Jelang kedatangan RI 1, Forkopimda Sumut dan protokoler kepresidenan Rakor Terbatas.

etabloidfbi.com Parapat.–

Mempersiapkan dan menyambut kedatangan Presiden RI Jokowi ke Sumatera Utara dan Danau Toba, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemda menggelar rapat koordinasi terbatas di Aula Mess Pora Pora, Tigaraja Senin (31/01/2022).

Rapat koordinasi persiapan penyambutan di Pimpin oleh Kepala Staff Ahli Gubernur Sumatera Utara Agus Triono bersama Protokoler Kepresiden Toto beserta Jajaran TNI Polri dan para Bupati Di kawasan Danau Toba baik secara online maupun offline untuk membahas secara final persiapan acara yang akan di laksanakan saat kunjungan RI di Kawasan Danau Toba.

Pembahasan yang dilakukan dimulai dari persiapan penjemputan dari Bandara Silangit Tapanuli Utara hingga selesai kunjungan di Sumatera Utara.

Hasil rapat persiapan dalam perjalan Presiden di hari pertama, Bupati Tapanuli Utara bersama Forkopimda Sumatera Utara melakukan Penyambutan di Bandara Silangit menuju Balige.

Hari Pertama tanggal 3 Februari 2022. Rombongan dijemput dari Bandara Silangit melakukan perjalan darat dan menuju Lokasi Jalan By Pass Balige, dan membagikan BLT Kepada Warga Toba di lokasi yang disesuaikan berikutnya.

Setelah pembagian BLT dari Balige Presiden dan rombongan menuju simpang Sibisa Kab Toba dengan iring iringan kendaraan, tiba di simpang Sibisa Presiden diagendakan berkendara naik sepeda motor menuju Pantai Bebas Parapat.

Di pantai bebas Parapat Presiden melakukan peresmian dan penandatanganan prasasti dua lokasi Ruang Terbuka Publik Parapat.

Setelah dari Pantai Bebas Parapat Presiden RI di jadwalkan melakukan pembagian BLT kepada warga Parapat di Tigaraja dan dilanjutkan dengan perjalanan menuju dermaga Pelabuhan ASDP Ajibata.

Sembari meresmikan dan penandatanganan prasasti beberapa Dermaga Presiden Ishoma di lantai 2 ruangan BPTD Pelabuhan Ajibata dan setelahnya bertolak ke Pulau Samosir menggunakan KMP Kaldera Toba.

Dari Pelabuhan Ambarita dijadwalkan mengunjungi Huta Siallagan dan Huta Raja di Samosir dalam rangka penanaman pohon.

Selesai melakukan kunjungan Presiden dan rombongan akan bertolak menuju Hotel Samosir Cottage untuk istirahat malam.

Sedangkan di hari ke 2 tanggal 05 Februari 2022, Presiden langsung bertolak ke Kabupaten Humbang Hasundutan dari dermaga menuju pelabuhan Udara Sibisa dengan pesawat TNI AU menuju Humbahas melakukan penanaman pohon disalah satu Desa disana.

Setelah dari Humbahas via Udara menuju Binjai dan beberapa tempat lain sesuai roundown yang sudah di tentukan.

Mewakili Bupati dan Kepala Daerah di Kawasan Danau Toba, Wakil Bupati Simalungun, Haji Zonny Waldi, S, Sos, MM dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun berterima kasih atas Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Tano Hobonaron Do Bona khususnya dan Danau Toba umumnya.

“Pemerintah Simalungun siap untuk menyambut Kedatangan Presiden Republik Indonesia dan rombongan di Tano Habonaron Do Bona,”Ujar Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang diwakilkan Staf Ahli Agus Triono meminta seluruh Kepala Daerah yang ada di Kawasan Danau Toba untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan termasuk masyarakat yang akan menerima bantuan langsung tunai dari Presiden Republik Indonesia. (Feri)

Kapolres Tulang Bawang Barat Memimpin Syukuran HUT Satpam ke-41

 

etabloidfbi.com Tulang Bawang Barat-

Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sunhot P. Silalahi, S.I.K, M.M memimpin kegiatan Syukuran HUT Satpam ke-41 di SMPN 9 Tulang Bawang Barat, senin pagi 31 Januari 2022.

Hut Satpam kali ini bertemakan “Bersama Polri Satpam Siap menjaga Kamtibmas dan Penanggulangan Covid 19 ”.

Acara ini dihadiri oleh Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sunhot P. Silalahi S.I.K, M.M, Kasat Binmas Polres Polres Tulang Barat, Kapolsek Tulang Bawang Tengah serta Para pengguna jasa satpam dan perwakilan anggota Satpam Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Acara ini diisi dengan Pemotongan Tumpeng dan Penyerahan nasi tumpeng Penghargaan Kepada Satpam yang usianya tertua yaitu Rasudin Satpam dari SMK Muhammadiyah Tumijajar .

“saya harapkan rekan-rekan satpam dapat memberikan kontribusi yang baik di lingkungan kerja, masing-masing untuk sama-sama mengamankan jalannya sebuah kegiatan usaha maupun keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya” pungkas Kapolres Tulang Bawang Barat.

Kapolres Tulang Bawang Barat menghimbau untuk selalu jaga kesehatan, serta menjadi pelopor dan garda terdepan dalam memutus penyebaran Covid-19 terhadap karyawan, maupun masyarakat di lingkungan kerjanya, dan tingkatkan kesiapsiagaan terhadap gangguan keamanan di lingkungan kerjanya.

“kondisi saat ini yang kita ketahui masih dalam pandemi covid 19 harus dapat memberikan untuk mentaati protokol kesehatan dengan jelas menggunakan masker yang sesuai dengan aturan menjaga, dan melaksanakan pola hidup bersih dan tentunya ini merupakan wujudnya kedisiplinan dari satpam dalam profesinya sebagai satuan pengamanan, kita akan terus bekerja sama dan bersinergi dalam mengamankan areal sektor pekerjaan masing-masing” tutur Kapolres Tulang Bawang Barat

Diakhir acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama Jajaran Polres Tulang Bawang Barat dan perwakilan anggota Satpam sekabupaten Tulang Bawang Barat.

(Iwan)

PLH Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, M.H., Menghadiri Acara Seminar Strategi Membangun Personal Branding Bertempat di Gedung Kesenian Baturaja

 

etabloidfbi.com.Baturaja.–

 

Senin. (31/01/2022) Laporan Ketua Panitia sekaligus GM Harian Sumatera Ekspres Hj. Nurseri Marwah, Menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten OKU yang telah mendukung penuh  kegiatan Seminar Strategi Membangun Personal Branding Kabupaten OKU Tahun 2022.

Bahwa seminar ini memberikan wawasan peserta dalam menggali potensi diri seseorang yang pemalu menjadi sosok yang berpotensi karena terbangun personal brandingnya sehingga memotivasi dirinya menjadi sosok yang berpotensi.

Seminar ini diikuti oleh lebih kurang 300 peserta, seminar ini diperuntukkan kepada ASN, Camat dan Lurah, Kepala Sekolah, dan Guru Se-Kabupaten OKU, semoga ilmu yang berikan bermanfaat sebagai salah satu trik dan strategi untuk bisa memaknai value apa yang dimiliki masing-masing peserta. Hal ini juga sebagai salah satu wadah keilmuan dalam membangun personal branding.

PLH Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, M.H., Membuka seminar mengharapkan, agar melalui seminar ini, peserta dapat meningkatkan peran dan jatidirinya, sehingga mampu melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan senantiasa dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Terkait kasus Covid 19, saat ini Kabupaten OKU  0 (Zero) kasus. Sehubungan dengan hal tersebut sudah menjadi tugas kita bersama untuk mempertahankan situasi demikian, diharapkan masyarakat Kabupaten OKU dapat terus mendisiplinkan diri dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19 didalam kehidupan sehari-hari.

Didalam kegiatan yang berlangsug tersedia juga program vaksinasi booster ke-III untuk para peserta.

Apresiasi diberikan kepada pelaksana dan monivator kegiatan Helmy Yahya dimana kegiatan yang dilaksanakan bersentuhan langsung pada visi misi pembangunan Kabupaten OKU yaitu dalam rangka meningkatkan SDM yang unggul.

Selanjutnya PLH Bupati OKU, berharap setelah mengikuti seminar ini, para peserta mampu menampilkan pribadi yang paham tugas dan fungsinya serta keberadaan saudara sebagai ASN dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Penyerahan Sertifikat Seminar Strategi Membangun Personal Branding dan Buku Who The Hell Are You karya Bapak Helmy Yahya secara simbolis.

Sementara sang Motivator “Helmi Yahya” yang menjabarkan tentang Strategi Membangun Personal Branding memaparkan bahwa dalam setiap diri kita sesungguhnya sudah ada Brand masing-masing, tinggal kita gali untuk diasah sehingga lebih tajam.

Lebih lanjut beliau memberi motivasi, mari kita gali kelebihan yang kita miliki yang bernilai positif, untuk ditingkatkan, yang akan menjadikan kita dikenal karena kelebihan yang kita miliki, serta menjadi modal dalam kita melaksanakan tugas serta berinteraksi dengan masyarakat yang kita layani. ( Herry setyanto )

Konsultasi Publik Terkait Proyek Strategis Nasional Di Balai Desa Grabag Magelang

etabloidfbi.com Kab. Magelang.–

 

Dalam rangka Proyek Strategis Nasional atau disingkat PSN maka dilakukan Kegiatan Konsultasi Publik yang bertempara di Balai Desa Grabag Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang yang dilaksanakan pada hari ini Senin 31-Januari-2022.

Isi materi yang dibahas mengenai konsultasi publik tersebut adalah terkait wacan pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) jalan tol Yogyakarta-Bawen di Kab. Magelang.

 

Terkait kegiatan tersebut hadir para perangkat Pemerintah terkait beserta jajarannya khususnya Petugas PPK, perwakilan dari PUPR, Jasa marga aparat desa dan juga Babinmas beserta Babinsa wilayah serta Masyarakat penduduk yang berdampak Pembebasan Jalan Tol tersebut.

Selaku Kepala Desa Grabag Edy Supraptono menyampaikan pesan dan arahan sebagaimana dikemukakan olehnya

“Kami berharap Agar para warga yang terdampak dalam pembangunan jalan tol menyimak penjelasan dari Tim dengan sebaik mungkin sehingga dapat memahami tentang rencana program pembangunan tersebut dikarenakan masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), selanjutnya apabila ada hal yang kurang jelas silahkan ditanyakan, Ungkapnya.

Ditambahkan oleh Edy Supraptono “Diharapkan masyarakat mendukung program pembangunan jalan tol dan kedepan semoga dapat memberikan keberkahan serta manfaat bagi pada umumnya,” Kata Kepala Desa kepada para undangan yang hadir dilokasi tersebut.

Mewakili dinas Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Yuso L Putra juga memberikan arahan serta pesan-pesan yang wajib di ketahui oleh Masyarakat yang hadir

Sebagaimana dikatakan olehnya “Konsultasi publik merupakan rangkaian dari persiapan pengadaan tanah yang merupakan kewenangan gubernur. Dengan adanya konsultasi publik diharapkan masyarakat akan mendukung pembangunan jalan tol bahkan dalam konsultasi publik ini tim menyampaikan tahapan pengadaan tanah yang harus dilalui secara urut dan runtut. Termasuk, kerugian mereka yang dinilai, bukan hanya penilaian fisik tapi juga penggantian nonfisik,” Ujar Yuso L Putra.

Yuso L Putra juga menyampaikan secara rinci terkait Wacana Pembabasan lahan tersebut
“Kedepan harapannya masyarakat dalam setiap tahapan yang akan dilakukan harus hadir dan mengikuti, sehingga informasi yang diterima bisa utuh dan pada saat sudah masuk dalam tahap persiapan masyarakat bisa menyiapkan terlebih dulu bukti identitas diri, seperti KTP, KK, bukti kepemilikan tanah. Saat identifikasi pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), berkas tersebut bisa ditunjukkan. Kemudian, bila tanahnya adalah tanah waris, pihaknya meminta mereka menghubungi ahli warisnya untuk membuat surat keterangan waris di kantor kepala desa, katanya lagi memperjelas kepada masyarakat di Aula Desa.

Sampai acara berakhir semua kegiatan berjalan aman dan lancar dan tak lupa kegiatan tersebut tetap memakai standar kesehatan sebagaimana pencegahan pengembangan terhadap Virus Covid-19.

Bambang Irawan)

Dukung Pariwisata Sumut, TPL Distribusikan 7.300 Unit Vaksin Booster

etabloidfbi.com Danau Toba.–

Dalam upaya mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 varian terbaru Omicron dan mencapai Herd Immunity (Kekebalan Kelompok), PT Toba Pulp Lestari, Tbk (TPL) menyelenggarakan Vaksinasi Booster Tahap III kepada masyarakat di wilayah pariwisata yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dimana wilayah tersebut juga berada di area sektor operasional perusahaan yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun.

Latar belakang program Vaksinasi Booster ini diinisiasi oleh PT TPL dan Mapala Universitas Indonesia (UI) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan Pemerintah masing-masing wilayah. Tujuannya adalah untuk menjaga imunitas masyarakat di daerah-daerah wisata yang cukup rentan tertular karena ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.

Selain Penyediaan Vaksin Booster yang total berjumlah 7300 Unit, PT TPL juga mendukung sepenuhnya operasional dan fasilitas kegiatan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Sejauh ini pelaksanaan bantuan Vaksinasi sudah berjalan di 2 Kabupaten, yaitu dengan rincian tanggal 25 – 26 Januari 2022 di Tapanuli Utara 1300 Unit (Kecamatan Muara) dan tanggal 26 – 29 Januari 2022 di Samosir 6000 Unit (Kecamatan Simanindo, Pangururan dan sekitar). Pelaksanaan Vaksinasi Booster ini dijadwalkan akan berlangsung hingga 09 Februari 2022, rencananya untuk Kabupaten Simalungun akan dilakukan di wilayah wisata Pematang Sidamanik.

Kegiatan Vaksinasi Booster ini turut dihadiri oleh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing, mulai dari Drs. Martua Sitanggang, MM (Wakil Bupati Samosir), Hurrycan Rajagukguk (Kepala Desa Sibandang – Kecamatan Muara) dan Edward Sihombing (Kepala UPT Puskesmas Muara). Untuk perwakilan managemen TPL dihadiri oleh Ramida Siringo-ringo (Community Development (CD) Manager), Tagor Manik (Government Relation Manager) dan Bahara Sibuea (Koordinator Humas Sektor Aek Raja).

CD Manager, Ramida Siringo-ringo, menyampaikan bahwa dengan dilakukannya Vaksinasi Booster ini akan mendukung mobilitas dan aktivitas di sektor pariwisata di masa pandemi semakin lebih baik.

“Harapannya jika mobilitas sudah lebih bebas maka pariwisata semakin terbangun, roda ekonomi masyarakat berputar dan daya tahan tubuh lebih baik sehingga meminimalisir terpapar Covid – 19. Intinya adalah putaran ekonomi masyarakat hidup kembali dan ekonomi lebih stabil nantinya,” ujar Ramida.

Ramida menambahkan, kegiatan ini direncanakan berlangsung hingga 09 Februari 2022, namun masing-masing dari dinas kesehatan kabupaten akan tetap melanjutkan hingga mencapai target yang diharapkan. Namun apabila target tidak tercapai, akan disalurkan ke kabupaten lainnya di Sumatera Utara.

Perwakilan dari Mapala UI, Muhammad Abror selaku Koordinator Vaksinasi, mengatakan program ini berdasarkan kegiatan yang dilakukan sebelumnya yaitu Kembara Banoa Toba selama tahun 2021 dan juga sebagai bentuk bakti sosial mahasiswa untuk masyarakat. Kembara Banua Toba sendiri merupakan salah satu kegiatan eksplorasi pengembangan pariwisata di wilayah sekitar Danau Toba.

“Masyarakat di daerah wisata sebagai pelaku wisata harus menjadi yang terdepan menyadari pentingnya vaksinasi untuk memperkuat imun sebagai faktor pendukung aktivitas wisata berjalan dengan baik di masa pandemi ini,’ sebut Abror.

Menurut Abror, secara keseluruhan antusias masyarakat yang mengikuti Vaksinasi Booster cukup tinggi karena banyak yang sudah memiliki kesadaran perihal pentingnya pemutusan rantai penyebaran Covid – 19. Sehingga diharapkan, setelah vaksinasi tercapai maka masyarakat akan lebih nyaman ketika menerima kadatangan wisatawan.

“Dukungan penuh yang diberikan oleh TPL dalam kegiatan ini tentu sangat baik dalam mendukung kebangkitan kawasan wisata di daerah Danau Toba. Hal ini yang sangat dibutuhkan dan tepat sasaran dengan kondisi situasi sekarang. Sesuai dengan visi misi pemerintah dan juga kami, untuk menyukseskan Danau Toba sebagai salah satu destinasi prioritas di Indonesia,” tambah Abror.

Adapun ungkapan terimakasih juga disampaikan Ibu Rasmen Sihombing dan Bapak Firman Rajagukguk, mewakili warga Desa Sibandang, Kecamatan Muara, yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.

“Kami senang mengikuti vaksinasi ini, tidak takut dan tenang saja seperti biasa saja. Semoga dengan bantuan perusahaan, kita semua sehat dan diberkati Tuhan sehingga terhindar dari segala marabahaya,” ucap Rasmen dan Firman.

Kepala Desa Sibandang, Hurrycan Rajagukguk yang di dampingi Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Muara, Edward Sihombing, sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh TPL kepada masyarakatnya. Disampaikan bahwa kini antusias warga sudah lebih tinggi disbanding saat vaksinasi tahap I dan II sebelumnya.

“Masih ada rasa takut ketika vaksinasi di awal-awal pandemi dulu, sehingga sulit untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat disini. Namun setelah ada sosialisasi yang disampaikan, perlahan-lahan rasa takut sudah mulai menghilang dan hari ini kita bias melihat antusias yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kami sangat senang dan menghargai aksi kepedulian yang diberikan oleh TPL dan Mapala UI dalam kegiatan vaksinasi ini. Semoga kelak terjalin sinergi yang semakin baik ke depannya,” tukas Hurrycan.

Hurrycan pun turut menghimbau seluruh masyarakat di desanya, agar senantiasa menjaga kesehatan serta tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Sehingga masyarakat dapat terhindar dari segala bentuk penyakit dan dapat beraktivitas normal. (Feri)

DPD JMBI Seluma Kunjungi Kodim 0425 Dalam Rangka Sinegritas Menjaga Persatuan Dan Kesatuan

 

etabloidfbi.com Bengkulu. —

 

Terkait terbentuknya Organisasi kemasyarakatan Jami’ah Batak Muslim Indonesia disingkat JBMI, di wilayah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu,  dan selaku Ketua DPD Ginda Harahap berusaha menjalin sinegritas dengan beberapa Instansi di wilayah Kabupaten Seluma dan dalam krsempatan kali ini Rabu 26 Januari 2022 Ketua JBMI Ginda Harahap berkunjung ke Markas Kodim 0425 sekitar pukul 10.00 WIB

Pertemuan tersebut dalam rangka menjaga sinergritas antara Ormas Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI) dengan kodim 0425 Letkol inf Syafrinaldi,SE. Kabupaten seluma, Provinsi Bengkulu dan sekaligus memperkenalkan keberadaan sekretariet JBMI yang beralamat di jln Dusun Baru Kabupaten Seluma.

Dalam pertemuan tersebut membahas tentang keberdaan DPD JBMI di wilayah Kabupaten seluma dan sekaligus memperkenalkan ketua DPD JBMI (Ginda harahap) dan keberadaan di kabupaten seluma provinsi bengkulu dengan
Di harapkan kedepannya agar dapat bersinergi antara JBMI bersama TNI di kabupaten seluma Provinsi Bengkulu.

Pada kesempatan ini selaku ketua DPD JBMI, Ginda Harahap sangat berterima kasih kepada Dandim kabupaten seluma provinsi Bengkulu  “Kami amat sangat berterimakasih kepada Damdim 0425 karena sudah berkenan menerima kedatangan kami dalam rangka bersinegritas Menjaga Persatuan dan Kesatuan di wilayah Kabupaten Bengkulu, ” ungkapnya.

Sebagai pimpinan di wilayah Kabupaten Seluma Dandim 0425, Letkol inf Syafrinaldi,SE. memberikan beberapa masukan untuk pengurus-pengurus DPD JBMI yang ada di kabupaten seluma Provinsi Bengkulu antara lain dengan selalu menjaga Sinegritas antar JBMI bersama TNI.semoga di kemudian hari senantiasa terjalin hubungan silaturahim dan untuk bersinergi dengan kodim seluma dan selalu menjaga keutuhan NKRI yang kita cintai ini..

S.S.

DPD IKADIN KALBAR LAKUKAN MOU DENGAN UNIVERSITAS OSO PONTIANAK

 

etabloidfbi. Com, Pontianak,-

DPD Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan kerja sama /memorandum of understanding (MOU) dengan Perguruan Tinggi Universitas OSO Pontianak.

Tandatangan naskah MOU dilakukan pada acara coffee nigth, Jumat malam (28/01/22) bertempat aula hotel Kini Pontianak.

Dari DPD Ikadin Kalbar naskah MOU ditandatangani langsung oleh Ketua DPD Ikadin Kalbar H.Daniel Edward Tangkau,SH,CLA.

Undangan yang hadir dalam acara tersebut tampak Ketua Yayasan Universitas OSO Prof Dr Chairil Effendi, Rektor UPB, Komisaris Bank Kalbar Irjen Pol (Purn) H. Didi Haryono,
Ketua KONI Kalbar Fachruddin Siregar , Rektor UPB, Rektor Universitas OSO, Pengacara kondang Kartius, Prof Slamet Raharjo, pembicara dari Dirkrimsus Polda Kalbar dan sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Daniel mengucapkan rasa terimakasihnya kepada pihak Universitas OSO yang telah memberikan kepercayaan kepada Kadin Kalbar untuk bekerjasama meningkatkan sektor pendidikan.

Usai penandatanganan naskah kerjasama (MOU) acara kemudian dilanjutkan dengan paparan dari pembicara dirkrimsus Polda Kabar yang mengambil thema cyber crime.

Para undangan juga diberi kesempatan bertanya yang kemudian dijawab langsung oleh pembicara dari dirkrimsus Polda Kalbar.

Danil mengatakan acara pertemuan sebulan sekali dalam kemasan coffee morning ini sudah berlangsung kali kelima. “Pakar pakar hukum selalu kami tampilkan sebagai pembicara guna dapat membagikan ilmu sebagai pencerahan hukum bagi para undangan yang sebagian besar anggota Kadin yang notabene pengacara”, ungkap Daniel. (Sy Mohsin, M Zuhdi)

Propam Polda Kalbar Inspeksi Mendadak Ke Polsek Pontianak Selatan

 

Pontianak. –  etabloidfbi. Com

Sejumlah personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kalbar, inspeksi mendadak (Sidak) ke Polsek Pontianak Selatan, Jumat (29/1/2022) malam.

Mereka mengecek kedisiplinan satu per satu anggota, dan kesiap siagaan petugas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

Selain itu, personel Propam juga memeriksa para tahanan. Pengecekan itu dipimpin langsung Kabid Propam Polda Kalbar, Kombes Pol Andree Ghama Putra.

“Pengecekkan ini, merupakan upaya
Propam melakukan mitigasi seluruh jajaran yang ada di Kalbar,” kata Kombes Andre Ghama Putra, kepada awak Media, Jumat (28/1/2022).

Dia ingin melihat sejauh mana, kesiapan anggota dalam melaksanakan tugasnya. Termasuk peran pimpinan Polsek mengawasi kegiatan di wilayahnya.

“Jadi, kita mengarahkan seluruh anggota. Agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, dan mengurangi pelanggaran,” ungkapnya.

Menurut Andree, hasil Sidaknya itu, tidak mendapati suatu pelanggaran. Semua anggota Polsek Pontianak Selatan, sangat disiplin menjalankan tugasnya. Pelayanan pun sudah cukup baik. Walaupun, masih ada sedikit catatan.

