Pembangunan Sarana Di Seputaran Cikokol Kota Tangerang, Isunya Proyek Aspirasi Oknum Dewan Demokrat.”

 

etabloidfbi.com Kota Tangerang.–

 

Pengerjaan pemasangan paving sarana lapangan futsal dan lahan kosong segitiga Bona, tepatnya di Komplek Bona sarana indah, Kelurahan Cikokol Kota Tangerang, isu yang beredar kalau itu proyek aspirasi salah satu Dewan dari Fraksi Demokrat, yang saat ini duduk di Komisi 1 Provinsi Banten.

Isu tersebut beredar luas di lingkungan warga sekitar bahkan dari penyampaian warga, ada dua pengerjaan yang sedang di lakukan, yaitu pengerjaan Paving blok dan pemagaran. Penyampaian warga tersebut pun, turut di benarkan oleh Lurah.

“Iya pak, Proyek pak Asep Dewan provinsi pengerjaan di sebelah Futsal dan lahan kosong segitiga Bona,” Kata lurah M Zen, saat di konfirmasi wartawan lewat pesan whatsaap.(31/08/2021)

Menjadi pertanyaan oleh element masyarakat, pasalnya tidak ada informasi yang seharusnya di pasang, agar masyarakat tidak gagal faham terkait sumber dana yang di gunakan untuk biaya pengerjaan prasarana tersebut.

 

Romo, dari LSM Geram Banten Indonesia kordinator kota Tangerang turut menyayangkan nya.
Bahkan saat dirinya (Romo) mengklarifikasi kepada pengerjaan yang ada di lapangan, di sampaikan oleh salah seorang yang mengaku sebagai pengawas, bahwa papan proyek tidak terpasang urusannya sama pak dewan.

“Terkait papan proyek tidak terpasang urusan nya sama pak Dewan aja kalo pekerja ga tau apa apa,” terang Romo, menirukan ucapan pengawas di lapangan yang bernama Usman.

Romo berkata, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik.

“Sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik, merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara dan badan publik lainnya,” dan jika ini ditemukan unsur pelanggaran hukum akan kami laporkan ke penegak hukum ataupun ombudsman ujar Romo. (Team7)

Insentif Nakes Takkunjung di Bayar, Mendagri Tegur Walikota Langsa

 

etabloidfbi.com, Kota Langsa Aceh-

 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegur 10 Kepala Daerah di level Bupati dan Wali Kota yang belum membayarkan insentif kepada tenaga kesehatan yang menangani virus corona (Covid-19) di daerahnya.

Hal itu dilakukan Tito dengan menandatangani surat teguran bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 yang dikirimkan ke 10 kepala daerah tersebut.

“Bahkan, di beberapa daerah yang termasuk PPKM Level 4, dimana penyebaran Covid-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh Kepala Daerah,” kata Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga dalam keterangan resminya, Selasa (31/8).

Kasto merinci 10 kepala daerah yang mendapatkan teguran itu. Di antaranya Walikota Langsa, Aceh, Wali Kota Padang, Sumatera Barat, Bupati Nabire, Papua, Wali Kota Bandar Lampung, Lampung dan Bupati Madiun, Jawa Timur.

Lalu, Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bupati Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, Bupati Gianyar, Bali, Walikota Prabumulih, Sumatera Barat dan Bupati Paser, Kalimantan Timur.

Dalam surat teguran itu, Tito meminta kepada 10 Kepala Daerah untuk segera membayarkan insentif tenaga kesehatan daerah (Inaskesda). Bila belum melakukan refokusing anggaran, Tito meminta Kepala Daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD.

“Hal itu agar pembayaran Innakesda tidak terhambat,” kata Kasto.

Lebih lanjut, Kasto menjelaskan realisasi pos belanja Innakesda jadi fokus perhatian Mendagri di dalam memonitor realisasi belanja APBD.

Bahkan, ia mengatakan kebijakan refocusing APBD 2021 telah mengamanatkan dari 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2021 diperuntukkan untuk penanganan Covid-19.

“Termasuk pembayaran insentif nakes daerah. Artinya, faktor ketersediaan dana seharusnya terjamin untuk Innakesda,” kata Kasto.( Anwar )as

FWP Serahkan Tali Asih Kabareskrim pada Jukir Korban Ditembak  Perampok

 

etabloidfbi.com MEDAN.–

 

Heroisme yang dipertontonkan Julius Sitanggang (49), saat berupaya menggagalkan perampokan toko emas di Simpang Limun, menuai banyak simpatik. Setelah Walikota Medan Boby Nasution, Selasa (31/8) giliran Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto SH yang memberikan tali asih.

“Ini ada sedikit tali asih tanda simpatik dari Kabareskrim atas keberanian Julius berupaya menggagalkan perampokan. Jangan dilihat dari besarnya bantuan, tapi sebagai penyemangat untuk terus berbuat baik walau apapun resikonya. Karena beliau sangat sayang pada orang-orang yang suka berbuat baik,” ujar Zulkifli, Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) .
Keterangan yang diperoleh wartawan, bantuan dan tali asih tersebut diserahkan oleh Budi Hariadi, Sekjend FWP, diterima langsung oleh Julius yang kondisinya semakin membaik. Kendati masih dalam perawatan, Julius terlihat senang menerima bantuan tersebut. “Mungkin besok Bang Julius ini sudah bisa pulang,” ujar Budenk, sapaan akbrab Budi Hariadi.

Sebelum dirawat di Rumah Sakit Brimob Polda Sumut, Julius sehari-harinya bekerja sebagai juru parkir di Pasar Simpang Limun, Medan. Pada hari naas kejadian perampokan yang menggegerkan Kota Medan itu, Kamis (26/8), Julius seperti biasa menjaga area parkirnya kekuasaanya. Sekira pukul 14.00 WIB, Julius mendengar suara rentetan tembakan.

Dalam hitungan detik, dia pun melihat aksi tembakan itu ternyata berasal dari sejumlah perampok yang menyatroni dua toko emas di pusat perbelanjaan tradisional itu. Spontan, dia pun berusaha menghalau perampok yang berusaha kabar usai menjarah toko mas. Sial, lelaki ini ditembak hingga terkapar. Melihat jukir naas ini roboh bersimbah darah, warga pun menolong dan membawanya ke Rumah Sakit Brimob.

“Di rumah sakit keluarga sempat kebingungan juga soal biaya operasi. Karena kita sering komunikasi dengan Kabareskrim, beliau memastikan bahwa Polri pasti akan menanggung seluruh biaya perobatannya. Mendengar penjelasan mantan Kapolda Sumut itu keluarga pun sangat berterimakasih,” ujar Zulkifli menjelaskan.
Ternyata, tak hanya biaya rumah sakit, sejumlah pihak pun turut bersimpatik atas musibah yang dialaminya. Mulai dari Walikota Medan hingga Kabareskrim pun ikut memberikan bantuan langsung. “Semoga Pak Wali dan Kabareskrim selalu diberikan kesehatan hingga terus bisa membantu kami kami ini rakyat kecil, ” ujar Julius.(Leodepari)

Polda Metrojaya Serahkan Bantuan Sosial Kepada Pondok Pesantren Al Washilah

 

Jakarta |

 

Pada hari Selasa, 31 Agustus 2021, pukul 15.00 wib Kapolda Metrojaya melalui Dirbinmas Polda Metrojaya menyerahkan Bantuan Sosial kepada kepada Pondok Pesantren Al Washilah yang diterima oleh pimpinan Pondok KH. MUHAMMAD HASYIM ADNAN, ST,  bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap para Tokoh Agama dan Tempat Pendidikan Pondok Pesantren yang terkena dampak Pandemi Covid 19.

Dalam pemberian bantuan tersebut KH. Muhammad Hasyim Adnan, memberikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Kapolda Metro Jaya atas perhatian dan bantuan tersebut dan mendoakan agar semua yang terkait selalu diberikan kesehatan dan kepolisian Polda Metro jaya dan Polri pada umumnya semakin kuat sesuai mottonya Polri yang Presisi.
Bantuan yang diberikan berupa :
– 1 Ton Beras
– 2000 pcs Masker Medis
– 1000 pcs Masker Kain.

Dirbinmas Polda Metrojaya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para Kyai yang ada di Pondok Pesantren karena santriwan/wati sudah 100% melaksanakan vaksin serta diucapkan terima kasih juga kepadaPimpinan Ponpes yang telah mendukung Program Pemerintah agar tercipta Herd Imunity dan menjadi Pesantren Tangguh.

Hindari informasi yang belum pasti kebenarannya, Para Santri diharapkan menjadi Figur Alim Ulama yang selalu menebar kebaikan melalui Tausyiah yang menyejukkan serta bermanfaat untuk seluruh umat, dan taka lupa tetap melaksanakan Prokes 5M dan tetap istiqomah, tidak sombong dan takabur.

Hadir dalam giat Pimpinan Ponpes KH Muhammad Hasyim Adnan, ST, Koordinator Ponpes, Ahmad Zeni, ST, Kasat Binmas Polrestro Jakarta Barat Kompol Ali Zusron, Paur Binlat AKP Samto, Kanit Binmas Sek Kembangan, Bhabinkamtibmas Sek Kembangan.

Selama kegiatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar dengan menerapkan protokol physical distancing.

(NP)

Warga Keluhkan Penangkaran Sarang Walet Ditengah Pemukiman

etabloidfbi.com, Kubu Raya.-

Warga Komplek Mekar Sari Pelangi Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, mengeluhkan keberadaan penangkaran sarang burung walet berada di tengah lingkungan perumahan warga, selain dibisingkan dengan suara juga warga mengeluhkan polusi akibat adanya sarang burung walet tersebut.

Karena keberadaan bangunan tersebut sangat meresahkan dan mengganggu akibat adanya polusi suara serta kotoran burung yang mencemari lingkungan, sehingga warga meminta penangkaran tersebut harus ditutup.

Ketika dikonfirmasi tentang hal tersebut, Haji Ramlan selaku Ketua RT setempat pun mengakui jika sejumlah warga merasa keberatan dengan keberadaan rumah walet yang sudah beroperasi sejak 1 tahun terakhir, terlebih kini rumah walet tersebut sudah semakin besar, Selasa (31/08/2021).
H Ramlan juga mengatakan dirinya sebagai Ketua RT tidak pernah dimintai izin tentang pembangunan penangkaran sarang burung walet itu, dirinya hanya tahu bahwa pemilik rumah sedang merenovasi rumahnya untuk dihuni.

“Dengan adanya bangunan tersebut sangat meresahkan dan mengganggu akibat adanya polusi suara, serta kotoran burung yang mencemari lingkungan,” Kata Haji Ramli.

Haji ramlan menambahkan jika warga sudah banyak mengadukan keberadaan rumah walet tersebut kepadanya.

“Warga pun meminta usaha rumah walet tersebut harus di gusur agar tidak meresahkan dan menganggu warga
setempat,” Pungkasnya.

Lebih lanjut H Ramlan mengatakan warga
telah melayangkan surat keberatan kepada Pemerintah Desa, serta Instansi terkait tentang keberatan serta keinginan warga penertiban bangunanyang meresahkan warga.

Berdasarkan peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 29 tahun/2009 BAB 3 Pasal 3 Ayat Dua yang berbunyi usaha budidaya burung walet, dilakukan di luar lokasi pemukiman penduduk dengan memperhatikan aspek kesehatan manusia dan kelestarian fungsi llingkungan hidup yang berjarak 2 kilo meter dari wilayah pemukiman, namun adanya penangkaran burung walet tersebut berdiri di lingkungan Komplek Mekar Sari Pelangi Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya. (Sy Mohsin/ej).

TIM VAKSINATOR SATGAS COVID – 19 TNI AL LANTAMAL XII DUKUNG SERBUAN VAKSIN DI RESTORAN PONDOK NELAYAN PONTIANAK

etabloidfbi.com PONTIANAK :

Komandan Lantamal XII Pontianak Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman, Selasa (31/08/2021), sehubungan dengan pelaksanaan Vaksinasi terhadap Masyarakat Maritim di Kalimantan Barat, yang dilaksanakan di Restoran Pondok Nelayan Jl. Gajah Mada No 46 Pontianak Kalimantan Barat, kembali memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Lantamal XII, Letkol Laut (K) drg. Heru Subagyo, Sp. Pros. selaku Dansatgas Penanggulangan Covid-19, menurunkan 1 Tim Vaksinator Diskes Lantamal XII untuk bersinergi dengan Tim Vaksinator dari unsur Forkopimda Prov. Kalimantan Barat.

Kegiatan Serbuan Vaksin ini, dilaksanakan sejak pukul 07.00 WIB s.d. 14.00 WIB dan dikhususkan bagi masyarakat yang telah memperoleh Vaksinasi tahap pertama. Adapun rangkaian kegiatan didahului dengan peserta Vaksinasi dilakukan Tes Suhu dan tensi Darah. Selanjutnya dilakukan Screening Kesehatan oleh Tim Vaksinasi. Peserta memberikan informasi terkait kondisi kesehatan terkini dan Tim Vaksinasi memberikan pertanyaan terkait riwayat kesehatan peserta dan apabila dinyatakan sehat dan memungkinkan maka selanjutnya dapat dilakukan Vaksinasi. Masyarakat umum yang telah melaksanakan vaksinasi selanjutnya akan di observasi selama ± 30 menit, apabila selama observasi tidak ditemukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), maka peserta akan menerima Kartu Vaksinasi.

“Manfaat vaksin yang paling mendasar adalah sebagai upaya mencegah penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan tubuh Anda pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Vaksin dapat merangsang tubuh agar menghasilkan antibodi yang dapat melawan kuman penyebab infeksi”. Selain itu juga bahwa Vaksin tidak hanya melindungi tubuh dari serangan penyakit serius, pemberian vaksin juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit. Selain itu Pemberian vaksin terbukti dapat menurunkan risiko seseorang terkena berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan kematian maupun kecacatan, dan Pemberian vaksin merupakan salah satu investasi kesehatan yang paling murah karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit, Demikian ungkap Dansatgas Penanggulangan Covid-19, Lantamal XII saat dimintai keterangan sehubungan dengan manfaat Vaksin Covid-19.

Dalam pelaksanaan Serbuan Vaksin ini panitia penyelenggara menyiapkan Vaksin jenis Sinovac untuk Vaksinasi Tahap ke-2. Sejumlah 500 Vial. Adapun Tim Gabungan Vaksinator terdiri 1 Tim Vaksinator dari Diskes Lantamal yang dipimpin oleh Letda Laut (K) Syahyunan Hasibuan, dan 2 Tim Vaksinator dari Kesdam XII TPR yang dipimpin oleh Kapten CKM Iin Surain, serta 1 Tim dari Kodim 1207/Pontianak dipimpin oleh Letda Inf Lukas.( M.zuhdi / sy Mohsin)

Lurah Di ‘Diparkir’ Kadis BPKSDM Kota Tangerang, “Ssst.! Di Duga Karena Pungli.”

Keterangan Foto : Gambar Adalah Ilustrasi

 

etabloidfbi.com Kota Tangerang.–

Kasus pungutan liar (pungli) oleh Lurah Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang masih dalam proses penyelidikan oleh tim gabungan Dinas Inspektorat dan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang.

Sejak kasus dugaan pungli itu bergulir pada 6 Agustus 2021 lalu, kini proses penyelidikannya masih belum membuahkan hasil.
Kepala BKPSDM Kota Tangerang Heryanto menjelaskan, bahwa sampai saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Sementara yang bersangkutan tidak lagi berdinas di Kelurahan Paninggilan Utara. ASN tersebut ditarik ke Dinas BKPSDM.

“Inspektorat masih melakukan pemeriksaan. Belum ada sanksi, saya masih nunggu ya. Posisi mantan lurah itu masih di BPKSDM,” kata Heryanto, saat dihubungi wartawan belum lama ini.

Disinggung soal kapan hasil penyelidikan selesai dan sanksinya, Heryanto belum bisa memastikan.

“Ini kan masih di pemeriksaan, gitu. Dilihat segala macam. Ya nanti untuk hasilnya akan saya infokan, kalau ada perkembangan,”ujarnya singkat.

Sementara itu, Peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro menegaskan kasus pungli yang diduga melibatkan Lurah Paninggilan ini tidak boleh digantung-gantung. Apalagi aturan bagi ASN yang melakukan tindakan indispliner sudah jelas mekanisme sanksinya.

“PP No.53 Tahun 2010 tentang Displin PNS sangat jelas mengatur mekanisme pemberian sanksi. Jadi tidak perlulah inspektorat berlama-lama memberikan sanksi,” ujar Riko Noviantoro.

Menurutnya semakin lambat diputuskan kasusnya maka berdampak pada kinerja layanan di kelurahan menjadi lambat. Karena tidak ada pejabat definitif yang bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan di kelurahan.

Tidak itu saja, Riko menilai lambatnya penetapan status bagi lurah yang diduga melakukan pungli juga berdampak psikologis. Bahkan ikut mempengarui citra pelayanan di kota Tangerang.

“Putuskan saja sanksinya. Kemudian Walikota segera lantik kembali lurah definitif. Agar semua proses layanan pemerintahan berjalan normal,” imbuhnya.

Riko juga berkeyakinan sanksi yang tepat dapat berikan efek jera. Sekaligus sebagai upaya mencegah terulangnya kasus serupa. Pada sisi lain juga memberikan energi dorong untuk ASN bekerja lebih baik.

(Team7)

Tidak Terima Di Foto, Bandar Judi Pulau Buruh Ini Aniaya Wartawan.

Keterangan Foto : Korban Saat Melaporkan Penganiayaan Ke Polres Pulau Buru

 

etabloidfbi.com Maluku.–

Nasib tragis di alami Frangkois Limarmana, 25 tahun, saat liputan di salah satu wilayah pertambangan di pulau buruh Kec.Waelata provinsi Maluku. Frangkois yang beprofesi sebagai wartawan di salah satu redaksi nasional di keroyok sejumlah orang, di mana pemukulan itu yang di awali oleh bandar judi dadu nya, yang saat itu sedang membuka perjudian di lokasi, yang berinisial YY beserta dua rekan nya, yaitu R dan E.

Bermula saat Frangkois mengambil Foto, saat terjadi perjudian di lokasi pengeroyokan, akibat aksi pemukulan tersebut Frangkois, menderita memar di bagian kepala, wajah, serta lutut kaki juga cedera dan bengkak. Dan kini
Kasus pemukulan tersebut telah dilaporkan oleh nya ke SPKT Polres Pulau Buru, Minggu pagi (29/08/2021).

Dalam surat tanda terima laporan yang ditandatangani Bripka Kamsun Budi U dan diketahui Ka Unit SPKT Polres Pulau Buru, Bripka Abdul B Marasabessy mengatakan, kalau korban telah melaporkan dugaan kekerasan secara bersama-sama dimuka umum.
Penganiayaan, sebagaimana dimaksud tertuang dalam rumusan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan atau Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar pukul 22.45 Wit, di Gunung Botak, Desa Persiapan Wamsait, Kec. Waelata, Kab. Buru, Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/82/VIII/2021/SPKT/ POLRES PULAU BURU / POLDA MALUKU Tanggal 29 Agustus 2021.

 

Di hadapan petugas SPKT, korban menerangkan bahwa pengeroyokan terjadi di seputaran gunung batu areal tambang emas Gunung Botak.
Berawal saat Frangkois Limarmana menyaksikan ada perjudian di lokasi tambang pada Sabtu tengah malam sekitar pukul 22.45 wit. Kemudian dirinya memotret bandar ber inisial Y, yang sedang menggoyang dadu.
Spontan Frangkois menegur Y agar jangan lagi bermain judi di sana. Namun teguran itu dibalas pelaku dengan kalimat,” awas beta ini lai seng takut manusia.”

Sejurus kemudian, Usai mengeluarkan kalimat itu pelaku langsung memukul Frangkois, sehingga permainan judi yang sedang hangat-hangatnya itu terhenti. Selanjut nya dua rekan Y,
Kemudian datang yakni R dan E langsung membantu ikut mengeroyok Fangkois.

Mendengar ada ribut-ribut, pekerja tambang yang kebetulan ada di lokasi berdatangan semakin banyak.
Guna menghindari kejadian yang makin brutal, Frangkois di selamatkan oleh saudaranya bernama Adrian, dan membawa masuk ke salah satu tenda.

Tetapi para pelaku (E) terus mengejar korban sampai ke tenda juga dan terus memukuli korban, sampai bonyok, untung masih sempat menepis beberapa pukulan pelaku, sehingga keadaan Frangkois tidak begitu parah.

Namun insiden itu tidak berlangsung lama, karena penambang yang ada di dalam tenda berinisiatif melerai kejadian tersebut.
Kendati telah dilerai, situasi saat itu dilaporkan korban masih belum kondusif karena massa terus semakin bertambah banyak.
Akhirnya, Korban malam itu juga dievakuasi turun dari Gunung Botak oleh tiga saudaranya menuju Desa Wamsait.

Kemudian korban melapor ke Mapolres Pulau Buru.
Di hadapan polisi, korban mengaku akibat pemukulan itu ia menderita sakit di kepala bagian atas, kepala bagian belakang, wajah bagian kiri dan muka bagian atas dengan terdapat luka lecet pada alis mata, serta bagian kaki dan lutut juga mengalami cedera dan bengkak, dan sudah di lakukan visium.(team-7)

Warga Kampung Pematang Rambai Hulu Keluhkan Limbah Pengelolaan Sawit PT. Pundi Lahan Khatulistiwa

etabloidfbi.com.Kubu Raya.

Warga Kampung Pematang Rambai Hulu, RT 02 dan RT 03, RW 03, Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya mengeluhkan limbah pengelolaan sawit PT. Pundi Lahan Khatulistiwa yang telah mencemari air parit yang sehari-sehari selalu digunakan warga sekitar untuk MCK.

Tercemarnya air parit tersebut akibat jebolnya tanggul limbah pengelolaan sawit yang ada di PT. Pundi Lahan Khatulistiwa beberapa waktu lalu.
Warga mengakui bahwa selain menimbulkan bau yang tidak sedap air yang tercemari oleh limbah itupun menjadi berubah warna menjadi biru kecoklatan bahkan mengakibatkan gatal-gatal jika air tersebut digunakan untuk mandi.

Mat Nawi salah seorang warga mengatakan bahwa sejak jebolnya tanggul pengelolaan sawit PT. Pundi tersebut air parit yang biasanya digunakan warga menjadi tercemar, padahal air parit yang telah tercemar itu merupakan satu-satu sumber air yang dipakai warga sekitar untuk mandi, mencuci dan lainnya.

“Sejak tercemar akibat limbah pengelolaan sawit PT. Pundi air sudah tidak bisa kami gunakan lagi karena selain bau , air yang tercemar itu juga mengakibatkan gatal-gatal,” jelas Nawi, Senin (30/8/2021).
Mat Nawi juga mengakui bahwa pasca tercemarnya air parit tersebut, pihak Perusahaan memberikan tong untuk penampungan air bersih tapi percuma karena juga tidak dipakai.

“Perusahaan memang memberikan tong untuk air bersih tapikan percuma, mau nyedot airnya dari mana, karena satu-satunya sumber air yang ada di tempa kami itu cuma di parit yang tercemar itu,” kata Mat Nawi dengan nada kesal.
Sementara itu, Kades Kuala Mandor A, H. Munawi bahwa pihaknya sudah mengetahui hal itu dari laporan yang disampaikan oleh masyarakat sekitar.

“Berdasarkan dengan fakta yang ada, maka, saya selaku Kepala Desa hanya ingin mempertanyakan kepada pihak perusahaan terkait dengan Amdal nya dan yang jelas, saya sangat menyayangkan dengan adanya pencemaran limbah pengelolaan sawit milik PT. Pundi Lahan Khatulistiwa yang terjadi di pemukiman warga sekitar perusahaan tersebut,” jelas Munawi ketika ditemui disela-sela kesibukannya.

Munawi juga meminta kepada pihak Perusahaan untuk mengambil langkah tepat agar kasus serupa tidak kembali terulang.(Sy Mohsin/Edi.J)

TERDUGA “SROBOT”JALUR HIJAU LANGGAR SIMB, LSM PAKAR”TANTANG” WALKOT MEDAN TURUN TANGAN..!! ROBOHKAN BANGUNAN..!!

