DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR ANTI LSM DAN WARTAWAN.

etabloidfbi.com Cibinong, Bogor.-

Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia {LAKRI} melaksanakan tugasnya sebagai kontrol sosial, berpartisipasi sebagai sukarelawan untuk membantu masyarakat yang terdampak Virus Corona {Covid-19}, disamping itu Lakri juga mengontrol adanya Bantuan Sosial {BANSOS} di seluruh indonesia, 26/06/2020

Tidak sampai disini saja, “di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia {LAKRI}, menjalankan tugas pokok untuk meminta data-data Bantuan Sosial {BANSOS} Covid-19. Ternyata nota bene banyak kesimpang siuran di masyarakat umum, dengan adanya data yang sudah dikumpulkan oleh pihak Desa, Kelurahan ternyata kami menemukan keganjalan yang tidak sesuai dengan data-data yang diturunkan oleh pihak dari Dinas Sosial”.

Adapun Jurnalis etabloidfbi.com mencoba klarifikasi langsung kepada salah seorang anggota dari Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia {LAKRI}, “Yati sumiati Team 7 DPN LAKRI Bagian Intelejen & Investigasi, menjelaskan bahwa “ketika saya turun langsung bersama team lapangan. Tujuan saya untuk meminta data Bansos Covid-19″, sekaligus mengontrol perkembangan masyarakat yang sangat miris tidak menerima bantuan sosial tersebut,” Ujarnya.

Dalam hal ini saya sebagai Kontrol Sosial masyarakat, sangat prihatin melihat banyaknya keluhan dari masyarakat tentang adanya bantuan sosial ini, kami sebagai team 7 DPN Lakri selalu menerima laporan langsung dari masyarakat dikarenakan tidak sesuainya dalam menerima Bantuan Sosial {BANSOS}, ada juga kami menemukan Bantuan Sosial tidak layak dikosumsi oleh masyarakat. Tempe busuk, nanas, Beras Broken-pera sangat tidak pantas untuk di bagikan ke masyarakat“, pungkas Yati.

Ketika Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia {LAKRI} menyambangi Kantor Dinas Sosial {DINSOS} untuk mempertanyakan hal tersebut tentang temuan-temuan yang didapat dilapangan, kami pun mencoba dengan membawa barang bukti tapi pihak dari Dinas Sosial menghindari wartawan dan lsm, tidak ada satupun petugas dari dinas sosial yang berani menemui, yang ada selalu kami dihadapi dengan pengamanan, security.

“Tetapi sebagai kontrol sosial untuk masyarakat kami tidak pantang mundur atau diam, seharusnya sebagai dinas sosial bisa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lapangan bukan malah menghindari wartawan dan lsm. Bagaimana pelayanan ke masyarakatnya nanti, sebagai dinas sosial harusnya bisa memberikan penjelasan tentang cara mereka mengatur para anggotanya untuk membagikan sembako kepada masyarakat tersebut, kami sebagai Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia {LAKRI} sangat menyayangkan hal ini justru kami semakin curiga, banyaknya permainan dalam pembagian {BANSOS}”, tutup Yati sumiati. {IB}

Tinggalkan Balasan