“DPRD JANGAN JADI PECUNDANG,KALAU GAK PAHAM BAGAI MANA CARA MENUTUP GALIAN C UJUNG LADANG BERGURU DENGAN SAYA” SINDIR IRMANTO

etabloidfbi.com KERINCI.–

 

Mengamati ketidak tanggapan wakil rakyat yang dinilai tak bertaring dalam mengatasi galian C ilegal di Kabupaten Kerinci saat ini,terutama galian C di desa Ujung Ladang yang sangat membahayakan pemukiman dan keselamatan masyarakat di desa tersebut serta dapat mengancam terputusnya akses jalan Nasional Kerinci – Sumbar sebagaimana yang terjadi di desa Ujung Ladang pada saat ini.

Hal itu membuat masyarakat merasa geram dengan diamnya para wakil rakyat khususnya DPRD Kabupaten Kerinci provinsi Jambi,yang bersikap bagaikan macan ompong yang tidak tau harus berbuat apa ketika melihat bumi pertiwinya di perkosa secara terang-terangan di depan matanya.

Mengamati kejadian ini, mantan Ketua DPRD ( Irmanto )yang merupakan salah satu tokoh politik dan pernah punya pengalaman duduk di kursi DPRD di Kabupaten Kerinci ini angkat bicara dengan sindiran pedasnya yang dapat juga diartikan sebagai sebuah tantangan terbuka untuk para wakil rakyat yg sedang duduk di DPRD Kab.Kerinci saat ini.

“Saya heran kenapa DPRD diam dengan hal ini,apa gak malu,ini kan menyangkut dengan kemanan dan keselamatan masyarakat banyak,kalau DPRD yang aktif sekarang ini tidak paham bagaimana cara menertipkan atau menutup galian C ilegal terutama yang mengancam keselamatan dan aset negara suruh mereka belajar dengan saya agar saya jelaskan bagai mana hak dan kewajiban seorang wakil rakyat,dan akan saya jelaskan apa itu hak Interpelasi,hak Angket dan hak Menyatakan pendapat yang seharusnya bisa mereka gunakan untuk mengatasi masalah seperti ini “tegasnya.

Penambangan ilegal khususnya di desa Ujung Ladang ini yang nota bene sangat membahayakan,merugikan dan mengancam keselamatan masyarakat dan ekosistem di dalamnya sudah tidak ada lagi alasan untuk anggota DPRD Kab.Kerinci untuk berdiam diri karena kegiatan penambangan itu terjadi setiap hari,dan beberapa diantara anggota Dewan itu melihat penambangan ilegal itu setiap mereka melewati jalan tersebut ketika mereka menuju kantor DPRD di kota Sungai Penuh.

Masyarakat terus berharap DPRD Kab Kerinci dapat menjawab tantangan ini sekaligus menunjukan bukti keberpihakanya kepada rakyat yang memilih mereka untuk menjadi wakil mereka dalam menyampaikan aspirasi mereka bukan keberpihakan terhadap pengusaha yang sanggup membayar segalanya,kapan perlu DPRD Kerinci segera membentuk pansus untuk hal ini jika dirasa perlu.

(Domi Naldi)

Tinggalkan Balasan