Bangunan Ruko Di Serengseng Jak-Bar Ini Seolah Kebal Hukum Izin 4 Lt Dibangun 5 Lt

 

etabloidfbi.com JAKARTA BARAT –

 

Sebuah Bangunan ruko yang terletak di Jl.Serenseng Raya No 12 RT 005 RW 01 Kel. Serengseng Kecamatan Kembangan Kota Jakarta barat, di duga tidak sesuai Izin peruntukan guna bangunan (PBG).

Seakan tidak ada yang melihat pelanggaran tersebut, baik dari Sat Pol PP juga dari dinas terkait. Karena terlihat aman dengan terus berjalannya pembangunan Atau mungkin di duga sudah “kordinasi” yang telah sampai kepada oknum oknum pejabat kota administrasi Jakarta barat. Dari sumber yang di himpun di lokasi, kalau pemilik bangunan mempunyai seorang pesuruh untuk “Kordinasi” kepada oknum Pejabat Wilayah, berinisial A, tujuan nya untuk memastikan agar bangunan tersebut tetap di bangun meski tidak sesuai izin PBG.

Pemerintah telah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).Resmi diterbitkan oleh presiden Republik Indonesia. yaitu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung.
Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam aturan ini disebutkan, pemerintah menghapus status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan persetujuan bangunan gedung (PBG). PBG menjadi istilah perizinan yang digunakan untuk dapat membangun bangunan baru atau mengubah fungsi dan teknis bangunan tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 17 PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.Berdasarkan ketentuan tersebut, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

Dengan dirilisnya aturan tersebut, maka aturan lama soal pendirian bangunan yang diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang IMB resmi dicabut. Hal ini akan diketahui Perbedaan IMB dengan PBG. Aturan tersebut berupa bagaimana bangunan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan.

Standar teknis yang dimaksud berupa perencanaan dan perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, dan Pemanfaatan bangunan gedung.

Pemilik bangunan tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG, maka akan dikenakan sanksi administratif. Sementara sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
A. peringatan tertulis.
B. pembatasan kegiatan pembangunan.
C. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.
D. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung.
E. pembekuan PBG.
F. pencabutan PBG.
G. pembekuan SLF Bangunan Gedung.
H. pencabutan SLF Bangunan Gedung.
I. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.

Jika bangunan sudah terlanjur mendapatkan izin IMB sebelum peraturan baru terbit, maka izin tersebut masih berlaku hingga berakhirnya masa izin. Berdasarkan ketentuan tersebut, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

Saat dikonfirmasi ke Satpol PP Jakarta barat, terkait berdiri nya bangunan tidak sesuai izin, Kasat Pol PP Jakarta barat ‘Tamo Sijabat’ lebih memilih diam dan tidak berkomentar. (14/05/2022)

Jelas, Polisi Pamong praja (Satpol PP) Mempunyai tugas pokok, yakni’ merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Kerjasama dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Hal senada, juga di tunjukan oleh pesuruh pemilik bangunan, Ang*a saat dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, lebih memilih diam dan tidak berkomentar. Sampai berita ini dimuat, belum ada konfirmasi dari pemilik bangunan.( Novia)

Tinggalkan Balasan