“Cukup baik, anggotanya ada saat kita di TKP. Hanya saja ada beberapa temuan yang kita minta diperbaiki, nanti akan kita sampaikan kepada Kapolsek,” pungkasnya.(Sy Mohsin – M Zuhdi)

Team Tekab 308 Polres Tubaba Berhasil Tangkap Pelaku Curanmor

etabloidfbi.com Tulang Bawang Barat.–

Satuan Reserse Kriminal Polres Tulang Bawang Barat pada hari sabtu tanggal 29 Januari 2022 kembali ungkap kasus pencurian dengan pemberatan adapun terduga Pelaku yang berhasil diamankan yaitu SP(28) warga tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat.

Dasar Penangkapan Laporan Polisi Nomor : LP/B-11/I/2022/SPKT/Polres Tuba Barat/Polda Lampung, tgl 14 Januari 2022.

Kapolres Tubaba, AKBP Sunhot P Silalahi S.I.K. M.M diwakili Kasat Reskrim, AKP Fredy Aprisa Putra Parina S.H .M.H mengatakan awal kejadian Pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10.30 wib telah terjadi tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan 1 ( satu ) unit seeda motor merk : Honda Type REVO FIT dengan Nopol : BE 6186 LQ warna hitam Nosin : JBE1E-1361439 Noka : MH1JBE119CK368568 a.n : WIDI Di Areal Perkebunan Singkong Alamat Dsn. V Tiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada saat pelapor pergi ke perladangan singkong dengan mengendarai sepeda motor sesampainya di perladangan pelapor memarkirkan sepeda motornya di halaman ladang tersebut dengan posisi stang tidak terkunci dan kontak sepeda motor tersebut menempel di sepeda motor kemudian sekira pukul 11.30 wiib pelapor hendak pulang namun sepeda motor milik pelapor sudah tidak berada di tempat semula / hilang atas kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian 1 ( satu ) unit seeda motor merk : Honda Type REVO FIT dengan Nopol : BE 6186 LQ warna hitam Nosin : JBE1E-1361439 Noka : MH1JBE119CK368568 a.n : WIDI dan melaporkan ke Polres Tulang Bawang Barat.

Lanjut ” Fredy pada hari sabtu tgl 29 Januari 2022 sekira jam 03.00 wib, Team Tekab 308 Polres Tulang Bawang Barat atas perintah Kasat Reskrim AKP FREDY APRISA PUTRA P, S.H., M.H. dipimpin langsung oleh Kanit I Sat Reskrim IPDA NORMAN NONTIKO Amd telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berinisial ( SP ) di tempat tinggalnya yang beralamatkan ditiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kab Tulang Bawang Barat laki-laki tersebut di tangkap dan di amankan di Polres Tulang Bawang Barat sehubungan dengan adanya Laporan dari masyarakat tentang terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 10. 30 Wib Di Areal Perkebunan Singkong dengan korban a.n AHMAD BARMAWI Bin ROHILI kemudian dari laporan tersebut anggota Tekab 308 Polres Tulang Bawang Barat melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut di dapatkan informasi bahwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah SP yang beralamatkan ditiyuh Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat kemudian terhadap terduga pelaku telah dilakukan penangkapan dan saat ini terduga pelaku dan barang bukti telah di amankan di Polres Tulang Bawang Barat guna penyidikan lebih lanjut.

Barang bukti yang berhasil diamankan dari tangan pelaku yaitu1 ( satu ) unit sepeda motor merk : Honda Type REVO FIT dengan Nopol : BE 6186 LQ warna hitam Nosin : JBE1E-1361439 Noka : MH1JBE119CK368568 a.n : WIDI.

Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP pencurian dengan pemberatan diancam dengan Pidana Penjara 7 tahun ” tutup Fredy.

(Iwan.s)

Satgas Binmas Noken Program Koteka ajak Tokoh Masyarakat dukung Polri ciptakan Harkamtibmas

 

Jayapura.–

 

Pada hari Sabtu , 29 januari 2022 Kaopsda Damai Cartenz KBP Firman SIK menerjunkan Tim Satgas Binmas Noken Damai Cartenz untuk membangun komunikasi dengan Tokoh masyarakat Oksibil Kab. Pegunungan Bintang.

Tim Satgas Binmas Noken Damai Cartenz yang dipimpin oleh Kasatgas Intelegent Damai Cartenz KBP Jansen Sitohang bersama Tim melakukan penggalangan dengan salah satu tokoh agama Kristen Katholik yang berada di wilayah Distrik Oksibil Kab. Pegunungan Bintang.

Kasatgas Intelegent Damai Cartenz mengajak Tokoh agama katolik Pather/Pastor Khatolik yang bernama Peter james kosay bersama sama dengan Polri mengagendakan kegiatan gereja gereja yang ada di Oksibil agar juga memberikan peranannya sebagai influencer Kambtibmas yang kondusif.

Konsep operasional Satgas Intelegent Damai Cartenz dalam program-programnya menggunakan jargon kebijakan masyarakat lokal termasuk program Koteka (Komunikasi Tokoh Elite Kamtibmas) yang sedang digelorakan diwilayah Oksibil dan program program lain seperti program Kasuari (Kesejahteraan untuk Anak Negeri), Si Ipar (Polisi Pi Ajar), Peka (Peduli Kamtibmas), Matoa (Milenial Torang Maju) dan Tifa (Torang Insan Faham Adat),” jelas Kaopsda Damai Cartenz KBP Firman SIK. ***

Polri akan bentuk Satuan Kepolisian Kawasan Pariwisata Danau Toba

etabloidfbi.com Parapat.–

Polisi merupakan bagian dari masyarakat, dan keberadaanya dibutuhkan oleh masyarakat.

Kewenangan polisi dalam hal ini juga merupakan kewenangan yang diberikan masyarakat melalui legitimasi undang-undang.

Dalam negara yang demokratis, polisi berfungsi untuk mendukung meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk keamanan dan kenyamanan warga dimana keberadaan polisi harus bermanfaat bagi masyarakat.

Setelah Danau Toba ditetapkan pemerintah sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan mengingat banyaknya tempat wisata yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun
asing yang ingin berkunjung ke Danau Toba.

Maka Kawasan Danau Toba yang memiliki peranan yang begitu penting sebagai daya tarik pariwisata, sehingga faktor pelayanan bidang keamanan perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pariwisata di kawasan DPSP ini.

Atas dasar keinginan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pelaku wisata dan terutama para wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba, maka Polri melalu Polda Sumut merencanakan pembentukan satuan Polisi Pariwisata di kawasan DPSP Danau Toba yang akan dipimpin oleh Setingkat Polres dengan pangkat lebih tinggi (Kombes Pol)

Hal ini disampaikan oleh
Kapolda Sumut Irjen Pol Panca RZ Simanjuntak Msi, saat FGD (Diskusi terpumpun) dalam rangka rencana pembentukan satuan Polisi Pariwisata Danau Toba, Jumat (28/01/2022) di Niagara Hotel Parapat.

Kapolda mengatakan bahwa FGD ini merupakan proses tahapan rencana pembentukan Satuan Kepolisian di Kawasan DPSP Danau Toba yang turut mendukung program pemerintah dalam peningkatan kawasan strategis pariwisata nasional sesuai Perpres,
dimana Pariwisata merupakan kunci pendobrak ekomoni khususnya di kawasan Danau Toba.

“Satuan kepolisian memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat dan wisatawan, Polisi pariwisata
ini nantinya merupakan polisi yang khusus ditugaskan untuk mengamankan dan memperlancar kegiatan wisata yang dilakukan oleh para wisatawan dan akan dibentuk membawahi urusan khusus terutama menjaga keamanan dan kenyamanan bidang pariwisata.”ujar Kapolda.

Panca mengatakan Satuan yang akan dibentuk ini akan membawahi unit Polisi pariwisata, Polisi udara, Polisi perairan dikawasan Danau Toba dan akan dilengkapi dengan sarana prasarana yang mendukung rasa aman bagi wisatawan seperti kapal, kuda, dan helikopter.

Selanjutnya untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan berperilaku santun oleh personil, kapolda sudah merancang program pelatihan pengembangan kapasitas SDM yang bekerjasama Poltekpar Medan.

Pada acara FGD turut hadir dalam Brigjen Agung Julianto (Karo Renmin Baharkam Polri), Danrem Pantai Timur,
Kapolres dari 8 Kabupaten sekawasan Danau Toba, Kepala Dinas Pariwisata dari 8 kab sekawasan Danau Toba dan BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danai Toba). (Feri)

Satgas Binmas Noken Program Kasuari dukung perkebunan kopi di Distrik Oksibil

 

Jayapura —

 

Pada hari Jumat , 28 januari 2022 Kaopsda Damai Cartenz KBP Firman SIK menerjun Tim Satgas Binmas Damai Cartenz untuk melihat secara langsung lahan kebun kopi milik Jeremy tapyor – petani kopi di distrik oksibil Kab. Pegunungan Bintang.

Tim Satgas Binmas Noken Damai Cartenz yang dipimpin oleh Kasatgas Binmas Noken Damai Cartenz KBP Nanang Purnomo,. SH.,MH didampingi Kasatgas Intelegent KBP Jansen Sitohang dan Wakasatgas Binmas Noken Damai Cartenz AKBP Yamin SIK terbang langsung menuju lahan kebun kopi milik saudara Jeremy Tapyor di Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang.

Lahan kopi milik Jeremy Tapyor seluas 8 ha sangat memungkin dapat dikembangkan untuk perkebunan kopi yang nanti diharapkan bisa membuka lapangan kerja bagi warga masyarakat setempat.

Stratetegi Satgas Binmas Noken dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu pemberdayaan masyarakat khususnya Orang Asli Papua atau OAP melalui bidang Pertanian, Perkebunan, Perternakan, Pendidikan dan Pengembangan Potensi Pariwisata,

Sedangkan Konsep operasional Binmas Noken dalam program-programnya menggunakan jargon kebijakan masyarakat lokal seperti Kasuari (Kesejahteraan Anak Negeri) yang sedang dilaksanakan dilahan perkebunan kopi milik bpk Jeremy Tapyor dan program program lain seperti Koteka (Komunikasi Tokoh Elit Kamtibmas), Si Ipar (Polisi Pi Ajar), Peka (Peduli Kamtibmas), Matoa (Milenial Torang Maju) dan Tifa (Torang Insan Faham Adat),” jelas Kaopsda Damai Cartenz KBP Firman SIK.  ***

Heboh..!! Akibat Penyidik Kurang Profesional, Seorang Ibu Pingsan Saat Jalani Wawancara BAP

 

etabloidfbi.com Jakarta –

 

Perilaku kurang profesional dalam menjalankan tugas di kalangan aparat penegak hukum terjadi hampir setiap saat di hampir semua daerah di negara ini. Lebih memprihatinkan lagi, ternyata ketidak-profesionalan aparat itu dijumpai juga di pusat pemerintahan negara, yakni di DKI Jakarta. Hal itu terbukti dari peristiwa memilukan yang dialami seorang ibu rumah tangga atas nama Tuti Lestari, warga Semarang, Jawa Tengah, yang nyaris tewas di depan penyidik Polda Metro Jaya yang dipaksa menjalani pemeriksaan walau dalam keadaan kurang sehat, pada Kamis, 27 Januari 2022.

“Pak, ini istri saya habis diperiksa tumbang. Jantungnya sakit. Karena shock tadi (dia) teriak-teriak di dalam (depan penyidik Polda Metro Jaya). Sekarang kami mau dibawa ke RS AL Mintoharjo. Mau dibawa ambulance. Kami tidak ada biaya. Masih di Dokkes (Polda Metro Jaya),” demikian pesan WhatsApp beruntun yang masuk ke nomor kontak Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, dari Alex, suami Tuti Lestari, pada pukul 13.11 WIB.

Alex, yang mendampingi istrinya menjalani BAP di Polda Metro Jaya, kemudian mengirimkan foto tentang kondisi istrinya yang sedang terbaring lemas di unit Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Metro Jaya. Untuk beberapa saat, Alex menunggui istrinya yang sedang diberikan pertolongan oleh petugas kesehatan di sana. Ikut juga dalam proses evakuasi Tuti Lestari dan mengawal korban di ruang Dokkes, beberapa penyidik Polda Metro Jaya, yang salah satunya bernama Aiptu Roganda P., SH, penyidik yang mem-BAP Tuti Lestari.

Sekira 30 menit kemudian, ketika situasi darurat sudah berangsur membaik, Alex mengirim pesan WA lagi yang menjelaskan detik-detik istrinya mengalami situasi tidak terkontrol yang akhirnya pingsan. “Tadi, pemeriksaan baru dimulai 10 menit, istri saya tidak kuat. diperlakukan begini, (dia) menangis, terus teriak-teriak. Kemudian hilang responnya (lemas dan pingsan). Tensi (naik) hingga mencapai 220,” tulis Alex di pesan WA-nya ke Ketum PPWI.

Kedua suami-istri itu selanjutnya mendatangi Sekretariat Nasional PPWI pada pukul 16.00 WIB setelah kondisi istrinya berangsur pulih. Kepada Wilson Lalengke, Alex menceritakan peristiwa naas yang hampir merenggut nyawa istrinya. “Dahi istri saya sampai membiru, para penyidik yang ada di sana juga sampai ketakutan semua melihat kondisi istri saya yang hampir mati karena tekanan saat diwawancara penyidik. Istri saya punya riwayat lemah jantung, kalau ada beban pikiran yang berat seperti sekarang ini, tekanan darahnya naik hingga pingsan,” beber Alex yang direspon istrinya, Tuti Lestari, dengan anggukan lemas.

Lalengke kemudian menanyakan apakah penyidik sudah mempertanyakan tentang kondisi kesehatan Ibu Tuti Lestari sebelum wawancara Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan. “Biasanya sesuai SOP, penyidik akan menanyakan di awal pemeriksaan tentang kondisi kesehatan orang yang akan diwawancara atau diperiksa. Apakah Ibu Tuti ditanyakan tentang kesehatan Ibu, dan apa jawaban Ibu Tuti?” tanya tokoh pers nasional itu kepada Tuti Lestari.

“Ya, saya ditanya apakah saya sehat. Saya jawab, saya stress berat. Ditanya lagi oleh penyidik kenapa stress, saya jawab bagaimana tidak stress berat anak saya kalian kriminalisasi dan perlakukan seperti ini. Padahal dia tidak melakukan apa yang pelapor tuduhkan,” jawab Tuti Lestari atas pertanyaan Lalengke.

Alex selanjutnya menimpali bahwa penyidik tetap memaksakan untuk memeriksa istrinya itu. “Penyidiknya lanjut ajak cerita sana-sini dulu, mungkin tujuannya untuk menenangkan istri saya. Setelah itu kembali lagi menanyakan hal-hal sesuai materi wawancara yang sudah disiapkan. Tidak lama kemudian, istri saya sudah tidak sanggup menahan emosi dan perasaannya dipermainkan penyidik, dia teriak histeris dan sayapun refleks langsung marah dan menunjuk-nunjuk para penyidik itu yang terlihat memaksakan anak saya harus dipersalahkan dan dipenjara. Akhirnya, istri saya kemudian hilang kesadaran, lemas, dan pingsan. Barulah kemudian para penyidik itu gusar, ketakutan,” tutur Alex.

Untuk diketahui, permasalahan yang dihadapi Alex dan istrinya itu terkait dengan kasus anak mereka, Rico Pujianto (33), yang dipukuli, dianiaya, dan disekap selama 3 hari (10-12 Oktober 2020) oleh boss tempat Rico bekerja, PT. Pratama Prima Bajatama, yang berada di wilayah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat [1]. Setelah kejadian tersebut, Rico trauma dan mengalami sakit, akhirnya istrahat dan berobat di rumah orang tuanya di Semarang hingga 5 November 2020.

Orang tua Rico, Alex dan Tuti Lestari, tentu tidak bisa menerima begitu saja perlakuan keji bos perusahaan PT. Pratama Prima Bajatama, Deddy Setiawan (55), yang secara bersama-sama dengan istrinya bernama Ing, menyiksa anaknya [2]. Terjadi keributan antara Deddy Setiawan dan ayahnya Rico, Alex. Akibatnya, situasi makin memanas dan tidak tercapai penyelesaian masalah secara baik-baik.

Nasib apes bagi Rico terus berlanjut. Dia dilaporkan oleh Deddy Setiawan ke Polsek Bantar Gebang, Bekasi, dengan tuduhan melakukan penggelapan (Pasal 374 KUHPid) dan atau penipuan (Pasal 378 KUHPid). Laporan polisi tersebut dibuat Deddy Setiawan pada tanggal 17 Oktober 2020 dengan nomor laporan: LP/974/K/X/2020/Sek Bg.

Sebulan kemudian, tepatnya pada 17 November 2020, Rico yang sudah pulih dari sakit dan traumanya, melaporkan Deddy Setiawan ke Polres Bekasi dengan dugaan penganiayaan dan penyekapan. Laporan Rico tersebut diterima Polisi dengan nomor: LP/2.518/XI/SPKT/2020/Restro Bekasi [3].

Melihat keadaan saling lapor tersebut, Deddy Setiawan melalui direktur perusahaannya, Winoto, SH, meminta dilakukan perdamaian. Winoto yang merupakan mantan anggota DPRD Bekasi dan kader partai Nasdem, meminta Rico mencabut laporannya di Polres Bekasi Kota. Sebagai imbalannya, pihak Deddy Setiawan akan mencabut laporannya di Polsek Bekasi. Alex bersikukuh tidak mau damai, karena siksaan dan penyekapan terhadap Rico yang menurutnya di luar peri kemanusiaan.

Kedua laporan itu akhirnya diambil-alih Poda Metro Jaya sejak Maret 2021. Sayangnya, laporan Rico tentang penganiayaan dirinya oleh Deddy Setiawan tidak berproses sebagaimana mestinya. Hal itu berbanding terbalik dengan laporan Deddy Setiawan, yang lancar terus bergerak naik dari penyelidikan ke penyidikan. Fakta tersebut akhirnya dipandang sebagai proses kriminalisasi korban penganiayaan menjadi tersangka.

Terbaru, Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas kasus Rico Pujianto ke Kejari Bekasi. Akan tetapi berkas tersebut dikembalikan oleh pihak Kejari ke penyidik Polda Metro Jaya untuk dilengkapi. Hal inilah yang memicu penyidik Aiptu Roganda P., SH, kewalahan untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan tuduhan tindak pidana yang mereka timpakan kepada Rico Pujianto. Kepanikan Roganda itu diduga kuat memicu perilaku tidak profesional dalam memproses verbal Tuti Lestari, yang menyebabkan ibunya Rico itu merasa ditekan, dipermainkan, dipaksa, dan diperlakukan seakan-akan anaknya adalah penjahat. Akibatnya, Tuti Lestari tidak kuat menahan beban berat dan akhirnya tumbang.

Hingga berita ini naik tayang, Kabidhumas Polda Metro Jaya dan penyidik Roganda belum memberikan tanggapan, walaupun telah dikirim pesan WA dan ditelepon. “Besok kita cek ya,” tulis Kabidhumas Polda Metrojaya, Kombes E Zulpan, singkat menjawab pesan WA Ketum PPWI, Kamis, 27 Januari 2022. (APL/Red)

Catatan:

[1] BOS PERUSAHAAN BESI BAJA DI BEKASI DIDUGA SIKSA KARYAWAN; https://www.youtube.com/watch?v=fREmwDmFQSY

[2] Bos PT. PPB Diduga Aniaya dan Sekap Karyawan, Wilson Lalengke Desak Diusut Tuntas!; https://pewarta-indonesia.com/2021/03/bos-pt-ppb-diduga-aniaya-dan-sekap-karyawan-wilson-lalengke-desak-diusut-tuntas/

[3] Kasus Dugaan Penganiayaan Karyawan Pabrik Baja di Bekasi Berlanjut; https://bekasi.pojoksatu.id/baca/kasus-dugaan-penganiayaan-karyawan-pabrik-baja-di-bekasi-berlanjut

Terkait Uji Materiil UU Pers, Wilson Lalengke Berharap MK Kembalikan Hak Konstitusi Wartawan dan Organisasi Pers

 

etabloidfbi.com Jakarta.–

 

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers secara daring di ruang Sidang MK, Rabu (26/1/22). Sidang yang diketuai Dr. Anwar Usman, S.H., M.H., menghadirkan dua saksi pemohon dengan agenda mendengarkan keterangan saksi [1].

Kedua saksi pemohon tersebut adalah Ketua Sindikat Wartawan Indonesia (SWI) Dedik Sugianto dan Sekretaris Umum DPP Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Hika Transisia. Di hadapan Majelis Hakim, Dedik mengatakan bahwa SWI kehilangan hak untuk menyusun dan membuat peraturan karena diambil-alih oleh Dewan Pers.

Lanjutnya, hal tersebut terjadi sejak timbul kesalahan tafsir dari Dewan Pers yang menjadikan kesepakatan bersama organisasi-organisasi pers mengenai standar organisasi wartawan Indonesia berupa peraturan Dewan Pers dan bukan menjadi aturan organisasi Pers masing-masing pada 2006. Lebih parahnya lagi, Dedik melanjutkan, Dewan Pers sebagai fasilitator justru membuat peraturan pers, yakni Peraturan Dewan Pers yang merugikan wartawan Indonesia dan mengganggu sertifikasi kompetensi kerja nasional.

“Padahal setiap sertifikasi kompetensi wajib sertifikat asesor kompetensi,” terang Dedik.

Sementara itu, Sekretaris umum DPP JNI Hika Transisia mengatakan mengalami kerugian karena adanya ketidakjelasan tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UU Pers. Menurutnya, karena ketidakjelasan tafsir tersebut, pihaknya tidak dapat menentukan dan menyusun peraturan-peraturan di bidang pers karena wujud menfasilitasi Dewan Pers tanpa melibatkan JNI sebagai organisasi pers yang telah mempunyai struktur kepengurusan yang jelas, lengkap dan sah.

“Dengan adanya ketidakjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf (f) UU Pers, Dewan Pers telah mengambil alih hak organisasi pers untuk menyusun dan membuat peraturan Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan,” papar Hika.

Sementara itu, Tokoh Pers Nasional Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., yang juga Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) membenarkan dan mendukung keterangan saksi di persidangan MK terkait permohonan uji materiil UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Secara umum, PPWI membenarkan dan mendukung keterangan saksi di persidangan MK Rabu kemarin terkait permohonan uji materi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Kamis, 27 Januari 2022.

Ketiadaan aturan teknis pelaksanaan dari pasal 15 ayat (2) dan (3) dari UU Pers ini menjadikan lembaga Dewan Pers yang dibentuk dengan maksud menjalankan Pasal 15 ayat (1) UU Pers dengan mudah tergiring untuk melakukan hal-hal yang di luar kewenangannya. Salah satu contoh, kata Lalengke, adalah pelaksanaan uji kompetensi wartawan (UKW) yang dilaksanakan oleh Dewan Pers bersama segelintir underbow-nya selama ini.

“Masalah kompetensi atau keahlian dan profesi wartawan itu adalah kewenangan BNSP sesuai Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2004 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Apa dasar hukumnya Dewan Pers membuat aturan tentang uji kompetensi wartawan? Juga, lembaga ini tidak diberi kewenangan oleh UU untuk membuat aturan yang diberlakukan bagi organisi pers dan wartawan. Jelas illegal alias tidak punya dasar hukum kebijakan dan kegiatan lembaga itu terkait UKW selama ini,” tegas trainer yang sudah melatih ribuan wartawan, guru, dosen, mahasiswa, ASN, TNI, Polri, pengacara, LSM, ormas dan masyarakat umum itu di bidang jurnalistik itu.

Yang paling aneh, lanjut Lalengke, adalah penentuan status kewartawanan seseorang yang oleh Dewan Pers selama ini disebutkan bahwa seseorang diakui sebagai wartawan jika menjadi konstituen lembaga itu dan telah mengikuti UKW. Artinya, jika seorang wartawan bergabung di organisasi pers non konstituen Dewan Pers dan tidak memiliki ijazah UKW, plus medianya tidak terdaftar di lembaga itu, maka yang bersangkutan akan dianggap bukan wartawan.

“Ini yang selalu terjadi. Contoh kasus di Lhokseumawe, Aceh, beberapa tahun lalu. Dewan Pers menyatakan dua wartawan media online BeritaAtjeh.Net bukan wartawan karena belum UKW dan medianya tidak terdaftar di Dewan Pers. Padahal, di KTP yang bersangkutan tertulis pekerjaannya sebagai wartawan [2]. Itu benar-benar konyol,” ujar lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, The United Kingdom, ini heran.