 

etabloidfbi.com MEDAN,–

Meski sudah mendapat SP 3 dari dinas (Perkim) Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan pada tahun 2020 lalu.

Tak membuat pemilik gedung bangunan “IBBI” (Institut Bina Bisnis Indonesia) menghentikan pekerjaan bangunan gedung tersebut.hal itu terlihat saat lokasi gedung bangunan tersebut masih saja dikerjakan tanpa adanya hambatan.

Layaknya seorang penjahat yang sedang “menantang” aparat penegak hukum untuk menangkapnya.dan hal itu juga lah yang terlihat kepada pemilk pendiri bangunan “IBBI”yang terkesan menantang Pemkot Medan untuk menindak nya.

Sontak hal tersebut pun membuat Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Pembela Keadilan Amanah Rakyat (PAKAR) RI “Berang” Pimpinan LSM pun Menyoroti dan sidak langsung ke lokasi Bangunan Kampus “IBBI” di Jl.Guru Patimpus Sei Deli Ujung Gg Mesjid Kel,Silalas Kec, Medan Barat Kota Medan Sumatera Utara.

Pimpinan (LSM) dan dikawal belasan anggota tersebut pun terlihat turun langsung untuk menyaksikan langsung proses pembanguan dan memantau keadaan di lapangan terkait dugaan pembiaran teguran yang dilayangkan Dinas (Perkim) Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan,tentang pelanggaran ijin bangun, Senin (30/08/2021) sekira pukul 10.20 Wib.

Ketua DPP LSM PAKAR RI Sumatera Utara, Edward KS Tarigan bersama tim melihat langsung situasi didalam Bangunan, di dapati pekerja kasar dan para tukang bangunan terlihat tidak menggunakan perlengkapan Septy dan aktivitas pembangunan masih berjalan dengan pengawasan security.

 

Pada saat sidak tersebut, LSM PAKAR RI Sumut langsung menemui penanggung jawab Kampus IBBl, berinisial A untuk berkomunikasi terkait dugaan pelanggaran Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) namun tidak dapat direspon pihak pendiri bangunan tersebut.

” Kami minta Pihak pengelola Bangunan Kampus IBBI agar menghentikan pembangunan karena telah melanggar ketentuan dalam ijin bangun, seperti bangunan yang berdiri dizona hijau,” ujar Edward kepada wartawan didampingi Kuasa Hukum dan Advokasi LSM PAKAR RI Sumut, Hans Silalahi, SH. MH dan anggota.

Tak menunggu lama, Edward KS Tarigan bersama tim langsung meninggalkan lokasi Bangunan Kampus IBBI dan melanjutkan sidak ke Dinas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Medan,guna meminta dan mendesak Satpol PP Kota Medan melakukan penindakan terhadap banguan Kampus IBBI, sesuai surat pemberitahuan Penggosongan Lokasi dan Pembongkaran Bangunan No. 640/4091 tertanggal 18 Juni 2021.

Saat sidaknya, rombongan LSM PAKAR RI Sumut pun disambut langsung oleh Kabid Penindakan dan Pengawasan Satpol PP Kota Medan, Ardani bersama Kasi, Irvan Pane diruangannya.

Saat ditemui di ruangannya, Ardani mengatakan ” Kami akan segera melakukan pengecekan dan penindakan terhadap bangunan IBBI tersebut.” Ucap Kabid Ardani.

Hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPP PAKAR RI Sumut Edward KS Tarigan, didampingi Ketua Tim Advokasi DPP PAKAR RI Sumut, Hands Silalahi SH. MH. beserta anggota.

LSM PAKAR RI meminta Walikota Medan agar turun langsung dan melihat bangunan Kampus IBBI yang telah melanggar ketentuan “SIMB” yang berdiri di zona hijau dan meminta Satpol PP Kota Medan menjalankan tugasnya untuk menertibkan bangunan yang menyalahi aturan dan yang dapat merugikan keuwangan Negara”Ucap Edward.(LD)

Danrem 061/Sk Apresiasi Gelora Penutupan Fesitival Merah Putih

etabloidfbi.com Bogor.–

 

Kegiatan festival merah putih setelah dilaksanakan selama dua bulan di Kota Bogor, dengan serangkaian kegiatannya, hari ini Minggu (29/8) resmi ditutup, kegiatan penutupan FMP tahun ini dilaksanakan di Resimen 2 Pelopor Markas Brimob Kedung Halang Kota Bogor. Minggu (29/8).

Kegiatan Penutupan Festival Merah Putih dimeriahkan dengan parade bendera merah putih serta pameran alutsista dari Resimen Pelopor 2 Brimob. Dan dihadiri oleh Danrem 061 Surya Kancana Brigjen TNI Ahmad Fauzi Walikota Bogor Bima Arya, forum kerukunan umat beragama perwakilan dari Yonif 315, Resimen 2 Pelopor perwakilan dari Lanud Atang Sanjaya, kemudian Dandenpom Kota Bogor Kapolres Bogor Kota ymdiwakili, Bupati Bogor diwakili.

Usai parade Bendera merah putih yang mengawali kegiatan tersebut, acara dilanjutkan dengan laporan dari Ketua FMP tahun 2021 yaitu Teuku Anwar, dalam laporannya Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut adalah bentuk perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan selama dua bulan sejak Juli hingga Agustus oleh pemerintah Kota Bogor, dan tahun ini merupakan tahun keenam. Dan untuk tema festival merah putih tahun ini yaitu mengangkat tema”Untuk Indonesiaku”.
tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut yaitu untuk menjaga rasa Nasionalisme agar tidak luntur walau dalam kondisi apapun termasuk wabahpandemi ini.

Setelah Teuku Anwar menyampaikan laporannya, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Danrem 061/Suryakancana Brigjen TNI Ahmad Fauzi S.I.P.,M.M dalam sambutannya Danrem mengungkapkan bahwa gelaran FMP tahun ini dilaksanakan ditengah masa pandemi Global covid-19, namun ditengah situasi kondisi yang tidak memungkinkan kegiatan FMP tetap berjalan dengan lancar.

” Parade Merah Putih ini menandai berakhirnya kegiatan festival Merah Putih yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan, terutama di Kota Bogor. terus terang saja kami merasa bangga, Oleh karena itu kami mengucapkan salam hormat kepada seluruh yang terlibat pada kegiatan ini. kami yang telah melaksanakan kegiatan ini merasakan bahwa ini sangat bermanfaat dan berguna bagi seluruh masyarakat Kota Bogor, dimana festival merah putih merupakan perpaduan berbagai elemen suku ras dan antar golongan, mereka berusaha menyelesaikan setiap kegiatan yang sangat penting untuk kita semuanya. bagaimana membangun rasa kebangsaan, bagaimana membangun rasa nasionalisme, rasa persatuan dan kesatuan serta rasa toleransi di kota Bogor, ini yang memang sangat luar biasa dan sangat membanggakan. kemudian hasilnya juga sangat nyata dan luar biasa.” Ujar Danrem.

” Dan selain itu, kami dari Korem 061/SK dengan dibantu oleh relawan dari FMP melaksanakan vaksinasi Kolaborasi bersama TNI-Polri termasuk Dinkes yang ada di kota Bogor. dan dalam hal ini selain itu kami juga telah melaksanakan kegiatan utama lainnya, antara lain Serbuan Vaksinasi, kemudian donor darah reguler dan donor plasma Konvalesen serta melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan untuk 1000 pelajar SLTA Sewilayah Korem 061/ Sk. Dan Alhamdulillah semua kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih atas sinergitas dari semua pihak.” Terangnya.

” kemudian perlu kami sampaikan bahwa kegiatan vaksinasi di rumah sakit salak, yonif 315, sampai dengan terakhir bekerjasama dengan festival merah putih 57 ribu lebih sudah membantu masyarakat yang berhasil di vaksin kita telah melaksanakan vaksinasi totalitas 339.390 orang secara keseluruhan di Wilayah Korem 061/Suryakancana yang berhasil divaksin. Kami juga telah melaksanakan kegiatan wawasan kebangsaan untuk para pelajar, yang mana kita memberikan semangat kepada para pelajar, yaitu semangat persatuan dan kesatuan serta menjalin toleransi antar semua suku agama ras atau golongan termasuk bagian menciptakan pelajar pelajar sebagai generasi muda yang cerdas dan tangguh menghadapi kegiatan ke depan ini.” Tambahnya.

” Kegiatan-kegiatan ini tentunya sangat bermakna dan sangat bermanfaat. yang jelas kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan ini adalah hal yang luar biasa atas pengabdian festival merah putih di tahun ini. tapi untuk tahun depan tentunya akan tetap berlanjut kegiatan- kegiatan festival merah putih yang lebih berguna, lebih bermanfaat dan memberikan makna bagi kehidupan kita di kota Bogor. kemudian kami sampaikan bahwa ini adalah kolaborasi bersama-sama di mana kita bekerja bersama-sama. bersama-sama melaksanakan kolaborasi yang luar biasa , sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak- banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan dari festival merah putih, semoga kita akan selalu di ridhoi oleh Tuhan Yang maha Esa dalam pengabdian kepada negara dan bangsa yang kita cintai. salam Indonesia tangguh.” Pungkasnya.

Sumber: Penrem 061/SK

Editor : Yahya Heriansyah

SIARAN PERS DALAM RANGKA HARPENAS BANK KALBAR IKUTI AKAD MASAL KPRS

etabloidfbi.com Pontianak._

Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) mengikuti peringatan hari perumahan nasional (harpenas) dan menggelar akad massal bagi 40 nasabah Bank Kalbar program Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPRS) di 5 Kantor Cabang yaitu Cabang Utama Pontianak, Cabang Flamboyan, Cabang Kubu Raya, Cabang Bengkayang, dan Cabang Sintang bekerjasama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan secara virtual pada tanggal 25 Agustus 2021 bertempat Kantor Pusat di Aula Lantai V Bank Kalbar.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPD RI Dapil Kalbar Sukiryanto, Ketua DPD REI Kalbar, Isnaini, Jamal Attamimi Anggota REI Kalbar, Dirut Bank Kalbar, Samsir Ismail, dan Direktur Pemasaran Bank Kalbar Dedi Supriyadi.

Direktur Utama Bank Kalbar menyampaikan dana FLPP tahun 2021, Bank Kalbar mendapat jatah sebanyak 1.600 rumah dengan total dana Rp171,70 miliar. Hingga saat ini, realisasinya sudah mencapai 1.131 unit rumah dengan total Rp129.26 miliar.

Program akad massal ini sebagai bentuk dukungan Bank Bank Kalbar dalam menjalankan program nasional Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membantu masyarakat memiliki rumah.

Program KPRS dari pemerintah ini tujuannya tidak semata hanya bisnis, melainkan pemenuhan salah satu kebutuhan primer yakni rumah sebagai tempat tinggal. Disinilah peran Bank Kalbar selaku Bank Daerah yang selalu menjadi solusi dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Bank Kalbar berkomitmen mewujudkan mimpi masyarakat yang ingin memiliki rumah lewat KPRS ini dengan Cara memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang bekerja sebagai  pengawai kontrak, bahkan pengawai honorer.

Bank Kalbar menjamin, kredit KPRS Bank Kalbar akan memberikan kemudahan bagi pegawai kontrak dan honorer dalam proses pengajuan kredit rumah.

Bank Kalbar saat ini masih terus berupaya mencapai target tahun 2021 meskipun harus berhadapan dengan pandemi Covid-19.

Namun demikian, Bank Kalbar terus melakukan pemasaran dengan menjalankan protocol kesehatan. Pandemic ini tidak menjadi hambatan untuk terus menyalurkan KPRS kepada masyarakat yang memudtuhkan rumah, dengan catatan persyaratannya terpenuhi.

Ketua DPD RI Dapil Kalbar, Sukiryanto mengatakan untuk penyaluran KPRS ini Bank Daerah tentunya harus di utamakan dikarenakan di daerah yang lebih mengetahui.

kebutuhanya dan layanan bank daerah ini juga menyasar hinga tingkat kecamatan. tentunya ini agar KPRS ini benar-benar menyentuh tepat sasaran kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Ketua DPD REI Kalbar, Isnaini mengapresiasi peran Bank Kalbar dalam memberi kemudahan Kredit KPRS bagi honorer dan tenaga kontrak, kemudahan itu yang tidak bias didapatkan di bank lain.

Di tengah pandemi Covid-19, penjualan rumah cenderung menurun 30 hingga 50 persen dibanding sebelumnya. Untuk itulah, REI Kalbar terus mendorong relaksasi kredit diberikan perbankan.

Sebab, ekonomi lemah membuat sektor properti tidak menjadi perhatian untuk itu, perlu kerja sama semua pihak.

REI Kalbar sering berkomunikasi dengan sejumlah perbankan. Namun, yang paling mudah berkomunikasi hanya dengan Bank Kalbar dikarenakan Manajemenya berkedudukan di Kalbar.

Keputusanya pun menjadi cepat. Untuk KPR Subsidi Bank Kalbar memberi kemudahan kepada masyarakat dengan tak mewajibkan gaji payroll. Bahkan, pegawai honorer bisa diberikan kredit


Informasi lebih lanjut:
Divisi Corporate Secretary Bank Kalbar
Telp: 0561 – 732148(Sy Mohsin Kaperwil Kalbar)

Komite olah raga rekreasi masyarakat indonesia (KORMI) Lebarkan Sayap Kembangkan Olahraga Reaksi Masyarakat.


etabloidfbi.com Kalbar.-

KORMI Provinsi Kalimantan Barat kembali melebarkan sayapnya dalam mengembangkan olahraga rekreasi masyarakat di wilayah Kalimantan Barat denngan terbentuknya KORMI Kota Singkawang.

Pembentukkan kepengurusan KORMI Kota Singkawang berlangsung melalui Musyawarah Kota yang berlangsung pada tanggal 28 Agustus 2021 bertempat di Rumah Dewan Adat Dayak Kota Singkawang.

Pada Musyawarah Kota KORMI Kota Singkawang dihadiri oleh Walikota Singkawang Ibu Tjhai Chui Mie, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Singkawang, dan Kepala Dewan Adat Dayak Kota Singkawang beserta tamu undangan lainnya.

Turut hadir juga Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Barat, Adiyudha Permana beserta pengurus lainnya yang menjadi peninjau pada jalannya Musyawarah Kota KORMI Kota Singkawang.

Musyawarah Kota KORMI Kota Singkawang berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Musyawarah ini dibuka oleh Walikota Singkwang Ibu Tjhai Chui Mie, beliau mengatakan akan mendukung penuh KORMI Kota Singkawang demi berkembangnya olahraga-olahraga rekreasi masyarakat di Kota Singkawang dan menumbuhkan minat akan olahraga rekreasi pada semua kalangan warga Kota Singkawang.

Pada Musyawarah Kota KORMI Kota Singkawang ini terpilih Edwin Kurniawansyah sebagai ketua terpilih KORMI Kota Singkawang Periode 2021-2025. Ketua KORMI Provinsi Kalimantan Barat, Adiyudha Permana berharap dengan terbentuknnya kepengurusan KORMI Kota Singkawang yang dipimpin oleh Edwin Kurniawansyah mampu untuk mengembangkan olahraga rekreasi masyarakat di Kota Singkawang serta mampu bersinergi dengan KORMI Provinsi Kalimantan Barat untuk mengembangkan olaharaga rekreasi masyarakat pada wilayah Kalimantan Barat.

Adiyudha Permana juga akan mendukung penuh KORMI Kota Singkawang dengan selalu berkoordinasi dan mendampingin perkembangan olahraga rekreasi di Kota Singkwang.(Sy Mohsin)

Perubahan Terminal Bus AKAP Poris Plawad Kota Tangerang Oleh Kemenhub

 

etabloidfbi.com Kota Tangerang.–

Demi Kenyamanan penumpang Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Terminal Poris Plawad Kota Tangerang yang berada dibilangan wilayah Poris Plawad, mengalami perubahan yang lebih baik oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Karena selain kondisi awal yang sudah memperihatinkan, juga merupakan akses yang vital untuk masyarakat umum menuju lintas antar provinsi.

“Sebagai pengelola operasional terminal saya harus menghadapi persiapan modernisasi dan praktisisasi yakni, akan ditetapkan sistem E-Ticketing. Semua itu bertujuan agar tertib penumpang bisa teratur, dengan pengaturan akses keluar masuk Terminal,”demikian dikatakan Kepala Terminal AKAP Poris Plawad Alwein saat berjumpa dengan Wartawan dibilangan Kota Tangerang sabtu (28/8/21).

Menurutnya, BPTJ mengadakan berbagai perubahan dengan tujuan agar bisa terintegrasi antara Bus AKAP dengan penumpang Kereta Bandara Soetta dan Kereta Commuter.

Tambahnya dengan adanya perhatian dari BPTJ saja, saya sebagai Kepala Terminal sudah merasa senang dan bangga, dan sangat mengapresiasi perhatian tersebut.

“Karena perubahan Terminal Poris plawad ini, merupakan kebijakan dari kantor pusat, saya hanya menfasilitasi agar semua pekerjaan berjalan baik dan lancar,”ujarnya.

Soal adanya tudingan terkait transparansi publik, kan semua bisa diakses publik melalui LPSE secara terang benderang. “Bagi saya selama itu bertujuan untuk pelayanan dan kenyamanan para penumpang Bus, maka akan saya dukung penuh,”ujar Kepala Terminal Poris Plawad Alwein.

Masyarakat pengguna Terminal Poris sendiri yang akan merasakan dan menikmati perubahan – perubahan ke arah lebih baik oleh Badan Pengelola Transportasi Jakarta.(team-7).

FANAPDS Desak Segera Tuntaskan Kasus Mesum Oknum Pejabat Kemenag

 

etabloidfbi.com Banda Aceh –

 

Ketua Presidium Forum Aneuk Nanggroe Aceh Peduli Damai Sejahtera (FANAPDS), Hasnawi Ilyas, meminta penegak hukum untuk segera menuntaskan kasus mesum yang melibatkan oknum pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Aceh berinisial TJ yang ditangkap warga sebulan yang lalu.

“Kita berharap pihak Satpol PP-WH Kota Banda Aceh dan kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus yang melibatkan anak buah Menteri Agama RI di Aceh. Kasus tersebut harus jadi pelajaran penting para ASN dan pejabat kantoran supaya berprilaku terpuji,” ujar Hasnawi Ilyas, Rabu, 25 Agustus 2021.

Tambah pria yang akrab dengan panggilan Awi Juli, seharusnya pegawai dan pejabat yang berada di Kantor Kementerian Agama RI Wilayah Aceh harus menjadi contoh dalam menerapkan Syariat Islam, namun sayang, malah yang terjadi si oknum pejabat tersebut itu yang melanggar Syariat Islam.

“Sungguh sangat disesalkan si pelaku mesum tersebut pejabat di Kemenag Aceh, yang tak lain anak buah Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas. Prilaku dia merusak citra Aceh dan syariat Islam,” sebut Awi Juli.

Untuk itu, Hasnawi Ilyas mengingatkan, bila kasus tersebut diendapkan dan tidak segera dituntaskan, nama baik Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas ikut tercoreng, karena masyarakat sangat hafal Menteri Agama RI sekarang adalah Yaqut Cholil Qoumas, tokoh nasional yang sering tampil di televisi.

“Setiap bicara pegawai Kemeterian Agama, masyarakat pasti terbayang wajah Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, beliau kan tokoh nasional, jadi kalau prilaku ASN Kemenag baik ya baik nama beliau,” sebut mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka ini.

Lanjut Awi Juli, salah satu cara menjaga nama baik Aceh yang berstatus syariat Islam dan nama baik Kementerian Agama RI dibawah kendali Yaqut Cholil Qoumas adalah dengan menuntaskan kasus tersebut, kemudian oknum tersebut segera dipecat dari jabatan.

“Semua sama di depan hukum, jangan dibedakan. Kalau rakyat biasa dicambuk, pejabat juga wajib dicambuk, bila perlu lebih berat hukumannya, apalagi yang bersangkutan pejabat di kementerian embel embel agama,” kata Awi Juli.

Seperti diberitakan, oknum pejabat Kemenag Aceh berinisal TJ berusaha kabur saat digerebek warga karena diduga mesum di sebuah rumah dalam kawasan Lueng Bata. Namun berhasil ditangkap dan ditahan selama 20 hari di Kantor Satpol PP dan WH Banda Aceh.

“Oknum tersebut diisukan orang dekat Kepala Kantor Kemenag Aceh. Saat ini menjabat salah satu Kasubbag di Kanwil Kemenag Aceh. Sementara perempuannya berinisial RH disebut sebagai pegawai kebersihan di Kantor Kemenag Aceh. Si TJ sendiri baru setahun dilantik menjadi salah satu kasubbag di Kemenag Aceh,” ujar sumber yang mengetahui banyak soal Kemenag Aceh dibawah kepemimpinan Iqbal Muhammad. (MTH/Red)

Keterangan Foto: Hasnawi Ilyas semasa aktif di Gerakan Aceh Merdeka

Dua Pria Diamankan Polisi Di Toba saat Transaksi Ganja

etabloidfbi.com Toba–

Diduga melakukan transaksi Narkotika jenis ganja, dua orang pelaku berinisial LMLG (23) yang merupakan Tamatan Akademi Keperawatan bersama rekannya CP (26) seorang buruh berhasil di amankan Polisi di dua lokasi berbeda.

Kapolres Toba AKBP Akala Fikta Jaya S.I.K, M.H, melalui Kasubbag Humas Polres Toba IPTU Bungaran Samosir kepada wartawan, Jumat (27/08/2021), mengatakan bahwa Penangkapan kedua pelaku yang berbeda lokasi dan waktu itu untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya lokasi tempat dijadikan transaksi narkotika jenis ganja di Jln. Sitolu Bahal Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige dan di pemandian umum Desa Pintu bosi Kec. Laguboti Kab. Toba.

Atas informasi tersebut, selanjutnya Kasat Narkoba Polres Toba memerintahkan KBO Sat Narkoba IPTU Libertius Siahaan bersama tim opsnal langsung melakukan penyelidikan. Akhir kedua pelaku berinisial LMLG berhasil di tangkap dirumahnya di Jln. Sitolu Bahal Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige sedangkan CP di tangkap di Lumban Soburan Desa Pintu Bosi Kec. Laguboti, Kamis (26/08/2021)

Dan selanjutnya polisi melakukan pengeledahan terhadap LMLG, kemudian petugas menyita barang bukti antara berupa 2 (dua) paket ukuran besar / bungkus kertas nasi diduga berisi narkotika jenis Ganja, 1 (satu) paket ukuran kecil / bungkus kertas nasi diduga berisi narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.

Sedangkan kepada CP saat dilakukan penggeledahan didapat barang bukti berupa : 4 (empat) paket ukuran sedang / bungkus kertas nasi, berisi diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah tas ransel warna hijau campur kuning, 1 (satu) paket ukuran besar, diduga berisi narkotika jenis ganja dibungkus dengan plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bungkus kertas tiktak, 1 (satu) buah stapler, 4 (empat) buah potongan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) buah gunting.

“Saat ini kedua tersangka dan barang bukti narkotika jenis ganja sudah diamankan ke Mapolres Toba guna pemeriksaan lebih lanjut, dan kepada para tersangka dikenakan Pasal 114 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 dan UU RI nomor 35 thn 2009 ttg Narkotika,” pungkas Kasubbag Humas Polres Toba. (Feri)

SATGAS COVID-19 TNI AL LANTAMAL XII KEMBALI DUKUNG SERBUAN VAKSIN TERHADAP MASYARAKAT KALBAR DI A. YANI MEGAMAL PONTIANAK.

etabloidfbi.com PONTIANAK :

Menindaklanjuti perintah Komandan Lantamal XII Pontianak Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman, Jumat (27/08/2021), kembali Kepala Dinas Kesehatan Lantamal XII, Letkol Laut (K) drg. Heru Subagyo, Sp. Pros. selaku Dansatgas Penanggulangan Covid-19, menurunkan 1 Tim Vaksinator Diskes Lantamal XII bersinergi dengan Tim Vaksinator Gabungan dari Dinkes Prov. Kalimantan Barat, Unsur TNI/Polri dalam rangka Serbuan Vaksinasi terhadap Masyarakat Kota Pontianak di A. Yani Megamal yang berada di Jln. Jenderal Ahmad Yani No.4, Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

“Masa Pandemi Covid 19 yang telah bedampak pada tatanan kehidupan sosial bermasyarakat seperti yang semua kita rasakan bersama, oleh karena itu kita wajib mendukung kebijakan pemerintah dan melindungi diri serta keluarga dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona”. Demikian ungkap Komandan Lantamal XII Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman, disela-sela aktifitasnya di Mako Lantamal XII.

