Eddy Kusuma Wijaya, Ingatkan Hak Pilih Penduduk Perbatasan di Pemilu 2019 mendatang

JAKARTA –  TFBI.Com.

Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya, SH.MH.MM anggotasi II DPR RI fraksi PDI Perjuangan dalam kunjungannya mengingatkan Masyarakat tentang hak pilih nya yang tinggal di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara)

Pasalnya, tidak sedikit masyarakat perbatasan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, khususnya Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau yang belum memiliki E- KTP.

“Dari hasil laporan pemerintah daerah sudah lumayan bagus,  akan tetapi yang menjadi persoalan bahwa masih banyak penduduk perbatasan di Kaltara yang belum mempunyai NIK,” Jelas Drs. H. Eddy Kusuma Wijaya beberapa waktu lalu di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dengan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan jajaran di Kaltara.

Masih menurut Eddy, penduduk perbatasan rawan adminisitrasi kependudukan karena faktor geografis dan kondisi wilayah tersebut.

Hal ini disebabkan karena lebih dekat dengan Malaysia, tak jarang mereka memiliki identitas kependudukan Malaysia.

“Mereka adalah masyarakat perantau kebanyakan dari Sulawesi dan jadi imigran ke Malaysia tidak dilengkapi dengam surat-surat administratif. Pulang dari Malaysia mereka tinggal di pedesaan-pedesaan di Kaltara ini, sehingga belum terdaftar secara administrasi pemerintahan maupun kependudukan,” Lanjut Eddy.

Eddy menambahkan, dengan kenyataan tersebut perlu kerja keras dari pemerintah daerah untuk kembali mendaftarkan masyarakat yang tinggal di daerah terluar.

“Kita akan dorong Mendagri untuk segera mendaftarkan lagi agar mereka dapat menyalurkan hak pilih mereka dalam pemilu mendatang,” imbuhnya.

Walaupun demikian, Eddy mengapresiasi Kaltara dalam persiapan Pemilihan Umum 2019 mendatang.

Hal tersebut dibuktikan dengan 97 persen warga yang dari 643.253 jiwa penduduk Kaltara telah melakukan perekaman E- KTP

Sementara itu Kepala Dinas dukcapil Kaltara Samuel Parangan mengatakan berbagai upaya masih terus dilakukan, diantaranya kegiatan ‘jemput bola’ untuk perekaman E-KTP, diantaranya melakukan penyisiran hingga ke daerah perbatasan dan pedalaman.

Ia pun meminta dukungan pemerintah pusat terkait peremajaan alat perekam KTP-el. Dikatnakan alat tersebut sudah digunakan sejak tahun 2011 sehingga terkadang tidak optimal, sehingga menjadi salah satu kendala untuk melakukan perekaman. (*)

Tinggalkan Balasan