Sehubungan dengan perilaku menyimpang dari aturan perundangan yang ada, maka Wilson Lalengke mengharapkan agar Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dapat mengembalikan dan mendudukan tugas dan fungsi masing-masing pihak, Dewan Pers, organisiasi pers, dan wartawan pada posisi yang sebenarnya. “PPWI berharap agar MK dapat mengembalikan hak konstitusi para wartawan dan organisasi pers yang selama ini dirampas oleh Dewan Pers akibat salah penafsiran atas Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers,” tandas Lalengke mengakhiri pernyataannya. (NJK/ Red)

Catatan:

[1] Peraturan Dewan Pers Rugikan Hak Wartawan Indonesia; https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17965&menu=2

[2] Ini Kronologis Penahanan Dua Wartawan Berita ATJEH; https://www.lintasatjeh.com/2015/09/ini-kronologis-penahanan-dua-wartawan.html

1 Tahun Kapolri: Setapak Perubahan Wujudkan Pelayanan Masyarakat yang Terbaik

 

etabloidfbi.com Jakarta.–

 

Jenderal Listyo Sigit Prabowo genap menjabat satu tahun menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), hari ini, setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 27 Januari 2021 lalu.

Dikepemimpinannya, Sigit mengusung semangat transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan). Hal itu dituangkan dalam empat transformasi dengan 16 program prioritas, 51 kegiatan 177 aksi, dan delapan komitmen.

Selama setahun, Sigit telah melakukan setapak perubahan untuk mewujudkan Polri yang Presisi. Dengan, memaksimalkan fungsi pokok Polri yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Gagasan dan aksi nyata mewujudkan gagasan itu dituangkan Sigit dalam buku berjudul ‘Setapak Perubahan: Catatan Pencapaian Satu Tahun Polri yang Presisi. Buku setebal 240 halaman ini terdiri dari 5 bab mulai dari sejarah lahirnya konsep Presisi hingga apa saja yang sudah dicapai.

“Polri membekal niat baik untuk berubah, dan saya memohon dengan segala kerendahan hati paling dalam kepada semua pihak untuk membantu mewujudkan keinginan kami bertransformasi,” kata Sigit dalam penyampaian pengantar pada buku tersebut, Jakarta, Kamis (27/1).

Mantan Kapolda Banten ini mengulas awal mula gagasan Polri Presisi muncul. Semangat transformasi itu berawal dari hasil perenungan akan tantangan dan kondisi yang dihadapi Polri pada zaman modern dewasa ini. Terutama pesatnya perkembangan media sosial, yang dimana hal tersebut baru dihadapi oleh Korps Bhayangkara.

Hasil perenungannya itu, kata Sigit, didiskusikan dengan berbagai pihak. Ia mendapat banyak masukan untuk semakin memantapkan gagasannya tersebut. Misalnya, tentang layanan publik dan harapan mengenai Polri.

Sigit pun mulai menyusun visi, misi dan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai transformasi Polri Presisi. Hingga akhirnya, konsep itu disosialisasikan ketika resmi dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri, kala itu.

“Selanjutnya, setelah saya memaparkan visi tersebut di sejumlah kesempatan. Saya berpikir tentu masyarakat luas akan sulit memahami. Semua mungkin mengenal istilah Polisi Presisi, namun masih banyak masyarakat yang bahkan tak tahu apa akronimnya. Saya menyadari betul hal itu,” ujar Sigit.

Eks Kabareskrim Polri itupun juga menyadari bahwa banyak masyarakat yang berpikiran negatif, pesimis dan mempertanyakan tekad bulat untuk mewujudkan Polri yang baik dalam rangka pelayanan publik yang terintegrasi, modern, murah dan cepat. Pemeliharaan kamtibmas, dan penegakan hukum yang prediktif, bertanggung jawab, transparan, serta menjamin rasa keadilan masyarakat.

“Saya tak menyalahkan itu. Untuk itu, melalui buku ini, saya ingin menjelaskan dengan lebih sederhana, dengan semua penjabaran konsep. Saya ingin bahwa masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza,” ucap Sigit.

Wujud nyata setapak perubahan, Sigit memaparkan saat ini terdapat 886 aplikasi terkait Polri yang akan diintegrasikan menjadi satu data. Sigit menyebut, hal itu memudahkan masyatakat untuk mendapatkan layanan Polri yang terbaik.

“Saya ingin bahwa semua layanan Polri akan dirasa dekat, dirasa mudah, dirasa berguna, dan dirasa jelas alurnya. Sehingga masyarakat merasa nyaman. Sebenarnya sederhana saja. Saya ingin memaksimalkan untuk kembali melihat pada fungsi pokok Polri, melindungi, melayani, dan mengayomi. Sesuatu yang sederhana. Namun perkembangan situasi zaman membuatnya kadang terasa sulit untuk dicapai. Seperti dalam kehidupan, segala sesuatu yang paling sederhana justru adalah sesuatu yang paling sulit digapai,” papar Sigit.

Sigit mengakui, banyak yang mengatakan bahwa konsep ini adalah sebuah perjalanan panjang. Namun, seperti sebuah pepatah klasik ‘Perjalanan ribuan kilometer selalu dimulai dengan satu langkah’.

“Maka ini langkah pertama kami. Langkah pertama yang dijejakkan dalam perjalanan panjang ini, kami tempuh dengan niat yang baik, ikhtiar keras, dan tentunya dengan keikhlasan. Kami berupaya menjadi lebih baik untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Dan diatas segalanya tentu kita selalu berdoa dan bermohon diberikan kemudahan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.” tutur Sigit.

Untuk diketahui, dalam empat transformasi yang diusung dalam Polri Presisi, seluruhnya sudah mencapai hasil maksimal dan akan terus ditingkatkan. Transformasi organisasi saat ini telah mencapai, 98,20 persen.

Kemudian, transformasi operasional sebesar 98,78 persen. Lalu, transformasi pelayanan publik 96,59 persen dan transformasi pengawasan telah mencapai target 98,60 persen. ***

Pangdam Iskandar Muda Kunjungi Makodim 0104/Atim

 

etabloidfbi.com. Langsa  Aceh.–

 

Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Mohamad Hasan dan Ketua Persit Kartika Chandra Kirana PD Iskandar Muda Ny. Ririx Hasan beserta jajaran kunjungi Makodim 0104/Aceh Timur dalam rangkaian kunjungan kerja ke wilayah Korem 011/LW, Kamis (27-01-2022).

Dalam kunjungan kerjanya tersebut Pangdam IM yang didampingi para Asisten Kasdam IM tersebut disambut langsung oleh Dandim 0104/Aceh Timur Letkol Inf Agus Al Fauzi yang didampingi Ketua Persit KCK Cab. XXI Dim 0104 Ny. Nita Agus Al Fauzi beserta unsur Forkopimda Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, para Perwira Staf dan Danramil jajaran.

Pangdam IM di depan para anggota Kodim 0104/Atim dalam arahannya mengatakan bahwa, kunjungan kali ini merupakan yang pertama dalam rangka silaturrahmi Pangdam IM dengan seluruh personel TNI Kodim 0104/Atim serta Ibu-ibu anggota persit KCK Cabang XXI Kodim 0104 Aceh Timur, akan tetapi ini merupakan juga kepulangan saya ke Kodim ini, dimana saya pada tahun 2012 yang lalu menjabat sebagai Komandan Kodim 0104/Atim ini.

Dalam arahannya tersebut, Pangdam IM juga berpesan kepada seluruh personel Kodim 0104/Atim, bahwa sebagai keluarga besar Kodam Iskandar Muda harus bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari solusi bukan bagian dari masalah.

“Sebagai prajurit teritorial, saya berharap kehadirannya dinanti oleh masyarakat, para Babinsa harus dapat memahami karakter juga kearifan lokal masyarakat diwilayahnya, sehingga kita harus mampu memecahkan suatu permasalahan dengan baik serta menciptakan program yang dapat mensejahterakan masyarakat, itulah tugas dan fungsi utama kita sebagai TNI -AD,” tutur Pangdam.

Selain itu, menurut Pangdam, TNI sejak dahulu tetap mengedepankan kebersamaan dengan rakyat, karena itu menjadi sejarah bangsa bahwa kita TNI menjadi rohnya Negara Indonesia.

“Bahwa kekuatan kita ada bersama rakyat, saya minta dan memerintahkan kepada seluruh Babinsa untuk mengembangkan diri terkait 3 fungsi teritorial agar kita dapat menguasai Geografi, demografi dan Kondisi Sosial di wilayah, aparat teritorial harus mampu dan dapat melaksanakan tugas dengan benar sehingga kebenaran tersebut berdampak kepada orang lain,” pungkasnya.

Sementara Dandim 0104/Atim disela-sela kegiatan tersebut mengatakan, Pangdam IM beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Korem 011/LW, dengan serangkaian kegiatan yang pertama melihat secara langsung Makodim setempat dan dilanjutkan pemberian arahan kepada para Perwira Staf dan Danramil jajaran Kodim 0104/Atim.

“Dengan adanya kunjungan kerja Pangdam IM ke wilayah jajaran Kodim 0104/Atim, tentunya ini dapat memberikan motivasi dan semangat kita sebagai Prajurit TNI dalam melaksanakan tugas dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas Dandim.

Pada kunjungan kerja Pangdam IM tersebut dihadiri juga, Danrem 011/LW Kolonel Inf Bayu Permana, para Asisten Kasdam IM, Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, SH., SIK., MH, Walikota Langsa Usman Abdullah, SE, Bupati Aceh Timur H. Hasballah Bin HM Thaib, SH, Kasdim 0104/Atim Mayor Kav Dani Syahputra, S.A.P., para tamu dan undangan Lainnya.
( JP ).

Polsek Pancur Batu Cek Lokasi Durin Simbelang , Kanit Reskrim : Tidak Ada Aktifitas Judi dan Peredaran Narkoba

 

etabloidfbi.com PANCUR BATU.–

Polsek Pancur Batu bersama Satnarkoba Polrestabes Medan langsung bergerak cepat ke lokasi sesuai dengan pemberitaan salah satu media yang mengatakan bahwa di Desa Durin Simbelang Kecamatan Pancur Batu ada lokasi judi dan marak peredaran Narkoba, Pada Hari Rabu tanggal 26 Januari 2021 Pukul 20.00 Wib.

Setibanya di lokasi yang dimaksud dalam pemberitaan, Tim gabungan yang terdiri dari Personil Polsek Pancur Batu Bersama Personil Satnarkoba Polrestabes Medan tidak ada menemukan aktifitas apapun baik perjudian maupun peredaran narkoba , petugas hanya mendapati beberapa gubuk kosong yang dijaga seorang pria paruh baya.

Kanit Reskrim Polsek Pancur Batu , AKP Amir Sitepu,SH didampingi Personil Satrnarkoba Polrestabes Medan menjelaskan bahwa , Polsek Pancur Batu bersama Satrnarkoba Polrestabes Medan melakukan pengecekan sesuai dengan pemberitaan sebuah media yang menjelaskan bahwa di Desa Durin Simbelang ada aktifitas perjudian dan peredaran narkoba

“Kami cek ke lokasi bersama tim dari Polrestabes Medan , namun kami tidak ada menemukan hal yang sesuai dengan pemberitaan tersebut , di lokasi kami juga menghimbau kepada penjaga lokasi agar tidak ada kegiatan perjudian dan peredaran narkoba, apabila ada kami temukan kami akan tindak tegas,”Pungkas AKP Amir Sitepu,SH didampingi Panit Unit 3 Satnarkoba Polrestabes Medan Iptu Syahril Sebayang,SH . (LD)

Kombes Pol Irsan Sinuhaji,SIK,MH Hadiri Penutupan Program Intensive Tahfidzul Qur’an & Tahfidzul Hadits Angkatan ke-7

 

etabloidfbi.com Deli Serdang.–

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK, MH, bersama Kasat Intel Akp Syahrial, SH, MAP dan Kasi Humas Polresta Deli Serdang Ipda Jm. Gabe Napitupulu hadiri Penutupan program Tahfizul Quran dan Tahfizul Hadist angkatan VII tahun 2022 bertempat di Aula terbuka komplek MAN – 2 Deli Serdang, Kamis (27/01/2022).

Penutupan program Tahfizul Quran dan Tahfizul Hadist angkatan VII tahun 2022 yang di Pimpin langsung DR H Burhanuddin Harahap, S.Ag, M.Pd Selaku Kepala Sekolah Man 2 Deli Serdang kepada 51 Santri dan Santriwati dengan sederhana dan khidmat.

Dalam Sambutannya Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji, SIK, MH, mengungkapkan “Bangga lah bukan karena pintar tapi karena hafal Alquran, syukuri atas karunia yang telah diberikan Allah Swt bangga dan bersyukur dan yakini atas kesempatan dapat menghafal Qur’an” Ungkapnya.

“Perjuangan menghafal Qur’an teruslah lakukan Dalam situasi pandemi Covid 19 ini mari kita terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada” Tambahnya.

“Dengan ucapan syukur Alhamdulillah maka acara ini ditutup,” Tutup Kapolresta Deli Serdang. ***

Lanjutkan Aksi Di DPRD: Persaudaraan Pemuda Islam Riau Minta Pemerintah Daerah Dukung Vaksin Halal

 

etabloidfbi.com PEKANBARU.–

 

Persaudaraan Pemuda Islam (PPI) Riau menggelar aksi lanjutan di depan Gedung DPRD Kota Pekanbaru meminta Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyuarakan dukungan pada vaksin halal.

Koordinator Wilayah Riau, Atla mengungkapkan bahwa aksi lanjutan ini sebagai wujud keseriusan PPI dalam mengawal hak-hak masyarakat muslim di Propinsi Riau untuk mendapatkan vaksin halal sebagai respon terhadap Surat Edaran Kemenkes RI Nomor HK.02.02/11/352/2022 Tentang Vaksinasi Covid-19 Dosis Lanjutan (BOOSTER).

“PPI meminta DPRD turut menyuarakan dukungan terhadap vaksin yang halal. Selagi masih ada yang halal dengan kadar fungsi dan manfaat yang sama, maka sesuatu yang haram tidak menjadi mudharat” Sebut Atla.

Sebagaimana disebutkan dalam poin 7 yang menyebutkan regimen dosis lanjutan (booster) yang diberikan pada bulan Januari 2022 yaitu:
a) Untuk sasaran dengan dosis primer Sinovac maka diberikan: Vaksin Astra Zeneca, separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml. Vaksin Pfizer, separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml. b) Untuk sasaran dengan dosis primer Astra Zeneca maka diberikan: Vaksin Modema, separuh dosis (half dose) atau 0,25 ml. Vaksin Pfizer, separuh dosis (half dose) atau 0,15 ml. c) Bila ada regimen dosis lanjutan yang baru untuk Vaksinasi Program akan disampaikan kemudian.

Sementara itu, pemerintah tidak merekomendasikan vaksin halal untuk booster ini. Sehingga, ummat islam perlu menuntut haknya untuk mendapatkan akses pada vaksin halal sesuai dengan rekomendasi MUI.

Aksi ini diikuti oleh puluhan anak muda dari berbagai latar pendidikan. Mereka mulai berkumpul pada pukul 10.20 di sekitaran gedung DPRD Kota Pekanbaru. Selanjutnya beberapa orator bergantian menyuarakan tuntutan.

Kemudian, massa aksi juga meminta dukungan dari para pejalan kaki yang lewat untuk turut mendukung vaksinasi halal di Propinsi Riau. Dan pada pukul 12.10 WIB massa aksi terlihat dengan tertib membubarkan diri.

Aksi unjuk rasa ini berjalan dengan tertib dengan tetap menaati etika dan norma-norma yang berlaku serta protokol kesehatan Covid-19. ***

2 Kali Surati Otto Hasibuan, Ketua Umum Apkomindo Soegiharto Santoso Tak Kunjung Dapat Jawaban

etabloidfbi.com JAKARTA.–

 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) Soegiharto Santoso alias Hoky kembali melakukan jumpa Pers atas perkara dugaan pemalsuan dokumen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang di duga melibatkan pengacara kondang Otto Hasibuan.

Hal tersebut dilakukan usai melakukan kegiatan uji Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW), yang digelar di Kantor LSP Pers Indonesia di Komplek Ketapang Indah Jakarta pada Jum’at (21/01/2022), namun Hoky sempat berpesan agar penayangan beritanya pekan depan, dengan tujuan tetap menantikan surat jawaban dari Otto Hasibuan serta agar pemberitaan kali ini lebih fokus pada pemberitaan uji SKW, termasuk setelah pemberitaan sidang di MK tentang uji materiil UU Pers Indonesia yang dilaksanakan pada Rabu (26/01/2022) dimana Hoky juga terlibat menjadi salah satu Pemohonnya.

“Ia, hari ini, Jumat tanggal 21 Januari 2022, saya berada di kantor pusat LSP Pers Indonesia di Komplek Ketapang Indah, karena baru saja selesai kegiatan penyaksian uji Sertifikasi Kompetensi Wartawan,”

Dalam jumpa pers, Soegiharto Santoso alias Hoky menyampaikan kepada awak media bahwa dirinya telah mengirimkan surat Permohonan Klarifikasi sebanyak 2 kali kepada Otto Hasibuan dan juga Timnya.

“Bahwa benar saya telah 2 kali mengirimkan surat Permohonan Klarifikasi kepada Bang Otto Hasibuan dan Timnya, bahkan saya antar sendiri dan ada bukti video Youtube nya yang mulai viral.”

Hoky mengungkapkan bahwa dirinya masih penasaran atas dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan Otto Hasibuan tersebut apakah benar turut terlibat atau justru memang menjadi korban.

“Sekali lagi saya sampaikan pada intinya saya bertanya tentang apakah Bapak Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM, bersama Tim-nya turut terlibat? Atau sebaliknya beliau juga sama, menjadi korban atas dugaan pemalsuan dokumen di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan?”

Pasalnya, pada dokumen yang ditunjukan oleh Hoky terlihat jelas bahwa Otto Hasibuan dan Timnya turut menandatangani surat gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga menandatangani surat Eksepsi dan Jawaban di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang hasil Munaslub APKOMINDO tahun 2015 yang isinya berbeda-beda dan di duga palsu tersebut.

“Dimana menggunakan dokumen yang diduga palsu tersebut, jelas tidak sesuai dengan fakta dan juga tidak sesuai dengan akta Notaris hasil Munaslub Apkomindo tanggal 2 Februari 2015,”

“akan tetapi bisa menang untuk perkara gutatan nomor: 633/Pdt.G/ 2018/PN.JKT.Sel dan bisa menang pula pada proses Banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan perkara nomor: 235/PDT/2020/DKI.”

“Serta yang sangat luar biasa adalah; saat ini digunakan pula untuk proses upaya hukum Kasasi di MA.”

Hoky juga mengatakan bahwa dirinya telah mengirimkan surat klarifikasi secara resmi kepada Otto Hasibuan dan juga Tim sebanyak 2 kali, namun hingga saat ini dirinya tak kunjung menerima jawaban apapun.

“Sebagai informasi, bahwa ternyata hingga hari ini masih tidak ada jawaban dan tidak ada respon meskipun telah saya antar sendiri dan telah di kirimkan via email maupun telah dikirimkan via WA ke Bang Otto Hasibuan dan Tim nya,”

Dihadapan sejumlah awak media Hoky mengatakan akan terus menunggu jawaban dari surat klarifikasi yang sudah dikirimkan kepada Otto Hasibuan, baik yang dikirim secara langsung maupun melalui pesan singkat WhatsApp.

“Mari kita tetap bersama-sama menantikan jawaban dari Bang Otto Hasibuan dan Timnya, Terima kasih.”

Sebelumnya telah dilansir di sejumlah media massa pernyataan ketua umum Apkomindo Soegiharto Santoso atas dugaan pemalsuan dokumen yang sangat kuat yang diduga dilakukan oleh Rudy Dermawan Muliadi CS, “mari saya tunjukan pada bukti fakta jejak digital yang masih mudah ditelusuri dengan kata kunci ‘Rudi Rusdiah, Chairman Apkomindo Hasil Munaslub 2015’.”

Sebab menurut Hoky terlihat jelas berita kegiatan Munaslub Apkomindo tertanggal 02 Februari 2015, yang tertuliskan tentang Ketua Umum terpilih saat kegiatan Munaslub Apkomindo tertanggal 02 Februari 2015 adalah Chairman Rudi Rusdiah dibantu Sekjen Rudy D Muliadi dan Bendahara Suharto Juwono.

Kemudian terjadi perbedaan pada Akta nomor 55 tertanggal 24 Juni 2015, disitu tertuliskan saat kegiatan Munaslub Apkomindo tertanggal 02 Februari 2015 terpilih Ketua Umum Rudi Rusdiah, Sekjen Rudy D Muliadi dan Bendahara Ir. Kunarto Mintarno, padahal kata Hoky pada saat itu Kunarto tidak hadir

Selanjutnya terjadi perbedaan yang lebih fatal pada dokumen surat gugatan di PN Jakarta Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Otto Hasibuan, Sordame Purba, dan Nurul Firdausi selaku kuasa hukum dari Rudy Dermawan Muliadi dan Faaz Ismail.

Didalamnya tertuliskan yang terpilih saat kegiatan Munaslub Apkomindo tertanggal 02 Februari 2015 adalah Ketua Umum Rudy Dermawan Muliadi, Sekjen Faaz Ismail dan Bendahara Adnan, padahal pada saat itu menurut Hoky, Faaz Ismail dan Adnan tidak hadir.

Dokumen yang diduga palsu tersebut mudah dilihat pada surat gugatan di PN Jakarta Selatan nomor: 633/Pdt.G/ 2018/PN.JKT.Sel maupun pada surat kontra memori Kasasinya, sesuai pada dokumen yang diperlihatkan Hoky saat jumpa pers.

“Sebab dapat dengan mudah kita perbandingkan dengan dokumen surat Eksepsi dan Jawaban perkara nomor: 218/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, yang sama-sama dibuat dan ditandatangani Bang Otto Hasibuan beserta Timnya,”

“Sehingga secara logika, seharusnya tidak ada pilihan lain bagi Bang Otto Hasibuan dan Tim untuk memilih antara mereka terlibat atau mereka juga korban atas dugaan pemalsuan dokumen tersebut, karena jelas ada tandatangan Bang Otto & timnya pada dokumen yang diduga palsu tersebut,”

Tak hanya itu Soegiharto Santoso yang kerap di panggil dengan sebutan Hoky, mengatakan bahwa klien Otto Hasibuan itu juga turut terlibat dalam membuat laporan palsu dan memberikan keterangan palsu di Bareskrim Polri dan Pengadilan Negeri Bantul.

“Sebagai catatan, Klien Bang Otto Hasibuan ini diduga terlibat pula dalam hal laporan palsu ataupun memberikan keterangan Palsu di Bareskrim & PN Bantul, dimana saya sempat ditahan selama 43 hari, namun akhirnya saya dinyatakan tidak bersalah.” Pungkasnya. (Red)

Terkait Dugaan Arogansi Oknum Sekretaris PUPR Kampar, Pajar Saragih Minta laporkan segera ke Mapolres

 

etabloidfbi.com Pekanbaru.–

 

Pajar Saragih Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Nusantara (PJID Nusantara), mengecam tindakkan yang diberikan Rusdi Hanafi ST MT Oknum Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Kampar terhadap wartawan mediatrapsnews yang diduga arogansi saat wartawan lakukan tugas dan fungsinya sebagai Jurnalis.Rabu (26/01/2022)

” Kami DPP PJID Nusantara mengecam tindakkan Rusdi Hanafi yang diduga arogan terhadap wartawan, dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan sebagai pelayan publik.” ucap Pajar dengan tegas

Akan tindakkan tersebut, kami meminta wartawan mediatrapsnews.com untuk melaporkan tindakkan oknum Sekretaris PUPR Kampar tersebut diatas yang jelas diduga kangkangi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dan kami PJID Nusantara akan mengkawal laporan yang diberikan kepada pihak penegak hukum yakni Polres Kab.Kampar Provinsi Riau, sebagai wujud membela Marwah Pers dan undang-undang yang sudah menjadi kitab dunianya wartawan dalam menjalankan fungsinya. pinta Pajar Saragih dengan tegas

Tidak hanya sampai disitu saja, saya akan meminta Ismail Sarlata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang getol dalam membela Jurnalis, untuk dapat memenuhi permintaan saya selaku Wakil Ketua Umum III agar DPP PJID Nusantara turut memberikan laporan yang sama atas nama organisasi Pers.