Pelaksanaan Vaksinasi terhadap masyarakat Kota Pontianak ini, terlebih dahulu peserta harus mendaftar secara online, dan diminta untuk datang sesuai waktu yang telah ditentukan dengan tujuan agar tidak terjadi kerumunan pada waktu pelaksanaan karena dilaksanakan di tempat umum yakni di pasar modern A. Yani Megamal, tentunya ditempat tersebut banyak masyarakat yang beraktivitas, sehingga perlu diberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap berpedoman pada protokol kesehatan yang telah di tentukan pemerintah, serta pentingnya setiap orang untuk divaksin agar tidak mengalami hal yang fatal ketika terpapar Covid-19.

Selain itu resiko terinfeksi dan menularkan virus juga akan jauh lebih kecil dan bisa cepat sembuh. Vaksin juga berfungsi mendorong kekebalan tubuh,

Dalam pelaksanaan Serbuan Vaksin hari ini (27/09) panitia penyelenggara menyiapkan sejumlah 30 Vial jenis Sinovac baik Vaksinasi 1 dan Vaksinasi 2. Sedangkan dalam pelaksanaan Vaksin sehari sebelumnya, yaitu Kamis (26/08/2021) yang mendaftar 727 orang dan yang berhasil di vaksin 716 orang, dan 11 orang ditunda sehubungan dengan kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Pelaksanaan Serbuan Vaksin ini tetap berpedoman pada protokol kesehatan. “Demikian ujar Letkol Laut (K) drg. Heru Subagyo, Sp. Pros.( M.zuhdi /sy Mohsin)

DANLANTAMAL XII PONTIANAK BESERTA PEJABAT UTAMA HADIRI HUT KE 75 JALASENASTRI TAHUN 2021.

etabloidfbi.com Pontianak :

Komandan Lantamal XII Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman selaku Pembina Jalasenastri Korcab XII DJA I, didampingi Ketua Korcab XII DJA I Ny. Noni Andi Rukman mengikuti acara peringatan Hari Ulang Tahun ke 75 Jalasenastri Tahun 2021, yang dilaksanakan di Mako Lantamal XII Jl. Komyos Jeruju No 1 Kota Pontianak Kalimantan Barat, Jumat (27/08/2021).

Dalam kesempatan tersebut Danlantamal XII selaku Pembina Jalasenastri Korcab XII DJA I, membacakan Amanat Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, dimana mengawali sambutannya Kasal mengajak, “Marilah kita panjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunianya sehinga kita masih bisa menghadiri acara peringatan HUT ke 75 Jalasenastri Tahun 2021 dalam keadaan sehat wal afi’at di masa Pandemi Covid-19 ini.

Peringatan HUT Jalasenastri kali ini masih dalam masa Pandemi Covid 19 yang telah bedampak pada tatanan kehidupan sosial bermasyarakat seperti yang semua kita rasakan bersama, oleh karena itu kita wajib mendukung kebijakan pemerintah dan melindungi diri serta keluarga dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

“Hakikat seorang anggota Jalasenastri sebagai tiang dalam keluarga yang bahagia, seorang anggota jalasenastri juga merupakan pilar utama Bangsa akan mencetak generasi muda yang berkualitas peran sentral dan strategis Jalasenastri tersebut merupakan suatu tantangan bagi jalasenastri sebagai organisasi dinas ekstra structural, untuk dapat menyelaraskan dan menyeimbangkan, maka besar harapan saya selaku pimpinan TNI Angkatan Laut , organisasi Jalasenastri dapat mendukung suami dalam pengabdiannya kepada Negara, dapat mewujudkan suasana kekeluargaan di antara anggota Jalasenastri dan dapat meningkatkan kualitas anggotanya serta untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga anggotanya”. Demikian ujar Kasal.

Sebelum mengakhir sambutannya Kasal menyampaikan “ Selamat Ulang Tahun yang ke 75 Jalasenastri Tahun 2021 kepada segenap Anggota Jalasenastri dimanapun berada semoga segala pengabdian Jalasenastri dalam mensejahterakan keluarga Angkatan Laut dapat mendorong terwujudnya Indonesia maju.

“ Membangun Negara menuju Indonesia Maju membutuhkan sentuhan dan kasih sayang seorang ibu didalam sebuah keluarga. Semunya berawal dari Rumah! Semuanya berawal dari Keluarga! Untuk itu perjuangan dan pengorbanan seorang istri yang juga sekaligus seorang ibu, anggota Jalasenastri sama muliahnya dengan seorang prajurit laut dapat mendorong terwujudnya Indonesia maju.

Kegiatan juga di hadiri oleh Wadan Lantamal XII, Para Asisten, Ka. Kuwil Dansatrol, Kadis dan Kasatker jajaran Lantamal XII.( M.zuhdi / sy Mohsin )

Warga Soroti keberadaan unit Damkar di Kota Wisata Parapat

etabloidfbi.com Parapat.–

Warga Parapat menyayangkan keterlambatan dan meragukan kinerja unit Damkar di Parapat yang kurang sigap saat kejadian terbakarnya rumah warga di jalan Sisingamangaraja Parapat sehingga mengakibatkan kedua rumah hangus rata dengan tanah dan harta benda tidak ada yang bisa di selamatkan, Kamis (26/08/2021).

Warga Parapat bermarga Sirait saat berada dilokasi kejadian terbakarnya rumah warga saat itu sangat heran karena lamanya datang tim unit Damkar bahkan terlihat saat pertama melakukan penyiraman tidak maksimal atau tersendat, selanjutnya saat melakukan isi ulang membutuhkan waktu yang lama sekitar 30 menit.

“Unit pemadam kebakaran kita ini termasuk kurang sigap dan kurang profesional, belum lagi unit yang kurang terawat, saat ini kita tidak tau apa kendala yang terjadi dipihak mereka, belum lagi pengisian ulang air di unit damkar sangat lama,” keluh Sirait saat memperhatikan bangunan yang terbakar itu.

Dia juga meminta pihak forkopimcam Girsang Sipanganbolon atau Dinas terkait memberi perhatian khusus dalam operasional unit Damkar itu, agar menyiapkan tim yang profesional, terlebih agar dilakukan perawatan unit yang sparepartnya terlihat sudah uzur.

Menurut Sirait Keberadaan instalasi Hydrant dirasa perlu dipikirkan pemerintah agar di pasang di titik tertentu di Parapat karena tidak semua areal pinggir Danau bisa di jangkau unit damkar untuk menyedot air, Termasuk menyiapkan tenaga profesional khusus unit Damkar di Kota Wisata Parapat.

“Tidak ada salahnya pihak pemerintah memikirkan pemasangan instalasi hydrant di beberapa titik untuk mempercepat tim damkar mendapatkan isi ulang air, dan pemerintah menyiapkan tim khusus yang profesional di Kota wisata Parapat,” ujar Sirait.

Camat Girsang Sipanganbolon Marwandi Yosua Simaibang saat di hubungi wartawan terkait keluhan warga Camat Girsip Josua S mengatakan bahwa dari pihak kecamatan hanya di perbantukan dan unit damkar dibawah kendali Operasional Dinas BPBD Kabupaten Simalungun dan operasionalnya bukan wewenang pihak Kecamatan.

“Sebenarnya, kan lae juga sudah tau kondisi pemkab seperti apa ?, Apalagi unit damkar itu bukan wewenang kecamatan operasionalnya, tapi dibawah kendali BPBD,” Tulis Josua melalui whatsappnya.

Sedangkan Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simalungun Viktor Purba saat dimintai keterangan terkait keluhan warga dengan keberadaan tim unit damkar di Parapat, namun Viktor tidak menanggapi chat dan telpon awak media via whatsapp hingga berita ini di kirim ke redaksi (27/08/2021). (FERI)

Kapolda Sumut sambangi kota Turis Parapat cek kesiapan vaksinasi dan sampaikan Tali asih kepada korban Kebakaran.

etabloidfbi.com Parapat.

Kapolda Sumut Irjen Pol Drs R.Z Panca Putra Simanjuntak M.Si di dampingi beberapa Pamen Polda Sumut saat melakukan peninjauan kesiapan dan proses vaksinasi di Wilayah Kota wisata Parapat, Kapolda pada kesempatan memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Parapat melalui Kapolsek Parapat, Kamis sore (26/08/2021).

Saat di Mapolsek Parapat, rombongan Kepala Kepolisian Sumatera Utara, Irjen. Pol. Drs. R. Z. Panca Putra Simanjuntak, M.Si disambut oleh Kapolsek Parapat IPTU Hosea Ginting didampingi Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Hendrik F Aritonang SIK, MH dan seluruh personil Polsek Parapat.

Kedatangan Kapolda Sumut bersama rombongan untuk memastikan apakah vaksinasi berjalan dengan baik atau tidak di Wilayah Kota Touris Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun

Kapolda menyampaikan agar masyarakat yang tinggal di kota wisata Parapat harus segera divaksin karena masyarakat sering berinteraksi dengan sejumlah wisatawan, baik dari dalam maupun dari luar kota.

“Setelah divaksin mudah-mudahan masyarakat memiliki imun yang lebih kuat sehingga terhindar dari paparan Covid-19,” Ujar Kepala Kepolisian Sumatera Utara Irjen. Pol. Drs. R. Z. Panca Putra Simanjuntak, M.Si didampingi Dirkrimsus Poldasu Sumatera Utara, Kombes Pol Jhon Carles Nababan dan Rombongan.

Selain itu, dia juga mengingatkan seluruh Personil Polsek Parapat untuk meningkatkan pengawasan dan upaya pencegahan virus corona dengan menjalankan strategi 3T (testing, tracing, treatment ).

Pada kesempatan itu Kapolda Sumut juga menyampaikan bantuan dan turut prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi tadi pagi kamis (28/08/2021) di Parapat, dan Kepada para korban bencana kiranya cobaan ini segera pulih dan tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan.

“Seberapapun yang dapat kami sampaikan mudah mudahan dapat membantu dan meringankan beban para korban kebakaran, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Kepolisian terhadap masyarakat,” Ujar Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Drs. R. Z. Panca Putra Simanjuntak melalui Kapolsek Parapat IPTU Hosea Ginting didampingi Forkopimcam Girsang Sipanganbolon saat menyampaikan bantuan kepada korban bencana.

Salah seorang korban yang rumahnya hangus terbakar Rosmina Sinaga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kepolisian Sumatera Utara Irjen. Pol. Drs. R. Z. Panca Putra Simanjuntak yang peduli kepada kami” ujarnya sambil meneteskan air matanya.

Penanganan Kasus Penculikan Anak Berlarut-larut, Indikasi Oknum Polisi Cianjur Tidak Profesional

 

etabloidfbi.com Jakarta.–

 

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, sulit menyembunyikan rasa kecewa saat mengetahui bahwa kasus penculikan anak [1] yang telah bersangsung lebih dari 8 bulan di Polres Cianjur belum menemui titik terang alias berlarut-larut. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu mengaku sangat prihatin atas kasus tersebut dan menyayangkan rendahnya profesionalitas oknum aparat kepolisian untuk menuntaskan kasusnya sesegera mungkin.

“Saya sangat kecewa dengan cara kerja oknum-oknum polisi di Polres Cianjur yang menangani kasus itu. Saya sudah datangi Polres Cianjur pada 5 Februari 2021 lalu saat keluarga Derryl Kurniadi (anak korban penculikan – red) meminta bantuan untuk mengawal kasus ini. Saya pertanyakan penanganan kasusnya kepada Kanit PPA yang menangani, namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti,” ungkap Wilson Lalengke kepada media ini, Kamis, 26 Agustus 2021.

Menurutnya, Team PPWI yang menyambangi Polres Cianjur menjumpai oknum polisi bernama Asep Sodikin. Ketika ditanyakan keberadaan anak korban penculikan, Asep mengatakan bahwa Derry Kurniadi dititipkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Cianjur, Jawa Barat. Usai di Polres Cianjur, Team mendatangi lokasi yang dimaksud. PPWI juga melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Ketua RT setempat, serta tetangga sekitar. Namun, mereka tidak diperkenankan masuk oleh penjaga P2TP2A. Alasannya, pimpinan tidak berada di tempat, dan si anak dilarang bertemu dengan siapapun.

Sehari setelahnya, Ketua RT setempat mengabarkan ke PPWI bahwa tidak ada satupun anak di kantor P2TP2A Cianjur sebagaimana disampaikan oleh oknum polisi Asep Sodikin. Berdasarkan fakta ini, dapat diduga bahwa oknum polisi Asep Sodikin terindikasi berbohong. Belakangan diketahui bahwa pemimpin P2TP2A Cianjur, bernama Lidia, diduga kuat bekerjasama dengan si penculik dalam mengelabui orang tua si anak korban penculikan agar tidak dapat menemukan anaknya.

“Ternyata oknum pimpinan P2TP2A Cianjur yang bernama Lidia ini terindikasi membantu si penculik Sofyan Jendi alias Dio dalam menyembunyikan anak korban penculikan. Minimal, Ibu Lidia diduga kuat tidak netral dalam kasus Derryl itu. Kita memiliki bukti tertulis bahwa Sofyan Jendi memberikan pekerjaan kepada Ibu Lidia, yang merupakan pengacara ini, untuk menangani kasus klien-nya si Sofyan Jendi itu,” terang pengacara keluarga korban penculikan, Zakaria Ginting, SH, MH, dalam keterangannya kepada PPWI Nasional.

Dalam kasus ini, tambah Wilson Lalengke, pihaknya tidak mempersoalkan masalah hukum yang harus dilalui dalam penyelesaian kasus tersebut. “Keberatan atau pertanyaan substantif kita sebenarnya adalah soal anak yang tidak boleh bertemu orang tuanya selama lebih dari 8 bulan ini. Saya curiga ada skenario jahat yang dirancang oleh penculik anak ini yang terkesan diback-up oleh oknum polisi Polres Cianjur dan pimpinan P2TP2A. Entah apa tujuannya, saya tidak tahu. Bayangkan, 8 bulan lebih Derryl Kurniadi yang masih usia 6 tahun saat diculik tidak diizinkan dijenguk ayah-ibunya atau keluarga lainnya, pun tidak juga boleh ditemui pengacara keluarga ini. Di mana otaknya para oknum polisi dan pihak terkait yang menangani kasus tersebut?” kata Lalengke yang mengaku geram terhadap perilaku dholim para oknum polisi Cianjur terhadap keluarga dan anak korban penculikan itu.

Anehnya, lanjut tokoh pers nasional itu, ketika dirinya menghubungi oknum polisi Asep Sodikin dan mempertanyakan mengapa penanganan anak korban penculikan yang ditanganinya bisa berlarut-larut dan tidak memberikan informasi apapun tentang keberadaan Derryl Kurniadi selama ini kepada orang tuanya, Asep berdalih bahwa prosesnya masih berlangsung, tidak berlarut-larut, dan tidak benar bahwa orang tua Derryl tidak diberi akses bertemu anaknya. “Dia bilang tidak berlarut-larut, faktanya sudah 8 bulan belum ada kejelasan proses hukum atas kasus ini. Anak itu manusia, bukan barang atau benda mati yang boleh ditahan semaunya, entah sampai kapan. Bagaimana mungkin mereka membiarkan anak korban penculikan itu dilarang bertemu orang tuanya dalam kurun waktu yang sedemikian lama? Apakah anak itu mau diambil atau diadopsi penculik? Atau mau diambil negara? Atau mau dikemanakan Derryl Kurniadi itu?” beber Lalengke penuh pertanyaan.

Lebih parah lagi, oknum polisi Asep tersebut secara serampangan mengatakan bahwa sudah ada kepastian hukum atas kasus itu. Atas pernyataan konyol Asep Sodikin ini, Lalengke langsung menyergah. “Kepastian hukum apa? Kepastian hukum itu adanya di ujung ketokan palu hakim di pengadilan, bukan di Anda, Kang Asep. Anda ini polisi tapi tidak paham aturan hukum. Parah ini oknum polisi di Pores Cianjur,” kata Lalengke secara langsung kepada polisi Asep Sodikin saat berdebat melalui saluran telepon, Kamis, 26 Agustus 2021, siang.

Untuk diketahui, pada tanggal 15 Desember 2020 telah terjadi peristiwa yang dapat diduga sebagai tindakan penculikan seorang anak berusia 6 tahun atas nama Derryl Kurniadi oleh seorang pria lajang usia menjelang 60-an tahun, bernama Sofyan Jendi alias Dio, mantan tetangga orang tua Derryl. Derryl yang merupakan anak dari Danny Eka Prasetio (29), warga Kemayoran, Jakarta Utara, “dipinjam” oleh Dio dari rumah neneknya di Villa Rahayu Kp. Pasir Kampung, RT.004, RW.016 Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sekira pukul 12:00 siang.

Saat dijemput itu, Dio beralasan kepada nenek korban bahwa ia hanya ingin mengajak Derryl jalan untuk makan siang. Sejak siang itu hingga kini, Derry Kurniadi raib tidak tentu rimbanya. Dikatakan demikian, karena orang tua korban tidak tahu (tepatnya tidak diberitahu dan dihalang-halangi untuk mengetahui – red) tentang keberadaan anak korban penculikan itu.

Terkait dengan kasus tersebut, pihak keluarga anak korban penculikan memohon bantuan kepada semua pihak kiranya berkenan menolong mereka menemukan anaknya. “Kami sudah datangi dan minta bantu ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Komnas Anak, KPAI, tapi hasilnya masih nihil. Kami juga beberapa hari lalu sudah mendatangi Balai Anak Handayani, di Bambu Apus, Jakarta Timur, katanya anak kami dititipkan di sana. Eh, tidak boleh bertemu, katanya harus didampingi oleh Polres Cianjur yang menitipkan anak itu di sana. Besoknya kami datang lagi, dua hari berturut-turut, kata petugas di Handayani, polres Cianjur mau datang, eh tidak datang-datang,” keluh kakenya Derryl, bustomi. (APL/Red)

Catatan:

[1] Oknum Penyidik Polres Cianjur Diduga Memback-up Terlapor Penculik Anak; https://pewarta-indonesia.com/2021/02/oknum-penyidik-polres-cianjur-diduga-memback-up-terlapor-penculik-anak/

Kecam Intimidasi Jurnalis, Ketua PPWI: Publik harus Paham UU Pers No.40/1999

Keterangan Foto : Gambar Adalah Ilustrasi

 

etabloidfbi.com Kota Batu –

 

Kota Batu kini tengah menjadi sorotan publik, dan menjadi perbincangan khalayak ramai. Hal tersebut bukan tanpa sebab. Pasalnya, belakangan ini usai konfirmasi lanjutan, seorang jurnalis dari salah satu media online Jawa Timur jatimhariini.com, Yiyin Lukman Adiwinoto mengaku diintimidasi, HP dirampas dan ditahan oleh pihak manajemen salah satu Pusat Oleh-oleh ternama di Kota Batu.

Merasa jiwanya terancam, jurnalis itu pun pada akhirnya melaporkan peristiwa nahas yang dialaminya tersebut ke Satreskrim Polres Batu. Kini perkaranya masih dalam proses penyelidikan.

“Saya didampingi rekan-rekan media di Kota Batu sudah melaporkan ke Satreskrim Polres Batu. Saat ini, kami bersama Redaksi dan Tim Biro Hukum media jatimhariini.com dengan didukung Mahapatih Law Office, masih menunggu perkembangan selanjutnya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Menyikapi soal adanya dugaan intimidasi itu, Dewan Pers menyayangkan insiden yang menimpa salah seorang jurnalis di Kota Batu yang melakukan tugasnya dalam mencari informasi. “Siapapun tidak boleh menghalang-halangi tugas seorang jurnalis. Karena pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyatakan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),” tegas Hendry Chairudin Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers, saat dihubungi awak media, Minggu (22/8/2021).

Menurut Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 itu, tindakan melaporkan ke Polisi merupakan tindakan yang baik, karena tidak boleh ada yang menghalangi tugas jurnalistik wartawan, sesuai UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. “Diharapkan agar wartawan dalam bekerja tetap sesuai kode etik jurnalistik, dan pihak kepolisian menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, peristiwa serupa tidak perlu terjadi lagi. Kuncinya adalah komunikasi para pemangku kepentingan, karena saat ini bangsa Indonesia secara keseluruhan sedang berjuang menanggulangi pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke. S.Pd., M.Sc., M.A., sangat menyayangkan dan mengecam setiap tindakan yang bernuansa intimidasi terhadap wartawan. “Publik harus memahami benar UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Kalau keberatan tentang suatu pemberitaan oleh sebuah media, maka setiap orang harus menggunakan mekanisme yang disediakan oleh Pasal 1 ayat (11), (12), dan (13) jo pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers,” jelas Wilson Lalengke melalui pesan WhatsApp-nya ke media ini.

Alumni PPRA-48 Lemhannas RI 2012 itu, sangat menyayangkan perilaku barbar terhadap jurnalis yang diduga dilakukan oleh oknum salah seorang pihak manajemen Pusat Oleh-oleh di Kota Batu itu. “Hal ini mengindikasikan, bahwa manajemen hendak menyembunyikan sesuatu yang berkemungkinan melanggar aturan dan dikuatirkan, akan menjerat manajemen Pusat Oleh-oleh tersebut. Saya berharap, Polisi memproses laporan yang sudah disampaikan oleh korban (jurnalis), dengan menerapkan Pasal 18 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” tandasnya. (Ami)

Muslim SE Di Panggil Penyidik, Wiranto Ingatkan Polda Aceh Agar Tetap Netral

etabloidfbi.com, Kota Langsa-Aceh.

Ketua DPD LSM KIBAR Aceh, Muslim SE dipanggil pihak Polda Aceh, terkait laporan walikota Langsa. Berdasarkan Surat Undangan Klarifikasi Polda Aceh nomor B/586/VIII/RES.1.18/2021/Subdit II Resume tanggal, 25 Agustus 2021 perihal: Undangan Klarifikasi yang ditandatangani oleh Wadir Reskrimum Polda Aceh AKBP Wahyu Kuncoro, SIK., MH untuk hadir guna kepentingan penyelidikan.

Berbunyi: dimohon kepada Ketua DPD Kibar Aceh untuk hadir dan memberikan Klarifikasi/keterangan yang akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Interview pada, hari, Selasa 31 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB bertempat Ruangan Subdit II/Harda Ditreskrimum Polda Aceh, terkait laporan Polisi oleh Walikota Langsa Usman Abdullah alias toke Seum.

Bergulir nya isu mesum yang di duga dilakukan oleh Walikota Langsa, dibongkar oleh Ketua DPD Kibar Aceh Cut Lem berbuntut panjang ke ranah hukum.
Akhirnya Ketua DPC KIBAR Aceh Jaya Mawardi angkat bicara meminta Polda Aceh untuk bersikap netral dan tidak memihak atau membela salah satu pihak. Apalagi ada perlakuan Diskriminatif terhadap ketua DPD KIBAR Aceh Muslim, SE yang akrab disapa Cut Lem.

“Apabila terjadi penekanan yang menyalahi prosedur hukum yang merugikan Cut Lem terhadap proses penegakan hukum oleh pihak Polda Aceh, maka kami DPC KIBAR di 23 Kabupaten/Kota Se-Aceh akan menyurati Presiden, Kapolri, Kompolnas, dan Pembina DPP KIBAR Pusat untuk Permohonan Bantuan Hukum karena apa yang dilakukan oleh ketua DPD KIBAR Aceh Cut Lem, hanya menjalankan fungsi sosial kontrol berdasarkan pengakuan Saudari Nuraina alias Ai, yang diduga sebagai pasangan mesum Walikota Langsa,” pungkas ketua DPC Kibar Aceh jaya Mawardi kepada wartawan dalam rilist nya.(26/08/2021)

Ditempat terpisah di sekretariat DPP KIBAR di jakarta Pusat, Jenderal TNI (purn) Dr. H. Wiranto sebagai pendiri KIBAR, mengingatkan agar Polda Aceh bersikap netral dan tidak membekingi Laporan Walikota Langsa.
“Kita harap Polda Aceh untuk bersikap netral dan tidak ada upaya membekingi,” tegas nya.

