Ganjar Pranowo : kalau saya dianggap melanggar etika, lalu siapa yang berhak menentukan saya melanggar.

Ganjar Pranowo Gubernur Jateng mengistilahkan Bawaslu Jateng melakukan kesalahan dengan menyatakan 35 kepala daerah yang mengikuti deklarasi dukungan calon presiden Joko Widodo -Ma’ruf beberapa waktu lalu melanggar etika berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

” Sekarang kita liat, Logikanya simpel kok, kalau saya dianggap melanggar etika, lalu siapa yang berhak menentukan saya melanggar? Apakah Bawaslu? Loh Wong itu bukan kewenangannya,” ungkap Ganjar di Semarang, Minggu malam,24/2/2019.

Lebih lanjut Ganjar mengatakan, terkait etika harusnya Kemendagri yang menentukan sikap. Ia juga heran, Pihak bawaslu belum pernah memanggilnya tapi sudah memutuskan itu pelanggaran etika.

” Yang berhak menentukan itu Mendagri, kok Bawaslu Jateng sudah menghukum saya, menyidangkan saya aja belum, ya terpaksa saya menganalisis sendiri karena semua orang bertanya, seolah-olah hari ini saya ini melanggar. Hari ini Bawaslu ‘offside’,” ungkap Ganjar lebih lanjut.

Mengenai kewenangan penanganan itu, Ganjar juga telah memberi penjelasan kepada Bawaslu Provinsi Jateng.

Menurutnya, apabika Bawaslu Provinsi Jateng menemukan hal lain yang tidak menjadi kewenangannya dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu, mestinya tidak patut disampaikan, apalagi sampai memutuskan sebuah pelanggaran.

“Padahal, kemarin anggota Bawaslu provinsi Jateng, Rofiuddin, menyampaikan tidak ditemukan pelanggaran. Akan tetapi, dia memberi catatan bahwa ini melanggar etika berdasarkan UU Pemda,” ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Gubernur Jateng ini kemudian menanyakan seputar kewenangan Bawaslu.

“Kalau kewenangan Bawaslu itu mengklarifikasi atau menguji pelanggaran pemilu ya Stop disitu. Ganjar dan para Kepala Daerah, yang sebenarnya peran mereka bukan bupati atau wali kota, tetapi sebagai kader, “melanggar atau tidak”, titik.” Kalau dia tidak melanggar mestinya tidak ditemukan pelanggaran, titik,” jelasnya.

Meskipun keputusan Bawaslu Jateng sudah telanjur menjadi konsumsi publik, Ganjar mengatakan, pihaknya sama sekali belum menerima hasil rapat pleno dari lembaga pengawas pemilu itu.

Bahkan, beberapa kali sudah berupaya untuk mendapatkan salinan keputusan. Namun, belum mendapat kepastian sehingga dirinya merasa sangat dirugikan dengan putusan tersebut.

“Maka, tadi saya kontak-kontakan sama Rofiuddin apakah saya bisa mendapatkan hasil pleno Anda?” Ungkap Ganjar.

Lalu Ganjar mengatakan, “Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Sampai saat ini belum dijawab, Apakah saya mendapatkan itu otomatis? Karena kalau di pengadilan, begitu diputus pihaknya dikasih. Lha, ini ‘kan saya belum tahu sampai saya harus aktif untuk menghubungi karena ini menjadi diskursus di tingkat publik dan merugikan saya. Bawaslu profesional sedikit dong.” Ungkanya.

Selain itu, Ganjar juga mempersoalkan bukti pemeriksaan Bawaslu Jateng, yaitu berupa sebuah potongan video dari vlog pribadinya saat mengikuti deklarasi dukungan terhadap pasangan Paslon 01.

Ganjar menilai pemotongan video tersebut tidak tepat yang akhirnya melahirkan multitafsir.

Akan tetapi, ketika diksi pada satu bagian video mengatakan bahwa para bupati mendukung presiden dan dipenggal di situ, Ganjar menilai penggalannya keliru.

“Sah – Sah saja mereka menafsirkan begitu. Akan tetapi, saya ingatkan Anda tidak punya kewenangan lho, soal etika karena soal etika kewenangannya ada di Kemendagri dan saya yakin saya tidak melanggar. Kita sudah memilih hari Sabtu, dan undangan tidak ada pada bupati melainkan pribadi,” jelasnya

Kalau melihat UU Pemilu, Bawaslu Jateng tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah tersebut. Namun, kemudian Bawaslu melihat UU Pemerintahan Daerah yang tidak jadi kewenangannya. (*)

Tinggalkan Balasan