Di Duga Ikut Terlibat, JPMI Desak KPK-RI Periksa Gubernur Banten

 

etabloidfbi.com Serang Banten.–

Koordinator JPMI Deni Iskandar, mendesak KPK-RI agar memeriksa Gubernur Banten Wahidin Halim yang diduga kuat memiliki keterlibatan dalam korupsi dana hibah ponpes.

Hal tersebut di suarakan oleh Pemuda dan Mahasiswa Indonesia saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK-RI di jakarta. “Kita mendesak KPK untuk turun ke Banten dan melakukan supervisi terhadap Kejati Banten serta memantau langsung kasus korupsi yang saat ini tengah di proses Kejati Banten,” kata Deni.(05/06/2021)

Para Pemuda dan mahasiswa berharap agar KPK mengusut tuntas dan tangkap aktor intelektual kasus korupsi hibah Ponpes.
“Yang kami duga ada keterlibatan dari Sekda Banten yaitu Almuktabar, dan Rina Dewiyanti selaku Kepala BPKAD Provinsi Banten,” jelasnya.

 

Akibat dari perbuatan mereka, nama baik Provinsi Banten kembali tercoreng setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menetapkan lima orang tersangka dalam kasus korupsi hibah Pondok Pesantren (Ponpes) yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp117 Miliar.

 

“Berdasarkan hasil kajian dan investigasi JPMI, celah dan motiv yang dilakukan faktor utamanya disebabkan karena, sistem kebijakan yang lemah, yang itu dibuat oleh Gubernur Banten.

Deni juga menyinggung tentang Gubernur Banten, Wahidin Halim yang seakan pura-pura lupa tentang sistem yang dibuatnya sendiri. Ketika dalam persoalan tersebut, terdapat pemotongan dana hibah saat penyaluran dilakukan, maupun ketika adanya Ponpes fiktif karena adanya data yang ganda yang itu dilakukan oleh Pemprov Banten.

“Bila kita melihat adanya Ponpes Fiktif di Banten yang itu mendapatkan kucuran dana hibah, tentu secara administrasi birokrasi, perilaku ini adalah termasuk bagian dari praktek mal administrasi dan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Pada konteks ini kata Deni,” ada upaya dan tindakan yang sistematis, yang itu dilakukan oleh Pemprov Banten. Apa yang sudah terjadi tidak bisa dilepaskan dari pada peran dan pertanggung jawaban Gubernur Banten, Wahidin selaku kepala daerah.

Sebab, bila mengacu pada konteks asesment (Penandatanganan) Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) seperti diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019. Sekalipun itu dilakukan oleh Kabiro Kesra, hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari pada perintah Gubernur Banten Wahidin Halim, yang berperan sebagai penanggung jawab umum pelaksana anggaran.

Besaran anggaran hibah ponpes untuk tahun 2020 sebesar Rp117 Miliar disalurkan kepada sebanyak 4.042 pondok pesantren di Provinsi Banten yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota. Kemudian, dari total keseluruhan Ponpes yang disebutkan diatas, terdapat sebanyak 716 Ponpes Fiktif.

Baca juga: https://etabloidfbi.com/lagi-trend-di-tahun-2021-empat-kasus-korupsi-sedang-bergulir-di-pemprov-banten/

Bila dikaji secara objektif pada konteks ini, Pemerintah Provinsi Banten membentuk sebuah organisasi pesantren bernama Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) dimana organisasi tersebut, di bina langsung oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim. Namun demikian, keinginan itu bagaikan api jauh dari panggang. Sebab pada prakteknya, kehadiran organisasi tersebut, tidak sama sekali bisa mengantisipasi praktek-praktek culas para oknum di lingkaran Pemotong untuk melakukan tindak pidana korupsi di Banten.

Tentu hal ini dibuktikan dengan banyaknya Ponpes fiktif dan Ponpes yang tidak memiliki izin, yang itu masuk dalam daftar penerima hibah Ponpes. Oleh karena itu, bila dikaji secara mendalam dan radikal, meski puncak dan biang masalah dari pada terjadinya persoalan praktek korupsi dana hibah untuk Ponpes di Banten, tidak bisa dilepaskan dari pada tiga elemen pemangku kebijakan. Pertama, peran Gubernur Banten, Wahidin Halim, Sekretaris Daerah, Almuktabar, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rina Dewiyanti.

Indikasi Dugaan tersebut juga mengacu dan didasarkan pada aturan main yang ada, baik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Hibah.(SM/team)

Tinggalkan Balasan