Ketua DPD KIBAR Aceh Cut Lem berharap, perkara yang sedang berjalan ini sampai Ke Pengadilan, sehingga terungkap fakta-fakta di persidangan. Dirinya (Cut lem) juga mengatakan, akan selalu berkoordinasi dan memberikan laporan perkembangan perkara ini ke DPP KIBAR Pusat di Jakarta sampai proses hukum tersebut tuntas.(team-7)

TNI AL LANTAMAL XII KEMBALI MENURUNKAN TIM VAKSINATORNYA DUKUNG SERBUAN VAKSIN TERHADAP MASYARAKAT DI MEGAMAL A. YANI PONTIANAK

etabloidfbi.com PONTIANAK :

Lantamal XII Pontianak kembali menurunkan Tim Vaksinator dibawah pimpinan Kepala Dinas Kesehatan Lantamal XII, Letkol Laut (K) drg. Heru Subagyo, Sp. Pros., bersinergi dengan Satgas Covid-19 Pemprov Kalimantan Barat, serta Unsur TNI/Polri melaksanakan Serbuan Vaksinasi terhadap Masyarakat Kota Pontianak di Grand Mall Ayani Jl. Jenderal Ahmad Yani No.4, Parit Tokaya, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kamis (26/08/2021).

Komandan Latamal XII Pontianak Brigjend TNI (Mar) Andi Rukman,  menyampaikan bahwa “Serbuan Vaksinas yang di laksanakan tersebut dilaksanakan oleh Pemprov. Kalimantan Barat, dibantu Vaksinator Lantamal XII pontianak dan Unsur Vaksinator TNI Polri lainnya. Program vaksinasi merupakan upaya proaktif Lantamal XII dan selalu siap mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, serta mendukung akselerasi pemulihan kesehatan masyarakat. Melalui pemberian vaksin, daya tahan tubuh masyarakat akan lebih kuat dalam menangkal virus Covid-19”.

Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, beberapa waktu yang lalu mengapresiasi kegiatan vaksinasi massal yang diselenggarakan organisasi masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri. Dengan gencarnya kegiatan seperti ini, dia berharap target vaksinasi di Kalimantan Barat bisa mencapai 70 persen dan mempercepat terwujudnya kekebalan komunal (Herd immunity) di Kalbar dan juga nasional.


Dalam pelaksanaan Serbuan Vaksin ini Diskes Lantamal XII menurunkan 1 Tim Vaksinator, dan dalam pelaksanaan ini disiapkan sejumlah 70 Vial jenis Sinovac baik Vaksinasi 1 dan Vaksinasi 2. Pelaksanaan Serbuan Vaksin ini tetap berpedoman pada protokol kesehatan. “ Demikian ujar Letkol Laut (K) drg. Heru Subagyo, Sp. Pros., Setiap masyarakat yang akan di Vaksin terlebih dahulu diperiksa kesehatannya, dan bagi yang memenuhi syarat kondisi kesehatannya, Tim Vaksinator Satgas Gabungan Covid-19 Pemprov Kalbar akan  melakukan vaksinasi.( M.zuhdi /sy Mohsin )

Kapolres Madina Apresiasi Warga Masyarakat Dalam Pembangunan Bandar Udara Bukit Malintang

 

etabloidfbi.com Madina.–

 

Kapolres Madina Akbp Horas Tua Silalahi, S.I.K, M.Si menghadiri kegiatan musyawarah penetapan bentuk ganti rugi pengadaan tanah Bandar udara Bukit Malintang di aula kantor camat Panyabungan Utara, Kamis (26/08/2021)

Turut hadir dalam kegiatan tersebut yang mewakili Kajari Madina, Kadis Pertanahan Pemkab Madina, yang mewakili Kadis Hun dan BPN Madina, Kapolsek Panyabungan, Camat Panyabungan, Kantor jasa penilai publik (KJPP) dan warga masyarakat bukit Malintang serta pegawai Bank Sumut Panyabungan.

Dalam Sambutannya “Saya Apresiasi dan ucapkan terima kasih kepada warga masyarakat khususnya warga desa bukit malintang yang telah berpartisipasi dalam pembangunan daerah, hal ini ini merupakan perjuangan kita dalam memajukan daerah tempat tinggal yang kita cintai” ucap Kapolres Madina.

“Saya berharap program pemerintah yang telah diprogramkan oleh pemerintah dapat berjalan lancar karena didukung oleh situasi kamtibmas yang kondusif, tutup Akbp Horas Tua Silalahi, S.I.K, M.Si pada acara tersebut.

Wildan Daulay

Dua rumah warga di lalap si jago merah di Parapat

 

etabloidfbi.com Parapat.–

Dua rumah semi permanen sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai usaha rumah makan dan warung kopi hangus rata dengan tanah dilalap sijago merah di Jalan Sisingamangaraja Parapat, pada pagi hari sekira pukul 7.30 Wib, Kamis (26/08/2021).

Dampak dari kebakaran Kedua rumah tempat tinggal dan usaha tersebut mengalami rusak berat dan rata dengan tanah, semua harta benda tak ada yang sempat terselamatkan dari dalam kedua rumah.

Menurut informasi tetangga Marga Sinaga di sekitar kejadian bahwa kepulan api sempat terlihat berasal dari dapur Marga Sirait namun sampai saat ini masih belum bisa di pastikan menunggu hasil penyelidikan pihak berwajib.

“Kepulan asap terlihat dari dapur Marga sirait itu dan tidak berlangsung lama api membubul tinggi, sehingga merembes ke sebelah kanan Rumah makan salero Basamo, yang akhir keduanya rata dengan tanah ” Ujar Sinaga di warung depan lokasi kejadian.

Pihak Forkopimcam Girsang Sipanganbolon menurunkan 1 unit pemadam kebakaran yang di bantu oleh TNI Polri dan warga sekitar yang akhirnya amukan si jago merah berhasil dipadamkan selama satu jam lebih dari awal kejadian

Pihak kepolisian Sektor Parapat Kapolsek Iptu Hosea Ginting SH mengatakan bahwa kejadian kebakaran ini segera kita selidiki.

“Kita akan selidiki lebih lanjut,” ucap Kapolsek di lokasi kejadian sambil membantu pemadaman api.

Hingga berita ini di tayangkan pihak warga dibantu TNI Polri, Basarnas masih melakukan penyiraman untuk pemadaman api kecil di lokasi kejadian. (FERI)

Persoalan UKW dan Verifikasi Media DP Terungkap di Sidang MK

 

etabloidfbi.com Jakarta.–

 

Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat meminta pihak principal atau pemohon untuk menguraikan persoalan Uji Kompetensi Wartawan dan Verifikasi Perusahaan Pers yang dianggap bermasalah dan merugikan hak konstitusional para pemohon sebagai saran dan masukan majelis untuk keperluan perbaikan permohonan uji materiil Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu disampaikannya usai mendengar penjelasan pihak pemohon dalam sidang perdana uji materil di ruang sidang utama Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada Rabu, 25/8/2021 siang.
“Nanti itu dinarasikan dan didiskusikan dengan kuasa hukum supaya bisa dituangkan dalam perbaikan permohonan supaya narasinya lengkap, karena kesimpangsiuran itulah yang disebabkan oleh pasal 15 itu kan,” tandas Hidayat usai memberi arahan kepada pihak pemohon.

Sementara Kuasa Hukum Pemohon Umbu Rauta sempat menjelaskan kepada Majelis Hakim MK bahwa sebagai dampak dari tafsir Pasal 15 Ayat 2 Huruf F terutama frasa memfasilitasi maka Dewan Pers itu mengambil alih peranan sebagai pembentuk peraturan pers. “Sementara jika ditafsirkan makna memfasilitasi organisasi pers, menurut pemohon maka kewenangan menyusun peraturan pers itu ada pada organisasi pers, bukan pada Dewan Pers. Sehingga dampaknya munculah peraturan-peraturan Dewan Pers yang menurut organisasi pers melampaui kewenangannya,” urai Umbu kepada Majelis Hakim.

Pada kesempatan yang sama, Heintje Mandagi selaku pemohon juga sempat memberi penjelasan tentang Peraturan Dewan Pers yang digunakan sebagai salah dasar pembuatan sejumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait kerja sama media yang intinya hanya menerima media atau perusahaan pers yang sudah terverifikasi Dewan Pers serta pimpinan redaksinya harus mengantongi sertifikat UKW versi Dewan Pers bukan Badan nasional Sertifikasi Profesi.

Sementara Soegiharto Santoso membeberkan bahwa pihaknya sudah mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi yang sesuai ketentuan melalui BNSP sejak 2019 lalu. “Kami menjadi pioner dalam mendirikan LSP Pers yang akan mendapatkan lisensi dari BNSP,” ujar Hoky sapaan akrabnya.

Anggota Majelis Hakim perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021 terdiri dari
Manahan M. P. Sitompul, dan Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Turut hadir dalam persidangan secara daring atau online, Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I, Hans M Kawengian sebagai Pemohon II, dan Soegiharto Santoso sebagai Pemohon III.

Hakim MK memberi kesempatan kepada pihak pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan terhitung 14 hari ke depan. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada 7 September 2021 mendatang.

Para Kuasa Hukum Pemohon terdiri dari DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., Nimrod Androiha,
S.H., Christo Laurenz Sanaky, S.H. dan Vincent Suriadinata, S.H., M.H.

Pada awal sidang ini kuasa hukum Vincent Suriadinata, S.H., M.H. dan Christo Laurenz Sanaky, S.H. secara bergantian membacakan isi permohonan sampai pada petitum. **

Resmikan Kampung Tangguh Anti Narkoba, Kapolres Lebak Polda Banten : Mari Selamatkan Anak Cucu Kita

etabloidfbi.com Lebak.–

 

Kepala Kepolisian Resor ( Kapolres) Lebak Polda Banten melaksanakan peresmian Kampung Tangguh Anti Narkoba di Kantor Desa Guradog Kec. Curugbitung Kab. Lebak. Rabu ( 25/8/2021 pukul 09.30 wib)

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Lebak AKBP Teddy Rayendra,SIK,M.I.K, Wakil Bupati Lebak sekaligus sebagai Kepala BNNK Lebak H. Ade Sumardi., SE.MM, Kajari Lebak Silvia Triana Hapsari., SH.,M.HUM., Kasdim 0603 Lebak MAYOR Inf. Uung, Waka Polres Lebak KOMPOL Bambang Supeno, SIK,Kasat Narkoba AKP Ilman Robiana,SH, Muspika Kecamatan Curugbitung, Kepala Desa Guradog Sukarma, Tokoh Adat Desa Guradog H. Supriadi / Abah ladut, Perwakilan Ketua RW dan RT Desa Guradog, Ketua pemuda karangtaruna Desa Guradog Sdr. Madyani.

Dalam peresmian Kampung Tangguh Anti Narkoba tersebut ditandai pemukulan gong oleh Kapolres Lebak.

Kapolres Lebak Polda Banten AKBP Teddy Rayendra, SIK. MIK. dalam Sambutannya mengucapkan terimakasih atas kepedulian bersama-sama menjadikan Desa Guradog Sebagai Kampung Tangguh Anti Narkoba

“Terimakasih atas kepedulianya bersama – sama dan desa Guradog menjadi Kampung tangguh anti narkoba Kab. Lebak, memang tugas kita tidak gampang, namun dengan kerja sama antar tokoh, pemuda dan ulama serta TNI dan Polri kita bisa mampu mencegah peredaran narkoba” ujar Teddy

Teddy mengajak kepada seluruh komponen masyarakat,TNI,Polri, untuk bersama-sama menyelamatkan generasi muda dari narkoba

“Mari bersama – sama selamatkan anak cucu kita dan kita selamatkan generasi masa depan, supaya Kabupaten Lebak dapat membangun dengan baik tanpa narkoba dan bersih narkoba”ajak Teddy

Wakil Bupati Lebak sekaligus sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Lebak (BNNK) Lebak H. Ade Sumardi, SE.MM, mengatakan
“Kampung Tangguh Bersih Narkoba merupakan program serentak di seluruh Indonesia, Desa Guradog pernah menjadi kampung tangguh covid 19, dan sekarang Desa Guradog menjadi kampung tangguh anti narkoba dan jadikan kampung guradog menjadi kampung adat fail projek”

“Dalam memerangi narkoba butuh kepedulian bersama – sama dalam mencegah peredaran narkoba dan selamatkan anak cucu kita”

Kegiatan dilanjutkan dengan Deklarasi Anti Narkoba dan penandatangan deklarasi anti narkoba.

 

(Mujahidin)

Di Duga Proyek Siluman, Tanpa Papan Nama Di Kampung Sendang Mukti

 

etabloidfbi com Lampung Tengah.–

Pekerjaan proyek pembangunan jalan rabat beton Kampung Sendang Mukti,Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Provinsi Lampung, mulai disoroti oleh warga setempat.

Pasalnya, Pekerjaan proyek yang sudah berjalan hampir dua minggu ini tanpa papan nama proyek.

Hal itu kemudian mendapat sorotan dari warga Sendang Mukti bahwa proyek yang dibangun pemerintah dinilai proyek siluman, sebab sama sekali tidak terpasang papan nama informasi proyeknya saat melaksanakan kegiatan pekerjaan.

“Proyek yang dikerjakan tanpa menggunakan papan nama itu indikasinya sebagai trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggaran dan sumber anggaran,” tegas salah satu warga pada awak media ini,Rabu (25/08/21)

“Semestinya pihak pemborong atau kontraktor harusnya memberikan surat pemberitahuan kepada pihak pemerintah desa, kalau ada masyarakat bertanya ini proyek apa?,” ungkap warga setempat yang minta tidak disebutkan namanya.

Dia sangat menyayangkan seperti pengawas lapangan memonitoring dan menegur rekanan agar memasang papan informasi proyek saat di mulai pekerjaan.

Menurutnya, sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek, dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

“Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transparansi, sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan,” ungkap warga yang mengetahui betul tentang proyek itu.

Menurut pekerja kasar bangunan jalan saat di wawancari mengatakan bahwa kami tidak tau mengenai anggaran, tapi kami di perintahkan untuk kerja saja,“ucap pekerja.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum juga ada papan nama proyek,Dan Diketahui siapa pemborongnya. (Aldi)

Pengumuman Pemenang Lomba Menulis Bertema “Merdeka dari Pandemi Covid-19”

 

etabloidfbi.com Jakarta –

 

Setelah memilah dan melakukan penjurian terhadap karya-karya essay yang masuk ke Panitia Lomba Menulis Essay bertema “Merdeka dari Pandemi Covid-19”, maka panitia dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) menetapkan 10 nominator terbaik, yaitu:

  1. Anda Torkis Lubis, dengan essay berjudul “Semangat HUT RI Kemerdekaan di Masa Pandemi Indonesia Tumbuh Tangguh”.

  2. Ernita Situmorang, dengan essay berjudul “Merdeka Dari Pandemi Covid-19”.

  3. Indrawan Sukma, dengan essay berjudul “Pandemi Boleh Robek Hatiku Tapi Jangan Semangat Merah Putihku”.

  4. Juliadi, dengan essay berjudul “Perayaan HUT RI yang Ke 76 di Tengah Covid-19”.

  5. Muhamad Jajuli, dengan essay berjudul “Lawan Corona untuk Indonesia Merdeka”.

  6. Ongki Imam Arifin, dengan essay berjudul “Diri Sendiri”.

  7. Shemi, dengan essay berjudul “Merdeka Bersama Vaksinasi di Masa Pandemi”.

  8. Ug Dani, dengan essay berjudul “Rela Divaksin Demi Kepentingan Administrasi Pelayanan Publik”.

  9. Yan Djuna, dengan essay berjudul “Media Cerdas Menjadi Pahlawan Pandemi Covid19”.

  10. Yosiaro Zebua, dengan essay berjudul “Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 Ala Pancasila di Masa Pandemi Covid-19”.

Selain mendapatkan Piagam Penghargaan yang dikirimkan melalui email masing-masing, 10 nominator terbaik ini juga mendapatkan voucher beasiswa untuk mengikuti Pelatihan Dasar Jurnalistik yang dilaksanakan PPWI bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mpu Tantular, Jakarta, yang akan diberlangsung pada hari Sabtu, 28 Agustus 2021 mendatang secara virtual. Bagi para nominator di atas agar menghubungi Panitia Pelatihan di nomor WA 081310188305 (Bang Danny) untuk proses registrasi peserta pelatihan.

Dari kesepuluh peserta terbaik tersebut, Dewan Juri telah memilih 3 orang pemenang lomba menulis, yakni:

  1. Pemenang I: Yan Djuna dengan essay berjudul “Media Cerdas Menjadi Pahlawan Pandemi Covid-19”

  2. Pemenang II: Yosiaro Zebua dengan essay berjudul “Peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI Tahun 2021 Ala Pancasila di Masa Pandemi Covid-19”

  3. Pemenang III: UD Gani dengan essay berjudul “Rela Divaksin demi Kepentingan Administrasi Pelayanan Publik”

Bagi tiga pemenang tersebut diberikan Sertifikat Pemenang dan hadiah spesial berupa buku novel berjudul “Janji Anne” buah karya Pengurus PPWI Karawang, Jawa Barat, Neneng JK.
Silahkan menghubungi Panitia Lomba untuk pengiriman Sertifikat dan hadiahnya melalui WA 085772004248 (Mbak Wina).

Seluruh peserta lomba mendapatkan e-Certificate yang dikirimkan melalui email masing-masing.

Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu-gugat dan tidak melayani surat-menyurat.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa dalam rangka memeriahkan HUT ke-76 Kemerdekaan RI, PPWI mengadakan 3 (tiga) kegiatan yakni:

  1. Webinar Jurnalisme Warga dengan tema “Eksistensi Pewarta Warga dalam Perspektif Undang-Undang Pers” yang telah sukses digelar pada Senin, 16 Agustus 2021. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta yang memenuhi ruang webinar. Tidak kurang dari 500-an pendaftar dari Sabang sampai Merauke mengikuti webinar tersebut dengan tekun dan seksama dari awal hingga akhir acara.

  2. Lomba Menulis dengan tema “Merdeka dari Pandemi Covid-19”; yang diumumkan nominator dan pemenangnya di atas.

  3. Pelatihan Dasar Jurnalistik yang akan digelar hari Sabtu 28 Agustus 2021.

Demikian disampaikan, kepada seluruh peserta lomba menulis, PPWI mengapresiasi upaya intelektual peserta semua demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih.

Jakarta, 25 Agustus 2021

Atas nama DPN PPWI
Dewan Juri Lomba Menulis Essay bertema “Merdeka dari Pandemi Covid-19”,
1. Mung Pujanarko, S.Sos, M.I.Kom
2. Danny Siagian, SE, MBA
3. Neneng Jauharah Khairiah, SH

DPD PPWI Babel Terbentuk, Wilson Lalengke: Jurnalistik Merupakan Alat Bangun Daerah Cerdaskan Warga

 

etabloidfbi.com Pangkalpinang

 

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, mengapresiasi pembentukan DPD PPWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Proses pembentukan secara sederhana oleh sejumlah anggota PPWI di daerah itu, dilakukan di tengah pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. Meski demikian, pertemuan ini telah menghasilkan draft susunan kepengurusan DPD PPWI Bangka Belitung masa bakti 2021-2026.

“Saya mengucapkan selamat atas progres yang sudah dicapai oleh kawan-kawan PPWI di Bangka Belitung. Bagus, langkah pertama sudah dilakukan, tetap semangat meneruskan langkah berikutnya,” kata Ketum PPWI Wilson Lalengke, melalui pesan singkatnya di WhatsApp, Selasa (24/08/2021).

Ia menambahkan, proses pembentukan kepengurusan pertama kali dalam sebuah organisasi diwujudkan melalui deklarasi bersama untuk kepengurusan di tingkat pusat, dan pemberian mandat pada kepengurusan daerah maupun cabang. Pemberian mandat, kata dia, bertujuan untuk memudahkan anggota melakukan koordinasi dan konsolidasi membentuk kepengurusan berdasarkan tingkatannya.

Selanjutnya, Wilson juga mengajak kalangan pers dan masyarakat untuk memantapkan peran dalam membangun Bangka Belitung lebih maju. “Saya mengajak rekan-rekan media dan warga pewarta maupun masyarakat umum di Bangka Belitung, untuk bersama-sama membangun daerah melalui jurnalistik, yang merupakan alat pencerdasan masyarakat di manapun, sepanjang masa,” imbuh alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Temu Silaturrahmi

Pembentukan DPD PPWI Bangka Belitung diinisiasi para anggota guna mengembangkan keberadaan organisasi pewarta warga di Bumi Laskar Pelangi. Setelah dua kali gagal melaksanakan pertemuan lantaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 kasus Covid-19 di Bangka Belitung, akhirnya para anggota berhasil menggelar temu silaturrahmi, di Cafe Yok Ngopi Pangkalpinang, Senin (24/08/2021).

“Tercatat tiga kali kita mengirimkan undangan melalui WA kepada delapan anggota PPWI di Bangka Belitung, untuk ikut temu silaturrahmi. Alhamdulillah baru sekarang terlaksana,” kata Ali Rachmansyah, penggagas temu silaturrahmi.

Pertemuan mewacanakan pembentukan kepengurusan DPD PPWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. “Karena para anggota PPWI di Babel belum pernah bertemu dan saling kenal, maka temu silaturrahmi inilah moment yang tepat, sekaligus merumuskan rencana pengembangan organisasi PPWI di Bangka Belitung, melalui pembentukan kepengurusan,” tambah Ali.

Kehadiran PPWI di Babel diharapkan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan para pewarta warga di daerah, tanpa sekat batasan umur, pendidikan, latar belakang ekonomi dan pekerjaan, dan lain-lain. Bertolak dari hal itulah, anggota yang hadir sepakat membentuk DPD PPWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

“Langkah awal untuk mewujudkan rencana tersebut, dimusyawarahkanlah pembentukan Kepengurusan DPD PPWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2021-2026,” jelas Ali Rachmansyah.

Adapun kesepakatan bersama dalam pertemuan itu, secara aklamasi menunjuk Ali Rachmansyah sebagai Ketua DPD PPWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2021-2026.

Selain itu disusunlah formasi pengurus lainnya, yakni Rozi, SE dan Sahrussalis sebagai Wakil Ketua, Ismail sebagai Sekretaris, Syahrial dan Ayirah sebagai Wakil Sekretaris, serta Maryadi di posisi Bendahara dan Sri Agus Monica menjabat sebagai Wakil Bendahara. Kepengurusan ini masih akan disempurnakan dengan menambahkan personil di beberapa biro.

Ditambahkan Ali, hasil kesepakatan ini akan diusulkan kepada DPN PPWI untuk ditindaklanjuti menjadi susunan kepengurusan definitif, yang kemudian akan dibuatkan surat keputusan oleh Ketua Umum DPN PPWI. (*)

Warga Perumahan Sakinah 2 Sawah Lebar Baru, Gotong Royong Renovasi Masjid Arrahman 22 Agustus 2021

 

 

BENGKULU – Warga Perumahan Sakinah 2 Sawah Lebar Baru Bergotong-royong melakukan renovasi Masjid Arrahman di Perumahan Sakinah 2 Sawah Lebar Baru Kec Ratu Agung. Ahad, (22/08/2021).

Renovasi Masjid Arrahman ini, merupakan lanjutan yang telah dimulai beberapa minggu yang lalu, adapun bagian masjid yang direnovasi diantaranya, plavon masjid yang tadinya pake triplek diganti menjadi gibsun , Lantai Keramik di ganti dengan granit, pengecetan dinding masjid, lampu-lampu yang awalnya beberapa buah di ganti lebih banyak, pembangunan didalam masjid sudah selesai dan saat ini difokuskan bagian luar yaitu pembangunan pagar.

Untuk kedepan masjid ini rencananya akan di perindah semaksimal mungkin termasuk dihalaman masjid ada ayunan dan permainan anak-anak, supaya anak-anak lebih betah bermain dan belajar dilingkungan masjid. Dan masjid menjadi makmur, itulah salah satu siar islamiyah supaya masjid selalu ramai.

