Kasi TAPEM Kecamatan Neglasari Tangerang Kota Arogansi Geledah Pewarta

Tangerang Kota, TFBI.

Perlu diketahui Bersama : Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Nah disini jelas diduga Oknum pegawai Kasi tata pemerintahan Kecamatan Neglasari Tangerang kota, provinsi Banten, bersikap arogansi karena melakukan pemeriksaan (menggeledah)terhadap pewarta, oknum tersebut berinisial (AD)kejadian nya berawal saat awak media hendak melakukan konfirmasi terkait status warga kampung pisang kelurahan karang sari kecamatan Neglasari(12/06/2019) yang disegel Sat pol PP sekitar bulan Agustus tahun 2018 lalu, pasal nya belum mengantongi, Ijin mendirikan Bangunan (IMB).


Namun sesampai di kantor kecamatan Neglasari, tidak ada satu orang pun staf yang sedang melakukan pelayanan, tepatnya jam 01:20 Wib,siang, bahkan salah satu warga menanyakan tentang keberadaan staf pelayanan, terhadap awak media, melihat keberadaan ruang pelayanan tersebut masih kosong, men dokumentasi, untuk konfirmasi tentang tidak adanya staf yang sedang melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Melihat sedang melakukan liputan oleh awak media salah satu staf nya,
tidak terima dan menyuruh untuk klarifikasi balik kedalam ruangan.

Selanjut nya Oknum (AD) “kamu siapa, bentaknya.. “saya wartawan” ujar awak media “sini kartu wartawan”mu, ujar (AD)..dengan ketus, dan menggeledah name tag, si pewarta, selanjut nya membolak balik, isi namteg yang di serahkan oleh pewarta tersebut.
Dalam penjelasan nya, saya kasi TAPEM di sini dan saya punya tanggung jawab penuh di pelayanan ini, dan tidak boleh main video di sini,” ujar AD lantang.


Usai mendapat perlakuan tidak beretika dari Kasi TAPEM kecamatan tersebut, awak media melakukan konfirmasi kepada sekretaris kecamatan, lewat WA 0877xxxxx.. namun sangat di sayangkan tidak ada yang bisa di terangkan, dari sekretaris kecamatan, sampai berita ini pun di muat.


Mendengar kejadian di pelayanan tersebut,
“Romo” kordinator LSM GERAM BANTEN INDONESIA wil.kota tangerang, angkat bicara. bawasannya “Sebagai aparatur pemerintah dan sebagai pelayanan publik harus bisa melayani siapapun itu tanpa terkecuali, karna di undang undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik pada pasal 14 ayat(8) berbunyi”Penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yang melanggar ketentuan dikenai sangsi pemberhentian dengan hormat tidak atau permintaan sendiri”
Ini jelas jelas citra buruk bagi pelayanan pubik.
Jelas jelas pejabat publik harus bisa melayani masyarakat dengan baik,”terang nya.

(Rudi)

Tinggalkan Balasan