KORBAN TERSAMBAR PETIR BELUM DI TEMUKAN

etabloidfbi.comel Tulang bawang barat

Warga tiyuh gedung ratu bersama tim basarnas tulang bawang melakukan pencarian salah satu warga nya yang hilang akibat sambaran petir pada hari jum at tanggal 30/4/2021

Peristiwa terjadi nya musibah kecelakaan ini berawal korban jefri bin tuan hasan dan adik iparnya berangkat keladang sekitar pukul 15.00 wib dan melintasi sungai di negeri besar kab.way kanan tiba tiba petir menyambar dan mengakibat korban jefri bin tuan hasan terjatuh dan adik iparnya pingsan tak sadar kan diri.

Sementara itu sampai saat ini masih dalam pencarian tim basarnas Tulang Bawang Barat  beserta warga tiyuh gedung ratu (TBU) dan korban jefri bin tuan hasan masih belum juga ditemukan.

AGUS MUHTAROM juru tulis yg mewakili kepalo tiyuh gedung ratu tulang bawang udik(TBU)dan warga berharap bantuan juga doa untuk semua masyatakat tulang bawang barat agar korban jefri bin tuan hasan bisa secepatnya di temukan.

” kami berharap dan berdoa agar sesegera mungkin Korban ditemukan dan kami berterimakasih atas bantuan dari tim basarnas tulang bawang barat (TBB) beserta masyarakat dan semoga berjalan lancar sesuai yang kita inginkan,” ujar Agus Muhtarom.

(iwan setiawan)

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANSUS LKPJ BUPATI 2020

 

etabloidfbi.comel LAMPUNG UTARA.–

Gelaran Paripurna LKPj Bupati 2020 hari inij dilanjutkan dengan Laporan Hasil Pembahasan oleh Panitia Khusus LKPj Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020, Jum’at 30 April 2021.

Paripurna dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Romli, A.Md, ketiga wakil ketua, Madri Daud, SE.,MH, H. Dedi Sumirat dan Joni Saputra beserta Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara.

Hadir juga dalam Rapat Paripurna Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Hukum, Mankodri mewakili Bupati Lampung Utara yang tidak dapat hadir, perwakilan Forkopimda beserta para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Laporan Hasil Pembahasan Pansus LKPj dibacakan oleh Sekretaris Panitia Khusus, H. Tabrani Rajab, S.Ag. Dalam penyampaiannya, LKPj Bupati bukan sebagai instrumen untuk melakukan “impeachment” atau pendakwaan tapi lebih berfungsi sebagai “progress report” Kepala Daerah kepada DPRD dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan. LKPj merupakan laporan Kepala Daerah terhadap DPRD sebagai mitra kerjanya mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dengan DPRD dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dievaluasi dan penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian kinerja dengan target kinerja yang akan dicapai dalam setiap indikator.

Beliau melanjutkan dalam melaksanakan Pembahasan dan Penyusunan Laporan oleh Panitia Khusus ini berdasarkan surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Lampung Utara untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya Pansus menyerahkan pembahasan kepada masing-masing komisi sesuai dengan mitra kerjanya. (Rudi)

Apel Kebangsaan Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI Digelar Di Polda Aceh

etabloidfbi.com, Banda Aceh-

Apel kebangsaan dalam rangka program prioritas 100 hari Kapolri dan menjaga keutuhan NKRI di Provinsi Aceh digelar di lapangan Mapolda Aceh, Jum’at (30/4/21)

Pimpinan Apel adalah Wakapolda Aceh Brigjen Pol. Drs. Raden Purwadi, S. H, mewakili Kapolda Aceh dan Kapoksahli Kodam IM Brigjen TNI Bambang Indrayanto mewakili Pangdam IM serta dihadiri mewakili Gubernur Aceh, mewakili Ketua DPRA, mewakili Kajati Aceh, Danlanud SIM, Kajendam IM, para Pejabat Utama Polda Aceh dan sejumlah Pejabat lainnya.

Selanjutnya ratusan peserta apel terdiri dari personel Polda Aceh, TNI, Pemuda Pancasila, perwakilan mahasiswa dan ormas lainnya.

Apel diawali dengan laporan komandan apel, menyanyikan lagu Indonesia Raya, penghormatan pasukan, pembacaan teks Pancasila oleh pimpinan apel dan diikuti peserta apel

Selanjutnya pembacaan amanat tertulis Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Wahyu Widada, M. Phil, oleh Wakapolda Aceh, diantaranya menyampaikan, untuk sejenak memimpin peserta apel sekalian, untuk menundukan kepala sejenak dan berdo’a bagi rekan-rekan kita yang telah gugur sebagai putra-putra terbaik bangsa, baik gugur dalam pelaksanaan tugas sebagai awak kapal selam Nanggala 402 serta gugur dalam operasi pemberantasan KKB di Papua, untuk berdo’a menurut kepercayaan masing-masing.

Saat ini pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, termasuk tanah air. Seluruh negara berlomba-lomba dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan berbagai cara, ucap Wakapolda.