Selaku ketua RT Perumahan sakinah 2 “saudara Hernolis”. Hadir pula bergotong royong. Kehadirannya dalam rangka mensuport warganya supaya ikut gotong royong, dan dirinya menuturkan renovasi Masjid Arrahman ini selain dananya sumbangan/sodakah dari warga juga ada donatur tetap, donatur tersebut tidak mau disebutkan namanya, donatur berharap semoga amalnya menjadi amal jariyah, dan banyak warga yang lain ikut bergerak untuk beramal berupa materi atau material kalau pun materi dan material tidak bisa maka tenaga yang kita gunakan.

Dan ikut serta pula anggota JBMI “Jami’yah Batak Muslim Indonesia” Prov Bengkulu kebetulan warga dari perumahan sakinah 2 sawah lebar baru. Harapan warga perumahan sakinah 2 sawah lebar baru, renovasi atau perbaikan masjid ini akan selalu berkelanjutan, sekaligus untuk menjalin silaturrahmi sesama warga Perumahan Sakinah 2 Sawah Lebar baru

Terkait renovasi masjid ini, mendapat dukungan dari ibu-ibu yang ada di Perumahan Sakinah 2 Sawah Lebar Baru. Dukungan tersebut, berupa menyediakan konsumsi makanan, yang dilakukan secara bergilir perhari di setiap RT untuk para pekerja.

Ikut terlibat dalam pengerjaan renovasi masjid ini pula yakni Donatur Tetap dirinya tidak mau disebutkan namanya karena ibadah adalah hubungan kita dengan sang Pencipta Allah Swt.

( S. Sitompul )

Kapolda Aceh Terima Kunjungan Silaturahmi 9 Pemangku Keuangan Aceh

 

etabloidfbi.com, Banda Aceh

 

Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Ahmad Haydar SH, MM, menerima kunjungan dan silaturahmi 9 pejabat pemangku keuangan Provinsi Aceh, Selasa (24/8/21).

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, SH., SIK., MSi, dalam siaran persnya mengatakan, Kapolda Aceh bersilaturahmi dengan 9 pejabat itu di ruang kerjanya.

” Dalam silaturahmi itu, Kapolda Aceh turut mempresentasikan paparannya terkait update penyebaran Coviid-19 skala internasional, Indonesia dan Provinsi Aceh,” ucap Kabid Humas.

” Kemudian Kapolda Aceh juga menyampaikan cara penanggulangan Covid-19 yang dilakukan jajaran Polda Aceh, diantaranya dengan menggelar pos penyekatan PPKM Mikro di Provinsi Aceh, ” terang Kabid Humas.

” Untuk itu, Kapolda Aceh mengimbau pemangku keuangan di Provinsi Aceh dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan Polda Aceh dalam penanganan Covid-19 tersebut, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi daerah Aceh, ” sebut Kabid Humas lagi.

Kegiatan silaturahmi Kapolda Aceh dengan 9 pejabat pemangku keuanganan di Provinsi Aceh berlangsung dengan menerapkan prokes Covid -29, tutup Kabid Humas. ( Anwar )

Wartawan BISKOM Tantang Otto Hasibuan Bedah Kasus APKOMINDO

Jakarta – Kelanjutan perkara Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau APKOMINDO makin menarik untuk disimak.

Perkara kepengurusan APKOMINDO ini ternyata sudah bergulir di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia dalam kasus pidana maupun perdata yang berbeda-beda sejak tahun 2013. Bahkan proses pembekuan DPP APKOMINDO secara sewenang-wenang telah dilakukan oleh Hidayat Tjokrodjojo dan jajarannya sejak tahun 2011.

Hidayat sempat berbicara dalam sidang bahwa sejak dibekukan tahun 2011 tidak ada lagi pengurus Dewan Pimpinan Daerah APKOMINDO di Indonesia, sehingga tidak memerlukan permintaan tertulis dari minimal 2/3 pengurus DPD Kota/ Kabupaten untuk memenuhi syarat penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa APKOMINDO.

Sementara Soegiharto Santoso selaku Ketua Umum APKOMINDO mengaku sah sejak terpilih pada tahun 2015 dan kembali terpilih pada Munas tahun 2019 lalu. Pemerintah sendiri melalui Kementrian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Keputusan terkait kepengurusan APKOMINDO atas nama Ketum Soegiharto Santoso berdasarkan SK Dirjen AHU.

Kendati mengantongi keabsahan kepengurusan dari pemerintah, namun faktanya Soegiharto alias Hoky yang juga berprofesi sebagai wartawan serta menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas LSP Pers Indonesia, masih terus diganggu dengan berbagai upaya rekayasa hukum baik pidana sebanyak 5 laporan polisi sejak tahun 2015 maupun gugatan perdata berkali-kali sejak tahun 2013.

Tak cuma itu, dirinya pun pernah dikriminalisasi dengan laporan palsu nomor LP/392/IV/2016/Bareskrim Polri oleh kelompok Hidayat dan sempat ditahan selama 43 hari di Rutan Bantul dalam perkara terkait penggunaan logo organisasi APKOMINDO. Namun pada akhirnya Hoky dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim PN Bantul karena upaya Kasasi JPU ditolak oleh MA.

Menariknya, Hoky yang saat ini tercatat sebagai mahasiswa semester dua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM ini, sejak 2016 sudah tiga kali memenangkan perkara hukum terkait APKOMINDO hingga tingkat kasasi di MA.

Tak tanggung-tanggung Hoky sendirian telah beberapa kali menghadapi Otto Hasibuan seorang pakar hukum dengan gelar Profesor Doktor ilmu hukum dan menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam persidangan, diantaranya di Pengadilan Niaga Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Saya telah melakukan inzage di PN JakPus, sehingga semakin jelas akan adanya dugaan upaya rekayasa hukum saat sidang di PN JakSel waktu lalu.” ungkapnya.

Yang cukup menarik dalam persidangan perkara nomor 218/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. yang dipimpin Hakim Ketua Tuty Haryati, SH., MH pada Rabu 18/8/2021 lalu, adalah saat bukti-bukti diperlihatkan kepada dua saksi yang dihadirkan pihak tergugat.

Barang bukti berupa dokumen surat eksepsi yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Tergugat yaitu Otto Hasibuan, Sordame Purba, dan Kartika Yustisia Utami, disebutkan bahwa Ketua Umum terpilih pada Munaslub APKOMINDO tanggal 02 Februari 2015 adalah Rudi Rusdiah, Sekretaris Jenderal Rudy Dermawan Muliadi, dan Bendahara Kunarto Mintarno. Akan tetapi dalam dokumen surat Kontra Memori Kasasi atas putusan PT DKI Jakarta No. 235/PDT/2020/PT.DKI Jo. PN JakSel No. 633/Pdt.G/2018/ PN.JKT.Sel, disebutkan kepengurusan hasil Munaslub APKOMINDO tahun 2015 itu, nama yang tertera berbeda jauh dengan dokumen eksepsi yaitu Ketumnya menjadi Rudy Dermawan Muliadi dan Sekjendnya adalah Faaz Ismail.

Perbedaan nama kepengurusan APKOMINDO versi Munaslub tahun 2015 yang dibuat tim pengacara Otto Hasibuan tersebut sempat dikejar majelis hakim dalam persidangan Rabu 18/8/2021 lalu kepada Saksi Hidayat. Namun Hidayat menjawab tidak tahu dan tidak mau menjawab, serta tidak ingat, bahkan menganggap tidak relevan. Menurutnya kesalahan itu mungkin karena salah ketik.

Saksi pihak tergugat lainnya Chris Irwan Japari pun memberi jawaban serupa. Meskipun faktanya kedua saksi turut hadir saat Munaslub tersebut karena ada bukti foto-foto dokumentasi dan bukti jejak digital pemberitaan di media massa.

Atas kejadian yang terus menimpanya ini, Hoky selaku pihak yang merasa terus diganggu dan dikerjai oleh pihak-pihak yang tidak mau APKOMINDO berkembang, akhirnya menantang Ketum PERADI Otto Hasibuan untuk debat terbuka. “Saya tantang Bapak Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. yang terhormat untuk debat terbuka terkait perkara APKOMINDO lewat sarana podcast,” tandasnya.

Hoky mengaku yakin bakal menang debat terbuka di media sosial podcast dan bahkan di pengadilan karena sudah terungkap terang-benderang dari bukti-bukti fakta dan pelanggaran pihak tergugat atas AD & ART APKOMINDO, serta dari fakta persidangan keterangan dua saksi tergugat yang berusaha menutupi kebenaran.

Hoky mengaku menantang pengacara kondang Otto Hasibuan atas permintaan rekan-reman wartawan agar bisa netral dan tidak berpihak dalam pemberitaan.

“Teman-teman meminta saya menantang Pak Otto Hasibuan atas nama wartawan bukan selaku mahasiswa hukum,” kata Hoky melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi Selasa 21/8/2021.

Sidang lanjutan perkara APKOMINDO akan kembali bergulir pada Rabu 25/8/2021. (Redaksi)

Wow.! Sat Pol PP Kota Tangerang Segel Klinik Tidak Berizin.”

Keterangan Foto : Lokasi Klinik Yang Disegel Satpol PP

 

etabloidfbi.com kota Tangerang.–

Satuan polisi pamong praja Kota Tangerang, menurut element masyarakat patut di acungi jempol atas kinerja nya. Bermula dari informasi masyarakat, bahwa salah satu klinik yang berada di Jln Pembangunan 3 No.38 RT 02 RW 01 Kota Tangerang, setelah di kroschek ke klinik oleh dinas kesehatan, di ketahui tidak mengantongi izin, namun membuka praktek.

Satuan Polisi Pamong Praja langsung menindak tanpa ragu, dengan cara menyegel, yaitu Klinik NUR ALHAYA, dengan Perda No.17 Tahun 2011 tentang Retribusi perizinan dan Perda No.8 Tahun 2018.

“Sudah di lakukan penindakan, dengan cara di segel pada hari ini juga,” jelas Iwan, Kabid Gakkumdu pol PP kota tangerang saat memberikan penjelasan ke pada awak media. (23/08/2021)

Mendapat apresiasi dari masyarat,
Romo juga menyampaikan apresiasi nya atas kinerja yang bagus serta respon cepat di lakukan Sat pol PP.

“Hebat.! Kinerja satpol PP patut kita acungi jempol, dan supaya kedepannya tidak ada lagi para pengusaha atau pengelolah yang berani main main dengan aturan, demi kebaikan bersama dan juga demi menyelamatkan PAD kita di kota Tangerang,” ujar Romo.

Lebih jauh Romo juga mengatakan, bahwa pihak klinik membuka praktek dan itu sudah berjalan selama setahun, harus nya waktu yang demikian lama segala bentuk izin sudah seharusnya di kantongi.

“Klinik NUR ALHAYA sudah bertahun buka praktek tapi tidak mengurus izin, tentu tidak mengindahkan aturan. Jelas hal itu merugikan Pemerintah dan masyarakat, sebab tidak ada pemasukan retribusi ke PAD, dan dalam sisi pelayanan masyarakat tidak merasa nyaman karena fasilitas yang ada di klinik tidak standard,” kata Riomo.

“Bisnis Beternak Ikan Hias, Cukup Menjanjikan” Sebut Brigadir Hilal Personil Airud Polres Madina

 

etabloidfbi.com Madina.–

 

Brigadir Hilal Haikal merupakan salah satu anggota personil Airud Polres Madina, saat ini yang bersangkutan menjabat PJS. Paurmintu Airud Polres Madina yang bertempat tinggal di Jalan ABRI Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal.

Ditengah Pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini, Brigadir Hilal Haikal memanfaatkan waktu diluar jam dinas untuk beternak ikan hias, ianya membuat 6 (enam) buah kolam semen untuk mengembangbiakan ikan hias jenis Gupi/Gopjer dan Mas Pedang serta Mooly

“Berawal dari bakat dan hobby saya beternak ikan hias, kemudian muncul ide untuk memasarkannya, alhamdulillah dari proses perkawinan sampai dengan pengembangbiakan semua berjalan maksimal, hasilnya ikan yang saya rawat dan pelihara bertambah banyak sehingga bisa saya pasarkan kepada warga masyarakat Madina, khususnya pecinta ikan hias” sebut Brigadir Hilal.

“Proses pengembang biakan tidak membutuh waktu lama, untuk jenis ikan hias Gupi/Gobjer dalam waktu 3 (tiga) minggu sudah beranak dan untuk jenis ikan hias Mas Pedang butuh waktu 2 (dua) bulan sudah beranak kemudian jenis ikan hias molly dalam waktu sebulan beranak” sambung Brigadir Hilal.

“Saya mendapatkan bibit ikan hias tersebut dari Medan- Sumut, saya pesan melalui online dengan harga Rp 30.000,- tiga pasang dari jenis (Guppy/Gobjer dan Mas Pedang serta Molly) dan sekarang saya memasarkannya di Panyabungan – Madina dengan harga Rp. 10.000 (sepuluh ribu) per tiga ekor, hasil rata rata yang saya dapatkan dari pekerjaan sampingan saya ini Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang berminat silahkan hubungi saya di nomor 082261108667” tutup Brigadir Hilal Haikal saat dikonfirmasi awak media.

 

Wildan Daulay

Terkait Dugaan Pungutan Liar, PJID-Nusantara Resmi Laporkan Fidaus,Hendra dan Marzuki di Mapolda Riau

 

etabloidfbi.com PEKANBARU.–

 

Ismail Sarlata Ketua Umum didampingi Dafit Herman Sekretaris Jendral, Rusminar Sekretaris Jendral I, Sri Imelda Wakil Sekjen II, Munardi Ketua Harian, Pajar Saragih Wakil Ketua Umum III, Subiyanto Wakil Ketua Umum IV, Muhammad Reza Hamzah Ketua Bidang Pendidikan dan Profesi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Jurnalis Indonesia Nusantara (PJID-Nusantara) mendatangi Polda Riau di Jl. Patimura kota Pekanbaru Provinsi Riau. Senin (23/08/2021)

“Saat ini kita Team DPP PJID-Nusantara mendatangi Mapolda Riau, untuk memberikan laporan secara tertulis akan dugaan Pungutan Liar (Pungli) terkait Retrebusi Sampah yang diduga terjadi di Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) kota Pekanbaru, yang diduga melibatkan Dr. Marzuki Plt Kepala Dinas, Hendra Afliadi, M.Si Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, serta Firdaus, ST, MT Walikota Pekanbaru.” ungkap Ismail Sarlara.

Laporan yang diberikan kepada Kapolda melalui Dirreskrimum Polda Riau, untuk memenuhi hak kita sebagai warga negara sebagaimana tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 28F yakni berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis yang kita tuangkan dalam bentuk lampiran, akan adanya dugaan pungutan liar di dinas DLHK Pekanbaru, yang mana dalam dugaan tersebut kami menduga Bapak Firdaus, ST ,MT diduga merestui tindakkan dugaan pungutan yang telah terjadi, tambah Ismail Sarlata.

Dalam laporan yang kita berikan berharap pihak Polda Riau dapat mengusut tuntas dugaan pungli tersebut diatas, dan segera melakukan panggilan terhadap Bapak Firdaus, ST ,MT Walikota, Dr. Marzuky Plt Kadis, Hendra Afliadi, M.Si Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHK Pekanbaru sebagai Terlapor.

Dipenghujung, Ismail Sarlata Ketua Umum DPP PJID-Nusantara, mempercayai akan kinerja Polda Riau yang dapat mengusut tuntas laporan yang telah kita sampaikan dengan alat bukti yang telah kita miliki diantaranya:

  1. Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan dan di tanda tangani Plt Kadis DLHK Marzuki sebagai alat yang digunakan oknum untuk melakukan dugaan pungutan Liar yang telah terjadi kepada masyarakat atau pengusaha serta yang baru-baru ini terjadi di lingkungan Pasar Tradisional Pasar Selasa atau Simpang Baru kota Pekanbaru.
  2. Bukti Kwitansi dugaan pungutan liar sebesar 60.000, 7.500.000, 6.000.000 rupiah.
  3. Bukti setor pungutan dari pemungut ke kas negara yang disetorkan ke Bendahara sebesar Rp 1.000.000 dari dugaan pungutan sebesar Rp 6.000.000, sehingga Rp 5.000.000 yang tidak disetorkan patut dipertanyakan secara hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula.

Sumber: Reza Ketua Bidang Pendidikan dan Profesi DPP PJID-Nusantara.

Editor : Yahya Heriansyah

Bhayangkari Dikriminalisasi Oknum Aparat, Ibarat Harimau Makan Anaknya Sendiri

etabloidfbi.com Jakarta.–

 

Oleh: Wilson Lalengke

 

Adagium ‘Sejahat-jahatnya harimau, ia tidak akan memakan anaknya sendiri’ tidak lagi berlaku belakangan ini. Peribahasa yang menjelaskan hubungan ‘love without reserve’ antara orang tua dan anaknya itu ternyata hanyalah sebuah retorika belaka. Entah sejak kapan perumpamaan itu hilang makna menjadi hanya sebuah kalimat kosong belaka.

Penggambaran ‘sebejat-bejatnya orang tua, mereka tidak akan mencelakai anaknya sendiri’ melalui kalimat kiasan di atas itu, kini sudah tidak relevan untuk diucapkan alias tidak lagi memiliki nilai moral apapun. Kalimat yang terdengar indah itu, saat ini sudah harus dimusiumkan segera. Jika perlu, kita boleh meminta bantuan Ibu Susi Pujiasuti untuk membantu menenggelamkan ke dasar Laut Pangandaran saja.

Lukisan keadaan di atas itu cukup pas untuk mendeskripsikan dengan singkat kasus kriminalisasi seorang Ibu Bhayangkari, Nina Muhammad, oleh para oknum polisi di Polresta Manado, Sulawesi Utara. Hari ini, di usia 76 tahun Indonesia merdeka, Ibu Pertiwi boleh merenung kembali tentang arti kemerdekaan yang sudah diraihnya.

Faktanya, jangankan berhasil mendidik putra-putrinya untuk tidak menjadi ‘homo homini lupus’ –manusia serigala bagi sesamanya–, mencegah oknum-oknum polisi tidak menerkam anaknya sendiri saja, negara ini terindikasi gagal melakukannya. Hari-hari kemarin, hanya warga kebanyakan yang jadi korban kriminalisasi. Kini, kita saksikan oknum aparat terindikasi kuat sedang melahap anaknya sendiri, menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.

Kriminalisasi terhadap Nina Muhammad, istri seorang Bintara Polisi, merupakan potret buram perilaku oknum aparat hukum, khususnya di kalangan korps baju coklat, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum. Kondisi buruk ini sungguh amat membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.

Beberapa pendekatan dapat kita pakai dalam menganalisis permasalahan ini hingga setiap kita semestinya prihatin dan mewaspadai terjadinya kondisi yang lebih parah di masa-masa mendatang ini. Pertama, jika terjadi kriminalisasi warga internal Polri oleh oknum aparat Polri sendiri, dan dibiarkan tanpa penindakan dari pimpinan institusi itu, hal tersebut berpotensi besar untuk terulang dan terulang lagi di masa mendatang. Keadaan ini, cepat atau lambat, akan memunculkan ketegangan dan pertikaian yang lebih dalam di antara faksi-faksi di internal Polri yang disinyalir selama ini sedang bersaing ketat berebut hegemoni di lingkaran Trunojoyo itu.

Kedua, sebagaimana lazimnya, publik dengan serta-merta akan membangun asumsi dalam pikiran warasnya bahwa ‘jika anak sendiri saja dikriminalisasinya tanpa sensitivitas nurani selayaknya manusia pada umumnya, tentu dengan mudah kasus kriminalisasi serupa akan terjadi pada warga biasa, warga yang tidak punya hubungan apapun dengan para oknum aparat itu’. Asumsi minor semacam ini, yang terakumulasi secara kualitas dan kuantitas, pada gilirannya akan menimbulkan gejolak masyarakat yang dapat mewujud sebagai tsunami kekacauan sosial yang dasyat, yang pada akhirnya dapat melahirkan suasana chaos yang memporak-porandakan bangsa dan negara ini.

Ketiga, perilaku ‘anjing menggonggong kafila berlalu’ sedang dipertontonkan oleh para oknum polisi di Polresta Manado dengan tetap bersikukuh meneruskan kriminalisasi atas Nina Muhammad. Walaupun oknum Kapolrestanya telah dilaporkan ke Divpropam Mabes Polri, beberapa petinggi di Mabes Polri telah mengingatkan Polresta Manado dan Polda Sulawesi Utara untuk meninjau kembali kasus itu, dan sejumlah petinggi negeri di Jakarta telah menghimbau agar aparat polisi di sana melaksanakan penegakan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku, namun semua itu terlihat diabaikan. Sangat mungkin, sikap dan perilaku pengabaian ini didasarkan pada adagium ‘sesama buskota tidak boleh saling mendahului’, sesama pemain harus saling menghargai.

Keempat, peristiwa unik ‘orang tua memakan anaknya sendiri’ dalam kasus kriminalisasi Ibu Bhayangkari di Polresta Manado itu secara kasat mata mengindikasikan lemahnya kepemimpinan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Jikapun tidak ingin dikatakan demikian, minimal kejadian tersebut mengesankan adanya ketidak-pedulian pimpinan Polri dalam menangani persoalan di internal keluarga besarnya sendiri. Lagi-lagi, masyarakat akan berkata singkat: ‘kepada anaknya saja dia tidak perduli, apalagi ke kita warga kebanyakan!’

Kelima, penanganan kasus kriminalisasi Nina Muhammad sangat jelas melanggar berbagai ketentuan perundangan dan peraturan yang ada. Setidaknya, oknum Kapolresta Manado bersama jajarannya itu jelas melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) No. 8 tahun 2009, Perkap No. 10 tahun 2011, Perkap No. 14 tahun 2012, dan Pasal 72 KUHAP, serta Pasal 17 UU Advokat. Berdasarkan fakta ini, kita dapat menduga bahwa para oknum aparat di Polresta Manado itu lebih digdaya dari para pimpinan yang bertengger di Mabes Trunojoyo. Apakah karena ada Menkumham di lingkaran itu?

Rupanya ‘Jokowi’ benar saat dia bilang: ‘corona sontoloyo!’ (*)

Penulis: Wilson Lalengke, Ketua Umum PPWI, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012.

Oknum Polisi Polda Sultra Diduga Serobot Tanah Milik Pande Permadi

 

etabloidfbi.com Kendari –

 

Lahan bersertifikat hak milik atas nama Pande Permadi bernomor 01018 diduga kuat diserobot dan diklaim sebagai miliknya oleh oknum anggota Polisi di Reskrimsus Polda Sultra, Zainur Rokhim, SH. Hal itu disampaikan Hj. Sunary, orang tua dari Pande Permadi (pemilik sertifikat tanah) bersama kedua pengacaranya, H. Zulfan Pelango, SH dan Muhammad Azwar Annas, SH., MH, kepada media ini, pada Selasa 17 Agustus 2021 lalu.

Advokat H. Zulfan Pelango menjelaskan bahwa pada mulanya tanah bersertifikat/buku tanah hak milik nomor 00407 atas nama Nasrum Mbola dijual kepada Susanto Djoko Hatmoko, warga Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Gambar situasi tanah nomor 884 pada tanggal 20 Juni 1980 di-non-aktifkan dan diganti dengan gambar tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 01018 atas nama Pande Permadi, warga Kelurahan Mataiwoi.

Tanah yang awalnya milik Nasrum Mbola, yang kemudian dijual kepada Susanto Tjoko Hatmoko (dengan bukti akta jual beli), selanjutnya berpindah kepemilikan kepada Pande Permadi atas hasil pembelian dari Kantor Lelang Negara Kendari pada tanggal 3 Oktober 2010 dengan nomor registrasi 232/2010. Selanjutnya, dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Kendari yang dihadiri oleh aparat pemerintah setempat dan para saksi, sehingga tanah seluas 1874 M2, ukurannya berkurang 171 M2 menjadi 1703 M2. Penurunan ukuran luas tanah itu disebabkan oleh program perluasan jalan.

Zulfan Pelango mengatakan bahwa sebagai pemilik tanah yang sah, Pande Permadi merasa keberatan atas perbuatan melanggar hukum dan perbuatan main hakim sendiri oleh oknum polisi tersebut yang diduga menyerobot tanahnya. Pande Permadi mempertanyakan status tanah miliknya yang dimiliki atas dasar alas hak yang sah, tiba-tiba diklaim oleh oknum polisi bernama Zainur Rohim.

