Diduga Hindari tuntutan dari efek Vaksinasi, Sekolah Dasar di Simalungun minta surat persetujuan orang tua

 

etabloidfbi.com Simalungun.–

 

Mengawali Tahun Ajaran Semester Genap, Program Pemerintah Vaksinasi covid 19 bagi umur 6-11 tahun mulai dilaksanakan bagi murid SD yang ada di Kabupaten Simalungun.

Teknis vaksinasi yang dilakukan pihak Medis dan sekolah mendapat beragam tanggapan dari orang tua murid.

Pasalnya, banyak orang tua mempertanyakan kebijakan sekolah meminta surat persetujuan orang tua kalau anaknya ingin di vaksin.

Salah seorang orang tua murid Br Sinaga bercerita kepada awak media, Jumat (07/01/2022), Dia mempertanyakan dan meragukan arti surat persetujuan vaksinasi yang di minta sekolah dari salah satu SD di Parapat.

“Kenapa sekolah meminta surat persetujuan orang tua kalau ingin anaknya di vaksin?, apakah bukan keharusan usia SD di vaksin sesuai program pemerintah?, atau ada indikasi pemerintah Kab. Simalungun menghindari tuntutan dan tanggung jawab bila si anak mengalami efek dan dampak dari vaksin?,” ujar br Sinaga heran.

Menurut br Sinaga bahwa sesuai aturan Pemerintah hanya fotocopy KK yang harus di bawa saat vaksinasi anak dan tidak ada dalam juknis dilampirkan surat persetujuan orang tua.

“Yang penting dan utama adalah si anak dalam kondisi sehat, dan saat dilakukan screening baiknya didampingi orang tua karena orang tualah yang lebih tau penyakit yang pernah di derita si anak, apalagi yg kelas 1-3 SD.”ujarnya.

Terkait surat persetujuan vaksinasi Kepala Dinas Kesehatan Kab Simalungun melalui Kapuskesmas Parapat dr Haposan Silalahi membenarkan permintaan surat itu untuk menghindari bila ada terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Iya benar bang, tujuannya Bila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi/vaksinasi seperti Alergi, Syok hipovolemi,” ujar KaPuskesmas Parapat singkat tanpa menjelaskan secara detail.

Namun saat awak media mempertanyakan indikasi dugaan menghindari tuntutan orang tua terhadap sekolah dan medis bila terjadi efek samping vaksinasi, pihak Dinas Kesehatan juga Kepala Dinas Pendidikan Kab. Simalungun dan Korwil Disdik Kec. Girsang Sipanganbolon memilih tidak memberi tanggapan terkait dugaan dari maksud surat persetujuan itu.

“Masih dirapatkan di posco covid batu 6”, ujar Kadisdik Simalungun Zocson Midian Silalahi secara singkat. (Feri)

Tinggalkan Balasan