Dirjen Kemendagri, Sumarsono : Kami akan menunggu Surat Resmi.

Jakarta – etabloidfbi.com

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, Pihaknya masih menunggu surat resmi dari Bawaslu tentang putusan terhadap Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah, dan 31 kepala daerah lain yang diduga melanggar aturan netralitas.

“Setelah kami terima surat resmi, tentu kami harus lakukan klarifikasi jadi kami akan terjunkan tim ke lapangan melakukan kroscek beberapa fakta yang ada dengan gubernur dan beberapa yang ikut deklarasi,” ungkap Sumarsono, Senin/25/2/2019.

Putusan Badan pengawas pemilu menyatakan tidak ada pelanggaran UU Pemilu yang dilakukan kepala daerah Jawa Tengah.

Namun, mereka diduga melanggar aturan netralitas dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Baca Juga :

“Ini yang tidak diperiksa oleh Badan pengawas Pemilu, misalnya apakah Saudara menggunakan mobil dinas dan menggerakan staf untuk datang, Terus cek undangannya seperti apa, kami perspektifnya berbeda dari Bawaslu, karena yang dilanggar UU 23, ya kami dalami pasal penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Sumarsono.

Lebih lanjut Sumarsono mengatakan, Kemendagri akan memeriksa status para kepala daerah saat melakukan deklarasi.

Apakah ada fasilitas negara yang digunakan dalam deklarasi politik tersebut. Setelah tahapan klarifikasi selesai,Kemendagri bisa menentukan sanksi apa untuk para kepala daerah itu. (Ag)

Tinggalkan Balasan