Banyak Kejanggalan, Program Rutilahu Di Desa Sirnarasa Kab.Bogor Perlu Di Audit

 

etabloidfbi.com, – Kabupaten Bogor.

Program pemerintah Kabupaten Bogor lewat Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemajuan desa, ternyata tidak semua berjalan mulus.

Salah satunya di Desa Sirnarasa kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor Jawa barat. disinyalir banyak yang di salah gunakan sehingga di keluhkan masyarakat. Program RTLH ( rumah tidak layak huni ) tersebut, berawal dari mantan pejabat bupati bogor sebelum nya, “Rahmat Yasin” yang kini di gantikan oleh “Ade Yasin” program tersebut tetap berjalan. Dengan anggaran yang sebelumnya 10,jt ( sepuluh juta rupiah ) saat ini di naikkan menjadi 15,jt (lima belas juta rupiah) hanya saja kwota penerima manfaat yang di kurangi oleh pemerintah kabupaten, tahun sebelumnya bantuan bisa sampai 100 unit, namun saat ini hanya 10 kepala keluarga per desa untuk mendapat program Rutilahu tersebut.

Sangat di sayangkan jika anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, dan menunjuk langsung desa setempat sebagai pengelola anggaran lalu di berikan kepada masyarakat agar tepat sasaran, masih banyak penyalahgunaan anggaran. di sebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Desa Cikuda Kab.Bogor, Diduga Sunat Dana Hibah RTLH

Dari penelusuran awak media, salah satu desa sirnarasa kecamatan tanjungsari kabupaten Bogor/timur yang telah mendapatkan bantuan RTLH ( rumah tidak layak huni ) tahun anggaran 2020 dengan total kuota 7 unit untuk penerima manfaat di setiap RW ( rukun warga ) di temukan kurang maksimal, oknum aparatur desa setempat di setiap pembelanjaan barang bahan material yang diberikan kepada penerima manfaat selalu di “Gunting.”

hal tersebut di ungkapkan oleh salah satu warga penerima manfaat, (inisal S), dari keterangan warga tersebut terungkap,” bahwa dirinya hanya menerima semen 20 sak, Herbel satu kubik, kayu 80 batang, balok 40, kaso 80, Grc 20 lembar, pasir satu mobil, paku 5kg, cat 5kg, daun pintu, semen mu 2 sak, asbes 50 lembar ,kayu pian 40 batang, dan ongkos tukang Rp. 2,5 jt ( dua juta lima ratus ribu rupiah). “Setelah di hitung hitung total biaya anggaran yang dikeluarkan berkisar 10,000,000 ( sepuluh juta rupiah ) termasuk ongkos tukang,” terang nya saat di konfirmasi awak media di kediaman nya.

Sementara itu, anggaran di tentukan 15,000,000 per unit dipotong pajak 1,5% jelas itu masih ada anggaran yang tersisa dan tidak di serap, selanjutnya saat di konfirmasi terkait bangunan kepada kepala desa setempat untuk menanyakan pelaksanaan pembangunan,” namun kades tersebut tidak ada di kediaman nya, selanjutnya saat di teruskan di kantor desa, yang di temui hanya staf desa, “koharudin” namun sangat disayangkan karena tidak bisa memberikan keterangan.

Di hari yang sama sore hari nya, dari informasi warga kalau “Kades” sedang ada di dekat kantor desa, melihat pertandingan sepak bola, dan langsung menghubungi sekertaris desa “Sirnarasa” melalui pesan WA untuk mencocokkan keterangan para aparat desa tersebut.

Sekdes menyampaikan,” bahwa terkait program Rutilahu, tidak ada pemotongan. “Pak yang ada anggaran 15 juta/unit kemudian pajak 11,5% kemudian pajak matrial 10% dan ditambah pajak pekerja/tukang 1,5% itu hasil rapat TK dikecamatan”ujar sekdes.

Dari tangapan LSM PKLP ( pemerhati kebijakan layanan publik) adanya dugaan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh oknum desa, meminta kepada aparat penegak hukum kejaksaan tinggi bogor agar mengaudit dana tersebut. “Iya pemerintah kabupaten Bogor harus melakukan audit,” ujar Manalu Maharaja.
( team )

Tinggalkan Balasan