“Apalagi oknum Zainal Rohim telah menyimpan bahan bangunan (pasir dan batu gunung -red) serta membangun pagar beton permanen di pertengahan lahan milik kliennya,” ungkap Zulfan.

Perbuatan oknum polisi tersebut sesungguhnya sudah pernah dilaporkan ke Propam Polda Sultra tahun 2014 silam dan pihak penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) bernomor B.215/VI/2014/Dit Reskrimum. Prosesnya terhenti karena dari hasil penyidikan, ternyata kedua pihak sama-sama memiliki sertifikat tanah. Pande Permadi memegang SHM 407/01018 sementara Zainur Rokhim memiliki SHM 949/1982. Kedua SHM tersebut diperoleh dari kantor lelang negara.

Menurut keterangan H. Zulfan Pelango bahwa yang terdaftar di BPN Kota Kendari, nama yang tertuang pada sertifikat 949 adalah Rinal Yolwans. Hal itu berbeda dengan nama yang tertuang pada foto copy sertifikat yang dimiliki Zainur Rokhim, yakni bernama Drs. Arsid Straus Paulus, yang kemudian perubahan berpindah kepada Rizal Makki. Tidak ada nama Zainur Rokhim yang tertuang pada sertifikat tersebut.

Zulfan Pelango menambahkan bahwa oknum polisi tersebut diduga kuat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena Zainur Rokhim disinyalir memalsukan keterangan. Dia mengakui telah menjadikan bukti surat sertifikat di Propam Polda Sultra SHM nomor 949/1982 melekat atas nama Ronal Yolwans, tapi dalam penyidikan mengakui sebagai atas nama Zainur Rokhim, SH tanpa membuktikan alas hak peralihan dari akta notaris PPAT dan tanpa menghadirkan saksi ahli dari Badan Pertanahan (BPN) Kota Kendari. Penyidikan dihentikan karena dianggap tidak masuk unsur pidana, padahal dalam kasus ini dapat diduga terjadi pelanggaran pidana pemberian keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHPidana junto Pasal 167 dan pasal 385 KUHPidana. Oleh karena itu, Zulfan Pelango, SH dan Muhammad Azwar Annas, SH., MH bersikukuh akan menuntut keadilan, baik secara pidana maupun perdata.

Zainur Rokhim saat dikonfirmasi oleh media ini (18/8/2021) mengatakan bahwa dirinya dan Pande Permadi sama-sama memiliki sertifikat atas tanah tersebut. “Itu sudah jelas bahwa saya dan dia sama-sama memiliki sertifikat. Jadi silahkan membangun sesuai kehendaknya dan begitupun saya juga bisa membangun sesuai kehendak saya, asalkan jangan diganggu bangunan saya. Silahkan ditulis besar-besar di media, saya tidak takut,” kata oknum polisi Zainur Rokhim. (TIM/Red)

3 Orang Pelaku Edarkan Obat Farmasi Tanpa Izin,ditangkap Polisi Polres Tubaba

etabloidfbi.com Tulang Bawang Barat.–

Jajaran Anggota Sat Narkoba Polres Tulang Bawang Barat berhasil mengamankan 3 (Tiga) orang yang sengaja edarkan farmasi tanpa izin yang dimaksud pasal 196 jo 197 UU 36 tahun 2009, tentang kesehatan.senen(23/8/2021)

Berdasarkan Sprin / 17/ VIII/ /2021, tanggal 01 Agustus 2021dan Lp/A- 299 / VIII/2021/Spk T/Sat Res Narkoba/Res Tubaba/Polda Lampung, tanggal 10 agustus 2021.

Pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 WIB. Tim Satres Narkoba mengamankan 3 (Tiga) orang HW (23), IGM (24) dan AWR (27) di warung tuak Marbun yang berada di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Adapun barang bukti yang diamankan, 22 (dua puluh dua) klip plastik bening berisi 211 (dua ratus sebelas) butir diduga pil jenis hexymer berwarna kuning, 5 (lima) botol plastik kosong warna putih bekas tempat obat hexymer, 3 (tiga) buah hp android, 1 (satu) unit sepeda motor, dan 1 (satu) bungkus plastik, berisikan 34 buah klip plastik ukuran sedang.

Kapolres Tubaba AKBP Sunhot P Silalahi, S.IK., MM melalui Kasat Narkoba AKP N.E Panjaitan, S.H.,M.H. mengatakan, mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di lapo tuak milik marbun yang berada di Tiyuh Daya Asri, ada seorang laki laki yang sering menjual pil jenis hexymer, kemudian team lidik Satuan Narkoba Tubaba melakukan penyelidikan, pada hari selasa tangggal 10 agustus 2021 sekira jam 01.00 wib lakukan penindakan ditempat tersebut terhadap HW (23) dan didapatkan di jok sepeda motornya 10 (sepuluh) butir pil hexymer yg dikemas dalam satu klip plastik bening, kemudian didapat keterangan bahwa pil tersebut didapatkannya dari membeli dari IGM (24) yang akan dijualkan lagi olehnya.

“Setelah mengamankan, IGM (24) menjelaksan bahwa membeli pil tersebut dari AWR (27), kemudian team pun melakukan penangkapan terhadap AWR di kediamannya di Keluarahan Mulya Asri, ditemukan diatas lemari kamarnya pil jenis hexymer yang diakui sebagai pemilik sebanyak 211(dua ratus sebelas) butir berikut 5 (lima)botol plastik warna putih bekas wadah pil heximer dan sebungkus klip plastik putih, dan ke 3 (tiga) pelaku serta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan  lebih lanjut”, paparnya.

Untuk mempertanggung jawab perbuatannya yang melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan (3) atau pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara.

(iwan setiawan)

LANTAMAL XII LEPAS KEBERANGKATAN EMPAT KRI UNSUR GELAR OPSRATMIN BAWA BATALYON TEKNIS PERTEMPURAN (YTP) YONIF REIDER 641/BRU DI DERMAGA DWIKORA PONTIANAK

etabloidfbi.com Pontianak –

Komandan Lantamal XII dalam hal ini di wakili oleh Wadan Lantamal XII, Kolonel Laut (P) Suhendro,S.Ap., M.Si., didampingi oleh Asisten Operasi Danlantamal XII Letkol Laut (P) Baharudin., S.M., M.H., M.Tr.Hanla, Minggu (22/08/2021), mengikuti Upacara pelepasan Pelaku Latihan Batalyon Teknis Pertempuran (YTP) Yonif Reider 641/BRU Kodam XII Tanjungpura, pukul 08.00 WIB di Dermaga 02 Pelabuhan Dwikora Pelindo II Jl. Rahadi Usman, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat. Sebanyak empat kapal perang yang tergabung dalam unsur Komando Tugas Gabungan Pendaratan Administrasi (Kogasgabratmin) di bawah kendali Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) dalam Latihan Operasi pendaratan Administrasi (Latopsratmin).

Unsur-unsur Kogasgabratmin tersebut membawa 772 prajurit dan material tempur yang terdiri atas 29 Unit Kendaraan Tempur berbagai type di KRI Teluk Bintuni-520, dan 27 Unit di KRI Teluk Banten-516, selanjutnya bertolak menuju daerah latihan yaitu di pantai Lampung.

Latopsratmin tahun 2021 ini merupakan salah satu latihan Operasi Gabungan TNI pada Operasi Militer Perang (OMP). Latihan yang dilaksanakan TNI AL bersama TNI AD tersebut merupakan latihan secara bertingkat dan berlanjut yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan Latihan Opsgab TNI lainnya seperti yang telah diperintahkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut.

Personil Batalyon Infanteri Reider TNI AD TA. 2021 yang ikut pada unsur Latopsratmin tersebut akan melaksanakan latihan di Pusat Latihan Tempur Kodiklatad, Batu Raja Sumatera Selatan, guna memelihara kesiapan operasi satuan dan meningkatkan profesionalisme seluruh prajurit TNI Angkatan Darat.

Adapun pejabat yang hadir dalam Upacara pelepasan Pelaku Latihan Batalyon Teknis Pertempuran (YTP) Yonif Reider 641/Bru  Kodam XII Tanjungpura TA. 2021, ini antara lain Dirlat Kodiklat TNI Brigadir Jenderal TNI Arkamelvi Karmani, S.E., Danpuslat Kodiklat TNI Marsekal Pertama TNI Andi Heru Wahyudi.,  Pangdam XII/Tpr Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Irdam XII/Tpr Brigjen TNI Widhio Seno, Kapok Sahli Pangdam XII/Tpr Brigjen TNI Handoko Nurseta,  Wadan Lantamal XII Kolonel Laut (P) Suhendro S.AP., M. Tr. (Han), Asops Lantamal XII,  Letkol Laut (P) Baharudin., S.M., M.H., M.Tr.Hanla., dan Aspotmar Danlantamal Kolonel Laut Agustiawarman.

Selanjutnya  KRI Teluk Banten – 520 yang dikomandani oleh Letkol Laut (P) Joko Purwanto, KRI Teluk Bintuni – 516 dengan komandannya Letkol Laut (P) Andrik Irwanto, dan Mayor Laut (P) Nanang Khunaifi sebagai  KRI Sembilang-850, serta Letkol Laut (P) Rudi Iskandar sebagai Komandan KRI Celurit-641, bertolak dari Pontianak berangkat menuju daerah operasi dan dilepas oleh Tim Merploog yang dipimpin oleh Wadan Lantamal XII Pontianak Kolonel Laut (P) Suhendro S.AP., M. Tr. (Han), dengan jajar kehormatan. “selamat berlayar dan bertempur”.( M.zuhdi / sy Mohsin )

Puluhan Pedagang Di Sekitar Ruko Tanah Merah Terancam Digusur

 

etabloidfbu.com NUNUKAN –

 

Puluhan lapak pedagang yang menempati areal di sekitaran Tanah merah terancam digusur seiring terbitnya surat pemberitahuan pengosongan dan pembongkaran bangunan serta kegiatan lainnya di kawasan Ruko Liem Hie Djung Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan.

PT.Sinar Cerah yang memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah milik Pemkab Nunukan dalam surat tertanggal 17 Agustus 2021 yang dikirimkan kepada pemilik lapak, agar mengosongkan dan membongkar lapak pedagang masing-masing paling lambat tanggal 17 September 2021 mendatang.

Sementara itu belasan pedagang yang terancam akan kehilangan tempat untuk berjualan merasa kesulitan, terlebih saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
‘’Masa iya kado HUT Kemerdekaan kita adalah penggusuran? Sekarang masih pandemi, kami bertahan hidup sudah sangat sulit, ditambah lagi masalah begini? ini kurang manusiawi,’’ ujar Narotama salah seorang pedagang kuliner.

Menurut Narotama, dirinya bersama rekan-rekan lainnya menyadari keberadaan mereka di tempat tersebut hanya menumpang namun momen yang tidak tepat membuat para pedagang kecewa dan bingung akan nasib mereka nanti ke depannya.

Keluhan yang sama juga diutarakan Yusuf, Pemilik warung makan ‘’Ponorogo”, warung makan ini adalah usaha satu-satunya yang menopang kebutuhan ekonomi keluarganya selama ini.

Yusuf mengatakan,‘’dulu sempat kita ada tarikan retribusi oleh managemen PT. Sinar Cerah yang lama sebesar Rp.10.000 per kios perhari, tapi setelah ganti kepengurusan, tidak ada lagi penarikan. Kita hanya minta kebijakan dari pihak perusahaan supaya jangan saat kita lagi dihadapkan pada Pandemi ini malah disuruh pergi,’’ katanya.

Dia berharap pihak perusahaan bisa bijak, apalagi sejak pandemi pendapatan juga semakin berkurang karena pengunjung yang datang kewarungnya semakin sedikit. “Saya masih menanggung biaya anak yang masih kuliah. Kalau bisa diberi kebijakan selama pandemi jangan ada pengusiran atau ada solusi lain jika belum dimanfaatkan pihak pengelola lahan tersebut,’’ harapnya.

Dimintai tanggapan atas kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Nunukan Saleh,S.E mengatakan, para anggota dewan akan turun ke lapangan untuk memperjelas masalah dan urgensi PT. Sinar Cerah atas ancaman pengosongan lapak pedagang tersebut,” ujarnya saat di hubungi Sabtu (21/08/2021).

‘’Kita jadwalkan turun lapangan Senin (23/8), kita akan mempertanyakan langsung agar semua jelas. Sikap kita akan bagaimana? nanti kita tentukan setelah kita mendapat penjelasan dari Pihak PT.Sinar Cerah atau Pemkab Nunukan,’’ kata Saleh.

Sementara Manager PT.Sinar Cerah, Lusi Herawati yang dihubungi media ini melalui telepon belum bisa tersambung termasuk pesan WhatApp yang dikirimkan kepadanya belum ditanggapinya.

Syafaruddin/Biro Nunukan

VAKSINATOR TNI AL LANTAMAL XII DATANGI KAPAL IKAN LAKSANAKAN VAKSINASI TERHADAP NELAYAN YANG PULANG MELAUT

etabloidfbi.com Pontianak :

Komandan Lantamal XII Pontianak Brigjend TNI (Mar) Andi Rukman, Minggu (22/08/2021), didampingi para Pejabat Utama Lantamal XII dan Kepala Dinas Kesehatan Lantamal XII, Letkol Laut (K) drg. Heru Subagyo, Sp. Pros. selaku Dansatgas Penanggulangan Covid-19, turut bersinergi dengan Satuan Kapal Patroli dan Dinas Potensi Maritim Lantamal XII untuk melaksanakan “Serbuan Vaksinasi terhadap Masyarakat Nelayan Kota Pontianak yang kembali melaut setelah mencari ikan selama empat dan lima bulan.” agar ketika mereka pulang kerumah, sudah mendapatkan vaksin untuk mencegah para nelayan dan keluarganya terpapar virus Covid-19.

Diawali dengan dilakukannya Patroli oleh Tim Sea Reader Satuan Kapal Patroli yang dipimpin oleh Dansatrol Lantamal XII Letkol Laut (P) Kariyadi Bangun, melakukan pengecekan kapal ikan masuk alur Sungai Kapuas Kota Pontianak. Tim patroli memastikan apakah Anak Buah Kapal (ABK) kapal ikan yang baru pulang melaut sudah menerima Vaksin Covid-19.

Komandan Lantamal XII Pontianak Brigjend TNI (Mar) Andi Rukman, saat melakukan kunjungan menyampaikan bahwa, “Vaksinasi terhadap mayarakat nelayan yang di lakukan kali ini, diperuntukan kepada para nelayan yang baru pulang dari laut, mereka melaut lebih kurang selama 4 sampai dengan 5 bulan dimana sebagian besar nelayan belum menerima Vaksin, sehingga Lantamal XII melaksanakan jemput bola menurunkan Tim Vaksinatornya untuk melakukan vaksinasi terhadap nelayan yang bersandar ke Dermaga Perikanan ini”. Demikian ujar Danlantamal XII.

Selain melaksanakan serbuan Vaksinasi yang dikapal-kapal ikan yang baru pulang melaut juga melaksanakan vaksinasi bagi nelayan yang berada di kapal yang sedang sandar di dermaga Jl. Kom Yos Sudarso Pontianak tempat Kapal ikan tersebut melakukan bongkar muat.

Setiap nelayan terlebih dahulu diperiksa kesehatannya, dan bagi nelayan yang memenuhi syarat kondisi kesehatannya, Tim Vaksinator Satgas Covid-19 Lantamal XII akan melaksanakan vaksinasi di atas kapal nelayan tersebut. Pada kesempatan itu vaksin yang disiapkan Lantamal XII sebanyak 15 Vial vaksin yaitu sebanyak 150 dosis vaksi Covid-19, tercatat sebanyak 113 orang nelayan melakukan registrasi, hanya 110 orang nelayan saja yang memenuhi syarat untuk divaksin. Pada pelaksanaan vaksinasi para petugas juga menyampaikan agar nelayan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam kegiatannya sehari-hari.

“Bagus sekali dan saya senang sekali karena di vaksin pagi ini, karena saya bekerja dilaut selama 4 bulan, belum pernah di vaksin, jadi pada hari ini saya senang sekali sudah divaksin, terima kasih untuk TNI AL Lantamal XII saya senang sekali sudah di Vaksin, “Demikian yang disampaikan salah seorang nelayan terhadap kegiatan Buserbuan vaksin yang dilaksanakan Lantamal XII ini.( M.zuhdi / sy Mohsin )

Ketua DPD KIBAR Aceh, Minta POLDA Agar Bersikap Netral Penanganan Laporan Walikota Langsa.

Keterangan Foto : Ketua DPD KIBAR Aceh Muslim SE.

etabloidfbi.com Langsa- Banda Aceh.

Ketua Lembaga swadaya masyarakat (KIBAR) DPD Aceh, Muslim,SE minta pihak Polisi Daerah Istimewa Banda Aceh agar bersikap netral dalam penanganan laporan walikota Langsa.
Dalam keterangan pers nya “muslim” mengatakan, sikap netral kepolisian sangat penting agar masyarakat memahami persoalan sesungguh nya.

“Jika berita mesum antara Walikota Langsa Usman Abdullah alias Toke Seum dengan Nuraina alias Ai merupakan fitnah, seharusnya Walikota Langsa Usman Abdullah segera melakukan konferensi Pers di Pendopo bahwa berita yang di rilis oleh ketua DPD KIBAR Aceh Cut Lem itu adalah fitnah.
Karena harusnya Usman Abdullah melaporkan siapapun yang terlibat, terutama Nuraina alias Ai” ungkap Cut Lem kepada wartawan (21/08/2021)

Berawal dari pengakuan Ai bahwa Walikota Langsa Usman Abdullah telah melakukan Pelecehan Seksual terhadap dirinya dan Ai mau dirinya dilecehkan oleh Walikota Langsa karena Walikota Langsa Usman Abdullah berjanji menikahi Ai bahkan meminta kepada ketua DPD KIBAR Aceh Cut Lem untuk mencarikan pengacara untuk dirinya untuk meminta pertanggung jawaban Walikota Langsa Usman Abdullah yang telah melecehkan dirinya.

Cut Lem menambahkan, jika mesum di Pendopo antara Walikota Langsa “Usman Abdullah” dengan Nuraina alias Ai tidak benar kenapa Ai tidak di laporkan, justru saat Ai membuat pengakuan, pihak Walikota langsung menemui Ai dan meminta Ai untuk melakukan klarifikasi dan membantah bahwa pengakuan tersebut tidak benar dengan alasan dipaksa lah, diancam lah, dibayar lah dan meminta Ai untuk tutup mulut karena sebelum ai membuat pengakuan kepada ketua DPD Kibar Aceh pada bulan mei sampai bulan juni 2021 menurut Ai pada bulan Pebruari dan bulan maret 2021 Ai juga ada membuat pengakuan yang sama dengan cerita yang sama dan direkam juga serta meminta bantuan pengacara juga, terhadap perkara tersebut,” katanya.

Dari penjelasan Muslim, utusan Walikota Langsa Usman Abdullah, datang menemui Ai dengan maksud meminta Ai untuk mengklarifikasi dan membantah untuk membuat pernyataan, dan itu dibenarkan setelah beredarnya surat pernyataan Ai di medsos setelah ketua DPD KIBAR Aceh mempublikasikan berita tersebut ke media.

Ketua DPD KIBAR Aceh Cut Lem beranggapan ini seperti sandiwara keledai, antara Walikota Langsa Usman Abdulah dengan Ai agar perbuatan tidak senonoh di pendopo tidak terbongkar. Muslim menyampaikan, jika tidak benar dan fitnah segera laporkan Ai sebagai sumber berita, tapi jika berani, jika berita mesum di pendopo benar, segera nikahi Ai sesuai janji Walikota Langsa kepada dirinya, supaya perkara dugaan kejahatan asusila yang sudah menjadi konsumsi Publik dapat selesai dan menjadi halal.

Sebelum membuat konferensi Pers tanggal 16 agustus 2021 dan berita ini mencuat ke publik tiga minggu sebelumnya Cut lem selaku ketua DPD KIBAR Aceh sudah menyurati Walikota Langsa Usman Abdulah, terkait kejadian di pendopo.

namun Walikota Langsa, “Usman Abdulah” tidak membantah dan mengklarifikasi berita tersebut, malah Walikota Langsa melaporkan Ketua DPD KIBAR Aceh Muslim, SE ke Polda Aceh. Yang laporan tersebut dipublikasi di media sosial dengan nomor polisi LP/B/158/VIII/2021/SPKT/POLDA ACEH tanggal 18 Agustus 2021.

Kata Muslim, merupakan hak Walikota Langsa untuk melakukan laporan, karena itu Ketua DPD KIBAR Aceh Muslim SE, akan selalu bersikap koperatif ketika mendapat panggilan Penyidik.

“Saya akan hadir memenuhi panggilan Polisi dan berharap perkara ini sampai ke Pengadilan agar terungkap fakta- fakta di persidangan,”Tandas nya.

Muslim, SE berharap, Pihak Polda Aceh profesional dan bersikap netral dalam perkara ini agar supremasi hukum tegak secara objektif,
untuk menemukan kebenaran materil dan tidak terpengaruh dengan janji atau pemberian sesuatu yang melanggar hukum serta tidak memihak kemana pun supaya terbukti mana yang benar dan mana yang salah.(team)

Penggolongan SIM C dan SIM D Akan Disosialisasikan ke Masyarakat

etabloidfbi.com, Pontianak,

Rencanannya penggolongan SIM C dan sim D nantinya akan ada beberapa golongan SIM yaitu SIM C, C1, dan C2. Kemudian sim D (khusus untuk disabilitas)ada dua golongan yaitu sim D1 setara dengan sim C dan sim D2 setara dengan Sim A.

Aturan mengenai penggolongan SIM C ini tertulis dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021, yang sudah disahkan pada 19 Februari lalu. Perbedaan ketiganya adalah dari jenis motor yang dikendarai.

SIM C ditujukan untuk para pengendara motor dengan kapasitas mesin maksimal 250 cc. Lalu SIM C1 ditujukan untuk pengendara motor dengan kapasitas mesin diatas 250 cc sampai 500 cc, atau motor listrik yang sejenis. Sedangkan SIM C2 ditujukan untuk pengendara dengan kapasitas mesin diatas 500 cc, atau motor listrik yang sejenis.

Kasat Lantas Kompol Rio Sigal Hasibuan,S.IK.MH
Menanggapi hal tersebut Kapolresta pontianak kota melalui Kasat Lantas Kompol Rio Sigal Hasibuan,S.IK.MH mengatakan untuk pelaksanaan penggolongan SIM masih menunggu petunjuk dan arahan dari Korlantas Mabes Polri.

Walaupun masih menunggu pengesahan terkait pemberlakuan penggolongan SIM C, dan sim D tersebut. sosialisasi akan terus dilaksanakan kepada masyarakat sebagai informasi.
Agar masyarakat yang hendak meningkatkan golongan SIM C dan Sim D dapat mempersiapkan diri,” tutupnya.(Sy Mohsin)

Humas Polresta
Pontianak

Kurir Sabu-sabu diamankan Satres Narkoba Polres Tubaba

etabloidfbi.com Tulang Bawang Barat.–

Anggota Sat Narkoba Polres Tulang Bawang Barat berhasil mengamankan seorang laki laki,yang membawa atau menguasai di duga narkotika jenis sabu.sabtu(21/8/2021)

Berdasarkan Sprin / 17/ VIII/ /2021, tanggal 01 Agustus 2021 dan Lp/A- 311/ VIII/2021/Spk T/Sat res narkoba/Res tubaba/Polda Lampung, tanggal 20 agustus 2021.

Pada Jumat tanggal 20 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB. RS (23) Warga Tiyuh Margo Mulyo berhasil diringkus jajaran Satres Narkoba di depan warung sempulur yang berada dipinggir jalan poros Tiyuh Mekar Asri Kecamatan Tuba Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Adapun bukti-bukti yang berhasil diamankan oleh petugas, 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, berat bruto 0,17 gram, 1(satu) unit HP android merk oppo warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra fit new warna hitam silver.

Kapolres Tulang Bawang Barat
AKBP SUNHOT P.SILALAHI S.I.K,MM.melalui Kasat Narkoba AKP N.E Panjaitan mengatakan, mendapatkan informasi bahwa di warung sempulur yang berada di jalan poros Tiyuh Mekar Asri,sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu, kemudian team opsnal sat narkoba melakukan lidik di daerah tersebut, sekira jam 20.00 wib,datang seorang laki dari arah Gunung Batin (Lampung Tengah) dengan mengendarai sepeda motor dengan menggenakan pakaian sesuai informasi yang didapatkan.