Kenapa demikian saya sampaikan, agar laporan yang diberikan kelak dapat memberikan efek jera bagi oknum aparatur pemerintah agar berhati-hati dalam berbicara, dan untuk tidak sembarangan membawa-bawa agama yang nantinya diduga berujung pada berbau ‘SARA’, dan akan selalu ingat dengan pepatah lama yang mengatakan ” Mulut mu Harimau mu, yang siap menerkam dirimu sendiri.” tutup Pajar Saragih dengan lantang….(Reza)

Komnas HAM Periksa Kerangkeng di Kediaman Bupati Langkat, Kapolda Sumut : Kita Akan Bekerjasama

 

etabloidfbi.com Sumatera Utara.–

 

Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S, M.Si mendampingi tim Komnas HAM melaksanakan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran HAM di kediaman Bupati Langkat.

Kapolda Sumut bersama Dirnarkoba, Dansat Brimob dan Kabid Humas, beserta Kapolres Kapolres Langkat mendampingi Tim Komnas HAM yang dipimpin Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan M. Choirul Anam.

Penyelidikan tersebut dilakukan di halaman belakang Kediaman Bupati Langkat yang berlokasi di Desa Raja Tengah Kec. Kuala Kab. Langkat, Rabu (26/01)

Setibanya di lokasi, Kapolda Sumut bersama Tim Komnas HAM langsung menuju lokasi kerangkeng / tempat Pembinaan Warga pecandu Narkoba yang viral karena dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Bupati Langkat.

Kapolda Sumut bersama Komnas HAM berdialog dengan Pengurus warga binaan. Selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap fasilitas yang ada ditempat tersebut, serta beberapa sarana lainnya seperti tempat tidur, ruang mandi dan tempat lainnya.

“Kita sudah lakukan pengecekan terhadap beberapa pihak yang bersangkutan di tempat ini serta warga binaan”, ujar Kapoldasu

Kapolda Sumut mengatakan berdasarkan pengakuan dari Bupati Langkat bahwa tempat tersebut adalah tempat Pembinaan bagi pecandu Narkoba dan kenakalan remaja, dan dari pengakuan beberapa orang yang menjadi warga binaan di tempat tersebut, mereka mengatakan bahwa disana dibina dan diberi latihan, setelah mereka sehat kemudian diberikan pekerjaan dan mendapatkan gaji, mereka juga diberikan makan layak.

“Namun demikian kita akan terus melakukan pendalaman bekerja sama dengan Komnas HAM dan BNNP”, ucap Kapoldasu

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM mengatakan pihaknya terus mendalami dan mencari informasi terkait keberadaan kerangkeng tersebut serta pihak-pihak yang terkait guna mendapatkan kepastian apakah tempat tersebut menjadi tempat rehabilitasi atau tempat perbudakan modern

“Jika terbukti melanggar hukum, maka kita akan memproses dari pelanggaran hukum yang dibuat oleh yang bersangkutan. Jika tidak melanggar hukum, maka kita harus menghormati dari apa yang telah di perbuat oleh bersangkutan,” pungkasnya. (Leodepari)

Satgas Damai Cartens Hadir Diwilayah Kabupaten Yahukimo

 

etabloidfbi.com Jayapura.–

 

Kasatgas Binmas Damai Cartens KBP Nanang Purnomo,.SH.,MH didampingi Kasatgas Intelegent Damai Cartens KBP Jansen Sitohang SIK melakukan kunjungan ke wilayah Kabupaten Yahukimo. Diawali dengan silahturahmi kepada Bupati Yakohimo Bpk Didimus Yahuli, dihadapan Kasatgas Binmas Damai Cartens, Kasatgas Intelegent dan Kapolres Yahukimo Bupati Yahukimo menyambut positif dan mendukung atas program program Operasi Damai Cartens yang akan bersinergi dengan program program pemerintah daerah.

Salah satu program yang sudah pernah dilakukan dan sudah pernah dijalankan adalah program Kasuari (Kesejahteraan bagi anak anak negeri) dengan memberikan bantuan bibit anak babi (wam) yang dikelola oleh warga desa siwaso milik Tomas Samsei yang sdh berhasil dan dikembangkan menjadi 2 tempat peternakan yang ada sidesa sewaso. Peternakan inilah yang akan dijadikan target oleh Operasi Damai Carten untuk dikembangkan lebih besar lagi sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di wilayah Yahukimo.

Dari tempat lain Ka Ops Damai Carten, mengatakan bahwa Operasi Damai Cartens tidak berbeda dengan Operasi Binmas Noken Nemangkawi namun lebih mengedepankan pendekatan dari hati untuk mendapatkan salah satu tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ” pungkas KBP Firman SIK MH. ***

Kembali Sat Narkoba Polres Simalungun Ringkus Bandar Sabu Dari Kecamatan Bandar, Basmi Predaran Narkoba

etabloidfbi.com SIMALUNGUN.–

 

Komitmen Sat Narkoba Polres Simalungun dalam pemberantasan peredaran narkoba terlihat dari penangkapan Bandar Sabu inisial AD(22) dari Kampung III, Nagori Purba Ganda, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, ke Penjara Polres Simalungun, Selasa (25/1/2022) sore pukul 16.30 WIB.

Kapolres Simalungun Akbp Nicolas Dedy Arifianto, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasi Humas Polres Simalungun Ipda Arwansyah Batubara menjelaskan bahwa awalnya dipagi hari sekira pukul 09.00 Wib atas informasi masyarakat, ada yang melaporkan bahwasanya di Kampung III, Nagori Purba Ganda, Kecamatan Bandar, Kab. Simalungun, ada seorang laki-laki yang diduga mengedarkan narkoba, selanjutnya berdasarkan perintah Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP. Adi Haryono, S.H., untuk melakukan pengecekan.

Selanjutnya Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun dipimpin oleh Kanit-I IPTU Dian Putra, S.Sos, melakukan penyelidikan, sekitar pukul 16.00 WIB, Team berhasil mengamankan AD(22) warga Kampung III, Nagori Purba Ganda, Kecamatan Bandar, Kab. Simalungun, ditemukan barang bukti dari yang bersangkutan satu bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 2,29 gram, 1 unit timbangan digital, 2 unit Hand Phone dan 1 dompet warna pink yang berisikan uang penjualan sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Kasi Humas mengatakan, “Setelah diinterogasi Pelaku AD(22) mengaku, bahwa Shabu itu diperolehnya dari seseorang di Nagori Purba Ganda, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, kemudian TIM Opsnal Sat Narkoba Polres Simalungun langsung melakukan pengembangan, namun belum berhasil ditemukan”, ucap Ipda Arwansyah.

“Saat ini Pelaku, AD(22) sudah diamankan guna diproses sesuai UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak bosan kami dari Kepolisian Resor Simalungun mengingatkan masyarakat Simalungun untuk menghindari Narkoba, hidup sehat tanpa narkoba, dan ingat tidak ada negosiasi bagi Pengguna apalagi pengedar narkoba akan kami tindak tegas”, Pungkas Ipda Arwansyah.(Leodepari)

Alumni Lemhannas: Tidak Hanya Lelet, Mahkamah Agung Terindikasi Melanggar HAM dalam Membuat Putusan

 

etabloidfbi.com Jakarta –

 

Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVIII Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (PPRA-48 Lemhannas RI) tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyayangkan kinerja lembaga Mahkamah Agung (MA) yang dinilainya lelet alias lamban dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya. Pasalnya, terkait kasus dugaan kriminalisasi Kepala SMAN 3 Poso, Drs. Suhariono, yang divonis 4,5 tahun di tingkat kasasi oleh lembaga tersebut, hingga saat ini salinan keputusan MA belum diberikan kepada yang bersangkutan maupun keluarganya [1].

“Bayangkan, permohonan salinan putusan MA atas perkara yang diputus pada 19 Juli 2021 sudah diajukan sejak 21 Oktober 2021, namun MA membutuhkan waktu hingga lebih dari 3 bulan untuk memberikan salinan putusannya. Tiga bulan itu adalah waktu untuk 1 periode panen padi sawah gogo di kampung saya. Mengapa bisa selama itu?” kata Wilson Lalengke yang dikenal luas sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI) itu penuh tanya, Rabu, 26 Januari 2022.

Menurut Lalengke, jika kasusnya merupakan tindak pidana yang terang-benderang sebuah kejahatan yang harus dipidana kurungan, hal itu dapat dimaklumi. Akan tetapi dalam kasus yang menjerat Guru Suhariono (sebelumnya ditulis Suharyono – red) itu sangat kental terlihat kekeliruan pembuatan putusan oleh majelis hakim di tingkat kasasi.

“Hakim-hakim yang memeriksa kasus ini di Pengadilan Negeri Palu bukan sembarangan membuat keputusan. Mereka sudah memeriksa dengan seksama kasus ini dan tidak menemukan unsur perbuatan pidana yang pantas untuk diberikan sanksi pidana korupsi kepada Kepala SMAN 3 Poso itu. Mengapa MA mengabulkan begitu saja permohonan kasasi dari JPU Kejari Poso yang terkesan ngawur itu?” tanya tokoh pers nasional yang terkenal kritis ini.

Pihak Gubernur Sulawesi Tengah, sambung Lalengke, sudah mengakui bahwa Gubernur melakukan kesalahan dalam menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2017 yang digunakan oleh para kepala sekolah di seluruh Sulawesi Tengah sebagai dasar kebijakan memungut dana Komite Sekolah [2] [3]. “Mengapa kesalahan pihak lain itu ditimpakan ke Pak Suhariono? Toh dananya juga digunakan bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi justru memajukan sekolah dan memberikan perbaikan ekonomi bagi para guru di sekolah tersebut [4] [5]. Saya menduga para hakim yang membuat keputusan di MA itu pasti sudah lupa akan jasa guru-gurunya yang telah membuat mereka bisa jadi hakim,” ujar mantan guru SMA Negeri Plus Provinsi Riau ini menyesalkan.

Oleh karena kejanggalan putusan Mahkamah Agung itu maka pihak korban kriminalisasi Kejaksaan Negeri Poso (Drs. Suhariono – red) ini akan melakukan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas vonis MA yang terkesan tidak manusiawi tersebut. Untuk dapat melakukan upaya hukum PK tersebut diperlukan salinan putusan MA itu.

“Seakan-akan Suhariono melakukan tindak pidana korupsi uang negara miliaran rupiah sehingga layak dihukum 4,5 tahun. Negara tidak dirugikan sepeserpun dalam kasus ini. Putusan itu harus dikritisi dan ditolak, bahkan dapat dikategorikan sebagai putusan yang melanggar hak asasi manusia,” tambah lulusan program pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, England, tahun 2006 itu dengan nada serius.

Sehubungan dengan putusan MA yang terlihat asal-asalan ini, Lalengke menduga bahwa para hakim –yang dianggap agung– yang memeriksa permohonan kasasi dari Kejari Poso itu sangat mungkin tidak membaca dengan cermat persoalan yang dikasuskan oleh Jaksa terhadap Suhariono. “Jangankan dianalisa dan ditelah dengan benar, berkasnya saja mungkin tidak dibaca. Sangat berbahaya negara ini memiliki jajaran hakim yang sembarangan membuat keputusan. Nasib warga negara dibuat seperti mainan seenak udelnya saja. Padahal, para hakim itu tahu dan paham prinsip memutuskan perkara: ‘Lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah’,” beber pria yang juga menamatkan program masternya di bidang Applied Ethics di konsorsium Universitas Utrecht, Belanda, dan Universitas Linkoping, Swedia, itu.

Sebagai tambahan informasi, per hari ini Panitera Mahkamah Agung RI mengirimkan tembusan surat Memorandum kepada keluarga korban kriminalisasi, Drs. Suhariono; yang ditujukan kepada Panitera Pengganti Perkara Nomor 1999 K.PID.SUD/2021. Surat Memorandum bernomor 51/PAN/INT/HK.07/1/2022, tertanggal 25 Januari 2022 (Selasa kemarin – red), ini berisi perintah agar Panitera Pengganti, Maruli Tumpal Sirait, SH, MH, segera menyelesaikan minutasi putusan dan melaporkan kepada Panitera Mahkamah Agung RI.

“Anda bayangkan saja bagaimana kacaunya kinerja lembaga yang menjadi benteng tertinggi penjaga keadilan di negara ini. Putusan 6 bulan lalu baru akan dibuatkan minutasinya? I am speechless Bro!” tukas Lalengke sambil geleng-geleng kepala melihat keanehan tersebut. (RUMBI/Red)

Catatan:

[1] Miris..!! Seorang Kepala Sekolah di Poso Mengalami Kriminalisasi; https://pewarta-indonesia.com/2022/01/miris-seorang-kepala-sekolah-di-poso-mengalami-kriminalisasi/

[2] Ombudsman Support Gubernur Sulteng Cabut Pergub Nomor 10; https://sultengraya.com/read/114680/ombudsman-support-gubernur-sulteng-cabut-pergub-nomor-10/

[3] Pergub Pungutan Sekolah Akan Dicabut; https://metrosulawesi.id/2021/09/22/pergub-pungutan-sekolah-akan-dicabut/

[4] Tagar #SavePakSuharyono Menggema di Youtube; https://pewarta-indonesia.com/2022/01/tagar-savepaksuharyono-menggema-di-youtube/

[5] MIRIS..!! SEORANG KEPALA SEKOLAH DI POSO MENGALAMI KRIMINALISASI; https://studio.youtube.com/video/_rnhiO60q5A/edit

Kapolsek Kaledupa Akui Lalai Tangani Kasus Pemerkosaan Gadis Wakatobi

 

etabloidfbi.com Jakarta –

 

Kapolsek Kaledupa, Polres Wakatobi, Iptu Saharudin, mengakui bahwa pihaknya lalai dalam menangani laporan korban pemerkosaan yang terjadi di wilayah kerjanya. “Yaa, mungkin Polsek juga lalai di sini Pak,” ujar Saharudin singkat [1].

Hal itu disampaikan Kapolsek Kaledupa saat dikonfirmasi oleh Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke, yang juga menjabat sebagai Pimpinan Redaksi media Koran Online Pewarta Indonesia (KOPI), melalui jaringan telepon, Rabu, 26 Januari 2022. Dari pengakuan Kapolsek Kaledupa tersebut, kata Lalengke, menunjukkan bahwa lemahnya proses penanganan kasus di masyarakat adalah kelalaian yang terus-menerus berulang dari pihak aparat kepolisian.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, seorang gadis bernama Bunga (nama samaran), warga Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, mengalami nasib buruk diperkosa oleh lelaki bejat tetangganya sendiri berinisial R [2]. Setelah kejadian tersebut, pihak keluarga korban langsung melaporkanmya kepada Polsek Kaledupa dengan nomor LP/26/XII/2021/Sultra/Tes Wakatobi/Sek Kaledupa. Namun sangat disayangkan, sudah leh dari satu bulan berlalu belum ada perkembangan berarti dari pihak Kepolisian terkait kasus perkosaan tersebut.

Purnawirawan Polri pun turut menyayangkan hal tersebut. Seperti disampaikan oleh Brigjenpol (Purn) Drs. Hilman Thaib selaku Dewan Penasehat PPWI Nasional yang mengatakan bahwa tindakan aparat yang melakukan pembiaran atas kasus ini harus dilaporkan ke Propam. “Tindakan seperti itu dilaporkan saja ke Propam, baik Kapolsek maupun Kanit Serse. Kalau perlu, sekalian Kasat Serse dan Kapolres selaku atasan penyidik,” ujar Mantan Kapolresta Manado kepada awak media ini, Senin (24/1/22) [3].

Kasus ini rupanya mendapat perhatian serius dari Sekretariat Kepresidenan Republik Indonesia. Pihak Kedeputian V Sekretariat Presiden menghubungi Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, pada hari Rabu, 26 Januari 2022, untuk meminta informasi tentang perkembangan terakhir kasus pemerkosaan tersebut. “Saya tadi dihubungi oleh Pihak Istana Kepresidenan menanyakan tentang perkembangan terakhir penanganan kasus ini,” demikian kata Wilson Lalengke kepada Kapolsek Saharudin, memulai percakapan wawancara terkait kasus itu.

Saharudin kemudian merespon dengan memberikan penjelasan terkait penanganan kasus, yang pada intinya pihak Polsek Kaledupa telah berupaya menangani kasusnya dengan maksimal. Namun, ketika ditanyakan tentang lambannya penanganan kasus, Kapolsek berkelit dengan mengatakan bahwa perlu koordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Wakatobi terlebih dahulu.

Ketika didesak dengan pertanyaan ‘apakah dalam penanganan kasus ini Polres Wakatobi yang kurang tanggap’, Kapolsek mengelak untuk menjawabnya. Akhirnya, Saharudin mengakui bahwa pihak Polsek Kaledupa yang dipimpinnya lalai dalam menangani perkara tersebut.

Wilson Lalengke selanjutnya memberikan nasehat kepada Polsek Kaledupa agar bekerja dengan serius dalam membantu masyarakat menangani setiap laporan yang masuk secara profesional. (APL/Red)

Catatan:

[1] https://youtu.be/UHLChKHzsSU

[2] Diperkosa di Hari Ulang Tahun, Polisi Lelet, Gadis Wakatobi Berharap Keadilan; https://pewarta-indonesia.com/2022/01/diperkosa-di-hari-ulang-tahun-polisi-lelet-gadis-wakatobi-berharap-keadilan/

[3] Hilman Thaib: Propamkan Saja Aparat yang Lakukan Pembiaran Atas Kasus Pemerkosaan di Wakatobi; https://pewarta-indonesia.com/2022/01/hilman-thaib-propamkan-saja-aparat-yang-lakukan-pembiaran-atas-kasus-pemerkosaan-di-wakatobi/

DPC GRANAT Langsa jamu Kepala BNNK langsa dan HUN waspada

 

etabloidfbi.com Langsa Aceh.–

 

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Nasional Anti Narkotika ( DPC GRANAT ) Kota Langsa menjamu kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Langsa AKBP H. Basri, SH., MH. dan Kepala Perwakilan Harian Umum Waspada Kota Langsa, Aceh timur dan Aceh tamieng Ir. Dede Juliadi Rendra didampingi rekannya Rapian. Jamuan tersebut di laksanakan di Markas DPC Granat Kota Langsa Balai pengajian Sirajul Qori Ar – Rahma, Dusun Peutua Dolah, Gampong Paya Bujok Beuramoe, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, Provinsi Aceh.Selasa (25/01) malam.

Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Kota Langsa, AKBP H. Basri, SH. MH., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungan dan silaturahmi BNN Kota Langsa ke Keluarga Besar DPC Granat kota Langsa dengan rekan – rekan Harian Umum Waspada untuk memperkuat sinergisitas dalam pelaksanaan P4GN dan menghempang laju peredaran narkotika di tengah masyarakat.

“Sinergisitas antara BNN, DPC Granat kota langsa dan rekan-rekan media harus terus terjalin, Granat Langsa yang begitu aktif patut kami apresiasi, begitu juga dengan rekan – rekan Media, tanpa ada media apa yang digelorakan oleh BNN tidak akan tersampaikan hingga kemasyarakat apabila tidak ada peran serta media,” sebut Basri.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya butuh media untuk menjalankan P4GN agar peredaran narkoba dapat dibasmi dikalangan masyarakat.

“Apabila ada tindak tanduk dari personel BNN yang kurang berkenan silakan rekan – rekan memberikan kritikan membangun untuk kesempurnaan dalam menjalankan tugas. Terpenting adanya koordinasi yang baik antara BNN, Organisasi kemasyarakatan maupun media agar kita tetap mengendapankan pemberantasan narkotika di Kota Langsa yang kita cintai,” pinta Basri.

Sementara Ketua DPC Granat Kota Langsa, Islamsyah MTA ST, menyatakan, organisasi yang diembannya merupakan perpanjangan tangan DPP agar penyalahgunaan narkotika dapat kiranya dihempang dan mari kita sama – sama kita nyatakan dan laksanakan “War On Drugs”.

Pun demikian, media maupun BNN adalah mitra dari Granat untuk menjalankan misinya dalam pelaksanaan P4GN terutama pemberantasan narkotika disetiap jengkal Kota Langsa ini.

“Kiranya ajang silaturahmi dan penyerahan souvenir dari harian waspada menjadi ikatan batin yang kuat di antara lembaga,” ucap Islamsyah yang kerap disapa Jhon Patykawa itu.

Harapan ke depan apa yang dilakukan oleh DPC Granat Kota Langsa mendapat dukungan penuh baik dari BNN maupun media dalam menyuarakan dan mengkampayekan War On Drugs.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Harian Umum Waspada Kota Langsa, Ir Dede Juliadi Rendra, menyambut baik ajang silaturahmi ini dan siap untuk mendukung segala kegiatan baik dari BNN maupun DPC Granat Kota Langsa.

“Insya Allah kedepan kita akan gelorakan dan kampanyekan perang terhadap narkotika,” ungkap Dede.

Di akhir acara Kepala Perwakilan Harian Umum Waspada Kota Langsa, Ir Dede Juliadi Rendra menyerahkan souvenir berupa baju kaos HUT ke-75 Waspada kepada Kepala BNN Kota Langsa, Basri serta Ketua DPC Granat Kota Langsa, Islamsyah dan disaksikan Sekretaris Granat, Zulkifli Ali SPd.I, Rahmad Hidayat, serta para punggawa lainnya yang berakhir dengan doa serta sholawat Nabi. (JP)

2 Saksi Ungkap UKW DP Bukti KetidakjelasanTafsir UU Pers

Keterangan Foto : Saksi Hika Transisia, Sekjen JNI berfoto bersama Pemohon Soegiharto Santoso dan kuasa Hukum di kantor Dewan Pers Indonesia Jakarta

 

etabloidfbi.com Jakarta.–

 

Dua orang saksi dihadirkan pada sidang lanjutan perkara Nomor 38/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap UUD 1945 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu (26/1/2022) bicara tentang pelaksanaan Uji Komptensi Wartawan di Dewan Pers merupakan bukti terjadinya ketidakjelasan tafsir Undang-Undang Pers.

Saksi Dedik Sugianto selaku Ketua Umum organisasi pers Sindikat Wartawan Indonesia menjelaskan kepada Majelis Hakim MK mengenai kerugian konstitusionalitas organisasi pers akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 15 Ayat (2) huruf f dan Ayat (5).

Karena kesalahan tafsir tentang UU Pers tersebut menyebabkan kesepakatan organisasi-organisasi pers pada tahun 2006 tentang peraturan standar organisasi wartawan dijadikan Dewan Pers menjadi Peraturan Dewan Pers.

“Akibatnya kami yang mendirikan organisasi pers sesudah tahun 2006 itu kehilangan kesempatan membuat peraturan pers. Seharusnya kesepakatan bersama itu menjadi peraturan masing-masing organisasi pers termasuk SWI meski tidak ikut menyusun dan memutuskannya,” ungkap Dedik.

Akibatnya, menurut Dedik, pihak SWI sebagai organisasi pers berbadan hukum yang diakui negara melalui SK Menkumham Nomor : AHU-0011935.AH.01.07 Tahun 2017 tidak pernah diajak atau diundang Dewan Pers untuk mengusulkan pencalonan anggota Dewan Pers dan kehilangan hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers.

Dedik juga memaparkan contoh konkrit kerugian konstitusional pihaknya karena Dewan Pers sebagai fasilitator justeru membuat Peraturan Pers yakni Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Peraturan ini menurutnya sangat merugikan wartawan Indonesia dan mengganggu sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional Indonesia.

“Sebab UKW yang dilaksanakan Dewan Pers menggunakan penguji kompetensi yang tidak memiliki Sertifikat Asesor yang dikeluarkan oleh BNSP. Padahal setiap penguji kompetensi wajib bersertifikat Asesor Kompetensi. Dan Lembaga Pengujinya pun wajib berlisensi BNSP,” terangnya.

“Seharusnya wartawan yang diuji kompetensi memiliki sertifikat dari BNSP yang sah dan diakui pemerintah serta dunia internasional,” jelas Dedik.

Oleh karena kerugian konstitusionalitas itulah Dedik mengatakan, pihaknya selaku Ketum SWI ikut membentuk Dewan Pers Indonesia yang Independen sesuai amanah UU Pers melalui Kongres Pers Indonesia 2019 yang demokratis.

“Sayangnya setelah saya mencalonkan diri dan ikut terpilih sebagai Anggota Dewan Pers Indonesia namun pengajuan penetapan Keanggotaan DPI tidak kunjung ditetapkan melalui SK Presiden meski sudah diajukan ke Presiden,” urainya.

