Kangkangi undang undang, Pengusaha Hotel Sedayu Nekat membangun Tanpa PBG

etabloidfbi.com Parapat.–

Proses Pengembangan Bangunan milik Hotel Sedayu yang berdiri  di Jalan Bangun Dolok, Kelurahan Parapat, Girsang Sipanganbolon, Sumatera Utara, diduga mendirikan bangunan tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan(IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Pemerintah Kab. Simalungun.

Pantauan wartawan yang datang
Ke lokasi terlihat bangunan 2 kamar hotel telah berdiri, pondasi bangunan di dalam lahan yang sudah di pagar telah di pasang oleh puluhan tukang yang tengah bekerja.

Camat Girsang Sipanganbolon Maruwandi Yosua Simaibang didampingi Lurah Parapat Safrida Sinaga saat melakukan sidak di lokasi mengatakan  bahwa pemerintah Kab. Simalungun belum mendapat laporan dari pihak perizinan terkait permintaan pengurusan izin oleh pemilik Hotel Sedayu.

“Pembangunan Hotel Sedayu, pemerintah belum mengeluarkan izin dan belum ada proses tindak lanjut pengurusan izin di Kelurahan mau pun di Kecamatan, karena proses awal perizinan pembangunan harus dimulai dari Kelurahan dan Kecamatan,” ucap Camat kepada awak media.

Dikatakannya, pihak Owner atau Managemen Hotel Sedayu selain belum mengurus izin PBG di Kelurahan mau pun di Kecamatan dan Dinas terkaitpun rekomendasi izinnya saja tidak ada. Yang mana seharusnya proses pertama dari Kelurahan dan Kecamatan tentang lokasi tanah bangunan tidak silang sengketa, dampak lingkungan.

“Tindakan yang akan kita lakukan, pertama melakukan peringatan melalui Lurah Parapat, dan kita akan bersama-sama ke lokasi dan melakukan teguran lisan dan tertulis, bila mana kemudian hari pihak manajemen hotel melakukan pelanggaran dalam aturan Perda, yang mengamanatkan lokasi tanah bangunan harus memiliki IMB/PBF,” ucap Camat.

Maruwandi juga menyesalkan tindakan pihak managemen hotel yang melanggar hukum. Sebab sampai saat ini dokumen silang sengketa tanah dan analisis dampak lingkungan (sertifikat laik fungsi) belum dilakukan Manajemen Hotel Sedayu kepada Kelurahan mau pun Kecamatan dan pihak terkait.

“Langkah selanjutnya, masalah hotel Sedayu akan dilaporkan pada pimpinan yang lebih tinggi atau Satpol PP Simalungun,” tegas Camat,

Terpisah, Lurah Parapat Safrida Sinaga mengaku pihak manajemen hotel Sedayu  belum menyampaikan dokumen IMB ke kantor Kelurahan Parapat.

“Sejak saya dilantik menjadi Lurah Parapat tanggal 15 Pebruari 2022, sampai saat ini belum pernah pihak hotel Sedayu menyerahkan dokumen kepengurusan izinnya,” tegas Safrida.

Sedangkan pihak Managemen Hotel Sedayu Juni Butar Butar membenarkan belum mengurus izin bangunan dan akan membicarakan kepada pihak Lurah dan Camat.

“Benar, memang belum ada izin kami urus namun secepatnya kamu kordinasi kepada Lurah dan Camat untuk pengurusan izin pembangunan ini,” kata Juni Butar Butar.

Sementara, dikutip dari salinan UU Cipta karya, Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan soal PBG ini ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021.

PBG menjadi istilah pengganti IMB baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan lama. Aturan ini mengharuskan setiap orang yang mendirikan bangunan untuk mencantumkan fungsi bangunan dalam PBG. Setiap orang yang ingin membangun sebuah bangunan maka harus mencantumkan fungsi dari bangunan di dalam PBG.

Fungsi bangunan itu meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya dan fungsi khusus. Pasal 5 ayat 5 menjelaskan, fungsi khusus sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri.

Termasuk dalam fungsi khusus, aturan ini juga memperbolehkan adanya bangunan dengan fungsi campuran atau memiliki lebih dari satu fungsi. Namun demikian, bangunan campuran atau multifungsi ini wajib memenuhi standar teknis dari masing-masing fungsi bangunan yang digabungkan tersebut.

“Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya,” demikian bunyi Pasal 7 ayat 1.

Adapun Bangunan Gedung dengan fungsi campuran mengikuti seluruh standar teknis dari masing-masing fungsi yang digabung seperti tercantum dalam Pasal 7 ayat 2. Selain itu, jika nantinya suatu bangunan gedung mengalami perubahan fungsi gedung, maka pemilik wajib mengajukan PBG perubahan tersebut. Sebaliknya, apabila pemilik bangunan tidak memenuhinya kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG, maka akan dikenakan sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan,penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung, pembekuan PBG, pencabutan PBG, pembekuan SLF bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

PP 16/2021 ini juga mengatur soal IMB yang saat ini sudah dikeluarkan pemerintah daerah. Pada Pasal 347 ayat 1 menyebutkan bahwa bangunan gedung yang telah memperoleh perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya PP 16/2021 izinnya dinyatakan masih tetap berlaku.

Selanjutnya, pada ayat 2 disebutkan bahwa bangunan gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum PP 16/2021 berlaku, izinnya masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

Tentang IMB yang saat ini sudah dikeluarkan pemerintah daerah disebutkan dalam Pasal 347 ayat 3 menyebutkan bahwa “Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini,”

(Feri)

Tinggalkan Balasan