Diduga Ada Penyimpangan Anggaran, Relawan Jokowi Pertanyakan Proyek Padat Karya Desa Cempaka Lebak-Banten

etabloidfbi.com Lebak – Banten.

Sekertaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) “Abdul Holik” soroti dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan Proyek Padat Karya Irigasi di Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak-Banten. Menurut Abdul Holik, seharusnya proyek dengan nilai Rp.47.994.000 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) tersebut diperuntukan untuk pembangunan percepatan peningkatan tataguna air irigasi, untuk menopang daya beli masyarakat dengan memperdayakan perkumpulan petani penakai air (P3A).

“Proyek padat karya yang dikerjakan tidak sesuai dengan pembangunan fiksik. Seharusnya pembangunan diperuntukan untuk program padat karya irigasi. Ini malah dibangun untuk kolam ikan.”kata Holil, kepada awak media, Rabu 15 September 2020.

Dikatakan Holil, pihaknya meminta agar kepala desa Cempaka yang melakukan penyalahgunaan pembangunan anggaran di desanya segera meminta maaf kepada masyarakat dan diproses secara hukum, pihaknya berencana akan melaporkan kasus penyalahgunaan tersebut ke Alat Penegak Hukum (APH-red).

“Kita sudah ke lokasi proyek pembangunan padat karya. Tapi tidak ada pembangunan fisik terkait irigasi. Pihak kepala desa harus bertanggung jawab atas penyalahgunaan wewenang itu dan meminta penegak hukum agar memprosensnya,” Ujar Holil.

Holil menduga dalam pengalihan proyek padat karya tersebut tidak melibatkan masyarakat atau penegak hukum dalam hal pengawasan. Kata Holil, seharusnya pihak desa tidak bisa melakukan pengalihan pembangunan padat karya begitu saja. Apa lagi saat situasi virus corona atau Covid-19.

“Mereka harus melakukan koordinasi dengan BPD atau aparat dan tokoh masyarakat ketika akan melakukan pengalihan pembangunan proyek padat karya. Ini malah banyak aduan dari masyarakat terkait proyek itu. Maka kami dari Relawan Bara JP Lebak meminta agar pihak desa pertanggung jawabkan,” tegas Holil.

Sementara Itu, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cempaka Amir membenarkan adanya penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan kepala desa. Menurut Amir, segarusnya pembangunan tersebut untuk padat karya irigasi.

“Benar, harusnya pembuatan irigasi. Tapi pada prakteknya malah digunakan untuk kolam pemancingan. Jadi tidak sesuai antara pembangunan fisik dengan rencana awal.”jelas Amir.(Mujahidin)

Tinggalkan Balasan