“Team pun langsung mengamankan pelaku dan dari genggaman tangan kanannya di dapatkan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Kemudian pelaku dan barang bukti diamankan dan dibawa Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan penyelidikan selanjutnya”, paparnya.

Pelau telah Melanggar pasal 114 ayat (1) subsider 112 ayat (1) undang-undang republik indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Terancam hukuman minimal 5 tahun maxsimal 20 tahun.

(iwan setiawan)

TNI AL LANTAMAL XII KEMBALI DUKUNG PROGRAM VAKSINASI COVID-19 LINTAS AGAMA KALBAR DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK.

etabloidfbi.com Pontianak –

Dinas Kesehatan Lantamal XII dibawa komando Letkol Laut (K) dr. Heru Subagyo, Sp.Pros kembali mendukung program Vaksinasi Covid-19 Lintas Agama Kalimantan Barat dimotori oleh Universitas Muhammadiyah Pontianak (UMP) dan Kementerian Kesehatan RI, dipusatkan di Aula Universitas Muhammadiyah Pontianak Jl. Jenderal Ahmad Yani No.111 Kel.Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (21/08/2021), dimana Diskes Lantamal XII menurunkan 1 Tim Vaksinator.

Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, dalam arahannya beberapa waktu yang lalu, kepada pimpinan Kotama TNI AL untuk mendukung sepenuhnya program pemerintah melaksanakan serbuan Vaksin terhadap seluruh lapisan masyarat maritim guna memutus mata rantai penyebaran Virus Covid – 19, sehingga pandemi ini segera berakhir, dan masyarakat dapat kembali beraktifitas seperti biasa”, Demikian ungkap Komandan Lantamal XII Komandan Lantamal XII Brigjend TNI (Mar) Andi Rukman.

Adapun Ketua Panitia Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Lintas Agama, Dr. Pabali Musa, M.Ag saat dimulainya kegiatan ini menjelaskan bahwa Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 menargetkan masyarakat yang tervaksin sebanyak 2000 orang. Tanggapan Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, selaku Ketua Satgas Covid-19 Provinsi Kalbar, mengucapkan terima kasih atas Inisiati dan Partisipasi Organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan Vaksinasi Lintas Agama dan Etnis dalam rangka upaya percepatan capaian target Vaksinasi di kota Pontianak.

Dalam pelaksanaan Vaksinasi Lintas Agama ini, atan didukung sejumlah Tenaga Kesehatan / Tim Vaksinator sejumlah 7 Tim dari Diskes Lantamal XII Pontianak (1 tim), Kesdam Tanjungpura XII (1 tim), Bidokes Polda Kalbar (3 tim), dan Dinkes Provinsi (1 tim), serta Muhammadiyah (1 tim), dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan.

Pelaksanaan Vaksinasi di Universitas Muhammadiyah tersebut direncanakan berlangsung selama tiga hari yang di mulai sejak tanggal 19 kemarin sampai dengan hari ini Sabtu, 20 Agustus 2021.( M.zuhdi / sy Mohsin )

JALASENASTRI KORCAB XII DJA I TANAM BENIH SAYURAN GUNA WAJUDKAN KETAHANAN PANGAN

etabloidfbi.com Pontianak , –

Pengurus Korcab XII DJA I beserta Ketua Cabang 3 Korcab XII DJA I melaksanakan penanaman benih sayur mayur di Kebun Korcab XII Jl. Komyos Sudarso No 1 Jeruju Kota Pontianak Kalimantan Barat, sebagai wujud nyata ikut berperan dalam ketahanan pangan bagi keluarga besar prajurit dan PNS Lantamal XII, yang dipimpin Ketua Korcab XII DJA I Ny. Noni Andi Rukman, Jumat (20/08/2021).

Dalam kesempatan tersebut Ketua Korcab XII DJA I, berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat lebih bagi anggota Jalasenastri dan keluarganya, apalagi dalam situasi saat ini dan aktifitas warga yang terbatas, oleh karena itu Jalasenastri dituntut berperan aktif untuk terus mendukung kebutuhan gizi bagi keluarga, salah satunya melalui ketahanan pangan ini, “ Demikian Ungkap Ketua Korcab XII DJA I.

Selain itu juga itu ketua Korcab XII DJA I menyampaikan kepada seluruh pengurus dan anggota Jalasenastri Korcab XII DJA I untuk meningkatkan kinerja dan usaha mengembangkan ekonomi kreatif melalui produk-produk hasil karya ibu-ibu Jalasenastri, guna membantu dan mendukung tugas suami. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai prajurit TNI AL.

Dalam kegiatan penanaman sayur mayur ini Ibu- ibu Jalasenastri Korcab XII DJA I, melakukannya dengan penuh semangat, bergotong royong, bahu membahu penuh keceriaan, namun dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

( M.zuhdi )

Acer Smart School Awards 2021, Acer: Dunia Pendidikan harus Siap Hadapi Era 5.0 Transformasi Digital

 

etabloidfbi.com Jembrana –

 

Kehadiran penghargaan berskala nasional ‘Acer Smart School Awards 2021’ yang didukung oleh Kemendikbud Ristek menjadi bentuk partisipasi Acer dalam mendukung dunia pendidikan di Indonesia. Acer menyelenggarakan Acer Smart School Awards 2021 guna mengapresiasi para sekolah dan para pendidik di Indonesia dalam melakukan transformasi digital dunia pendidikan, Jakarta, Rabu (19/08/2021).

Penghargaan berskala nasional yang diadakan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK ini diharapkan dapat mendorong dan membantu pelaku pendidikan untuk lebih meningkatkan penyerapan teknologi.  Acer menyediakan total hadiah senilai lebih dari Rp500 juta untuk mereka yang sukses mendorong transformasi teknologi dalam aktivitas belajar mengajar.

Pendaftaran Acer Smart School Awards 2021 dapat dilakukan hingga 14 September 2021. Dunia pendidikan sendiri mengalami banyak tantangan, yang diiringi dengan terjadinya evolusi pendidikan menjadi Education 5.0.

Sebagai brand dengan pengalaman di dunia teknologi, Acer ingin menjadi bagian dalam membantu proses transformasi dunia pendidikan di Indonesia agar bisa tercapai standar pengajaran makin berkualitas berbasiskan teknologi. Acer Smart School Awards 2021 diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan sekolah-sekolah yang ingin melakukan transformasi digital.

Melalui rangkaian aktivitas panjang mulai dari pendaftaran, self-assessment, pembekalan dari para mentor berpengalaman sampai dengan periode pendampingan dan implementasi transformasi, diharapkan akan tercipta sekolah-sekolah tangguh yang siap menghadapi masa depan dunia pendidikan lebih canggih.

Acer Smart School Awards 2021 kali ini juga didukung oleh Kemendikbud Ristek, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Penerbit Intan Pariwara, Microsoft, Intel, dan Jelajah Ilmu, solusi pengajaran komprehensif kelas dunia yang diadaptasi untuk kurikulum Indonesia.

“Acer menyadari bahwa kebutuhan teknologi dalam dunia pendidikan semakin pesat di era serba digital ini.  Edukasi teknologi dan penerapannya sangat diperlukan bagi sekolah dan para pendidik agar mereka dapat semakin adaptif; sekaligus menjadikan teknologi sebagai media untuk berkomunikasi, mengajar, dan membimbing siswa,” ujar Herbet Ang, President Director Acer Indonesia.

Lanjutnya, Acer ingin menjadi enabler yang dapat membantu mempercepat sekaligus memperluas implementasi teknologi di dunia pendidikan melalui Acer Smart School Awards 2021. “Melalui Acer School Awards 2021 kami berharap pelatihan dan apresiasi yang telah disiapkan bisa menjadi inspirasi sekaligus pemicu bagi sekolah-sekolah di Indonesia untuk aktif dalam kesiapan menghadapi era edukasi 5.0 melalui transformasi pembelajaran digital,” harapnya.

Acer Smart School Awards 2021 juga merupakan bentuk partisipasi Acer dalam mendukung program Kemendikbud Ristek yaitu Merdeka Belajar. Di mana program ini salah satunya dibuat agar sumber ilmu yang dilihat bukan sebatas pada ruang kelas saja, tetapi bisa diluar kelas, seperti online, internet, perpustakaan, serta lingkungan sekitar.

“Pada tahun 2021 ini, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melanjutkan program Merdeka Belajar untuk memastikan anak-anak bersekolah, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, serta adanya keadilan sosial atau pemerataan dalam mendapatkan akses pendidikan berkualitas tersebut. Semoga usaha Acer melalui Acer Smart School Award 2021 dapat sukses membantu menciptakan Era Edukasi 5.0 di Indonesia,” kata Dr. Jumeri STP, MSi, Dirjen PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud Ristek.

Kategori, Kriteria, dan Hadiah Acer Smart School Awards 2021 terbuka untuk empat kategori tingkatan sekolah, yaitu untuk SD, SMP, SMA, dan SMK di seluruh Indonesia. Para peserta akan dinilai berdasarkan beberapa kriteria seperti kepemimpinan, kurikulum dan sumber daya pembelajaran, guru dan pengajaran, siswa dan orang tua, evaluasi dan pengembangan kemampuan siswa, serta manajemen dan aturan operasional.

Penghargaan Acer Smart School akan diberikan kepada tiga kategori pemenang dalam masing-masing tingkatan sekolah, yaitu Smart School of The Year, Kepala Sekolah Inspiratif, dan Guru Kreatif. Para peserta juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah kelas percontohan digital, laptop, dan uang tunai dengan total hadiah senilai lebih dari Rp500 juta .

Informasi Pendaftaran Acer Smart School Awards 2021 yaitu sebagai berikut:

Periode registrasi telah dibuka sejak 12 Agustus hingga 14 September 2021, dengan puncak acara yaitu pengumuman pemenang diadakan pada 15 Desember 2021. Kunjungi situs https://www.acerforeducation.id/schoolawards/ untuk informasi lebih lanjut mengenai cara partisipasi,  jadwal kegiatan, serta syarat dan ketentuan lain Acer Smart School Awards 2021.

Berikut informasi tentang latar belakang berdirinya Acer yaitu pada tahun 1976, Acer sekarang menjadi salah satu perusahaan ICT terkemuka di dunia dan telah hadir di lebih dari 160 negara. Acer melihat ke masa depan, berfokus untuk menciptakan dunia di mana perangkat keras, perangkat lunak dan layanan saling menyatu untuk membuka kemungkinan baru bagi konsumen dan bisnis.

Dari teknologi yang berorientasi kepada layanan hingga Internet of Things, gaming dan Virtual Reality, 7000+ karyawan Acer berdedikasi untuk riset, desain, pemasaran, penjualan, dan dukungan produk serta solusi yang memutuskan hambatan antara manusia dan teknologi. Silakan kunjungi www.acer.com untuk informasi lebih lanjut.

Sementara itu, Acer hadir di Indonesia mulai tahun 1998 dan saat ini telah menjadi pemain utama di industri PC Indonesia. Acer mencatat pertumbuhan yang stabil dan positif di pasar Indonesia, terbukti dengan berhasil menjadi merek No.1 untuk kategori laptop selama 8 tahun berturut-turut dan No.1 untuk kategori PC selama 7 tahun berturut-turut di Indonesia (IDC PC Tracker & Gartner Inc).

Prestasi tersebut sekaligus menempatkan Acer sebagai merek laptop dan PC pilihan masyarakat Indonesia, terbukti dengan berbagai penghargaan bergengsi yang diterima Acer, di antaranya: Top Brand Award selama 13 tahun berturut-turut, Indonesia Best Brand Award, Customer Service No.1 di Indonesia untuk kategori laptop, Indonesian Customer Satisfaction Award selama 11 tahun berturut-turut, termasuk mendapatkan penghargaan internasional sebagai The Most Socially Devoted Brand di Facebook untuk Kategori Elektronik untuk layanan pelanggan melalui media sosial dari www.socialbakers.com.

Acer berkomitmen untuk menjalin komunikasi tanpa batas dengan konsumen di seluruh Indonesia. Hal ini diwujudkan melalui jaringan layanan purnajual yang dapat ditemui di 102 lokasi di 83 kota dan 34 provinsi di Indonesia dan 2 di Timor Leste. Liputan: (Gus/AM)

Editor: NJK

Contact Center Acer: 1500155
Press Room: www.acerid.com/press-room
Media Contacts Acer Indonesia:
Abhipraya Fadil
Advo Indonesia – Public Relations
abhipraya@advo-indonesia.com
HP: +6281214914495

Di Laporkan Ke Polda Banda Aceh Muslim SE Tidak Pernah Ragu, Walikota Langsa: Serahkan Saja Ke Penegak Hukum.

Keterangan Foto : Surat Pernyataan Saudara N Atau Ai 

 

etabloidfbi.com Langsa Aceh.–

Muslim SE, alias Cut Lem, Ketua DPD LSM KIBAR Aceh Kota Langsa Banda Aceh, tidak ada keraguan dalam dirinya untuk menghadapi proses hukum yang di laporkan oleh walikota. Pasal nya, diri nya (Muslim) sudah terlapor di Polda Banda aceh dengan tuduhan atas, Peristiwa Pidana berupa “Fitnah” Pencemaran nama baik, dan pengancaman.

Dalam keterangan pers nya, muslim alias Cut Lem mengatakan,
dirinya yakin tidak akan ragu untuk menghadapi proses hukum. pembuktian lah yang harus di lakukan dan kita berharap pihak kepolisian tetap netral dalam mengungkap nya.

“Tidak masalah bang lebih bagus, karena apa.? Supaya terungkap fakta fakta di persidangan nanti. Kita akan buktikan sesuai data data yang kita pegang, tinggal pihak kepolisian nya, agar bersikap netral kita cool aja , selanjut nya kita tunggu panggilan penyidik,” ucap Muslim SE, saat di konfirmasi wartawan lewat telepon.(19/08/2021)

Muslim menjelaskan, sebagai lembaga sosial masyarakat, sudah seharusnya dirinya menyerap informasi dan menerima aduan masyarakat.

Baca juga: Bergulir.! Akibat Tuduhan Dugaan “Mesum,” LSM KIBAR Di Laporkan Ke Polda Aceh Oleh Walikota Tangsel.”

“Pada tahun 2018 sekitar bulan April, wanita inisial N ini, atau yang akrab di sebut “Ai” datang dan membuat pengakuan tentang dirinya yang mendapat perlakuan dari oknum walikota, dan dia meminta supaya di pressure ke walikota,” kata Muslim.

Lanjut kata nya, pada bulan mei dan Juni 2021 wanita yang di panggil Ai tersebut datang lagi, dan meminta tolong kepada saya, dan membuat pengakuan lagi, disitu saya minta di buatkan kuasa. Nah heran saya, kenapa wanita ini tidak di laporkan oleh pak wali, sementara dia sumber nya dan kenapa malah kita yang di laporkan,” ucap Muslim.

Saat di konfirmasi ke walikota Langsa, “Usman Abdullah SE” dirinya tidak banyak berkomentar, dan lebih memilih menyerahkan proses ke penegak hukum.
“Serah kan aja ke penegak hukum yang sedang berjalan,” ucap walikota saat di konfirmasi awak media lewat pesan WhatsApp.

Dari penjelasan Bid Humas Polda Banda Aceh, Kombes Pol.Winardy,SH,SIK MSI, membenarkan tentang adanya laporan tersebut, dan saat ini sedang proses penyelidikan.

“Memang benar ada laporan, kasus tersebut sementara dalam proses penyelidikan Ditreskrimum Polda Aceh, untuk pelapornya dapat dilihat di surat tanda terima laporan kepolisian Polda Banda Aceh,” tulis nya lewat pesan WhatsApp saat di konfirmasi awak media

Di tempat terpisah hingga berita ini di muat, Wanita yang berinisial N, alias Ai, tidak berkomentar lebih memilih diam, sebab sudah di lakukan konfirmasi oleh awak media beberapa kali lewat nomor 0823 6629xxxx belum ada keterangan yang bisa di kutip.(19/08/2021)
(team)

Saat warga terseok seok ditengah Pandemi Covid-19, Pemprovsu rehab Mess Pora Pora Parapat sebesar 4 Miliar lebih

etabloidfbi.com Parapat.–

Ditengah pandemi Covid 19, saat warga menjerit di tengah pandemi Covid 19, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sedang melakukan renovasi dan rehab bangunan Mess Pora Pora T Rizal Nurdin di Jalan Ihan Pora Pora Kelurahan Tigaraja Kec. Girsang Sipanganbolon Kab. Simalungun.

Mess Pora pora Tengku Rizal Nurdin yang di renovasi dan di rehab ini, merupakan Bangunan milik Pemerintah Propinsi Sumatera Utara itu letaknya tidak jauh dengan rumah pengasingan Bung Karno di Parapat, dan masih 4 tahun beroperasi sejak diresmikan oleh Gubsu Ery Nuradi pada Tahun 2017 dengan memiliki 51 kamar ditambah dua kamar VIP dan setara dengan hotel bintang tiga.

Informasi yang di himpun awak media dari pekerja di proyek dan juga papan proyek yang berdiri di depan pagar bangunan, bahwa Proyek itu milik Pemerintah Propinsi Sumatera Utara.

“Proyek ini milik pemerintah propinsi bang, ada beberapa gedung bangunan yang di tambah dan pemasangan tiang, lebih jelasnya ke Pimpinan saja bang,” ujar salah seorang pekerja yang tak menyebutkan namanya.

Namun Berdasarkan papan proyek yang berdiri tertulis proyek tersebut milik pemprovsu tanpa batas waktu pelaksanaan proyek, Dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/471.1/BU/VIII/2021 Tanggal 03 Agustus 2021, Pekerjaan : Rehab Mess Pora-Pora Parapat, NPWP :31.280.641.7-122.000, Nilai kontrak : Rp. 4.714.348.869,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), Sumber Dana : APBD Provinsi Sumatera Utara 2021, Kode Rekening : 4.01.01.1.09.09.5.1.02.03.03.0001, CV. ANUGRAH SEJAHTERA Jl. Sumber Rukun No. 294 LK. XII

Menurut salah seorang warga sekitar Marga Simajuntak dan juga sebagai penjual di sekitar jalan lingkar Pora pora, sangat menyayangkan proyek itu dan di anggap mubajir apalagi saat ini masa krisis ekonomi di tengah pandemi.

“Harusnya pemerintah provsu bisa menunda proyek ini bahkan bisa membatalkannya karena masih bangunan baru dan diresmikan 4 tahun lalu, semua masih kokoh dan inventaris masih baru, untuk apa di rehab dan menambah bangunan?, tidak ada manfaatnya, dana itu lebih bagus di manfaatkan ke bidang lain untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi,” Ujar Simanjuntak.

Selanjutnya Simanjuntak juga merasa heran karena pekerja di proyek itu tidak terlihat warga lokal yang ikut bekerja.

“Saya perhatikan pekerjanya tidak ada warga lokal sedangkan sekarang akibat pandemi banyak yang butuh kerja, apakah warga lokal tidak mau meminta kerja atau memang pihak pelaksana proyek sengaja mendatangkan pekerja dari luar Parapat agar warga lokal tidak boleh kerja di proyek itu,” ungkap Simanjuntak heran.

Dia juga meminta kepada pihak pemprovsu atau pelaksana proyek agar memberi perhatian dan pekerjaan kepada warga lokal bila ada yang ingin meminta pekerjaan di proyek itu.

“Kita meminta kepada pemerintah Provsu atau pelaksana proyek untuk memberi peluang kepada warga dan tukang tukang lokal yang ada di Parapat, saat ini semua terdampak krisis ekonomi karena banyak yang pengangguran, warga lokal jangan hanya penonton”, kata Simanjuntak mengakhiri percakapan dengan awak media. (Feri)

Sekda Kab Tubaba Pimpin Rapat Koordinasi Untuk Analisa dan Evaluasi Penanganan Covid 19

 

etabloidfbi.com Tulang bawang barat.–

 

Sekdakab Tulang Bawang Barat Novriwan Jaya memimpin jalannya Rapat Koordinasi untuk Analisa dan Evaluasi Penanganan dan Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Di Ruang Rapat Bupati, Kamis (19/08).

Rapat tersebut diikuti dan dihadiri oleh Wakapolres Tulang Bawang Barat, Kodim Lampung Utara, Satgas Covid-19, Camat dan Satker terkait.

Per-tanggal 18 agustus 2021 Kabupaten Tulang Bawang Barat yg tadinya berstatus zona merah, telah berubah status menjadi zona orange dan masih menerapkan PPKM Level 4 sampai pada tanggal 23 Agustus 2021.

Sekdakab berharap dengan berubahnya status menjadi zona orange tidak melunturkan kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19.

Penanganan penyebaran Covid-19 di Tulang Bawang Barat dilakukan dengan menerapkan kegiatan belajar mengajar secara daring, penutupan seluruh obyek wisata yang berada langsung dibawah pemerintah daerah, pembatasan jam operasional minimarket dan pertokoan grosir, pendirian posko di pasar-pasar besar tradisional, pendirian 5 posko penyekatan, peningkatan pelaksanaan operasi yustisi gabungan TNI, Polri, Pol-PP, Dishub dan BPBD.

(iwan setiawan)

TNI AL LANTAMAL XII TURUNKAN TIM VAKSINATOR DUKUNG PROGRAM VAKSINASI COVID-19 LINTAS AGAMA KALBAR

etabloidfbi.com Pontianak –

Dinas Kesehatan Lantamal XII dibawah komando Kadiskes Letkol Laut (K) dr. Heru Subagyo, Sp.Pros kembali menurunkan satu Tim Vaksinator guna mendukung program Vaksinasi Covid-19 Lintas Agama Kalimantan Barat yang dipusatkan di Aula Universitas Muhammadiyah Pontianak Jl. Jenderal Ahmad Yani No.111 Kel. Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (19/08/2021), yang dimotori oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Kementerian Kesehatan RI.

Komandan Lantamal XII Pontianak Brigjend TNI (Mar) Andi Rukman, ditempat berbeda mengatakan bahwa, “Partisipasi Lantamal XII mendukung giat Vaksinasi yang digelar oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI ini merupakan bentuk sinergitas Lantamal XII bersama Universitas Muhammadiyah, TNI Polri dan Pemerintah Daerah. Pada kegiatan Vaksinasi kali ini dilakukan bersama-sama bahu membahu untuk membebaskan masyarakat dari Pandemi Covid-19”.

“Vaksinasi terhadap seluruh lapisan masyarakat ini merupakan upaya guna memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 di Kalimantan Barat, sehingga pandemi ini akan segera berakhir, dan masyarakat dapat kembali beraktifitas seperti biasa”, ungkap beliau, disela-sela aktifitasnya di Mako Lantamal XII.

Ketua Panitia Pelaksanaan Vaksinasi Massal Covid-19 bertemakan “Vaknisasi Lintas Agama”, Dr. Pabali Musa, M.Ag, menjelaskan, bahwa Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dilaksanakan selama tiga hari sejak tanggal 19 sampai dengan 21 Agustus 2021 dengan target sebanyak 2.000 orang.

Lantamal XII menurunkan 1 Tim Vaksinator di  bantu oleh Vaksinator lain dari 1 Tim Kesdam XII TPR, 1 Tim Dinkes Provinsi, 1 Tim Dokes Polda, 1 Tim dari Muhammadiyah. Kegiatan tersebut mendapat antusias bagi masyarakat dan terselenggara tanpa ada kendala.( M.zuhdi )

AKBP Sunhot silalahi,S.IK. M.M Berikan Sim Gratis Kepada Tim Vaksinator Kab.tubaba

etabloidfbi.com Tulang bawang barat.–

Kepala Kepolisian Resort (Polres) Tubaba AKBP Sunhot P Silalahi, S.IK. M.M mengapresiasi sinergi dan kolaborasi pelaksanaan vaksinasi Covid 19 di Kab, Tubaba Lampung.rabu(18/8/2021)

Pasalnya, vaksinasi massal oleh tim vaksinator kesehatan kemudian dikolaborasikan dengan unsur TNI, Polri dan Pemerintah Daerah.

Ia berharap, keterlibatan semua pihak dalam penanganan pandemi bisa segera memutus mata rantai penularan Covid 19.

