Diduga Adanya Kecurangan Pengacara Dari Paslon Kepala Desa Di Kecamatan Tragah Ajukan Gugatan.

Keterangan Foto : Edi Yani SH.  MH. and Fartners Saat Menyerahkan Surat Keberatan Dan Penolakan Hasil Pemungutan Suara Pilkades Di Desa Bajeman Dan Desa Pamorah, Bangkalan, Jawa Timur.

 

etabloidfbi.com Bangkalan. –

 

Terkait adanya pemilihan Paslon di Dua Desa Khususnya di Desa Pamurah dan Desa Bajeman kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 02-Mei-2021terlihat Cacat hukum karena adanya beberapa pelanggaran.

Sebagaimana informasi yang didapat dari etabloidfbi.com terkait pemilihan tersebut bahwa menurut informasi bentuk pelanggaran terjadi karena adanya peserta pemilih dari luar Desa baik Desa Pamurah maupun Desa Bajeman yang datang ke lokasi pemilihan untuk melakukan pencoblosan dengan tidak menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ditambahkan dengan informasi bahwa Ketua Panitia Pemilihan Pilkades di Desa Pamurah Bangkalan Provinsi Jawa Timur adalah adik Kandung dari peserta Pilkades dengan Nomor Urut 5, sehingga terjadi Konflik interest.

Ditambahkan juga ada beberapa warga Bajeman yang Jelas memiliki Kartu Keluarga atau KK tidak dapat menggunakan Hak Suaranya karena tidak terdaftar atau masuk dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT)

Menurut Keterangan dari pengacara bahwa disini jelas adanya pelanggaran terhadap Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 65 ayat (3) Peraturan Bupati Bangkalan, Nomor: 89 Tahun 2020, tanggal 28 Desenber 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa.

Disini jelas bahwa Panitia Pemilih Kepala Desa (P2KD), telah melakukan kelalaian sehingga diduga menimbulkan kesalahan karena tidak dapat menjalankan amanah yang diberikan sebagai pelaksana tugas dengan serius dan profesional

“Bahwa terbukti adanya pelanggaran dan kecurangan dari Pilkades di Desa Bajeman dan Desa Pamorah, sehingga telah merugikan klien kami, Syamsul Bahri (Calon Kepala Desa No. Urut 4 dan Drs. Mochammad Samsuri (Calon Kepala Desa No. Urut 1) di Desa Pamorah. Serta Adi Munif (Calon Kepala Desa No. Urut 1) di Desa Bajeman, Bangkalan Jawa Timur,”ungkap Edi Yani, SH. MH, dari Kantor LBH Gajah Mada Satya Dharma.

Ditambahkan oleh Edi
“Tidak dapat dipungkiri, terbukti pemungutan suara di Desa Pamorah dan Desa Bajeman yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2021 in casu, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta batal demi hukum. Maka tidak berlebihan kiranya, bila kami (tim kuasa hukum) mohon yang terhormat Bapak Bupati Bangkalan, Jawa Timur, untuk dapat melaksanakan pemungutan suara ulang. Satu dan lain hal, agar terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk klien kami,” Ujarnya sebagai penutup.

Editor : Yahya Heriansyah

Tinggalkan Balasan