KEBEBASAN PERS TERKANGKANG LAGI DISAMOSIR

etabloidfbi.com – Samosir.

Tampaknya kebebasan pers di Kabupaten Samosir sedang terusik oleh orang-orang yang merasa dirugikan akibat getolnya insan pers menggeber berita berbagai ketimpangan dan penyimpangan.

 

Bahkan oknum orang dekat penguasa menggunakan people power untuk membungkam kaum jurnalis, bahkan pemberitaan kerap dilaporkan ke Polres.

 

Contoh laporan oknum yang ada Polres Samosir atas pemberitaan terhadap Soritua Manurung (Dekrit.Id) dengan judul “Bantuan Beras TPL diduga Ditilep, Kominfo Bungkam” dan Fernando Sitanggang atas unggahan Vidio (Green Berita) dengan judul “Diduga JT Simbolon aniaya Team Vantas Yang Sedang cari Nafkah”

 

Kedua berita tersebut dilaporkan ke Polres Samosir dengan alasan Hoax dan perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik. Bahkan oknum pelapor itu didampingi kuasa hukumnya.

 

Tindakan oknum yang melaporkan kedua orang wartawan itu sarat dengan interes pilkada Samosir 2020.

 

Wartawan dalam melaksanakan peliputan dilindungi undang-undang  nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3; Ayat (1.) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Pasal 4; Ayat (1.) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. (2.) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. (3.) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (4.) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5; Ayat (1.) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (2.) Pers wajib melayani Hak Jawab. (3.) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Serta Pasal 6 disebutkan, Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

(a.) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;

(b.) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;

(c.) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;

(d.) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;

(e.) memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

 

Maka jika ada orang yang merasa dirugikan atas pemberitaan media lalu melaporkan wartawan atas pemberitaannya, sesungguhnya orang dimaksud adalah diktator dan otoriter, atau merasa superior (paling hebat) serta anti terhadap demokrasi.

 

Untuk menyikapinya, beberapa wartawan/jurnalis media cetak, online dan elektronik bersepakat menolak Intimidasi dan Diskriminasi atas kinerja para Awak media dalam menjalankan tugas dalam peliputan.(FERI)

Tinggalkan Balasan