahnya.

“Jadi harapan DPW BAIN HAM RI Kalbar jangan sampai nanti nya kami juga melaporkan oknum penegak hukum yg bermain main dengan kasus ini”, tegasnya.

“Sepandai pandainya tupai melompat akan jatuh juga, dalam waktu dekat kami akan melayang kan surat ke KPK”, ungkap Safriudin. (Sy Mohsin Kaperwil Kalbar)

Tinggalkan Balasan