Hal itu menurut Dedik, karena ketidakjelasan tafsir pasal 15 ayat 5 UU Pers yang seolah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan sendiri menolak atau menerima pengesahan keanggotaan Dewan Pers.

Senada dengan Dedik, saksi lainnya Hika Transisia selaku Sekretaris Jenderal Jurnalis Nasional Indonesia ikut mengungkap kerugian konstitusionalitasnya karena ketidakjelasan tafsir UU Pers.

Hika Transisia menjelaskan, pihaknya mengalami kerugian konstitusionalitas karena tidak dapat menentukan dan menyusun peraturan-peraturan dibidang pers.

Menurutnya, Dewan Pers telah membuat dan menentukan sendiri peraturan tanpa melibatkan JNI sebagai organisasi Pers yang telah memiliki struktur kepengurusan yang jelas dan lengkap serta telah sah berbadan hukum berdasarkan SK Menkumham Nomor : AHU-0010829.AH.01.07 Tahun 2019.

“Sejatinya kesepakatan peraturan oleh organisasi-organisasi pers itu dibuat dan di SK kan oleh masing organisasi pers untuk menjadi alasan dan target mencapai standar sesuai peraturan itu. Tapi juga tidak menghalangi atau membatasi pengurus atau anggota JNI mengajukan calon atau memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Pers,” ungkap Hika.

Sebagai Asesor Kompetensi dari JNI pada LSP Pers Indonesia, Hika juga menuturkan, pihaknya mengalami kerugian konstitusionalitas karena ketidakjelasan tafsir pasal 15 Ayat 2 huruf f UU Pers. “Dewan Pers telah mengambil alih hak kami untuk menyusun dan membuat peraturan di bidang pers khususnya tentang Standar Kompetensi Wartawan,” ungkapnya.

Akibatnya Standar Uji Kompetensi Wartawan yang selama ini dijalankan oleh Dewan Pers, Pelaksanaan Uji Kompetensinya tidak sesuai dengan sistem sertifikasi kompetensi kerja Nasional Indonesia.

Menariknya pada sidang ini, kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata menanyakan kepada kedua saksi mengenai kerugian konstitusionalitas terkait apakah organisasi kedua saksi dilibatkan Dewan Pers dalam penyusunan peraturan Dewan Pers. Kedua saksi seragam mengaku tidak tahu dan tidak pernah difasilitasi Dewan Pers dalam menyusun peraturan pers.

Turut hadir dalam sidang kali ini perwakilan dari Kuasa Hukum Presiden RI, pihak terkait Dewan Pers, organisasi pers PWI, AJI, dan AMSI, Kuasa Hukum Pemohon Vincent Suriadinata, SH., MH dan Christo Laurenz Sanaki, SH.

Sementara dari pihak pemohon yang hadir Heintje Mandagi dan Soegiharto Santoso. Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman yang memimpin sidang menanyakan ke pihak kuasa hukum Presiden RI dan pihak terkait Dewan Pers untuk menghadirkan saksi dan ahli pada sidang berikut.

Dewan Pers meminta menghadirkan 3 orang saksi dan 3 orang ahli. Sementara pihak pemerintah memilih tidak mengajukan saksi dan ahli.

Sidang perkara uji materi UU Pers ini akan dilanjutkan pada 15 Februari 2022 untuk mendengarkan keterangan saksi dari Dewan Pers dan DPR. Khusus saksi dari DPR selama persidangan selalu berhalangan hadir. ***

Polres Tubaba Gelar Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Penyerahan Rendisgar Tahun Anggaran 2022.

etabloidfbi.com Tulang Bawang Barat.–

 

Polres Tulang Bawang Barat melaksanakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2022. Kegiatan dirangkai dengan sosialisasi DIPA dan rencana pendistribusian anggaran tahun 2022, bertempat di Aula Mapolres Tulang Bawang Barat, Rabu (26/1/2022) pagi.

Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sunhot P. Silalahi, S.I.K, M.M mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian kinerja dan penyerahan Rendisgar T.A 2022 yang dilakukan merupakan pernyataan atau janji kita untuk berkomitmen melaksanakan tugas, tanggung jawab, peran serta kewenangan yang dimiliki.

“Selain itu, janji kita untuk tidak melakukan tindakan di luar undang-undang. Termasuk kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata kapolres.

Kapolres menambahkan selain penandatanganan perjanjian kinerja dan Penyerahan Rendisgar dilakukan juga sosialisasi DIPA dan rencana pendistribusian anggaran tahun 2022. Ini yang perlu diperhatikan agar capaian penyerapan bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan target pelaksanaan.

“Capaian penyerapan anggaran Polres Tulang Bawang Barat di tahun 2021 bisa mencapai 98 koma sekian persen. Hal ini merupakan cerminan bagaimana telah melaksanakan kegiatan, penggunaan anggaran dan mempertanggung jawabkannya,” ucapnya.

Kapolres berharap dengan telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja dan penyerahan Rendisgar, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bisa lebih baik lagi. Selain itu, terkait penggunaan anggaran tahun ini harapannya bisa dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan yang ada.

Kegiatan penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas dipimpin oleh Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sunhot P. Silalahi, Kegiatan dihadiri oleh Pejabat utama Polres, Para Kapolsek jajaran dan perwakilan anggota.

Selain penandatanganan, dilaksanakan juga penyerahan rencana pendistribusian anggaran. Rencana pendistribusian anggaran secara simbolis diserahkan Kapolres Tulang Bawang Barat kepada perwakilan kepala bagian, kepala satuan dan kapolsek.
(Iwan.s)

Hilman Thaib: Propamkan Saja Aparat yang Lakukan Pembiaran Atas Kasus Pemerkosaan di Wakatobi

 

etabloidfbi.com Jakarta –

 

Miris amat nasib seorang gadis bernama Bunga (nama samaran), warga Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang diperkosa oleh lelaki bejat tetangganya sendiri berinisial R [1]. Setelah kejadian tersebut, pihak keluarga korban langsung melaporkan kepada Polsek Kaledupa dengan nomor LP/26/XII/2021/Sultra/Tes Wakatobi/Sek Kaledupa. Namun sangat disayangkan, sudah satu bulan berlalu belum ada perkembangan dari pihak Kepolisian terkait kasus perkosaan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Brigjenpol (Purn) Drs. Hilman Thaib selaku Dewan Penasehat PPWI Nasional mengatakan bahwa tindakan aparat yang melakukan pembiaran atas kasus ini harus dilaporkan ke Propam. “Tindakan seperti itu dilaporkan saja ke Propam, baik Kapolsek maupun Kanit Serse. Kalau perlu, sekalian Kasat Serse dan Kapolres selaku atasan penyidik,” ujar Mantan Kapolresta Manado kepada awak media ini, Senin (24/1/22).

Brigjenpol (Purn) Hilman Thaib yang pernah bertugas sebagai Kapolresta Palangkaraya itu menambahkan bahwa hal yang semestinya dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) adalah segera memburu tersangka atau pelaku. Polisi juga harus memberikan perlindungan kepada korban baik secara fisik dan mental.

“Jika pola pelayanan reserse seperti ini (tidak responsive dan lamban dalam menangani kasus – red), maka akan berdampak pada korban pemerkosaan. Seharusnya segera ditindak pelakunya dan korban segera diberikan pelindungan secara psikologis serta diberi pertolongan agar tidak down,” tandas Mantan Widyaiswara Sespimti Polri itu.

Di tempat terpisah, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menambahkan bahwa dalam kasus pemerkosaan yang terjadi di masyarakat, aparat harus bertindak secepat mungkin karena akan berimplikasi tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada keluarga besarnya. Sejalan dengan itu, tokoh pers nasional ini menekankan agar polisi yang tidak mampu melakukan tugasnya dengan baik, semestinya didesak mundur dari profesi sebagai APH.

“Pemerkosaan termasuk kejahatan luar biasa dan memalukan, tidak hanya terhadap korban perkosaan tetapi juga keluarga atau ayah dan ibu korban. Oleh karena itu, pemerkosa seharusnya segera ditangkap dan diproses hukum oleh aparat berwenang. Jika polisi tidak sanggup melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung dan penegak hukum, sebaiknya mundur saja,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Senin, 24, Januari 2022. (NJK/Red)

Catatan:

[1] Diperkosa di Hari Ulang Tahun, Polisi Lelet, Gadis Wakatobi Berharap Keadilan; https://pewarta-indonesia.com/2022/01/diperkosa-di-hari-ulang-tahun-polisi-lelet-gadis-wakatobi-berharap-keadilan/

Ditreskrimsus Poldasu Amankan 8 Truk Bawa Barang Asal Malaysia Tanpa Dokumen

 

etabloidfbi.com MEDAN –

 

Direktorat Reskrimsus Polda Sumut bersama Sat Reskrim Polres Batubara mengamankan delapan unit truk yang membawa berbagai macam barang dari Malaysia tanpa izin di Jalan Acces Road Inalum, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan diamankannya delapan truk itu atas laporan dari masyarakat adanya kegiatan bongkar muat dibekas pabrik Becing Plant, Desa Lalang Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Minggu (23/1).

“Mendapati laporan itu, personel Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Sumut dan Sat Reskrim Polres Batubara langsung turun ke TKP mengamankan para sopir dan delapan truk yang melakukan bongkar muat,” katanya, Selasa (25/1).

Hadi mengungkapkan, para sopir saat diinterogasi mengaku muatan yang ada di dalam delapan truk itu berasal dari KM Semangat Nelayan di Dermaga C Pelabuhan Pelindo Kuala Tanjung. Barang-barang itu dibawa dari pelabuhan Portklang Malaysia tanpa dokumen Import.

“Para sopir mengakui melakukan pengangkutan atas perintah saudara ‘Al’ selaku pemilik usaha expedisi pengangkutan barang dan para supir dapat memasuki dermaga C Pelabuhan Pelindo Kuala Tanjung atas petunjuk saudara ‘An’ yang beralamat di Tanjungbalai (selaku pengurus barang-red),” ungkapnya.

Kedelapan truk yang membawa barang-barang dari Malaysia tanpa dokumen yakni berisikan acesoris patung, berisikan mie Penang, sepatu bekas, daging ikan, ikan teri kering, daging sapi.

Hadi menuturkan, dalam penyelidikan barang tanpa dokumen itu membutuhkan koordinasi dengan lintas sektoral diantaranya Bea Pelindo I Medan.

“Dari hasil penyelidikan itu Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Sumut mengamankan barang bukti berupa 8 truk yang membawa muatan tanpa dokumen serta dokumen hasil penyelidikan dengan terlapor ‘An’,” tuturnya.

“Dalam kasus itu diduga tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Jo Pasal 7A (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan,” pungkasnya. (Leodepari)

Kejari,”Mantan Kepalo Tiyuh Chandra Kencana Tubaba Harus Bertanggung Jawab

 

etabloidfbi.com Tulang Bawang Barat.–

 

Kejaksaan Negeri (kejari) Tulang Bawang monitor perkembangan Indikasi kerugian negara, dalam realisasi anggaran dana desa tahun 2021 Tiyuh Candra Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tengah di tangani inspektorat

Hal itu ditegaskan Kajari Tuba Dyah Ambarwati, melalui Kasi Intel Leonardo Adiguna, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Selasa (25/1/2022).

Dia menambahkan sesuai dengan aturan, pihaknya akan menunggu selama 60 hari kedepan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh inspektorat kabupaten Tubaba

“Jika dalam masa 60 hari itu,indikasi temuan dalam fisik pembangunan jembatan usaha tani yang bersangkutan mantan kepala tiyuh Saifulloh, tidak mampu mengembalikan kerugian negara sesuai LHP inspektorat, maka menjadi kewenangan aparat penegak hukum, yakni kami dan juga kepolisian untuk menindaklanjuti persoalan tersebut,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Inspektorat Tubaba, telah melaporkan hasil pemeriksaan terkait dugaan kerugian negara, terhitung sejak
Senin 24 Januari 2022 dalam realisasi dana desa Tiyuh Candra Kencana, di masa kepemimpinan Saipulah ke Bupati Tubaba Umar Ahmad.

“Dalam LHP itu kami meminta mantan kepala Tiyuh Saipulah bertanggungjawab, untuk segera mengembalikan sejumlah kerugian negara, dalam pembangunan jembatan usaha tani yang tidak rampung dikerjakan dan belum dibayarnya gajih rk dan RT ,” kata dia, Senin kemarin (24/1/2022).

Selain kerugian negara, lanjut Perana, yang bersangkutan juga diwajibkan untuk menyelesaikan tunggakan tiga bulan gaji aparatur tiyuh yang belum di bayar di masa kepemimpinan nya.

“Tunggakan gaji juga harus segera diselesaikan sesuai kesepakatan yang telah dilakukan dengan aparatur tiyuh beberapa waktu lalu,” tukasnya .

(Iwan.s/Tim)

Polres Oku Gelar Rekontruksi Kasus Pembunuhan Lima Warga Desa Bunglai

 

etabloidfbi.com. Baturaja.–

Selasa (25/01/2022) Reka ulang Kasus Pembunuhan dengan Korbannya SR (45), IM (48), ED (40), HJ (33), ER (35), diketahui memperagakan 20 adegan, Dalam reka ulang oleh Personel Sat Reskrim Polres Oku, pembunuhan tersebut ada enam adegan penusukan yang dilakukan Pelaku OTORI EFFENDI Alias SUEB (25).

Pelaksanaan rekontruksi dilaksanakan di Halaman Mapolres Oku. Rekontruksi dipindahkan dari TKP aslinya mengingat untuk menjaga keselamatan Pelaku.

Rekonstruksi dilakukan. Selasa (25/01/2022) sekira pukul 10.00 Wib bertempat di Halaman Mapolres Oku. Rekonstruksi tersebut diperagakan langsung oleh Pelaku OTORI EFFENDI Alias SUEB (25).

Dari adegan rekontruksi ini, ada 20 adegan Pokok yang diperagakan oleh pelaku. Ujar Kasat Reskrim Polres Oku Akp Hillal Adi Imawan, S.I.K.

Rekonstruksi yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Oku Akp Hillal Adi Imawan, S.I.K., dan dihadiri oleh Kasi Humas Polres Oku Akp Mardi Nursal, Personel Sat Reskrim Polres Oku, Unit Identifikasi Polres Oku, JPU dari Kejari Oku, Keluarga korban, saksi-saksi, penasehat hukum, dan insan pers media.

Pengamanan dilakukan dari personel Sat Reskrim, Intelkam dan Sie Humas Polres Oku dan berakhir pukul 11.30 Wib. “Untuk rekonstruksi sendiri kita alihkan di Halaman Mapolres Oku demi keamanan personel maupun pelaku.

Pada Jum’at (26/11/2021) lalu, warga Desa Bunglai Kec. Peninjauan Kab. Oku dibuat heboh adanya peristiwa sadis yang dilakukan oleh Pelaku yang secara membabi buta melakukan penusukan terhadap 5 (lima) warga hingga tewas.

( Herry setyanto )

Pemkab Tubaba Ikuti Rapat Secara Virtual Bersama Mendagri

etabloidfbi.com Tulang Bawang Barat.–

 

pemerintah Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat mengikuti Rapat secara Virtual Upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang Berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati Tubaba Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua KPK RI dan Kepala LKPP RI, pada Senin (24/01/2022).

Rapat secara virtual itu dipimpin Wakil Bupati ,Tubaba, Fauzi Hasan,SE.MM, bersama dengan Kepala Dinas Kominfo setempat Eri Budi Santoso.

diketahui Raker tersebut digelar diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia yang dipimpin langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

Dalam pidatonya Muhammad Tito Karnavian mengatakan, tindak pidana korupsi yang dilakukan berdampak kepada sistem pemerintahan, dimana publik tidak akan lagi mempercayai sistem pemerintahan yang kita jalankan.

Oleh karena itu, ia berharap kepada Kepala Daerah dapat menekan seminimal mungkin tindak pidana korupsi di wilayahnya, agar kepercayaan publik dapat kembali sehingga dapat merubah bangsa ini menjadi lebih lagi kedepannya.

Tito juga mengatakan, tindak pidana korupsi dapat terjadi karena tiga faktor yaitu sistem, integritas dan budaya. Maka dari itu kita harus memutuskan faktor ini semua dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Jika pemerintahan bersih, kita dapat mendongkrak kesejahteraan rakyat dan aset daerah dapat meningkat,” ucap Tito.

Sementara itu, Ketua KPK Komjen. Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri, M.Si. menyampaikan begitu banyak ruang yang dapat menjerat kepala daerah kedalam korupsi yaitu:
1. Reformasi Birokrasi (Rekruitment dan promosi jabatan),
2. Pengadaan barang dan jasa,
3. Filantropi/sumbangan pihak ketiga,

4 Recofusing dan realokasi anggaran covid-19 untuk APBD dan APBN, 5.Pengadaan jaring pengaman sosialsosial/social safety NET untuk pemerintah pusat dan daerah,
6. Pemulihan ekonomi nasional,
7. Pengesahan RAPBD dan laporan pertanggung jawaban keuangan kepala daerah (LPJKD) .

Menurutnya, pemberantasan korupsi juga membutuhkan sebuah orkestrasi dengan menciptakan sistem integritas nasional yang dimana setiap kamar kekuasaan harus mengambil peran dalam rangka pemberantasan korupsi.

(Iwan.S)

Prihatin atas Maraknya Kasus Tindak Pidana Korupsi Libatkan Kepala Daerah, Tiga Institusi Duduk Bersama

 

etabloidfbi.com Jakarta.–

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian prihatin atas fenomena kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus tindak pidana korupsi belakangan ini. Untuk itu, Mendagri lantas menggelar kegiatan “Rapat Kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia” secara virtual dari Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin (24/1/2022).

Sepanjang pertemuan, kepada seluruh peserta yang hadir, Mendagri terus mengingatkan tentang bahaya tindak pidana korupsi. Lagi pula, kata Mendagri, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Saya hanya sekadar mengingatkan, bahwa tindak pidana korupsi memang harus kita tekan seminimal mungkin dan ini penting untuk mengubah bangsa kita,” pesan Mendagri.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, kasus tindak pidana korupsi yang menjerat kepala daerah maupun pejabat negara, dapat menghambat tercapainya tujuan negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat.

“Kita tidak ingin negara kita terperosok dan terjerembab ke dalam praktik-praktik korupsi yang akhirnya (menyebabkan) akan gagal dalam mewujudkan tujuan negara kita,” ujar Firli.

Menurut Firli, sebagai sesama anak bangsa, kepala daerah, termasuk pejabat pemerintahan, diikat oleh tujuan negara yang menjadi kepentingan bersama. Adapun tujuan negara yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

“Saya kira ini yang mengikat kita, komitmen kita, semangat kita, berbakti untuk negeri, berkarya untuk bangsa,” ujar Firli.

Firli menekankan, kepala daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara. Misalnya, dengan menjamin stabilitas politik dan keamanan untuk keberlangsungan proses pembangunan dan program pemerintahan. Tak hanya itu, kepala daerah juga berperan dalam menjamin kepastian pertumbuhan ekonomi, serta menjamin keselamatan masyarakat dari segala bentuk gangguan, baik bencana alam maupun nonalam.

“Siapa pun dia, dari partai politik apa pun dia, apa pun latar belakang pendidikan dan profesi tentulah mewujudkan tujuan negara merupakan cita-cita kita bersama,” kata Firli.

Senada dengan itu, untuk meningkatkan laju investasi sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menjelaskan berbagai terobosan pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan institusinya. Selain menjamin transparansi melalui sistem katalog elektronik (E-Katalog), pihaknya juga akan memperkuat produk dalam negeri ke daftar E-Katalog tersebut.

E-Katalog sendiri merupakan sistem informasi yang dikembangkan LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan informasi lainnya terkait pengadaaan barang/jasa. Terdapat tiga katalog, yakni nasional, sektoral, dan lokal. Secara berurutan, katalog itu disusun dan dikelola oleh LKPP, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Azwar Anas menjelaskan, penguatan produk dalam negeri ini merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Arahan lainnya, yakni agar meningkatkan porsi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tidak ada lagi produk dalam negeri (yang) tidak bisa tayang, ini arahan Bapak Presiden diminta tayang,” ujarnya.

Azwar Anas menjelaskan, sejumlah upaya untuk mempercepat penayangan produk dalam negeri ke dalam daftar E-katalog pengadaan barang dan jasa, di antaranya meringkas proses penayangan suatu produk ke dalam E-Katalog. (Leodepari)

Puspen Kemendagri

Polda Sumut Selidiki Temuan 4 Pria di Kerangkeng di Rumah Bupati Langkat

 

etabloidfbi.com Langkat.–

 

Polda Sumatera Utara tengah menyelidiki dugaan kerja paksa dan temuan kerangkeng khusus di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat.
“Polda Sumut sudah membentuk Tim dan bekerjasama dengan BNNP Sumut dan BNNK Langkat, hasil penyelidikan Tim Tempat itu berdasarkan informasi yang diterima sudah ada sejak 2012 sampai dengan OTT KPK,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Senin (24/1)

Juru bicara Polda Sumut tersebut, mengaku terkait informasi dugaan kerangkeng tempat perbudakan modern sampai saat ini masih didalami. “Tim sedang bekerja, Informasi, keterangan dan fakta-fakta dilapangan Semua sedang kita gali,” akunya.

Sebelumnya, Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, mengungkapkan kerangkeng yang ditemukan di dalam rumah Bupati Langkat itu digunakan sebagai rehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkotika. “Dari hasil pendalaman, kerangkeng itu sudah berdiri selama 10 tahun,” ungkapnya.

Namun, Panca menuturkan kerangkeng khusus yang dibuat Bupati Langkat di dalam rumahnya tidak memiliki izin karena dibuat secara pribadi. Lebih lanjut, ia menuturkan di dalam kerangkeng khusus didapati 3-4 orang dalam kondisi babak belur.

Dari hasil pendalaman kita, 3-4 orang yang berada di dalam kerangkeng khusus merupakan pecandu narkoba. Nantinya, mereka akan dipekerjakan di kebun sawit dan di rumah Bupati Langkat,” pungkasnya.(Leodepari)

Terkait Pernyataan SP, dan Dugaan Korupsi PT GCM.Ini Kata Kajari Inhil

 

etabloidfbi.com Riau. —

 

Kita tidak pernah menghambat kinerja Insan Pers dalam menjalankan fungsinya, untuk memperoleh Informasi dan data akurat di Instansi Pemerintah Daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) Provinsi Riau”. ungkap Rini Triningsih,S.H,M.Hum Kepala Kejaksaan Negeri Tembilah Kab Inhil, didampingi Haza Putra Kasi Intel, diruang kerjanya yang berlokasikan Jl. M. Yamin Tembilahan, Kab Inhil Provinsi Riau.Senin (24/01/2022)

Pernyataan bantahan Rini Triningsih,S.H,M.Hum selaku Kejari, diperoleh saat rekanan media mempertanyakan kebenaran akan saran yang diberikan pihak Kejari kepada OPD agar wartawan yang meminta data harus mengajukan secara tertulis.

Kita tidak ada dan tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada OPD manapun yang ada di lingkungan Kepemerintahan yang ada di Tembilahan Kab.Inhil ini. tambah Rini.

Baca Juga :

Lakukan Liputan, Tim Media Kunjungi Mapolres Inhil

Usai mempertanyakan hal tersebut diatas, Ismail Sarlata juga mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi PT Gemilang Citra Mandiri, yang memakan anggaran APBD Inhil senilai 4,2 M.

Serta mempertanyakan kendala yang dihadapi pihak Kejari dalam menangani kasus dugaan korupsi yang sudah hampir kurang lebih 9 tahun belum terusut tuntas hingga sampai saat ini, sehingga masyarakat menilai pihak Kejari Tembilahan Kab.Inhil tidak mampu menanganinya.

Rini Triningsih,S.H,M.Him yang masih didampingi Haza Putra Kasi Intel diruangan ya mengatakan. ” Asumsi yang disampaikan masyarakat itu salah, karena saat ini masih dalam tahap penyidikan yang lebih dalam lagi.”

Sementara akan dugaan korupsi PT GCM bukan 9 tahun, karena selama saya disini data yang ada tahun 2019, dan saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tembilahan Kab.Inhil Provinsi Riau pada tahun 2020.

