Dewan Pimpinan Cabang Granat Kota Langsa Dorong Pemerintah Desa Untuk Regulasi Bersinar

etabloidfbi.com Kota Langsa Aceh.-

Pimpinan DPC Granat Jhon Patykawa .Disaat Pemerintah menyampaikan Indonesia Darurat Narkoba, tentunya pemerintah menetapkan itu dengan kajian dan fakta di lapangan, Para Bandar merajalela dan para kurir membuat situasi Menggurita Narkoba tersebut ke pelosok Nusantara.

“Tindakan nyata dan penerepan Hukum sampai ke Hukuman mati terus di laksanakan, Para Bandar tidak pernah jera dan merasa tak bersalah sudah banyak merusak generasi penerus bangsa di Negara kita,” ujar Pimpinan Granat

“Apakah mereka sadar bahwa semua Hukum mengharamkan Narkoba tersebut , Narkoba merusak tatanan kodrat manusia dari Normal ketidak normal , kriminalitas meningkat akibat pengaruh barang haram tersebut , merusak jiwa dan raga ummat manusia , yang lebih parah lagi merusak ekonomi dan ketahanan Negara Kesatuan republik Indonesia.dengan merebaknya peredaran narkoba hampir di seluruh Gampong (Desa) di Aceh,” ujarnya.

Beranjak dari kondisi itu DPC Gerakan Nasional Anti Narkotika Kota Langsa mendorong dan mendukung sepenuhnya terbentuknya Qanun (Desa) tentang pelaksanaan dan penerepan P4GN (pencegahan , pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika ) sehingga tujuan menciptakan pemerintahan Desa Bersinar (Bersih Narkoba) terwujud,

“Dasar pembuatan Qanun tersebut bisa dari UUD Republik Indonesia No .35 tahun 2009 tentang Narkotika , peraturan Mendagri RI No.12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pelaksanaan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika , Inpres No 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN , terkhusus di Kota Langsa dengan Qanun kota Langsa No 2 tahun 2019 tentang fasilitasi pelaksanaan P4GN dan peraturan lain nya baik yang mengikat maupun tidak mengikat,” ungkapnya,

Pimpinan/Ketua DPC Granat Kota Langsa menyampaikan langsung ke media TFBI Islamsyah MTA ,ST jugak menyampaikan bahwa Qanun DESA /Gampong pelaksanaan dan penerepan P4GN untuk Bersih Narkoba Bisa menjadi regulasi yang mengikat seluruh lapisan masyarakat Desa /Gampong khususnya terhadap penekanan peredaran narkoba di Desa setempat .

Dalam Qanun DESA/Gampong disamping memuat pranserta semua elemen masyarakat untuk melaksanakan P4GN bisa juga memuat sanksi sosial yang di tetapkan . Sebagai contoh , jika ada warga desa yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba , akan di berikan sanksi sosial yang langsung di sepakati dari hasil musyawarah Gampong tersebut,
Mejadi efek jera Bagi si pelaku .ungkap Ketua DPC Granat

Islamsyah MTA, ST menambahkan silakan Kepala Desa Selalu Berkoordinasi dengan BNN , Camat , Bagian Hukum pemerintah setempat dan DPC Granat untuk menwujudkan Qanun DESA tersebut dan jika Qanun tersebut terbentuk , Granat Kota Langsa siap mendampingi pemerintah desa.

Apabila pemerintah desa tidak mendukung Program tersebut ,patut
Kita curigai yang tidak mendukung Program P4GN tandas Islamsyah MTA .ST yang sering di panggil Kaka paty.

Beliau juga mengaresiasi bagi desa yang sudah menerapkan Qanun DESA/Gampong tentang P4GN terkhusus Desa Paya Bujok Beuramo Kecamatan Langsa barat atas terbentuknya Qanun DESA No .5 tahun 2016 tentang pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkoba,ini Regulasi pertama di Sumatra untuk pelaksanaan P4GN di tingkat Desa ,Setahunya .

“Silahkan kepala Desa dan masyarakat melibatkan Babinkamtibmas,Babinsa dan petugas Kesehatan dalam menerapkan Qanun tersebut.” unkapnya
Kamis (30/7/2020)

(Muhammad Anwar)

Tinggalkan Balasan