Direktur PT. CPP Di Amankan Pihak Kepolisian.

etabloidfbi.com Cibinong, Jawa Barat.–

Berawal dari rumah yang di pesan Tak kunjung di bangun, korban Laporkan Direktur PT Cirendeu Primer Property (CPP) ke pihak kepolisian selaku penjual perumahan Cibinong Lakeside yang berlokasi di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, pada Kamis 15/04/2021.

“Namun, pihak Kepolisian dari Polres Bogor yang menerima laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan, dimana di ketahui Korban Budi Hermawan memesan rumah tersebut sejak tanggal 31 Maret 2017, dengan harga Rp. 1.821.500.000.- dan mendapatkan potongan Rp. 171.500.000.- sehingga harga Kavling rumah tersebut menjadi 1.650.000.000.- Yang di bayarkan dengan cara angsuran 12 x, adapun sebagaimana tertuang dalam Surat Pemesan Rumah (SPR) antara pihak PT. Cirendeu Primer Property (CPP) dengan konsumen Budi Hermawan.”

Korban yang telah membayar uang muka tersebut dan membayar angsuran secara bertahap sebanyak 8 kali hingga Juni 2018 itu telah membayar atas kavling di blok A.1 No.1 type 120 M2 / 150 M2 sebesar Rp.435.000.000. Namun dalam proses jual beli, sodara Budi Hermawan mendapat informasi dari marketing bahwa kalau unit rumah yang telah di pesan tersebut telah di tawarkan kembali pada orang lain tanpa sepengetahuannya.

“Budi Hermawan, korban Mengetahui hal itu langsung mengehentikan pembayaran tersebut dan membatalkan pembelian Kavling rumah itu. Dimana korban pun di janjikan oleh pihak Developer akan di kembalikan uangnya sebesar Rp.435.000.000.- , namun hingga sampai saat ini uang tersebut pun tidak bayarkan kepada korban sampai akhirnya korban melaporkan kasus tersebut ke pihak polres Bogor.”

Kapolres Bogor AKBP Harun, mengatakan Atas laporan tersebut, institusinya melakukan penyelidikan dan penyidikan dan dari hasil proses penyidikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan Ahli telah didapat 2 alat bukti.

“Satreskrim Polres Bogor menetapkan tersangka kepada AD (43 Tahun) yang merupakan direktur PT. Cirendeu Primer Property selaku depelover Perumhan sebagai tersangka.”

Atas kasus tersebut tersangka pun akan di kenakan dengan pasal 8 ayat (1) huruf f Jo pasal 62, dan atau pasal 18 Ayat (1) Jo Pasal 62 Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun Penjara, dan denda maksimal 2 Milyar Rupiah, ujar AKBP Harun. (HPb/IRsan)

Tinggalkan Balasan