“Dulu di awal-awal kita lihat banyak orang yang tidak mau divaksin, masih banyak yang ragu, tapi sekarang antusias masyarakat untuk vaksin sangat tinggi. Ini semua berkat kerja keras kita semua,” paparnya Kapolres.

Di samping itu, ia mengingatkan kepada masyarakat yang sudah divaksin agar tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

“Bukan berarti yang sudah divaksin tidak akan terpapar, tetapi kalau sudah divaksin pada umumnya yang terpapar, dia tidak akan terlalu parah dan akan cepat sembuhnya, yang penting tetap jaga protokol kesehatan,” tuturnya.

Kita berterima kasih kepada seluruh masyarakat, dan dinas kesehatan melalui tim vaksinator pelaksana vaksinasi massal. Sebab itu, Polres Tubaba memberikan pelayanan SIM gratis kepada 80 orang tim vaksinator.

“Untuk itu kita gencar melakukan vaksinasi massal. Kita rutin melakukan vaksin di Puskesmas yang ada di Kabupaten Tubaba, kita juga rutin melakukan vaksin di 9 kecamatan yang telah dilaksanakan.
Pemberian SIM gratis dari Kapolres Tubaba kepada tim vaksinator tenaga kesehatan sebanyak 85 orang, pelaksanaan dibagi 8 gelombang. Hari ini lulus 5 orang dari 10 orang yang datang.
Mekanisme penerbitan sim tetap dilaksanakan seperti ujian teori dan praktek Sim,” terang”ujarnya.

(iwan setiawa )

MK Tetapkan Sidang Uji Materi UU Pers Rabu Pekan Depan.

 

etabloidfbi.com Jakarta

 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akhirnya resmi menetapkan jadwal sidang perdana pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Rabu 25 Agustus 2021 pukul 13.30 siang. Kepastian tanggal sidang perdana itu disampaikan MK kepada kuasa hukum pemohon melalui surat Panggilan Sidang dengan nomor : 243.38/PUU/PAN.MK/PS/08/2021 tertanggal 18 Agustus 2021.

Kuasa hukum dan para pemohon diminta menghadap sidang Panel Mahkamah Konstitusi secara daring (online) untuk perkara : Nomor 38/PUU-XIX/2021.

Sidang perdananya akan dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Medeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan (1).

Permohonan uji materi UU Pers di MK ini tercatat atas nama Heintje Grontson Mandagie sebagai Pemohon I, Hans M Kawengian sebagai Pemohon II, dan Soegiharto Santoso sebagai Pemohon III.

Sementara Kuasa Hukum Pemohon terdiri dari DR. Umbu Rauta, SH., M.Hum., Hotmaraja B. Nainggolan, SH., Nimrod Androiha,
S.H., Christo Laurenz Sanaky, S.H. dan Vincent Suriadinata, S.H., M.H.

Sidang perdana ini menurut salah satu kuasa hukum pemohon Vincent Suriadinata, kemungkinan besar dapat disaksikan secara langsung oleh pihak luar melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi**

Wartawan dan Ormas Kab OKU Minta Hiburan Malam di Tutup

 

etabloidfbi.com.OKU.–

Terkait perda PPKM yang di langgar sejumlah hiburan malam yang ada dikota Baturaja OKU.
Membuat ratusan jurnalis dan ormas yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat peduli OKU . melakukan Aksi di depan sejumlah karaoke, bahkan ormas dari laskar islam yang di ketuai Alikhan Ibrahim menggebok salah satu karaoke yang ada di kota Baturaja, selanjutnya rombongan aksi melanjutkan Orasinya di halaman Pemda OKU, Rabu 18/8/2021.

Adapun tuntuntan Aliansi masyarakat peduli OKU yang di bacakan kordinator aksi Josi Robet.

1.meminta satgas Covid -19 segera mengambil tindakan dan memberi sangsi tegas pada oknum pengusaha hiburan malam/karaoke yang terbukti melanggar aturan PPKM
2.mencabut izin usaha hiburan malam karaoke yang melanggar PPKM
3.Jika pemerintah kab OKU dan satgas Covid-19 tidak mampu untuk melaksanakan aturan aturan yang di sepakati di kabupaten OKU dan tidak mampu, mengendalikan penyebaran covid- 19 silahkan mundur. Untuk mengevaluasi diri.
4.Menuntut oknum pengusaha hiburan malam/ karaoke terkait pengancaman pada salah satu jurnalis OKU untuk srgera minta maaf di hadapan masyarakat OKU.

Sementara PLH Bupati OKU, mengatakan di hadapan para peserta aksi “pihak Pemkab OKU sudah mengeluarkan surat edaran penutupan tempat hiburan Malam”.

Menindaklanjuti tuntutan tersebut Plh Bupati OKU Drs.H.Edward Candra,Mh., menyampaikan kepada Aksi massa.

Dalam rangka penerapan aturan PPKM yang tertuang didalam inmendagri nomor 32 tahun  2021 semua Usaha tempat hiburan Karoke ditutup.

Mulai malam ini Satuan POL PP dibantu unsur TNI dan Polri akan melakukan Patroli mengecek setiap tempat hiburan.

Jika terdapat perbuatan Maksiat seperti perbuatan Asusila dan Narkoba pada tempat-Tempat hiburan dipersilakan pihak terkait Agar dapat membuat laporàn kepolisian.

Terkait adanya ancaman premanisme terhadap jurnalis di Kabupaten OKU, perlu ditekankan bahwasannya tidak ada yang boleh mengancam/mengintimidasi seseorang di Negara Indonesia siapapun itu, maka mengenai hal ini kiranya dapat ditindaklanjuti dengan melapor kepada aparat penegak hukum ungkap H.Edward Candra.

Terpantau dilapangan, aksi damai para awak media di OKU bersama Aliansi Masyarakat Peduli OKU terpantau Tertib, lancar dan damai serta peserta mengikuti Aturan Prokes Covid-19.

Kasat pol PP kab OKU Agus Salim,menerangkan di hadapan media,” akan menindak lanjuti surat edaran dari PLH Bupati OKU,dan akan melaksanakan Razia di setiap kokasi hiburan malam”.
Bahkan Agus Salim mengatakan mintak pada Pihak terkait untuk menutup tempat hiburan malam tanpa terkecuali tegas Agus salim .

Herry setyanto

Webinar Jurnalis Warga Sukses, Ilham Bintang: Pewarta Warga Lebih Tinggi dari Wartawan

 

etabloidfbi.com Jakarta –

 

Webinar Jurnalisme Warga dengan tema “Eksistensi Pewarta Warga dalam Perspektif Undang-Undang Pers” sukses digelar pada Senin, 16 Agustus 2021. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta yang memenuhi ruang webinar. Tidak kurang dari 500-an pendaftar dari Sabang sampai Merauke mengikuti webinar tersebut dengan tekun dan seksama dari awal hingga akhir acara [1].

“Acaranya sangat menarik dan pemaparan para narasumber amat mencerahkan. Saya berharap PPWI menyelenggarakan lagi webinar serupa untuk membahas lebih detail persoalan pers dan aktivitas pewarta warga di dalam masyarakat, termasuk persoalan hukum dan tantangan yang sering mereka hadapi,” komentar seorang peserta, Haris, ke Panitia usai acara, Selasa, 17 Agustus 2021.

Acara yang digagas dan dilaksanakan oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional ini merupakan salah satu kegiatan PPWI dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain kegiatan Webinar, PPWI juga melaksanakan Lomba Menulis dengan tema “Merdeka dari Pandemi Covid-19” yang berlangsung dari tanggal 15 s/d 22 Agustus 2021. Juga, pada tanggal 28 Agustus 2021 mendatang, PPWI menyelenggarakan Diklat Jurnalistik Dasar yang bertujuan membekali peserta tentang dunia jurnalistik sehingga mampu menjadi jurnalis dan pewarta warga yang handal.

Pada acara Webinar Jurnalisme Warga yang berlangsung dari pukul 19.10 wib hingga 22.40 wib, Panitia menghadirkan empat pembicara kompeten di bidangnya. Keempat pembicara tersebut adalah Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA; Ketua Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi, SIP, MIP; wartawan kawakan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI, Ilham Bintang, SE; dan Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Dr. R. M. Ibnu Mazjah, SH, MH.

Dalam pemaparannya, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa menurut Committee of Concerned Journalist – CCJ, tujuan jurnalistik adalah menyediakan informasi yang cukup kepada pembaca (publik) agar mampu membentuk paradigma (cara/pola pikir dalam mengambil keputusan) bagi diri mereka sendiri [2]. Dalam konteks ini, jurnalisme hakekatnya adalah alat yang selalu digunakan untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering).

“Untuk menciptakan sebuah kekacauan di dalam suatu komunitas atau bangsa, jurnalisme selalu digunakan dan tidak pernah gagal. Demikian sebaliknya, jika kita menginginkan keadaan yang damai, harmoni, nyaman, dan tenteram di dalam masyarakat, maka gunakanlah jurnalisme untuk mewujudkan keadaan itu,” terang alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu dalam presentasenya.

Lalengke kemudian menekankan bahwa setiap warga memiliki tanggung jawab dalam membangun peradaban bangsa, minimal di komunitasnya masing-masing. Oleh karena itu setiap warga perlu melibatkan diri dalam melakukan fungsi-fungsi jurnalistik dalam kehidupannya sehari-hari agar terbentuk peradaban dan kemajuan bangsa sesuai harapannya, bukan mengekor pada kehendak segelintir pemilik media besar saja.

Sementara itu, Fachrul Razi menyoroti keberadaan pewarta warga dalam konteks perundang-undangan yang ada saat ini. Menurutnya, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers sudah cukup memadai untuk mendukung kerja-kerja jurnalistik di tanah air. Termasuk, katanya, juga sudah mengakomodir warga masyarakat umum untuk melakukan kerja-kerja pers.

Pasal 17 UU Pers sangat jelas mengakomodir setiap orang untuk melakukan kerja-kerja pers, dan tanpa persyaratan macam-macam [3]. Demikian disebutkan Senator asal Aceh ini.

Namun begitu, secara faktual di lapangan masih banyak dijumpai persoalan yang menimpa wartawan dan pewarta warga, seperti diskriminasi, kriminalisasi, pengancaman, bahkan pembunuhan. Hal ini, kata Fachrul, antara lain disebabkan oleh cara pandang lembaga Dewan Pers yang masih berpedoman kepada peraturan perundangan tahun 1966.

“Sangat kita sayangkan, para pengurus Dewan Pers masih berpedoman kepada peraturan perundangan yang terbit tahun 1966. Jadi pola pikir mereka masih di jaman orde baru. Padahal jelas arahan UU No. 40 tahun 1999 itu, dalam pasal 15, dibentuk Dewan Pers yang independent dalam rangka mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers [4]. Jadi, Dewan Pers tidak boleh menjadi sub-ordinat dari lembaga manapun, termasuk harus bebas dari pengaruh pemerintah dan kalangan bisnis,” tegas Fachrul yang menyempatkan diri menyampaikan ‘tausiahnya’ di sela-sela rapat paripurna DPD-RI malam itu.

Sejalan dengan Fachrul, Ilham Bintang menegaskan bahwa eksistensi jurnalis warga memang tidak diatur secara detail dalam UU No. 40 tentang Pers, namun keberadaan dan kegiatan pewarta warga tidak ilegal. Keberadaan pewarta warga jelas disebutkan dalam pasal 17 UU Pers tentang peran serta masyarakat dalam dunia pers.

“Bahkan menurut saya, pewarta warga itu lebih tinggi statusnya di atas wartawan, karena menurut undang-undang ini, masyarakat bisa mengawasi, memantau dan menganalisis kerja-kerja wartawan, termasuk pelanggaran hukumnya, serta bisa menyampaikan usulan kepada Dewan Pers. Wartawan justru tidak diberikan hak tersebut,” ungkap tokoh wartawan nasional yang puluhan tahun hidupnya diabdikan di dunia pers ini.

Ilham Bintang juga menjelaskan tentang kedudukan media online dan media sosial yang menurut pendapatnya adalah media yang sah digunakan sebagai media pers. Hal itu dikaitkannya dengan Pasal 1 ayat (1) UU Pers. “Penggunaan perangkat internet seperti media online sebagai media pers adalah sah, tidak ilegal dan tidak memerlukan syarat macam-macam itu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) UU Pers, menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia [5]. Media online dan medsos itulah yang dimaksud media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia ini,” jelas Bang IB, demikian ia selalu akrab disapa.

Satu hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut adalah perbedaan pandangan antara kedua pakar dan praktisi jurnalistik, Fachrul Razi dan Ilham Bintang, ini yakni terkait perlunya revisi UU Pers. Fachrul mengusulkan agar dilakukan pembenahan perundangan di bidang pers mengikuti perkembangan zaman di bidang pers, sementara Bang IB justru menolak gagasan tersebut karena menurutnya UU Pers ini sudah sangat bagus dan relevan untuk jangka panjang ke masa depan.

“Saya malahan kuatir, jika UU Pers ini dimajukan untuk direvisi atau amandemen, justru akan berpotensi besar untuk mengebiri kemerdekaan pers dan kita kembali seperti di masa orde baru. Jadi, saya pikir ini harus dicegah. Kalau terkait oknum pengurus Dewan Pers yang bermasalah, maka seharusnya lembaga itu saja yang kita benahi, tapi jangan UU Pers-nya yang kita utak-atik,” jelas IB berharap.

Narasumber keempat, Dr. Ibnu Mazjah, memaparkan tentang kebebasan pers yang dikaitkan dengan aturan internasional tentang Hak Azasi Manusia, yaitu Article 19 Universal Human Right Declaration (UHRD) [6]. Pasal 19 Piagam HAM PBB ini telah diakomodir dalam pasal 28 UUD hasil amandemen [7]. “Secara khusus, Pasal 28E menjamin Hak Azasi Manusia terkait kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapatnya di muka umum. Ini merupakan implementasi dari Article 19 UHRD,” ujar Dr. Ibnu Mazjah yang juga adalah Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mathla’ul Anwar, Banten, sejak 2018 ini.

Event nasional ini didukung oleh beberapa sponsor, antara lain: Perhimpunan Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia (PPHRI), Swiss-Belresidences, Vision Villa, Fame Sunset Road Kuta Bali, dan Teras Kita Hotel.

Bravo Pewarta Warga! Warga Cerdas pasti Pewarta Warga…!! (APL/Red)

Catatan:

[1] Video Webinar Jurnalisme Warga: Pewarta Warga dalam Perspektif UU Pers; https://youtu.be/ouxzepXS5SY.

[2] Committee of Concerned Journalists: The principles of journalism; https://journalistsresource.org/home/principles-of-journalism.

[3] Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 tahun 1999 berbunyi: (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

[4] Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 menyatakan: Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

[5] Isi Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999: “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

[6] Article 19 UHRD: Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

[7] Pasal 28E UUD 1945 menyatakan: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Bergulir.! Akibat Tuduhan Dugaan “Mesum,” LSM KIBAR Di Laporkan Ke Polda Aceh Oleh Walikota Langsa.”

 

Ketrerangan Foto : Muslim. SE Ketua DPD LSM Kibar Aceh

 

etabloidfbi.com Langsa Aceh.–

 

Tuduhan LSM Kibar ACEH atas dugaan Perbuatan mesum di pendopo memulai babak baru. Pasal nya, sang Walikota yang di tuduh oleh LSM KIBAR Aceh di laporkan ke Polda Aceh atas tuduhan, tentang peristiwa pidana berupa Fitnah, Pencemaran nama baik dan pengancaman dengan pelapor atas nama Usman Abdullah SE, dan terlapor atas nama Muslim SE, dengan nomor surat pelaporan Nomor: STTLP/158/VIII/2021/SPKT/POLDA ACEH.

Di sampaikan oleh “Muslim SE,” Ketua LSM KIBAR Aceh, yang membongkar kasus dugaan mesum Walikota Langsa dengan Janda inisial (N) warga Aceh Tamiang yang sekarang bertempat tinggal di Banda Aceh.
Muslem menyampaikan, tidak ada keraguan dalam dirinya untuk menghadapi proses hukum yang di laporkan oleh walikota, sebab pembuktian yang harus di lakukan dan pihak kepolisian tetap netral dalam mengungkap peristiwa tersebut.

“Tidak masalah bang lebih bagus, karena apa.? Supaya terungkap fakta fakta di persidangan nanti kita pegang data data semua, tinggal pihak kepolisian nya agar bersikap netral, kita cool aja dan kita tunggu panggilan penyidik,” ucap Muslim SE, saat di konfirmasi wartawan lewat telepon.(19/08/2021)

Muslim juga menjelaskan, pada tahun 2018 sekitar bulan April, wanita inisial N, atau yang akrab di sebut “Ai” membuat pengakuan kepada dirinya, supaya di pressure ke walikota. Pengakuan yang sama juga pernah di buat kepada orang lain.

Lanjut pada bulan mei dan Juni 2021 wanita yang di panggil Ai, tersebut datang lagi minta tolong kepada dirinya(Muslim SE) untuk membuat pengakuan lagi dan minta di buatkan kuasa. “Nah heran saya, kenapa wanita ini tidak di laporkan oleh pak wali, sementara dia sumber nya dan kenapa malah kita yang di laporkan. Tapi ada semua data data dan wanita tersebut buat surat pernyataan kepada saya,” ucap Muslim.

Dikutip dari berita acehsatu.com Ai,(inisial-red) memberikan klarifikasi tuduhan terkait bahwa dirinya bermesum dengan walikota, dan yang sudah di tayang oleh berbagai media online dan cetak nasional, menyebut berita itu tidak benar dan juga sebagai fitnah keji dirinya (Ai) juga meminta media tersebut mencabut berita fitnah tersebut.

Ai, juga meminta ma’af kepada walikota Langsa beserta keluarga nya secara terbuka kepada masyarakat Langsa dan dirinya bersedia menjadi saksi kapanpun dan di manapun.
Sangat di sayangkan, saat di konfirmasi langsung kepada Ai, atau N lewat nomor telepon 0823 6628xxxx dirinya (Ai) tidak merespon dan memberikan penjelasan apapun kepada awak media, hingga berita ini di muat belum ada penjelasan dari pihak pelapor yakni, walikota langsa.

(team)

JALASENASTRI KORCAB XII DJA I LAKSANAKAN TABUR BUNGA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT – 75 JALASENASTRI

etabloidfbi.com Pontianak, –

Pengurus Korcab XII DJA I beserta Ketua Cabang 1 – 3 melaksanakan acara Tabur Bunga di alur sungai Kapuas Kalimantan Barat dari atas geladak Kapal Angkatan Laut (KAL) Lemukutan – I-12-15 di Dermaga Satuan Kapal Patroli Lantamal XII Pontianak Jl. Komyos Sudarso No 1 Jeruju Kota Pontianak, yang dipimpin oleh Ketua Jalasenastri Korcab XII DJA I Ny. Noni Andi Rukman, Rabu (18/08/2021).

Acara tabur bunga yang dilaksanakan di Alur Sungai Kapuas Pontianak Kalbar ini, merupakan rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-75 Jalasenastri. Sekaligus sebagai bentuk tanda penghargaan atas perjuangan pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan untuk untuk mengenang jasa – jasa para Pahlawan Kemerdekaan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi bangsa dan negara yang kita cintai ini.

Bentuk ketauladanan, jiwa patriot nasionalisme dan rela berkorban yang dicontohkan oleh para pendahulu bangsa hendaknya dapat dijadikan suri tauladan yang baik bagi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di masa kini dan masa yang akan datang. Demikian yang di sampaikan Ketua Korcab XII DJA I Ny. Noni Andi Rukman.

Kegiatan tabur bunga Jalasenastri ini dapat berjalan lancar dan khidmat dengan tetap mengedepankan Protokol Kesehatan secara ketat guna memutus mata rantai penyebaran Wabah Covid-19 di tanah air, khususnya di Wilayah Kalimantan Barat.

Selain melaksanakan Tabur Bunga di Alur Sungai Kapuas, Pengurus Korcab XII DJA I memberikan Vitamin A kepada anak-anak Prajurit dan PNS Lantamal XII.( M.zuhdi )

DPRD DARI KOMISI DUA DAN KOMISI TIGA ANGKAT BICARA TERKAIT JALAN LINTAS DI KECAMATAN AIR HITAM YANG SEPERTI KUBANGAN KERBAU

 

etabloidfbi.com Lampung Barat,-

DPRD dari komisi Dua Rovie Komsen S,pd dan komisi Tiga Sri Nurwijayanti,Ss Angkat bicara Terkait jalan lintas di kecamatan Air Hitam kabupaten Lampung Barat yang seperti kubangan kerbau, saat di hubungi oleh team media etabloidfbi.com lewat WhatsApp pada
hari Senin 16.08.2021

Terkait pemberitaan kami sebelumnya DI MUSIM HUJAN JALAN LINTAS PENGHUBUNG KECAMATAN AIR HITAM SEPERTI KUBANGAN KERBAU,DPRD Dari komisi dua Rovie Komsen S,pd dan DPRD komisi tiga Sri Nurwijayanti,SS memberikan tanggapannya,

“Sekarang pemerintah sedang mencoba untuk mencari pinjaman ke pusat,cuma kita belum mendapatkan informasi terakhir itu seperti apa,
selaku DPRD komisi tiga (3) kabupaten Lampung barat usulan Aspira masyarakat sudah kita lakukan,dari reses, Musrenbang,itu sudah kita usulkan, hanya saja mungkin karena keuangan kita tidak sesuai dengan harapan, walaupun nanti bisa terwujud pembangunan nya,yang kita dapat hanya pemeliharaan bukan peningkatan apalagi di masa pandemi covid-19,” ucap Sri Nurwijayanti selaku DPRD komisi tiga

Baca juga :

Pimpinan Redaksi etabloidfbi.com Ambil Tidakan Tegas Memberhentikan Kabiro Lampung Barat

Ditambahkan olehnya, “terkait pembangunan pemeliharaan tambal sulam sudah di lakukan untuk saat ini,yaitu yang di mulai dari jembatan Air Pakuan sampai Tugu desa gedung Surian, sebagai wakil rakyat saya sangat menginginkan kalo untuk pembangunan jalan itu bisa di selesaikan semua,tapi lagi-lagi tidak sesuai dengan harapan kita juga,untuk pembangunan pemeliharaan hanya batas situ saja,belum bisa memenuhi semuanya,ya mudah-mudahan nanti ada solusi nya,dan seperti saya bilang pemerintah juga sedang melakukan pinjaman ke pusat, mudah-mudahan administrasi,lelang dan sebagainya tidak ada halangan apapun”tambah nya

DPRD dari komisi dua Rovie Komsen S,pd juga takluput memberikan tanggapannya terkait JALAN LINTAS YANG SEPERTI KUBANGAN KERBAU tersebut,bahkan terkait pembangunan tambal sulam yang sudah di lakukan di titik nol(0)menurut DPRD komisi dua itu tidak layak.

“Kami pernah mengajukan dari pihak komisi dua (2),melalui dinas PUPR untuk menyampaikan ke dinas PUPR propinsi karna itu jalan kewenangan propinsi,untuk jalan itu sudah pernah kami bahas dengan mitra kami PUPR dan merekapun sudah mengajukan,menurut mitra kami PUPR karna ada dana rekopusing itu jadi pengerjaan di lakukan tahap demi tahap,kalo tidak selesai tahun ini ya mungkin kelanjutannya tahun depan, adapun pengerjaan nya sudah di mulai dari jembatan Air Pakuan sampai Tugu yang terdapat di Desa gedung Surian,dan untuk pengerjaan nya itu tambal sulam,cuma kalo untuk pengerjaan tahap pertama ini kami tidak tahu berapa kilometer nya,kalo melihat dari pengerjaan nya itu mungkin satu kilometer panjang nya,”ucap Rovie Komsen S,pd DPRD komisi dua

“Untuk kualitas kami menyayangkan Tambal sulam nya pun tidak sesuai dengan spek kontruksi jalan nya,jenis Aspal nya jauh dari standar jalan propinsi,karna jelas itu jalan propinsi bukan jalan kabupaten,untuk penilaian kami untuk tambal sulam dari titik nol(0) jembatan Air Pakuan sampai Tugu desa gedung Surian itu tidak layak,”tambah nya dengan nada kecewa.

(Asep zakaria)