AHLI WARIS SOMASI? ADA APA DENGAN KEPALA DESA DRAMAGA.

etabloidfbi.com, Cibinong. Bogor. —

Yayat Supriyatna, Kepala desa Dramaga bakal berurusan dengan penegak hukum, terkait perbuatan yang dilakukannya sembilan tahun lalu, ditahun 2013.

Pada tanggal 3 Juni tepat tahun 2013 lalu, Kades Yayat Supriyatna membuat dan mengeluarkan surat pernyataan pencabutan atas Surat Keterangan ahli Waris dengan
Nomor: 593/27-Pem tertanggal 31 Januari 2012 lalu, dengan dibuatnya selaku Kades Dramaga.

Adapun surat yang akan membuat Kades Dramaga, Yayat Supriyatna masuk ke dalam persoalan hukum. Salah satu ahli waris yang bernama Kiki Rizki Amalia mempersoalkan surat tersebut.

“Surat Keterangan Waris (SKW) adalah surat yang cacat formil dan tindakan unprosedural yang dapat dikatagorikan suatu tindakan melawan hukum,” ujar Kiki Rizki melalui Kantor Hukum Muhamad Ikbal SH MH & Partner (MIP).

Namun, selaku Kades Dramaga Yayat Supriyatna dituding telah melampaui batas kewenangan dengan membuat surat pernyataan yang isinya seolah-olah bertindak sebagai hakim.

“Kades Dramaga Yayat Supriyatna Mengatakan Kiki Rizki Amalia bukanlah merupakan anak kandung dari Almarhumah H.M. Yusup dan Hj.E. Komariah, padahal yang berhak menentukan status anak kandung tersebut adalah berdasarkan Keputusan Pengadilan,” kata pengacara Muhamad Ikbal SH MH dari Kantor Hukum MIP kepada wartawan, Kamis (3/8/2020).

Muhamad Ikbal juga menambahkan, bahwa Kiki Rizki Amalia memiliki bukti kuat yaitu Kutipan Surat Akta Kelahiran Nomor : 169/28/95 pertanggal 3 Agustus 1995, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemkab Bogor yang merupakan bukti sah mengenai kedudukan hukumnya.

Dalam hal ini terdapat sejumah keanehan dalam Surat Pernyataan itu. Misalnya dari sisi tata pemerintahan keliru dan administrasi, mengingat pernyataan ini dinyatakan secara pribadi.

“Dikarenakan tidak ditemukan No. Surat tersebut, atau tercatat dalam administrasi pemerintahan. Hanya menggunakan kop dan stempel resmi. Bisa timbul pertanyaan serupa, apakah surat ini back date, jika demikian namanya pemalsuan,” pungkas Ikbal.

Keanehan lainnya adalah surat pernyataan tersebut bukan seperti surat keterangan pada umumnya yang seharusnya di tembuskan ke pihak terkait misalnya Kiki Rizki, Komariah, maupun pihak Camat tersebut, seharusnya mencatat dalam register.

Hal ini untuk mencari solusi yang terbaik untuk permasalahannya, Kantor Hukum MIP juga sudah mengundang Kades Dramaga Yayat Supriyatna untuk melakukan pertemuan.

“Namun, surat tersebut tidak mendapatkan tanggapan ataupun tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan klien kami,” kata Ikbal.

Ketua PWRI (Persatuan Wartawan Republik Indonesia) Bogor Raya, Rohmat Selamat. SH M.kn yang juga ikut dalam Team Advokasi, menyayangkan sikap dari Kepala Desa Dramaga tersebut dengan secara sepihak menggunakan jabatannya untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi.

Rohmat Selamat, menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini yang menyeret Kepala Desa Dramaga, Yayat Supriyatna sampai kemeja hijau, sehingga keadilan benar-benar ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini.

Reporter : Irsan Boegeiss

Editor : Yahya Heriansyah

Tinggalkan Balasan