Ir. H. Turidi Susanto : Dengan Adanya Raperda Baru Akan Menjamin Ketahanan Pangan Kota Tangerang

etabloidfbi.com, Kota Tangerang. –

Usai melaksanakan rapat Paripurna DPRD bersama Pemerintah Kota Tangerang, wakil ketua DPRD, Ir. H. Turidi Susanto dalam keterangan pers nya menyampaikan, akan membentuk pansus untuk mendalami pencapaian apakah sesuai perencanaan atau tidak. (28/06/2020)

Rapat paripurna yang di laksanakan di ruang paripurna DPRD kota Tangerang, Rabu 24/06/2020 membahas terkait pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang
Selama tahun anggaran 2019.

Pemkot Tangerang telah melaksanakan pembangunan Kota Tangerang di berbagai aspek, kemudian pada sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

Kantor Dinas DPRD Tangerang Banten

Selain itu Pemkot Tangerang, juga melaporkan realisasi penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar 4,27 triliun yang termasuk di dalam Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.

Menanggapi tentang laporan pertanggung jawaban pemerintah kota Tangerang tersebut, Ir. H. Turidi mengatakan akan membentuk Pansus untuk mendalami pencapaian apakah sesuai perencanaan atau tidak.

“Ini kita bentuk Pansus untuk dalami sesuai perencanaan apa tidak, bicara laporan pertanggung jawaban Walikota tahun anggaran 2019,” ujarnya.

Turidi menambahkan,” Untuk Raperda yang di ajukan Pemkot berkaitan dengan ketahanan pangan, kita berharap dengan adanya Raperda ini, nantinya kota Tangerang dapat membuat program berkaitan dengan ketahanan pangan kita, sehingga stock kebutuhan pokok bisa di maksimalkan,” ungkapnya.

Disinggung terkait restribusi, Turidi menjelaskan.” “Restribusi ini perlu karena memang kita memerlukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus ditingkatkan, maka dari itu penentuan penentuan restribusi harus di atur oleh pemerintah kota Tangerang,” tutupnya.

Rapat paripurna sebelumnya, Walikota Tangerang, H.Arief.R.Wismansyah memaparkan, dua Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Raperda Tentang Ketahanan Pangan.

“Raperda perubahan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membiayai pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat yang salah satunya berujung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia melalui perda ketahanan pangan dan gizi. (Adv)

Tinggalkan Balasan