Sehingga berdasar data yang adapula, menjadi tanggungjawab kita untuk menyelesaikan dengan melakukan penyelidikan lebih dalam lagi.tambah Rini

” Kami masih terus melakukan pendalaman kasus tersebut, dan kami selaku pihak Kejari berharap masyarakat khususnya masyarakat Tembilahan Kab.Inhil memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kami dalam mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut diatas. tutup Rini Triningsih….(Reza)

Lakukan Liputan, Tim Media Kunjungi Mapolres Inhil

 

etabloidfbi.com Riau.–

 

Didamping Pajar Saragih Pimpinan Redaksi media online derapperistiwa.com, Muhammad Reza Wakil Pimpinan Perusahaan bernas24.com, Sri Imelda Pimpinan Redaksi catatanperistiwa.com, Ismail Sarlata Pemimpin Redaksi riauinvestigasi.com yang juga merupakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Nusantara (PJID-Nisantara), menyambangi Mapolres Inhil. Senin (25/01/22)

Dalam kunjungan yang dilakukan tim media yang tergabung di PJID Nusantara, Ismail Sarlata kepada media mengatakan, “Kunjungan yang kami lakukan ini merupakan kunjungan silaturahmi dengan AKBP Dian Setyawan selaku Kapolres Kab. Inhil, serta menyampaikan maksud dan tujuan rekan-rekan media untuk melakukan peliputan di wilayah Kab. Inhil terkait informasi dan data yang diperoleh.”

“Silahkan, kita pihak Kepolisian tidak pernah melarang teman-teman media dari mana pun dalam menjalankan fungsinya untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyebarkan informasi yang diperolehnya sepanjang informasi yang disebar merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana media merupakan Sosial Kontrol dan merupakan mitra,” ucap AKBP Dian Setyawan.

Diketahui, AKBP Dian Setyawan baru 1 tahun 5 bulan bertugas selaku Kapolres di Kab. Inhil. Dan selama menjadi Kapolres memiliki hubungan baik dan kedekatan dengan rekanan pers baik organisasi maupun para jurnalis yang ada di Kab. Inhil.

“Benar, pertemuan dengan rekan pers maupun organisasi pers untuk menjaga hubungan baik antara pers dengan Polri sebagai Mitra, dengan maksud dan tujuan saling memberikan masukan positif untuk membangun Negeri Kab Inhil menjadi lebih baik.”

Dipenghujung pertemuan dengan AKBP Dian Setyawan, Kapolres Inhil, Ismail Sarlata bersama rekan-rekan media menyampaikan ucapan terimakasih yang telah meluangkan waktu untuk dapat dijumpai dan berharap nantinya memberikan ruang dan waktu untuk PJID-Nusantara yang nanti terbentuk di Kab Inhil menjalin hubungan lebih baik dengan pihak Polres sebagai wujud mitra dengan Kepolisian……(Reza/Imelda)

SAT RESKRIM P0LRES SUKABUMI AMANKAN PELAKU CURAS

 

etabloidfbi.com Kab. Sukabumi.–

 

Kapolres Sukabumi AKBP Dedy Darmawansyah, di dampingi Kasat Reskrim AKP Rizka Fadhila,Kanit 1 Jatanras IPDA Asep Senin( 24/01/22),beliau menggelar Press Release di ruang mapolres perkara tindak pidana pencurian dengan
Kekerasan dan atau perampasan handphone milik korban SR( perempuan) yang beralamat di Kampung Cipatuguran desa Jayanti kecamatan Palabuhan Ratu ,untuk TKPnya hari Sabtu 21 Januari yang lalu di pangkalan ojeg kampung kalapa desa Cikakak kecamatan Cikakak kabupaten Sukabumi.

Berikut pernyataan Ratu 1 Perihal ungkap kasus CURAS oleh salah satu geng motor yang ada di Sukabumi “kejadian pada hari jum,at malam hari di pangkalan ojeg Cikakak dengan pangkalan ojeg Puskesmas,yang mana korbanya di hubungi oleh salah satu tersangka datang ke lokasi dengan maksud bertukar baju yang di miliki korban SR,(P),Namun pada saat datang ke lokasi korban di kejar oleh kelompok pelaku berjumlah 4 orang inisial IR,RB,MA,dan RS, mengejar korban yang lari kewarung sambil mengacungkan senjata tajam,dan setelah itu korban terlapor IR mendatangi korban SR dan menempelkan Sajam ke leher korban meminta handphone si korban,karena takut korban menyerahkan hpnya,” ungkapnya

 

Adanya kejadian pelaporan tersebut Satuan reserse dan kriminal serta jatanras polres Sukabumi dalam jangka waktu 24 jam pelaku CURAS berhasil di amankan dan di tangkap Alhamdulilah tegas Dedy sebagai Kapolres beserta barang bukti berupa,,2 buah bilah Sajam jenis golok,1 buah Sajam jenis clurit,1buah Sajam jenis pedang/samurai,1 buah baju berwarna itam bertuliskan BRIGEZ,dan 1 buah kemeja berwarna merah bertuliskan BRIGEZ,papar Dedy kepada awak media.

Dan untuk pasal para tersangka di kenakan pasal 365 Jo pasal 55 KUHPIDANA,dan pasal 368 Jo pasal 55 KUHPIDANA dengan Hukuman 9 tahun kurungan.Maka adanya kejadian tersebut di atas ,Kapolres tegaskan akan meningkatkan PATROLI,Sweeping Sajam kepada pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4,sahamnya akan kami sita,selain kami gencar untuk Vaksinasi terhadap anak ataupun umum Booster,kami targetkan akan swepping senjata tajam dalam satu bulan kedepan pungkas orang nomor 1 di polres Sukabumi dalam press release nya.

(Asep Hermawan).

Dewan Redaksi dan Wapimred Aneka Fakta Penuhi Undangan Ditreskrimum Polda Banten

 

etabloidfbi.com Banten —

 

Dewan Redaksi media online Aneka Fakta, Lilik Adi Goenawan, S.Ag, dan Wapimred Aneka Fakta, Antonius Rudianto, memenuhi undangan klarifikasi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Senin, 24 Januari 2022. Undangan klarifikasi terhadap keduanya terkait dengan penyelidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/B/487/XII/RES.1.19/2021/SPKT III DITRESKRIMUM/POLDA BANTEN yang dilaporkan oleh Rofik Hakim Safari.

Sebagaimana diketahui bahwa rofik Hakim Safari, oknum yang mengaku sebagai perwakilan pergudangan Balaraja, Tangerang, Banten, membuat laporan polisi atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369 KUHPidana dan atau Pasal 167 KUHPidana terhadap Pimred Aneka Fakta, Eva Andriani. Rofik merasa dirugikan terkait liputan investigasi terhadap aktivitas di pergudangan Kolam Raja, Balaraja, Blok. E. 22, pada Selasa, 16 November 2021 lalu.

“Saya bersama Wapimred memenuhi panggilan undangan klarifikasi sehubungan dengan kasus yang dilaporkan Rofik guna kepentingan penyelidikan. Kami telah menghadap Kanit III Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Banten,” kata Lilik Adi Goenawan kepada awak media, usai memberikan keterangan ke penyidik, Senin, (24/1/2022) .

Gunawan, sapaan akrabnya, juga menjelaskan bahwa dirinya telah menjawab tidak kurang dari 29 pertanyaan polisi. “Saya menjawab 29 pertanyaan dari penyidik dan Wapimred menjawab 15 pertanyaan, dan saya nyatakan Eva Andryani tidak pernah menerima uang 1 milyar yang dituduhkan Rofik, baik dalam bentuk cash maupun transfer rekening bank,” bebernya.

Selain itu, sambung Gunawan, dirinya juga menegaskan bahwa Eva Andryani tidak terkait dengan kegaduhan (penggerebekan – red) yang terjadi pada tanggal 18 November 2021 di gudang lainnya di kompleks pergudangan Balaraja. “Saya tegaskan ke penyidik bahwa Pimred Aneka Fakta, Eva Andriani, tidak terlibat dalam peristiwa kegaduhan di gudang Blok F-10 yang melibatkan oknum beacukai, oknum TNI dan oknum wartawan yang sempat ditahan selama 3 hari oleh Polda Banten dan mendapatkan penangguhan penahanan,” jelas Gunawan.

Sementara itu, penyidik Polda Banten, Kompol Bambang SBU, SH, menyampaikan terima kasih kepada Dewan Redaksi dan Wapimred yang telah berkenan memenuhi undangan penyidik dan memberikan keterangan. “Saya ucapkan terima kasih pada Dewan Redaksi dan Wapimred www.anekafakta.com yang telah hadir dan memberikan keterangan klarifikasi pada hari ini yang berjalan lancar dimulai pukul 13.00 Wib- 17.30 Wib,” ujar Kompol Bambang.

Di tempat terpisah, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan redaksi media online anekafakta.com yang telah hadir ke Polda Banten dan memberikan keterangan. “PPWI mengawal kasus ini sejak awal, di samping karena Eva Andriani dan kawan-kawan itu merupakan anggota PPWI, kasus ini juga penting sekali untuk diselesaikan secara tuntas dan para pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas yang terindikasi ilegal di pergudangan itu diusut sesuai hukum yang berlaku. Saya berterima kasih kepada rekan Gunawan, Rudi, dan Eva yang sudah bantu Polisi dengan memberikan informasi yang diperlukan aparat dalam menyelidiki kasus tersebut,” tutur alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu. (TIM/Red).

Inspektorat,”Berkas Penyimpangan DD Tiyuh Chandra Kencana Di Limpahkan ke Bupati Tubaba

 

etabloidfbi.com Tulang Bawang Barat.–

 

Hasil pemeriksan Berkas Dugaan kasus penyimpangan Anggaran pembangunan jemabatan jalan usaha tani terbangkalai Dan belum dibayar nya Gajih insentif aparatur Tiyuh candra kenacana kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) masuk babak baru dilimpah Inspektorat Ke bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat

Mantan Kepala Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulangbawang Tengah, Saifulloh di minta segera mengembalikan kerugian negara, dalam pembangunan jembatan belum dibayarnya gajih 34 RT dan 6 RK yang memakai anggaran Dana Desa Tahun 2021 silam. Hal itu ditegaskan Kepala Inspektorat Perana Putera, melalui telepon, Senin (24/1/2022).

“Dari hasil pemeriksaan dan pendalaman kita dilapangan sebelumnya berkasnya sudah dilimpahkan ke bupati mengenai permasalahan di Tiyuh Candra Kencana itu termasuk pembangunan jembatan yang bermasalah dan juga gaji yang belum di bayar,” kata dia.

Terkait nilai kerugian negara dalam pembangunan itu, mantan asisten tiga ini enggan merinci detail. Dia beralasan bahwa pihaknya melalukan telaah pada seluruh kegiatan yang dianggarkan tiyuh tersebut.

“Terkait jembatan, sangat jelas adanya kerugian negara karena belum selesai dikerjakan. Untuk itu, Dia (Saifulloh) harus segera mengembalikan kerugian ke kas negara,” tegasnya kembali.

Saat disinggung terkait gaji aparatur yang belum di bayar, Perana mengatakan pihaknya sudah memberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan tunggakan gaji aparatur itu.

“Jika dalam masa 60 hari tidak juga menyelesaikan tunggakan gaji aparatur tiyuh, maka kami akan melimpahkan permasalahan tersebut kepada aparat penegak hukum APH,” kata dia kembali.

Sementara,” terkait rehap /pembangunan balai tiyuh makarti kecamatan tumijajar , dan tiyuh bagun jaya kecamatan bagun agung ,tiyuh pgar jaya lambu kibang pihaknya mengatakan masih terus dilakukan pemeriksaan dan pendalaman.

” maslah angggaran rehap pembangun balai tiyuh yang menggunakan anggaran dana desa mencapai Rp 100 juta lebih itu terus kita lakukan pemeriksaan ,”jika terdapat ada penyimpangan maka tiyuh terkait akan bertanggung jawab mengembalikan ke kas negara juga,

Untuk diketahui, permasalahan seputar realisasi dana desa di Tiyuh Candra Kencana Tahun 2021 di masa kepemimpinan Saifulloh mencuat, setelah sejumlah aparatur Tiyuh Candra Kencana mendatangi kantor Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) kabupaten setempat beberapa waktu lalu.

Di hadapan wartawan, mereka mengungkapkan tunggakan gaji selama tiga bulan dengan total nilai sekitar Rp 72 Juta, belum di bayar pemerintahan Tiyuh di masa kepemimpinan Saifullah yang kalah dalam pemilihan kepala tiyuh pada bulan Desember tahun lalu.

“Kami sudah berulang kali menanyakan, baik kepada sekertaris tiyuh maupun kepala tiyuh Saifulloh, tapi mereka terkesan menghindar, bahkan sekertaris tiyuh meminta untuk mengikhlaskan gaji tersebut,” ungkap salah satu perwakilan RK.

Setelah opini semakin berkembang di masyarakat khususnya di Tubaba, karena menjadi pemberitaan hangat di surat kabar dan media online, akhirnya pihak keluarga mantan Kepala Tiyuh tersebut, menggelar pertemuan dengan aparatur, sekaligus membuat surat perjanjian tertulis akan segera melunasi tunggakan tiga bulan gaji itu, pada bulan Februari mendatang.
(Iwan.s).

POLSEK CURUG KEMBAR  RAIH PENGHARGAAN VAKSIN DARI KAPOLRES

Keterangan Fhoto : Kapolres Sukabumi AKBP Dedy Darmawansyah ( tengah) Didampingi Kapolsek Curug Kembar Iptu Mukhlis( Kanan) Bersama Tim Nakes Serta Para Anggota

 

etabloidfbi.com Kab Sukabumi.–

Kapolres Sukabumi AKBP DEDY Darmawansyah di dampingi Wakapolres Kompol Niko pada hari Senin (24/01/22), menggelar apel di halaman Mako polres terkait pemberian hadiah kepada peraih tertinggi pelaksanaan Vaksinasi Anak Merdeka,yang di raih oleh Polsek Curug Kembar ( IPTU MUKHLIS), Sebagai kapolseknya beserta TIM Nakesnya secara bersama sama saling bahu membahu ke lapangan dengan tujuan mengajak peserta didik di usia 6 s/d 11 tahun (SD) untuk mendapatkan vaksinasi dalam rangka menjaga masyarakat dalam pencegahan Covid-19.

 

Dalam sambutannya Kapolres menyampaikan apresiasi kepada para Aparat Polri yang berada dibawah naungannya dalam membantu mengarahkan kepada masyarakat sehingga dengan sadar mau melakukan Vaksin,

“sesuai arahan dari pemerintah.makanya saya sebagai Kapolres memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Polsek dan Nakesnya yang bisa mencapai 100% pemberian vaksinasi selama 2 Minggu, sekali lagi kami  ucapkan terimakasih yangmana telah berupaya dengan gigih dalam mencapai target tegasnya dalam jumpa pers.

Senin pagi.lanjut Kapolres bagi Polsek yang belum mencapai target seperti, Cikakak, Ciemas dan Simpenan untuk segera melakukan terobosan dan inovasi untuk lebih inten ( Polri Nakes), supaya bersinergi dengan intansi terkait sehingga pelaksanaan Vaksinasi Anak Merdeka bisa tercapai 100% harap Kapolres.

Adanya pencapian target tersebut Mukhlis dan Nakes paparkan semuanya berkat kerja sama yang solid antara aparat polri dengan team tenaga kesehatan serta intansi lainya agar Vaksinasi bisa di capai dengan memuaskan

Saat diwawancarai oleh wartawan Kapolsek Curug Kembar Iptu Mukhlis mengatakan  “Alhamdulillah hasilnya memuaskan terimakasih kepada semua tim curug kembar sehingga dengan bangga mendapatkan Apresiasi dari pimpinan ” KAPOLRES” berupa ” PENGHARGAAN” Kami semua Se wilayah hukum Polsek Curug kembar merasa bangga terimakasih” ucapnya Kapolsek kepada awak media yang datang meliput.

( Asep Hermawan).

GELAR RAPAT KERJA FORUM MEDIA LEMBAGA FORMAL TAHUN 2022

 

etaboidfbicom Lampung Tengah.–

 

Forum media dan lembaga ( Formal ), yang diketuai oleh Firdaus J A. Serta pengurus yang ada dalam struktur formal dan media serta lembaga yang tergabung dalam wadah ataupun perkumpulan di dalam formal. Menggelar rapat kerja awal tahun 2022. Minggu, ( 23/1/2022 ).

Dalam hal rapat kerja ini, Firdaus J.A selaku Ketua Formal Lampung Tengah. Memberikan arahan kepada seluruh media dan lembaga, yang hadir pada hari ini serta tergabung dalam formal.

Baik itu : LSM L- KPK, organisasi IWO, LSM GALAK, LSM LANTAI, LSM LAMI, LSM GMCTA, LSM GPRI, LSM GASIK, LSM FMPD, LSM JPK dan Kabiro Media Reaksimedia.com, Jejakkasus.com, etabloidfbi.com Wartasyah99.net, Buru Investigasi news.com, Pos Berita Indonesia.com, Berita natural.net, Bedah Kasus.Id, Info publik.net, Formalnews.net, Suara gasik.com, FormalTV, Gelorajatim.com, KompolmasTV.

Untuk tetap menjaga keakraban dan solidaritas, serta selalu berkordinasi dalam apapun kegiatan kita sebagai sosial control dan monitoring. Baik itu lembaga maupun media di formal ini.

Kedepan kita akan melakukan berbagai macam kegiatan, serta langkah – langkah positif untuk membawa nama formal agar lebih baik ditengah – tengah masyarakat maupun juga instansi pemerintah di kabupaten kita Lampung Tengah ini.

Sayapun juga berharap, kepada rekan – rekan Formal yang hadir pada hari ini. Apapun bentuk tindakan kita dilapangan, harus tetap selalu dalam langkah yang baik, positif, dan juga kita jaga bersama marwah formal ini agar dapat selalu diterima dengan baik di masyarakat.

Dalam sambutan dan arahannya, pada rapat kerja formal. Ketua Formal Lampung Tengah Firdaus J.A, mengharapkan dan juga mengajak instansi yang ada di kabupaten Lampung Tengah. Baik itu dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk bersama berperan aktif dan terbuka, dalam informasi yang rekan – rekan Formal minta. Serta bersama dapat menjalin sinergitas positif dan baik kedepannya.

Ditambahkan pula dalam rapat kerja formal, sekretaris formal Dedi Irawan A.Md bahwa kedepan kegiatan formal kita banyak agenda kerja yang telah ternotulen didalamnya.

Seperti kedepan kita akan mencari lokasi strategis kantor formal kita, dan ini telah mendapat beberapa masukan dan akan segera kita realisasikan untuk tempatnya. Kita juga akan menambahkan beberapa alat kerja kantor, seperti komputer lengkap ataupun juga laptop. Untuk lebih menunjang kinerja formal kita, yang sudah pasti berhubungan dengan sistem ataupun juga jaringan teknologi.

Pengadaan atribut lengkap formal, baik dari seragam maupun id card. Untuk seluruh rekan Formal yang telah tergabung. Dan hal lainnya, yang bisa ditambahkan atau menjadi masukan rekan Formal semua yang hadir untuk kemajuan formal kita bersama ini.

Dan menambahkan pula, bendahara Formal Lampung Tengah Ali Sadikin. Bahwa kedepan disetiap rapat kerja, jika nanti terdapat rekan Formal baik itu dari lembaga ataupun media yang absen atau tidak hadir. Kita akan menerapkan disiplin dan tata tertib didalam formal ini.

Seperti akan diberikannya surat teguran, baik itu dari lembaga ataupun media yang tergabung dalam formal. Serta juga kita akan berikan sanksi administrasi kehadiran, yang jumlah atau nominalnya nanti kita sepakati bersama. Hal itu akan kita juga masukkan kedalam kas saldo formal kita, yang nantinya pula akan sedikit membantu jika kedepan kita akan melakukan kegiatan – kegiatan didalamnya.

Terakhir Ketua Formal Lampung Tengah juga berpesan, agar rekan – rekan semua jaga solidaritas, keakraban, dan kordinasi.

Dan jaga selalu keamanan serta kesehatan diri kita, agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Ataupun juga yang kita ketahui sekarang ini, masih terjadi di negara kita Indonesia yaitu Covid – 19 yang belum berakhir. Tutupnya

( Aldi)

Sat Res Narkoba Polres Asahan Amankan Seorang Pria Sebagai Kurir Narkoba Jenis Sabu

etabloidfbi.com ASAHAN —

 

Petugas Sat Res Narkoba Polres Asahan mengamankan seorang laki-laki berinisal SP alias Sugi (27) warga Jalan Singa Kel. Selawan Kec. Kisaran Timur.

“Pelaku diamankan pada Senin 17 Januari 2022 pukul 19.30 wib dari kediaman rumahnya atas kasus dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu,”kata Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH, Sabtu (22/1/2022).

Dimana dari informasi yang diterima petugas, Kapolres AKBP Putu menyebutkan pelaku SP kerap / sering membawa narkotika jenis sabu di daerah Siumbut Baru.

“Menindaklanjuti informasi itu, personel yang dipimpin Kanit I Iptu Mulyoto SH MH melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku dengan ciri-ciri kurus rambut gondrong saat sedang berhenti didepan indomaret Jalan Singa,” ungkapnya.

Alhasil, petugas menemukan 1 plastik klip yang diduga narkotika jenis sabu saat dilakukan penggeledahan dari pijakan sepeda motor selah kiri.

“Pelaku mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya yang mana di dapat seorang laki laki warga Asahan,” sebutnya.

Guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, pelaku bersama barang bukti 0,37 gram bruto 1 satu plastik klip di duga Narkotika jenis Sabu, 1 plastik kecil kosong, 1 potongan plastik asoy warna merah, 1 unit hp android merek oppo, 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Asahan.

“Terhadap pelaku dipersangkakan pasal 114 (1) Sub 112 (1) UU RI No 35/2009 Tentang Narkotika,” pungkasnya. (Leodepari)

 

Tim Gabungan Polres Asahan dan Lanal TBA Tangkap Bos Pemilik Kapal Pengangkut 52 PMI Ilegal

etabloidfbi.com ASAHAN —

 

Tim gabungan Polres Asahan bersama Lanal TBA kembali mengamankan seorang pria yang terlibat kasus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap 52 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal.

Pria berinisial JM alias Jon (57) warga Dsn. VI Mangga II Desa Ambalutu Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan diamankan petugas pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.00 wib di sebuah warung yang terletak di Jalan Lingkar (Jendral Sudirman) KM 5,5 (Batu Lima l) Kel. Sijambi Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A12 Warna Biru.

“Jadi pelaku JM ini merupakan pimpinan / bos dari para pelaku yang sebelumnya telah diamankan petugas pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Perairan Lampu Putih Desa Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan,”kata Kapolsek Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH, Sabtu (22/1/2022).

Kapolres menjelaskan pelaku JM diamankan petugas berdasarkan pengembangan dari pelaku perempuan berinisial Y alias Nani (42) warga Jalan Zenaha Lk. VII Kel. Pematang Pasir Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib.

“Dari keterangan pelaku Y alias Nani, didapat bahwa ianya mengaku disuruh sebagai pemilik kapal oleh orang sebenar nya sebagai asli pemilik kapal yang sudah 8 (delapan) kali membawa PMI ke Malaysia yang berinisial JM alias Jon, guna menyamarkan identitas asli dari pemilik kapal,” jelasnya.

Baca Juga : 

Tim Gabungan Polres Asahan dan Lanal TBA Amankan Pemilik Kapal Pengangkut 52 PMI Illegal

Kapolres menambahkan pelaku JM alias Jon memiliki peran sebagai pemilik dari kapal yang digunakan membawa PMI ke Malaysia dan berkomunikasi dengan para agen agen keberangkatan PMI, serta yang menyuruh pelaku JD alias Tuah untuk membawa PMI ke Malaysia dan memberikan upah kepada pelaku JD alias Tuah.

“Sedangkan pelaku Y alias Nani, hanya sebagai tukang mengobati kapal agar selamat di jalan yang sudah diberikan upah Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) untuk membeli rempah rempah sebagai obat kapal oleh pelaku JM alias Jon dan jika kapal sampai kembali dengan selamat ke NKRI, pelaku JM alias Jon akan memberikan lagi upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pelaku Y alias Nani,” ungkapnya.

