Dirut Perumda Sukabumi Jelaskan Program MBR ” Sudah Diaudit dan Verifikasi BPKP Serta Kementerian PUPR”

 

etabloidfbi.com – Kota Sukabumi

Dirut PDAM Tirta Jaya Mandiri (TJM) Kabupaten Sukabumi HM. Kamaludin Zein memberikan tanggapannya terkait apa yang menjadi Press Realease dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri (PDAM TJM) yang berada di Jalan Raya Ciheulang Tonggoh, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada hari Kamis (17/6/2021).

Dari Press Realease GMNI, bahwa apa yang dilakukan hari ini berupa aksi terkait dugaan adanya penyelewengan Anggaran Hibah Air Minum yaitu Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada TA 2019/2020 di PDAM TJM Kabupaten Sukabumi dan Hibah dari Kementerian PUPR.

“Program MBR ini sudah berlangsung dari tahun 2015 s/d tahun 2020 kemudian untuk tahun 2021 baru tahap pemasangan”, jelas Dirut Perumda Sukabumi kepada Awak Media etabloidfbi.com saat memberikan Penjelasannya lewat pesan aplikasi WhatsAppnya.

“Di mana program tersebut merupakan program hibah air minum bersumber dari APBN untuk masyarakat berpenghasilan rendah ( bukan miskin)”, tambahnya

Program MBR ini dapat diikuti oleh seluruh PDAM se-Indonesia dengan syarat dintaranya, ada Perda Penyertaan Modal,
ada Pernyataan Kepala Daerah ikut program ini, ada Idle Capasity Air Baku dan ada Calon Pelanggan bila salah satu syarat tidak ada maka tidak dapat ikut Program MBR ini.

“Kemudian Sistem Dana Talangan artinya dana dari Pemda diganti dari APBN ke kas daerah sesuai kinerja Pemasangan Sambungan Masyarakat . Hibah nya bukan ke PDAM tetapi ke Pemerintah Daerah”, ujarnya.

“Kemudian GMNI mempertanyakan Dana Penyertaan Modal bukan Dana Hibah , Pemda memberikan penyertaan modal untuk MBR ke Perumda selanjutnya diganti oleh APBN tahun itu juga sesuai dengan kinerja PDAM , Alhamdulilah 2015 s/d 2020 tidak ada masalah, penambahannya hampir 30 ribu KK”, pungkasnya.

Menurutnya , Tahun 2019 dan Tahun 2020 sudah di Audit dan di Verifikasi oleh Kementrian PUPR dan BPKP kemudian sudah di ganti ke Kas Daerah , kalau hasil BPKP nya tidak layak, tidak di ganti.

Tahun 2019 Perumda TJM kab Sukabumi menjadi 6 terbaik dalam Program ini dan
Tahun 2020 menjadi Best Practice (percontohan) bagi Pemda dan PDAM yang baru ikut program ini di tahun 2021.

etabloidfbi.com saat menanyakan terkait Transparansi yang sudah dilakukan oleh Perumda, Dirut pun menjawab.

“Bantuan berbentuk uang hanya pernyataan modal saja, bantuan Propinsi maupun APBN yang di dapat Perumda semua berbentuk barang atau penerima manfaat saja, yang mengerjakan ada dari PUPR atau dari Perkim Kabupaten Sukabumi”, jelas Kamaludin Zein.

“Di audit sudah ada, Feat back nya pelanggan bertambah berarti program nya jalan, kalau pelanggannya tidak bertambah berarti program nya tidak jalan, kita ada lelang terbuka untuk pengadaan menginduk ke ULP tahun 2019 sd 2020, transparan di lelang, uang nya juga di ganti oleh APBN,
yang di pertanyakan transparan nya gimana?”. Jawabnya

Kamaludin Zeinpun mengharapkan saat Demonstrasi yang dilakukan oleh GMNI ini untuk Dialog agar dapat menemukan titik permasalahannya.

“Demo hak setiap warga negara bebas untuk mengeluarkan pendapat, harusnya ada dialog supaya nyambung dan mengerti titik permasalahannya dimana , saya juga bingung info dari rekan tidak mau dialog
Karena saya tidak ketemu, lagi rapat dinas di Pelabuhan Ratu”, tuturnya

Program Hibah MBR ini sudah dibentuk Tim nya , mulai Dirum , Dirtek dan Kabag-kabag yang tentunya bertanggung jawab terhadap Program tersebut yang mempunyai tugasnya masing-masing.

Satu lagi sangat di sayangkan kalau tidak ikut program ini , menurutnya, Pemerintah Pusat, APBN menyediakan anggaran setiap tahunnya hampir 1 triliun untuk di seluruh Indonesia (MBR Perkiraan dan Perdesaan), Perumda TJM telah menggratiskan pemasangannya, PDAM – PDAM lain bayar biaya pemasangan , karena di perbolehkan di aturan juklak dan juknis nya.Tiap tahun di nilai kinerja nya oleh kementrian pupr

“Kalau 30 ribu KK, uang yang sudah diganti oleh Kementrian Keuangan ke Pemerintah Daerah yaitu sekitar 90 milyar, Persis nya nanti di hitung”, pungkasnya

( Hendra Sofyan )

Tinggalkan Balasan