KEPALA SEKOLAH SMAN 4 KERINCI ABAIKAN UU PERLINDUNGAN ANAK,DENGAN DALIH MENEGAKAN TATATERTIB SEKOLAH

 

etabloidfbi.com KERINCI.–

 

Tindakan Kepsek SMAN 4 Kerinci (KHUZAINI,S.Pd) yang mengeluarkan siswanya dengan dalih menegakan tata tertib sekolah,jelas sangat bertentangan dengan UUD 45,UU 35/2014 tentang hak anak mendapat pendidikan dan kewajiban pemerintah memberi pendidikan, terutama UU 2002,2003 tentang Perlindungan Anak.

Pihak sekolah telah mengeluarkan surat pengembalian siswa berinisial (A),yang merupakan siswa aktif di SMA 4 Kerinci sampai dikeluarkanya surat tersebut,yang ditujukan kepada orang tuanya pada tgl 25 Maret 2021.

Menurut keterangan dari salah satu keluarga inisial (A)ini, surat pengembalian siswa yang diberikan oleh pihak sekolah itu tidak mempunyai alasan yang jelas,sebagaimana yang di ungkapkan ke media ini.

” Kalau hanya di katakan alasanya melanggar Tata Tertib sekolah apakah siswa yang berkeliaran di jam sekolah dan merokok di warung warung disekitaran sekolah itu tidak melanggar Tata Tertib sekolah,lantas kenapa mereka tidak di keluarkan,dan lagian di tahun- tahun sebelumnya pelanggar yang di maksud oleh pihak sekolah pada pasal 14 poin 3 itu juga pernah terjadi sebelumnya, seperti yang dialami anak mantan camat siulak,tapi pihak sekolah tetap mengeluarkan ijazahnya di mana keadilandi sekolah itu, ungkap wali inisial (A) ke awak media ini.

Selain terkesan pilih kasih terhadap siswa sebagaimana yang di telah diungkapkan salah satu wali (A) tadi,hal ini Diduga kuat pihak sekolah telah melanggar ataun mengabaikan UU pasal 48,49 UU 35/2014 dan UU perlindungan anak pasal 66 ayat dab pasal 59 ,pasal 49 UU RI 2002,pasal 1 no 1 undang-undang perlindungan anak serta UUD 45 yang keseluruhanya menyatakan perlindungan bagi anak dalam mendapatkan hak nya untuk mendapatkan pendidikan 9 tahun dan pemerintan dan pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan hal tersebut.

Senada dengan UU itu,menteri pendidikan dan kebudayaan(Muhadjir Effendi) juga pernah menyampaikan hal serupa yang kami kutip dari (Antara News)bahwa “hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh hilang walaupun sudah menikah harus tetap mendapatkan layanan pendidikan”.

Domi Naldi

Tinggalkan Balasan