Saat ini pelaku JM alias Jon masih dalam pemeriksaan lebih lanjut ole petugas di Sat Reskrim Polres Asahan. (Leodepari)

Tim Gabungan Polres Asahan dan Lanal TBA Amankan Pemilik Kapal Pengangkut 52 PMI Illegal

etabloidfbi.com ASAHAN.–

 

Tim gabungan Polres Asahan bersama Lanal TBA mengamankan seorang perempuan
berinisial Y alias Nani (42) warga Jalan Zenaha Lk. VII Kel. Pematang Pasir Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

Y diamankan petugas atas kasus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Perairan Lampu Putih Desa Bagan Asahan Kec. Tanjung Balai Kab. Asahan.

“Pelaku Y diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atas pengembangan dari pelaku JD aliash Tuah selaku Tekong / Nahkoda Kapal yang sebelummya telah ditahan “terang Kapolres AKBP Putu Yudha Prawira SIK MH, Jumat (21/1/2022).

Kepada petugas, Kapolres menyebutkan pelaku JD alias Tuah mengaku dirinya di suruh oleh pelaku Y alias Nani untuk mengemudikan Kapal milik pelaku Y dan membawa Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) gelap sebanyak 52 ( lima puluh dua ) orang menuju ke Selangor – Malaysia dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dari pelaku Y.

“Berdasarkan pemeriksaan dan penyelidikan yang dilakukan Tim gabungan Polres Asahan bersama Lanal TBA akhirnya pelaku Y berhasil diamankan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib dari kediaman rumahnya yang terletak di Jalan Zenaha Lk. VII Kel. Pematang Pasir Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai,”kata Kapolres AKBP Putu.

Saat ini terhadap pelaku Y masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas di Sat Reskrim Polres Asahan untuk penyidikan lebih lanjut. (Leodepari)

Polres Belawan Periksa Nakes yang Diduga Suntik Vaksin Kosong Kepada Siswa SD

 

etabloidfbi.com Medan.–

Video seorang tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas sebagai vaksinator, diduga menyuntikkan vaksin kosong kepada seorang anak SD di Medan, viral di media sosial.

Mendapati informasi tersebut, Polda Sumatera Utara meresfon cepat mendalami rekaman video yang viral serta memeriksa pihak-pihak terkait

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan video tersebut direkam saat pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di SD Wahidin Medan Labuhan pada hari Senin (17/01/22) yang digelar oleh Polsek Medan Labuhan Polres Labuhan Belawan bekerja sama dengan RS Delima Martubung

Hadi menuturkan video tersebut direkam oleh orang tua korban K saat sang anak O (11) tengah divaksinasi. Setelah kembali kerumah, orang tua korban memperlihatkan dan mengirimkan video tersebut kepada keluarganya dan pada hari Kamis (20/01/22) video tersebut viral di media sosial

“Saat ini Polda Sumut tengah memeriksa vaksinator Inisial G dan petugas aplus inisial W. Keduanya tenaga kesehatan di RS Delima Martubung dan kita juga akan terus mendalami dengan meminta keterangan saksi ahli,” lanjut Hadi

“Untuk barang bukti rekaman video, spuit serta daftar vaksinasi sudah kita sita. Sampel darah korban juga akan dilakukan pengujian ke BPOM Medan serta akan diperiksa oleh ahli IDI Sumut. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan”, pungkas Hadi.

(Leodepari)

Sebagai Pelaksana dan Kuasa Hukum Eksekusi, Diduga Hendry dan Renta Lepas Tangan, Siapa Yang Bertanggungjawab Akan Dugaan Pencurian dan Penggelapan ?

 

etabloidfbi.com PEKANBARU.–

 

Kembali, terkait dugaan Pencurian dan Penggelapan aset reruntuhan bangunan berupa batu dan besi yang di taksir mencapai hitungan Ton milik Linda Wati, yang diduga dilakukan oleh OP yang diduga sebagai orang kepercayaan Budi Gunawan di lapangan yang telah viral dibeberapa media online baru-baru ini.

Akan hal tersebut diatas, Renta selaku kuasa hukum Budi Gunawan yang dikonfirmasi via telp seluler pribadi miliknya baru-baru ini menuturkan, “Sekarang begini Lo bang, itu semua sudah dianggap hangus, tapi kalau mau diangkat orang itu, silahkan diangkat,” ucap Renta saat ditanya perihal runtuhan bangunan 7 (Tujuh) ruko yang berada di jl. Parit Indah, Kota Pekanbaru. Minggu (23/1/22)

Lanjut, awak media mempertanyakan apakah tumpukan bebatuan dan besi dari bangunan yang dieksekusi Pengadilan Pekanbaru boleh diperjual belikan?

“Sekarang itu kan sudah dieksekusi, apa-apa aja yang menjadi tanggungjawab kami seperti barang-barang semua sudah dikeluarkan dan sudah diamankan. Sekarang kalau bangunan itu, ok tidak milik kita, tapi kami tidak melarang mau diangkat-angkatlah situ, mau di buang ya buanglah situ,” jawab Renta.

“Itu ada diamankan itu pak, jangan begitulah pak. Saya tidak tau, itu bukan tanggungjawab saya lagi, saya kan hanya kuasa hukum, kerjaan saya itu sampai eksekusi itulah tanggungjawab saya,” sambung Renta.

Ketika awak media menyinggung perihal OP yang diduga sebagai orang kepercayaan Budi Gunawan yang berada di bangunan ruko, Renta diduga seakan lepas tangan dengan memberikan jawaban yang monohok.

“Kenapa rupanya?, nggak urusan saya itu pak OP itu. Kalau mau tanyakan perihal barang yang disana silahkan tanya kepada pekerja yang disana,” tutup Renta yang terkesan asal bunyi.

Pada hari yang sama, jawaban yang diperoleh awak media dari Hendry selaku Ketua Pelaksana Eksekusi 7 (tujuh) Bangunan Ruko milik Linda Wati mengatakan bahwa semua reruntuhan bangunan tolong di simpan dan diamankan.

“Saya sudah sampaikan kepada orang Budi Gunawan untuk tidak mengganggu reruntuhan bangunan milik Linda Wati. Saya juga berpesan tolong diamankan, karena yang disengketakan itu objek tanah, bukan bangunan,” tutur Hendry.

Yang menjadi pertanyaan siapa yang bertanggung jawab akan kerugian materil yang diduga dialami Linda Wati sebagai pemilik terkait jual beli reruntuhan 7 (Tujuh) ruko miliknya?.

Hingga berita ini dipublikasikan, media belum memperoleh jawaban apapun dari Linda Wati selaku pemilik objek bangunan tersebut, dikarenakan nomor kontak pribadinya yang diperoleh media belum dapat dihubungi………(Ismail/Reza/Pajar Saragih)

Diperkosa di Hari Ulang Tahun “Penanganan Lambat” Gadis Wakatobi Berharap Keadilan

Keterangan Fhoto : Gambar Adalah Ilustrasi

 

etabloidfbi.com Wakatobi –

 

Seorang gadis malang, sebut saja namanya Bunga, warga Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara mengalami nasib buruk, di hari ulang tahunnya yang ke-19 tahun. Bunga diperkosa oleh lelaki bejat, berinisial R, yang merupakan tetangganya sendiri, di tepi hutan saat dalam perjalanan menuju Desa Tampara, di kecamatan yang sama, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember.

Nasib mengenaskan tersebut diceritakan keluarga Bunga kepada Haidir, salah satu anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, baru-baru ini. Dari penuturan keluarga korban diketahui bahwa lelaki bejat R yang sudah beristri itu mengancam Bunga dengan badik (sejenis pisau tradisional masyarakat Sulawesi Selatan) dan memaksanya melayani nafsu setan R.

Di hari naas tersebut, tutur keluarga korban, Bunga hendak mengantar kiriman dengan menggunakan sepeda motor ke Pelabuhan Buranga, Kelurahan Buranga, Wakatobi. Saat itu pelaku, yang melihat Bunga hendak pergi dengan sepeda motor, meminta tolong untuk diantarkan ke Desa Tampara.

Tanpa curiga sedikitpun atas permintaan tetangganya yang hampir setiap hari berbelanja rokok di warung orang tua Bunga ini, korban menyanggupi permintaan R. Sebagaimana kebiasaan pada umumnya, tidak elok jika seorang perempuan menggonceng laki-laki, apalagi yang lebih tua, sehingga lelaki bejat berinisial R itu yang mengendarai motor dan korban duduk di boncengan.

Setelah mengantarkan kiriman ke pelabuhan, pelaku melajukan sepeda motor menuju Desa Tampara. Namun, belum sampai ke tempat tujuan, tepatnya di hutan Balasuna Selatan, ia menepikan motor lalu mengancam Bunga agar melayani nafsunya di tempat sepi tersebut. Dan, tragedi itupun terjadi.

“Usai melampiaskan nafsu bejatnya, lelaki itu memaksaku untuk tetap mengantarnya ke Tampara. Aku tak dapat berbuat apa-apa. Aku akhirnya harus menerima fakta yang mahaperihnya, bahwa kesucianku telah dirampas secara paksa tepat di hari ulang tahunku,” kata keluarga korban menirukan penuturan Bunga kepada mereka.

Sepulang dari Tampara, masih menurut keluarga Bunga, dengan berurai air mata, malu dan menanggung beban berat nan mahaperih, korban melajukan sepeda motornya menuju Desa Balasuna Selatan dan menceritakan semua yang pengalaman kelamnya kepada sahabatnya. Temannya itu kemudian memberitahukan tragedi yang dialami korban kepada bibi, saudara dari ibunya Bunga, yang tinggal di desa Balasuna Selatan.

Mendapatkan informasi tersebut, di hari yang sama, Rabu, 22 Desember 2021 itu, keluarga korban melaporkan tindak kejahatan seksual itu ke Polsek Kaledupa dengan nomor registrasi laporan LP/26/XII/2021/Sultra/Res Wakatobi/Sek Kaledupa. Pakaian yang dikenakan korban saat kejadian sudah diserahkan ke Polsek Kaledupa, lengkap dengan hasil visum dari Puskesmas Kaledupa.

Tiga hari setelah kejadian, tepatnya tanggal 25 Desember 2021, Polres Wakatobi menyampaikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan nomor SP2HP/38/XII/2012/Reskrim Sek. Isinya adalah informasi bahwa polisi akan melakukan penyelidikan dalam waktu tiga puluh hari ke depan, dan jika diperlukan waktu perpanjangan penyelidikan dari perkembangannya, akan diberitahukan lebih lanjut.

“Kakak kandung korban, Rizal, bersama-sama dengan keluarga sudah beberapa kali mengunjungi Polsek Kaledupa untuk menanyakan perkembangan kasus. Namun hingga hari ini laporan sudah lebih sebulan, kasus itu sendiri belum ada perkembangan penyelidikan yang memuaskan,” ungkap keluarga Bunga dengan nada sedih.

Sampai hari ini Bunga terpaksa memilih mengurung diri di rumah keluarganya. Kadang-kadang di Desa Balasuna Selatan dan Desa Peropa. “Rasaku belum mampu untuk kembali ke rumahku di Desa Pajam, karena ada wajah bejat lelaki itu membayang di sana,” keluh Bunga seperti disampaikan keluarganya.

Bunga dan keluarganya sangat menyesalkan kinerja polisi yang terkesan mengabaikan kasus ini. “Laki-laki bejat itu masih menikmati kebebasannya menghirup udara segar. Sementara anak kami tengah dihujam dan dihujani trauma yang sangat mendalam. Entah sampai kapan traumanya itu dapat dia tanggungkan. Hingga kini tak ada pendampingan sedikitpun dari Polsek dan dari dinas terkait,” sesal keluarga korban yang merupakan bibinya Bunga.

Berita pelecehan seksual yang marak diberitakan di televisi, tak pernah terbayangkan menimpa Bunga di tanah leluhurnya yang indah ini, di gugusan pulau surga bawah laut yang harum namanya dan terkenal di seantero dunia, Wakatobi.

Sementara itu, informasi terbaru yang beredar lelaki bejat itu sudah melarikan diri dan tidak ada di Kaledupa. Masa depan Bunga di ambang kesuraman karena pilu dan trauma. Pada saat yang sama kebenaran, hati nurani, dan mata keadilan masih terus memilih bungkam, buta, berpasung-mematung, dan tak berbuat apa-apa.

Untuk itu, kini Bunga memilih bersuara melalui keluarganya. Selain untuk menegakkan keadilan atas perampasan mahkota kewanitaannya, juga untuk membuka mata semua orang, khususnya di tanah leluhurnya Wakatobi, agar tidak mentolerir kebejatan terhadap perempuan dengan cara apapun dan oleh siapapun.

Sumber: Laporan Haidir dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Tenggara

Cacat Hukum”Kepalo Tiyuh Panaragan Melawan Aturan Bupati Tubaba

 

etabloidfbi.com Tulang Bawang Barat.–

 

Usai Ungkap Tabir Carut-marut tatakelola Dana-desa (DD) tahun 2021, Tujuh (7) Aparatur Tiyuh (Desa) diberhentikan secara sepihak oleh Fajar Acmad Efendi kepalo Tiyuh panaragan, kecamatan kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT), Kabupaten Tulang Bawang Barat, provinsi Lampung diduga melawan Aturan Bupati Umar Ahmad nomor 49 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat tiyuh.

Hal tersebut berdasakan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Aparatur Tiyuh (Kampung) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 49 Tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan tersebut tertuang dalam BAB III, pemberhentian perangkat tiyuh
Bagian Kesatu Pemberhentian
Paragraf 1, Umum, Pasal 23
(1) Kepalo Tiyuh memberhentikan Perangkat Tiyuh setelah berkonsultasi dengan Camat dan dinas instansi terkait lainnya.

Dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh (DPMT) Sofyan Nur, bahwa Peraturan tersebut guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017.

“Dinas belum menerima tembusan SK Pemberhentian ini dari kepalo tiyuh Panaragan, yang jelas Pemberhentian dan Pengangkatan aparatur Tiyuh wajib mendapatkan rekomendasi dari camat, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan,” tegasnya melalui pesan WhatsApp, Jum’at (21/1/2022).

Sayangnya,saat media ingin menanyakan rekomendasi dari camat atas pemberhentian 7 Aparatur Tiyuh Panaragan tersebut, Camat Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Achmad Nazaruddin tidak mengangkat telepon Celluler pribadinya, bahkan pesan WhatsApp pun tidak di balas.

Informasi yang dihimpun sejumlah Awak media pada sabtu (22/1/2022) pemberhentian ke tujuh (7) orang perangkat aparatur tiyuh setempat pasca diperiksa kejaksaan negeri (kejari) Tulang Bawang terus berbuntut panjang menuai reaksi mereka protes meminta keadilan

“kami mintak keadilan,kami tidak terima atas pemecatan yang sepihak ini tidak menunjukkan bentuk kepalo tiyuh kami tidak mentaati aturan bupati Tubaba pemecatan ini cacat demi hukum kami mengharapkan bupati dapat mengambil sikap agar presiden buruk ini tidak terulang kembali di bumi ragom sai mangi wawai ini,”pintanya.

Sementara ke tujuh aparatur itu memintak kepada kepalo tiyuh setempat Fajar Achmad Efendi harus bertanggung jawab memberikan hak gaji kami yang hingga kini bulum dibayarkan

“Kami dengan teman-teman 7 orang, memintak kepada dinas terkait dan APH untuk menindak tegas dikarenakan sampai saat ini gajih uang makan Covid 19 belum terbayarkan

kepalo tiyuh dulu bilang kalau gajih kami dianggarkan Rp 20 ribu per setiap kali piket di balai tiyuh. Dalam satu bulan itu 4 kali piket Rp 80 ribu per satu orang, kali Lima bulan jadi total yang belum terbayarkan RP 400 ribu per satu orang,bebernya.

Tak tanggung -tanggung ke tujuh aparatur tiyuh yang dipecat itu juga membeberkan secara terang-terangan dihadapan awak media saat pihaknya memberikan keterangan dihadapan penyidik APH kejari Tulang Bawang

” kami di cecar oleh pihak kejaksaan,” pertanyaan tersebut seputaran adanya dugaan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh (APBT)Tahun 2021 terpaksa kami beberkan semua, ketimbang kami yang ada masalah.

seperti pemotongan uang gaji aparatur Tiyuh sebesar Rp.500.000 ribu rupiah kemudian untuk pengadaan pakaian kami sampaikan semua disana ketimbang kami yang bakal masuk penjara “ungkapnya.

Bahkan Bukan pemotongan itu saja lanjutnya,” selain itu kami juga sudah memberikan keterangan di kejaksaan terkait anggaran uang kesehatan diberikan ke bidan desa, uangnya itu 107 juta ,itu kami rasa ini pasti tidak sampai seperti itu yang diberikan,” ucap Helman didampingi Aparatur Tiyuh lainnya.

Semenatara ditempat terpisah fajar achmad efendi kepalo tiyuh setempat saat dikomfirmasi pada sabtu (22/1/20222) membenarkan pemberhentian ke tujuh aparuturnya tersebut pihaknya beralasan sudah sesuai pesedur

“pemberhentian aparatur tiyuh tujuh orang itu sudah sesuai dengan mekanisme aturan kita cari orang yang mau kerja bukan hanya tukang tidur pemberhentian itu sesuai dengan tingkat kesalahannya sebelumnya sudah kita surati,katanya.

Sementara saat disinggung terkait senter informasi yang beredar bahwa pihaknya dan sejumlah aparatur setempat beberapa hari yang lalu telah dipanggil APH terkait Dana-desa tahun 2021 dia mengakui atas pemanggilan tersebut

” benar ada tujuh aparatur saya dan saya dipanggil polres tubaba dan kejari tulang bawang untuk mengkraifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana-desa namun kita sudah memberikan keterangan sesuai apa yang dipertanyakan,katanya.

menurut fajar achmad efendi didalam tatakelola pengelolaan DD tahun 2021 sudah berjalan secara transparan dan akunstabitas pihaknya menjamin tidak ada terjadinya tindak korupsi

” hari senin kemarin sudah kami sampaikan ada beberapa poin yang dipertanyakan ke saya baik saat diperiksa di polres tubaba dan kejari tuba, berkaitan dengan fisik pembangunan dan beberapa porgram dana-desa yang lainnya khusnya ABPT tidak ada yang piktif,begitu pula BLT, kami jamin tidak ada yang kami salah gunakan, tiba-tiba kok ada pemanggilan,”kilahnya

Sementara menyikapi informasi tersebut pihak kejaksaan negeri (kejari) tulang bawang (Tuba) memBenarkan adanya pemanggilan terhadap fajar achmad efendi dan sejumlah aparatur tiyuh panaragan kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi lampung baru tahapan klarifikasi tentang penggunaan Dana-desa (DD) Tahun 2021.

Dikatakan kepala kejaksaan negeri kejari Tulang Bawang, Dyah Ambarwati.SH.MH. melalui kepala seksi Intelijen (kasi-Intel) kejari Tuba,Leonardo Adiguna membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap kepalo tiyuh dan sejumlah aparatur tiyuh setempat dalam tahapan klarifikasi dugaan tindak pidana korupsi DD tahun 2021,”terang Leonardo Adiguna saat dihubungi melalui sambungan whatsApp pada sabtu (22/1/2022)

” kemarin senin -selasa sudah kita lakukan tahapan pemanggilan terhadap beberapa aparatur tiyuh termasuk kepalo tiyuh fajar achmad efendi untuk dimintai keterangan terkait beberapa poin Aitem kegiatan dana-desa tahun 2021

dilakukannya klarifikasi tersebut,
lanjut ,Korps Adhyaksa itu,
langkah awal pihaknya untuk mempermudah dalam pengumpulan informasi dan keterangan tergantung kebutuhan,, kita liat nanti,” terangnya.

Leonardo Adiguna,juga menegaskan bahwa pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait hasil klarifikasi tersebut belum bisa disimpulkan namun terlebih dahulu dirinya menunggu hasilnya keluar

” kita masih menunggu hasilnya keluar, kemudian baru kita akan lakukan langkah selanjutnya artinya nanti kita akan informasikan kembali kepada teman-teman,”singkatnya.

(Iwan.s/TIM)

Pimpinan Ponpes di Aceh Rudapaksa Santri

 

etabloidfbi.com, Banda Aceh –

 

Kepolisian Daerah (Polda) Aceh melalui Polres Aceh Tenggara (Agara) telah mengamankan pimpinan pondok pesantren berinisial SA (37) karena diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap santrinya MP, yang masih di bawah umur.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, S.H., S.I.K., M.Si. yang didampingi Kapolres Aceh Tenggara Bramanti Agus Suyono, SH., SIK., MH. dalam keterangan persnya, Sabtu malam (22/1/2022).

Winardy menyebutkan, pemerkosaan tersebut pertama kali terjadi pada bulan Agustus 2021 dan yang terakhir pada tanggal 19 Januari 2022.

Korban diketahui tidak berani melapor karena takut, apalagi pelaku merupakan pimpinan ponpes. Korban juga merasa takut kepada orang tua dan saudaranya, serta malu dengan teman-temannya.

Winardy juga menjelaskan, pemerkosaan itu dilakukan sebanyak lima kali, 4 kali di kamar pelaku dan sekali lagi di sebuah vila di Aceh Tenggara.

“Pemerkosaan itu dilakukan sebanyak lima kali dengan modus yang sama, yaitu dengan menyuruh korban memijit pelaku yang juga seorang duda,” jelas Winardy.

“Saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Agara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 34 yo pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat,” tandasnya.(Anwar)

Jalin silaturahmi Kapolsek Parapat ajak Personil dan Media ramah tamah

etabloidfbi.com Parapat–

Menyambut awal Tahun 2022, Kapolsek Parapat AKP Jonny Silalahi SH mengajak seluruh Anggota Personil Polsek Parapat, Media dan Perwakilan Masyarakat ramah tamah di Mapolsek Parapat, Sabtu (22/01/2022).

Kapolsek Parapat AKP Jonny Silalahi SH sebelum mengawali ramah tamah dia menyampaikan dalam sambutannya bahwa ini merupakan rangkaian syukuran diawal Tahun 2022.

“Acara ramah tamah ini sengaja kita gelar untuk menjalin silaturahmi sebagai syukuran dan ucapan terimakasih kita Kepada Tuhan yang maha kuasa dimana kita telah melewati Tahun 2021 dengan sehat dan penuh Sukacita, dan kita awali Tahun 2022 dengan semangat,” ucap Silalahi.

Pada kesempatan itu dia juga mengucap syukur kepada Tuhan dimana Pimpinan Polri telah mempercayakan mengemban tugas memimpin di Wilayah Girsang Sipanganbolon sekaligus di awal tahun 1 Jan 2022 mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Selain kebahagian itu, dia mengatakan di tanggal 2 Januari 2022 Kapolsek Jonny Silalahi mendapatkan hadiah istimewa dengan pertambahan umur genap menjadi 51 tahun.

Dia juga berpesan kepada seluruh tim Personil Polsek Parapat agar kedepannya lebih bersatu dan kompak.

“Kita harapkan sesama personil baik antara pimpinan ke bawahan, kanit dan seluruh jajaran kompak menjadi cerminanan di tengah -tengah keluarga maupun ditengah -tengah masyarakat,” ujar Kapolsek

Ramah tamah ini juga turut hadir dan didukung oleh Ibu Bhayangkari Polsek Parapat dengan mendampingi dan menyajikan makanan ala kadarnya bagi tamu yang hadir.

Kapolsek juga berpesan kepada Bhayangkari Polsek Parapat agar memberi dukungan kepada suami dalam menjalankan dan mengemban tugas dalam melayani dan mengayomi masyarakat.

Setelah sepatah kata disampaikan Kapolsek Parapat, dia mempersilahkan seluruh yang hadir untuk menikmati hidangan makan malam yang disajikan oleh tim Bhayangkari, yang sebelumnya Doa makan dibawakan oleh pihak masyarakat dan juga keluarga dekat Kapolsek bermarga Siallagan.

Setelah makan malam bersama, seluruh Personil dan Bhayangkari Polsek bersama Media menggelar ramah tamah dan hiburan singkat sebelum acara usai. (Feri)

Diduga Korupsi DD Tahun 2021 Kepalo Tiyuh Panaragan,(KEJARI)Terima Klarifikasi Tahap Awal

Keterangan Fhoto : KantorKejaksaan Negeri Tulang Bawang

 

etabloidfbi.com Tulang Bawang Barat.–

kejaksaan negeri (kejari) tulang bawang (Tuba) Benarkan adanya pemanggilan terhadap fajar achmad efendi dan sejumlah aparatur tiyuh panaragan kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) kabupaten Tulang Bawang Barat provinsi lampung baru tahapan klarifikasi tentang penggunaan Dana-desa (DD) Tahun 2021.

Dikatakan kepala kejaksaan negeri kejari Tulang Bawang, Dyah Ambarwati.SH.MH. melalui kepala seksi Intelijen (kasi-Intel) kejari Tuba,Leonardo Adiguna membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap kepalo tiyuh dan sejumlah aparatur tiyuh setempat dalam tahapan klarifikasi dugaan tindak pidana korupsi DD tahun 2021,”terang Leonardo Adiguna saat dihubungi melalui sambungan whatsApp pada sabtu (22/1/2022)

” kemarin senin -selasa sudah kita lakukan tahapan pemanggilan terhadap beberapa aparatur tiyuh termasuk kepalo tiyuh fajar achmad efendi untuk dimintai keterangan terkait beberapa poin Aitem kegiatan dana-desa tahun 2021

dilakukannya klarifikasi tersebut,
lanjut ,Korps Adhyaksa itu,
langkah awal pihaknya untuk mempermudah dalam pengumpulan informasi dan keterangan tergantung kebutuhan,, kita liat nanti,” terangnya.

Leonardo Adiguna,juga menegaskan bahwa pihaknya belum bisa menyimpulkan terkait hasil klarifikasi tersebut belum bisa disimpulkan namun terlebih dahulu dirinya menunggu hasilnya keluar

” kita masih menunggu hasilnya keluar, kemudian baru kita akan lakukan langkah selanjutnya artinya nanti kita akan informasikan kembali kepada teman-teman,”singkatnya

(Iwan.s/Tim)

PEMKAB TOBA DESAK PENYELESAIAN REVITALISASI PASAR TRADISIONAL BALAIRUNG BALIGE

etabloidfbi.com Toba.–

Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional Balairung Balige yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menelan biaya Rp. 23.356.657.000,- (Dua Puluh Tiga Miliyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan tanggal kontrak 02 Oktober 2020 hingga akhir kontrak tanggal 10 September 2021, belum juga selesai.

Hal ini Menuai tanggapan dari berbagai pihak di karenakan hingga saat ini tak kunjung selesai sesuai dengan masa kontrak kerjanya.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Perindagkop UMKM menyampaikan rasa perihatianya kepada nasib para pedagang hingga saat ini belum dapat menikmati hasil bangunan Revitalisasi Pasar Tradisional Balairung Balige yang tidak kunjung selesai.

F. Caniago mengatakan akibat tidak kunjung selesainya Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional Balairung Balige para pedagang mengalami penurunan omset dan juga sebagian harus menyewa ruko dengan harga hingga puluhan juta.

Sewaktu diadakan sosialisai pemindahan mereka dari Pasar Tradisional Balairung Balige  para pedagang di janjikan akan kembali menempati lapaknya di akhir bulan Desember 2021 namun hingga saat ini belum selesai yang membuat para pedagang hingga saat ini terpencar di mana-mana, “sebut F. Caniago.

Dia berharap Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional Balairung Balige ini diperhatikan oleh pemerintah agar segera diselesaikan dan para pedangang dapat kembali untuk berjualan di Balairung Balige ini.

Kepala Dinas Perindagkop UMKM Toba Tua Pangaribuan Pemerintah Kabupaten Toba mengharapkan dan sangat serius mendorong para pihak terkait agar segera menyelesaikan Pembangunan Revitalisasi Pasar Tradisional Balairung Balige tersebut.

“Bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Toba di dalam bulan Januari 2022 ini telah ada 2 kali untuk membahas persoalan ini yaitu pertama secara Internal Pemerintahan dan yang kedua bersama beberapa pimpinan OPD juga Balai Provinsi Sumatera Utara beserta dengan Rekenan (Kontraktor) terkait dengan berkomitmen untuk menyelesaikan fisik hingga akhir Januari 2022, “sebut Tua.

Ada beberapa poin yang dibahas sewaktu pertemuan kedua yaitu pertama penyelesaian secara fisik harus diselesaikan di Akhir Januari 2022 dan kedua Pihak terkait berjanji akan menyurati Pemerintah Kabupaten Toba untuk sama-sama meninjau untuk persiapan serah terima, “ujarnya

Tua juga menyampaikan rasa prihatinnya kepada seluruh para pedagang yang belum dapat berjualan kembali ke Pasar Tradisional Balairung Balige dan berharap agar lebih bersabar lagi dengan kondisi saat ini.

Jika Pembanguan Revitalisasi Pasar Tradisional Balairung Balige hingga akhir Januari 2022 ini belum selesai juga maka pihak Pemerintah Kabupaten Toba akan menyurati Kepala Balai Provinsi Sumatera Utara di karenakan secara struktural Pemerintah Kabupaten Toba tidak dapat menindak rekanan,” tegasnya. (Feri/tim)

Kepalo Tiyuh Panaragan Pecat 7 Aparatur Tiyuh Secara Dadakan,” Ada Apa?

etabloidfbi.com Tulang Bawang Barat.–

 

Sebanyak Tutuh (7) aparatur dipecat secara dadakan oleh fajar achmad efendi kepalo tiyuh panaragan kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) kabupaten Tulang Bawang Barat diduga lantaran membongkar rahasianya dihadapan aparat penegak hukum (APH) kejaksaan negeri (kejari) Tulang bawang (Tuba)

menurut keterangan ke tujuh aparatur tiyuh setempat yang keberatan namanya disebutkan menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah menerima surat teguran pada bulan 4 tahun 2021
itu punjuga bukan teguran SP , hanya teguran lisan

“kaget bener tiba-tiba kok ada surat pemberhentian dari pemerintah tiyuh yang ditanda tangani oleh pak kepalo fajar achmad efendi dalam kutipan surat tersebut terhitung sejak jumat tanggal 21 januari 2022 secara kami 7 orang resmi diberhentikan dari jabatan

Sedangkan Di dalam surat pemberhentian itu kok sudah ada 5 Poin yang sudah kami terima , sementara kami baru mendapat kan surat satu kali dan itu pun di tahun 2021 ini sungguh tidak adil dan sepihak kami mengharapkan pihak terkait dinas DPMT dan kabaq Hukum dapat mentelaan tidakan yang dakukan kepalo tiyuh apakah sudah persedural,” harapnya.

ketujuh,aparatur itu mengutarakan menduga pemecatan yang dilakukan oleh kepalo tiyuh setempat secara sepihak tersebut pasca pihaknya beberapa hari yang lalu telah dipanggil pihak kejari tulang Bawang untuk meng-
kraifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsi Anggaran beberapa Aitem kegiatan yang menggunakan Dana-desa (DD) Tahun 2021

” Saya Pribadi hari Senin kemarin tangal 16 januari 2022 di panggil dari Kejari tulang bawang kami di Panggil 3 kasi 3 Kaur 2 BPT ,ketua BPT dan wakil ketua BPT,dalam pemanggilan itu klarifikasi tentang Dugaan tindak pidana korupsi dalam APBT ditahun 2021,”bebernya

Aparatur itu juga menerangkan Dalam keterangan yang di pertanyakan oleh kejaksaan tentang Dana insentif yang di gunakan untuk menjahit Baju dan beberapa Aitem kegiatan lainnya yang didanai oleh Dana-desa

“maaf ngomong nya pak , bukan nya kami mau membela yang
salah , tetapi kami juga tidak mau membela yang salah , dan saya juga pun tidak mau memberikan keterangan yang yang berpihak kepada orang yang bersalah

apa yang saya sampaikan apa ada nya kepada pihak kejari bayangkan Kami di periksa dari pukul 13.30.WIB sampai dengan pukul 18.30.WIB malam baru kami bisa pulang,” dan kepalo tiyuh juga turut di panggil kami tau persis dia pulang sampai jam 10 malam
pasca panggil itulah baru secara tiba-tiba ada surat pemberhentian dadakan ini,tukasnya.

Semenatara ditempat terpisah fajar achmad efendi kepalo tiyuh setempat saat dikomfirmasi pada sabtu (22/1/20222) membenarkan pemberhentian ke tujuh aparuturnya tersebut pihaknya beralasan sudah sesuai pesedur

“pemberhentian aparatur tiyuh tujuh orang itu sudah sesuai dengan mekanisme aturan kita cari orang yang mau kerja bukan hanya tukang tidur pemberhentian itu sesuai dengan tingkat kesalahannya selemumnya sudah kita surati,katanya.

Sementara saat disinggung terkait senter informasi yang beredar bahwa pihaknya dan sejumlah aparatur setempat beberapa hari yang lalu telah dipanggil APH terkait Dana-desa tahun 2021 dia mengakui atas pemanggilan tersebut

” benar ada tujuh aparatur saya dan saya dipanggil polres tubaba dan kejari tulang bawang untuk mengkraifikasi terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana-desa namun kita sudah memberikan keterangan sesuai apa yang dipertanyakan,katanya.

menurut fajar achmad efendi didalam tatakelola pengelolaan DD tahun 2021 sudah berjalan secara transparan dan akunstabitas pihaknya menjamin tidak ada terjadinya tindak korupsi

” hari senin kemarin sudah kami sampaikan ada beberapa poin yang dipertanyakan ke saya baik saat diperiksa di polres tubaba dan kejari tuba, berkaitan dengan fisik pembangunan dan beberapa porgram dana-desa yang lainnya khusnya ABPT tidak ada yang piktif,begitu pula BLT, kami jamin tidak ada yang kami salah gunakan, tiba-tiba kok ada pemanggilan
,pungkasnya

Hingga berita ini diterbitkan pihak kejaksaan negeri kejari tulang bawang belum berhasil dimintai keterangan terkait pemanggilan 7 orang aparatur dan kepalo tiyuh setempat.

(Iwan.s/Team)

BNSP Saksikan Langsung SKW Perdana LSP Pers Indonesia

etabloidfbi.com Jakarta. —

Sejarah baru akhirnya tercipta di Indonesia, khususnya di bidang pers. Untuk pertama kalinya Wartawan Indonesia resmi disertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) lewat Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia.

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan atau SKW perdana di Indonesia ini disaksikan langsung oleh tim tekhnis dari  BNSP pada Jumat (21/1/2022) di Gedung Serbaguna LSP Pers, Komplek Ruko Ketapang Indah Jakarta.

“Ini merupakan sertifikasi profesi wartawan pertama di Indonesia yang diakui atau dilaksanakan oleh negara melalui LSP Pers Indonesia,” ujar Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi dalam sambutannya di acara pembukaan pelaksanaan Witness SKW.

Mandagi mengapresiasi kesiapan wartawan yang menjadi peserta SKW pada tahap akhir pemberian lisensi oleh BNSP untuk LSP Pers Indonesia.

“Kami hadir untuk membantu wartawan mensertifikatkan kompetensinya. Bukan membuat ujian layaknya orang baru belajar jadi wartawan. Keahlian dan pengalaman wartawan itulah yang kita sertifikatkan dengan alat ukur standar kompetensi kerja khusus wartawan yang sudah disahkan pemerintah,” terang Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers RI dan Ketua Dewan Pers Indonesia.

Ada dua orang peserta dan dua asesor yang datang dari Riau, Padang, Batam, dan Lampung. Dan peserta yang ikut berasal dari media cetak, televisi, dan media daring atau online.

Mangapul Matondang asesor dari Batam dan Wesly Sihombing Asesor dari Lampung.

Pada kesempatan ini, Komisioner BNSP Henny Widyaningsih yang menjadi Ketua Tim Witness menyampaikan tentang hasil rapat pleno BNSP yang sudah menyetujui pemberian lisensi kepada LSP Pers Indonesia.

Pada pembukaan kegiatan ini Komisioner BNSP Henny juga menyerahkan surat keputusan BNSP tentang Lisensi LSP Pers Indonesia.

“Yang penting dari proses ini adalah wartawan diuji kompetensinya bukan ujian test seperti orang ujian sekolah. Seorang wartawan pengalaman yang mengaku kompeten harus dibuktikan dengan sertifikat kompetensinya,” urai Henny yang bertindak sebagai Ketua Tim penyaksian pelaksanaan asesmen di LSP Pers Indonesia.

“Masak sudah  bekerja bertahun-tahun tahun harus diuji test. Yang bener itu uji kompetensi dan awarding. Ini untuk memastikan sesorang kompeten atau tidak dengan knowlege, skill dan atitude,” jelas Henny.

Komisioner BNSP Heny hadir pada tahapan witness ini didampingi Lamria Napitupulu selaku anggota dan Fauzia sebagai obeserver.

Pada pelaksanaan SKW ini ada 4 skema yang disertifikasi. Skema Wartawan Utama, Wartawan Madya, Wartawan Muda Kameramen, dan Wartawan Muda Reporter.

“Saya bangga bisa mengikuti SKW di BNSP melalui LSP Pers karena bersertifikat resmi dari negara. Standar kompetensi yang digunakan juga benar-benar sesuai dengan unit kompetensi kerja wartawan,” ujar Hernando, peserta dari media RCTI.

Peserta lainnya asal Kota Padang, Pemimpin Redaksi Metro Talenta Mairizal mengatakan, pelaksanaan SKW ini yang ditunggu-tunggu kami selaku pemimpin redaksi.

SKW ini menurut Mairizal akan menjadi solusi kewajiban sertifikat kompetensi Wartawan Utama yang diwajibkan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi persyaratan kerja sama dengan media.

“Saya berharap SKW lewat BNSP ini harus diikuti seluruh wartawan di Indonesia. Dan pemerintah daerah harus mengikuti aturan pemerintah pusat untuk mengakui sertifikasi wartawan lewat BNSP bukan lembaga di luar itu,” kata Rizal menyarankan.

Pada kesempatan tersebut Soegiharto Santoso alias Hoky selaku Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia mengatakan, pihaknya sangat senang dan bangga akhirnya BNSP melaksanaan penyaksian uji (witness) untuk SKW di kantor pusat LSP Pers Indonesia.

“Sehingga setelah ini kami akan segera memperoleh Sertifikat Lisensi. Artinya tindaklanjutnya kami dapat melaksanakan SKW yang telah ditunggu-tunggu oleh teman-teman wartawan diseluruh Indonesia,” ungkap Hoky.

Hoky juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BNSP dan Tim LSP Pers Indonesia serta para asesor yang hadir dan memberikan dukungan serta perhatian sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan.

Selain itu, Hoky mengatakan pihak LSP Pers Indonesia akan segera memperbaiki temuan atau kekeliruan proses asesmen pada witness ini. (***)

Rapat Penetapan Usulan Pemberhentian Drs. Johan Anuar, SH, MM., Sebagai Wakil Bupati OKU,

 

etabloidfbi.com.Baturaja.–

 

PLH Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, M.H., Menghadiri Rapat Paripurna Ke-I DPRD Kabupaten OKU Masa Persidangan Ke-2  tahun sidang 2022 (Kamis Malam, 20/01/2022).

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten OKU Massa Persidangan Ke-1 Tahun Sidang 2022 dibuka oleh Wakil Ketua II DPRD OKU Yoni Risdianto, SH dan rapat ini bersifat terbuka untuk umum.

Bahwa agenda inti dari rapat hari ini adalah dalam rangka penetapan usulan pemberhentian Drs. Johan Anuar, SH, MM., sebagai Wakil Bupati OKU karena Almarhum telah meninggal dunia, tepatnya pada 10 Januari 2022 di Palembang.

Pembacaan rancangan Keputusan DPRD Kabupaten OKU oleh Sekretaris Dewan Kabupaten OKU A. Karim.

Sambutan PLH Bupati OKU Drs. H. Edward Candra, M.H., Menyampaikan sesuai agenda yang sudah ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD Kabupaten OKU Nomor 3 Tahun 2002 Tanggal 19 Januari 2022, maka saat ini  kita bersama mengikuti dan melaksanakan rapat paripurna ke-1 DPRD Kabupaten OKU masa persidangan ke-2 tahun 2022 dalam rangka menetapkan usul pemberhentian Wakil Bupati OKU (alm. Drs. Johan Anuar, SH, MM) periode jabatan 2021-2024, sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan, untuk selanjutnya akan diteruskan kepada  Menteri Dalam Negeri.

Pada prinsipnya, Pemerintah Kabupaten OKU sangat mendukung sepenuhnya dan sangat mengapresiasi komitmen DPRD Kabupaten OKU untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan semua agenda pemerintahan dan rencana pembangunan serta kewajiban pelayanan masyarakat bagi kemajuan  daerah kita ini, dalam kondisi transisi fungsi kepala daerah setelah meninggalnya bapak Drs. H. Kuryana Azis, dan Drs. Johan Anuar, SH, MM.

Pemberhentian Bapak Drs. Johan Anuar, SH, MM., selaku Wakil Kepala Daerah karena meningggal dunia, memang harus ditetapkan melalui proses persidangan DPRD sebagai bahan kelengkapan administratif untuk proses pemerintahan berikutnya.

 

Melalui forum rapat paripurna, perkenankan saya mewakili jajaran Pemerintahan Kabupaten OKU dan pihak keluarga bapak Drs. Johan Anuar, SH, MM, menyampaikan permohonan maaf kepada segenap anggota Dewan yang terhormat atas semua kesalahan dan kealfaan almarhum selama menjalankan tugas selaku Wakil Bupati OKU selama ini dan begitupula selama menjalankan fungsi kepemimpinan di DPRD Kabupaten OKU. Dan memohon doa kita semua, kiranya almarhum memperoleh ampunan dan pahalanya dilipat-gandakan atas segala amal kebaikan yang pernah dilakukannya, terutama untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat bumi Sebimbing Sekundang.

Melalui kesempatan ini, jajaran Pemerintahan Daerah menyampaikan harapan kiranya  segenap anggota Dewan yang terhormat dan seluruh elemen masyarakat, tetap memberikan dukungan penuh dan kerjasama aktif dalam mengawal program-program pembangunan daerah.
Dan saya juga menjamin bahwa roda penyelenggaraan fungsi pemerintahan umum dan pelayanan publik akan tetap berjalan tertib dan lancar sesuai tujuan yang akan dicapai.

Wakil Ketua II DPRD OKU Yoni Risdianto, SH menutup acara Rapat Paripurna mengatakan melalui kesempatan yang baik ini izinkan kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten OKU dan segenap lapisan masyarakat OKU menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada almarhum Drs. Johan Anuar, SH, MM atas pengabdian dan jasa beliau sebagai Wakil Bupati OKU.

Semoga karya yang telah diukir dibumi Sebimbing Sekundang ini akan selalu terpatri dalam kehidupan masyarakat OKU, kami yakin dan percaya, bahwa ketokohan, karya nyata dan sosok pengabdian  yang telah diberikan kepada masyarakat selama ini, baik dalam bentuk pembangunan fisik, mental spiritual, pendidikan, sosial kemasyarakatan, kepemudaan dan bidang-bidang lainnya yang menurut pendapat sebagian besar masyarakat telah membawa perubahan dan bermanfaat secara luas. ( Herry setyanto )

Polres Tubaba Gelar Doa Bersama Dalam Rangka Tasyakuran Mako Polres Baru

 

etabloidfbi.com Tulang Bawang Barat.–

 

Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT saat menempati Mako Baru Polres Tulang Bawang Barat Kepala Kepolisian Resor Tulang Bawang Barat Polda Lampung AKBP Sunhot P. Silalahi, S.I.K., M.M., menggelar kegiatan Syukuran sekaligus Do’a Bersama di Aula baru Mako Polres Tulang Bawang Barat yang berlokasi di Komplek Taman Kota Wisata Budaya Uluan Nugrik Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, (20/1/2022).

Tampak hadir pada acara syukuran tersebut yaitu Waka Polres Tulang Bawang Barat Kompol Zulkarnaen, S.E, S.H, M.H, para Kabag, Kasat, para Perwira, Personil Polres Tulang Bawang Barat dan Bhayangakari kemudian Ketua MUI Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pada kesempatan ini, Kapolres mengucapkan selamat dan terimakasih atas acara syukuran ditempatinya gedung baru Polres Tulang Bawang Barat, semoga dengan gedung yang baru ini, anggota dapat bekerja lebih nyaman dan bisa menambah semangat dalam bekerja, sehingga bisa meningkatkan kinerjanya dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat” pungkas AKBP Sunhot P. Silalahi.

“Acara syukuran Mako Polres Tulang Bawang Barat ini diawali dengan sholat Magrib berjamaah lalu Dzikir dan Do’a Bersama dilanjutkan dengan Tausyah singkat oleh K.H. Muhidin dan sholat i’sa berjamah sekaligus memberikan tali asih kepada Anak-anak yatim piatu.

Dalam kesempatannya Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sunhot P. Silalahi, S.I.K, M.M beserta Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Tulang Bawang Barat juga melakukan pemotongan nasi tumpeng.

(Iwan.s)

Gencar Melakukan Razia Penyakit Masyarakat, Polres Simalungun Tangkap Pelaku Judi Online, Tanpa Ampun!

etabloidfbi.com SIMALUNGUN —

 

Polres Simalungun meringkus satu orang tersangka pelaku judi online di warung di Huta-I Nagori Moho Kec.Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, pada Selasa (18/1) malam sekitar pukul 21.30 Wib.

Kapolres Simalungun Akbp Nicolas Dedy Arifianto, S.H., S.I.K., M.H., di Lokasi Vaksin Puskesmas Batu-VI, Kabupaten Simalungun Rabu (19/1) mengatakan, pihaknya kini lebih gencar melakukan razia penyakit masyarakat, terutama diseluruh wilayah kabupaten simalungun.

“Pelaku berinisial DA kita amankan karena tertangkap tangan  saat sedang memasang angka togel  pada situs www.menara368.com melalui handpone miliknya, ” ujar Kapolres

Petugas kemudian menyita barang bukti tindak pidana perjudian berupa uang tunai sebesar Rp. 263.000,- (Dua ratus Enam puluh Tiga ribu rupiah) hasil penjualan angka togel, serta satu buah handphone merk Realme warna Biru dimana terdapat angka tebakan perjudian jenis Hongkong di dalamnya.

Kanit Jatanras Sat Reskrim Polres Simalungun Ipda Bayu Mahardika, S. Tr.k menyampaikan bahwa pelaku judi togel berinisial DA berdasarkan alamat yang tertera di  KTP merupakan warga Huta-I Nagori Moho Kec.Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun.

“Pelaku ditangkap saat berada  di sebuah di warung di Huta-I Nagori Moho Kec.Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, saat tengah memasang nomor togel tersebut,” kata Bayu.

Bersama pelaku juga diamankan satu lembar kertas HVS berisi tulisan angka tebakan perjudian jenis Hongkong dan satu buku tabungan bersama satu kartu ATM. Selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke Mapolres Simalungun guna proses lebih lanjut. (Leodepari)

PNGKB KELUARKAN PERYATAAN SIKAP TERKAIT UCAPAN ARTARIA DAHLAN

 

etabloidfbi.com Kab.Bogor.–

 

Dalam menyikapi hal yang viral saat ini terkait ucapan Artaria Dahlan saat rapat Komisi 3 DPR RI dengan Kejasaan Agung beberapa hari yang lalu tentang tidak boleh menggunakan bahasa sunda dalam rapat mendapat kecaman dari banyak masyarakat terutama masyarakat sunda khususnya.

Tanpa terkecuali termasuk Paguyuban Nyukruk Galur Karuhun Bogor ( PNGKB ) pada hari kamis 20/01/2022 di salah satu Sekretariat nya di Kawasan Wisata Gunung Bunder 2 mengeluarkan pernyataan sikap ketidak terimaan nya atas Ucapan yang di lontarkan Artaria Dahlan tersebut.
Dalam penyataan sikap tersebut Abah Herman ketua Umum PNGKB meminta ( AD ) untuk meminta maaf Kepada masyarakat khusus nya masyarakat Sunda , tidak mengulangi hal yang serupa dan serta menjaga etika dalam mengeluarkan perkataan agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat
Di samping itu juga Abah Herman Mengajak para kesepuhan serta seluruh masyrakat sunda untuk tetap menjaga persatuan selalu menjalan prinsip ” silih asah silih asih silih asuh sebagai warisan dari leluhur sunda.
Dan bukan hanya itu saja Abah Herman mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk saling menghargai saling menghormati serta saling mengisi agar persatuan dan kesatuan tetap kokoh di negeri ini.

Saya sangat mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat satukan tekad untuk selalu menjaga persatuan di negara kita Republik Indonesia” ujar nya.(Hm )