Dampak pandemi Covid-19 ini telah membawa perubahan secara signifikan ke dalam seluruh aspek kehidupan, sambung Wakapolda.

Situasi darurat kesehatan yang pada akhirnya berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi menjadi suatu ancaman keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat yang harus ditangani bersama-sama dengan seksama, sebut Wakapolda.

Di samping itu, dewasa ini persoalan intoleransi masih menjadi ancaman bagi keutuhan nusa dan bangsa. Aksi tindak pidana terorisme kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berulangnya aksi terorisme melalui kelompok jaringan menjadi bagian eksistensi dari para pelaku demi memecah belah kesatuan bangsa. Ditambah dengan munculnya aksi kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua dan Papua Barat yang saat ini sudah meresahkan masyarakat Indonesia, kata Wakapolda.

” Apel kebangsaan yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran bertujuan untuk memupuk rasa soliditas dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kecintaan terhadap bumi pertiwi Indonesia, ” kata Wakapolda.

” Apel kebangsaan merupakan komitmen untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” tambah Wakapolda.

Bangsa Indonesia memiliki keberagaman dengan perbedaan suku, budaya, bahasa, agama dan adat istiadat, namun di tengah perbedaan itu tetap bersatu padu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, sebut Wakapolda.

Dalam amanat Kapolda Aceh selanjutnya kata Wakapolda menyebutkan, ‘ momentum apel kebangsaan ini diharapkan dapat memperkokoh semangat kebersamaan persatuan dan kesatuan bagi seluruh pihak dan lapisan masyarakat Aceh agar terhindar dari paham intoleran yang dapat memecah belah bangsa serta menguatkan rasa kebersamaan dan mengingatkan seluruh anak bangsa tentang kebhinekaan, bergotong royong dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, dan menjaga segenap tumpah darah Indonesia dari perpecahan, perselisihan dan hal-hal yang dapat melukai Pancasila dan semangat kebhinekaan”.

” Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita para pendahulu kita, ” kata Wakapolda lagi.

Muhammad Anwar

Pemkab Lampura Tindaklanjuti Rekomendasi Dewan Terkait LKPJ 2020

 

etabloidfbi.com KOTABUMI

 

Asisten I Pemerintahan dan Kesra Pemkab Lampura Mankodri, S.H., M.M., mewakili Bupati Lampung Utara Hi. Budi Utomo, S.E.,M.M., menghadiri Paripurna DPRD Lampura dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampura Tahun Anggaran 2020, Jumat (30/04/2021).

Dalam sambutannya, Asisten I mengatakan bahwa Pemkab Lampung Utara menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, yang telah bekerja keras dalam meneliti, mengkaji, dan membahas secara seksama, sehingga berbagai koreksi, saran, dan masukan telah dapat menyempurnakan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

“Dengan telah selesainya seluruh tahapan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020 ini, maka selanjutnya Rekomendasi DPRD Kabupaten Lampung Utara yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam rangka peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mudah-mudahan, sambung Asisten I, berbagai upaya yang telah dilakukan bersama ini dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Lampung Utara yang aman, agamis, maju dan sejahtera, mendapatkan barokah dan pahala dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Amiin ya robbal ‘alamiin.

“Demikianlah Pendapat Akhir Bupati Lampung Utara atas hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020 yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini,” tandasnya.

Dalam rapat Paripurna itu juga, dilaksanakan Penyerahan rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020. Berkas rekomendasi diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Lampura Romli, A.Md kepada Asisten I Pemkab Lampura Mankodri, S.H., M.M.

Nara Sumber Berita : Diskominfo Lampura

KELUARGA BESAR LANTAMAL XII LAKSANAKAN PERINGATAN NUZULUL QUR’AN DAN BUKA PUASA BERSAMA

etabloidfbi.com Pontianak,-

Komandan Lantamal XII Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman bersama sama dengan keluarga besar Lantamal XII, Kamis (29/04/2021) melaksanakan pringatan Nuzulul Qur’an 1442 H/2021 M dan buka puasa bersama yang di laksanakan di gedung serba guna Malayati Lantamal XII Jl. Komyos Sudarso No. 1 Jruju, Pontianak Barat Kota Pontianak.

Kegiatan tersebut juga diikuti oleh pejabat utama Lantamal XII diantara Wadan Kolonel Laut (P) Syamsul Rizal, S.H.,M.M, para Asisten, Kasatker, Kadis, Ketua Jalasenastri Korcab XII DJA I, Ny. Noni Andi Rukman dan anggota Jalasenatri.

Diawali dengan pembacaan ayat suci Al Qur’an oleh Kopda Ttu Suherman dan Saritilawah, Serda Apm/W Bella Permata Sukma kemudian ceramah agama tentang Hikmah Nuzulul Qur’an oleh Ustad Sholihin, HZ, S.Ag.M.Pdi, sehari sebagai guru pengajar di MAN 2 Kota Pontianak, yang merupakan inti dari kegiatan yang berjalan dengan penuh nuansa kekeluargaan dan kekhidmatan.

Sebelum memasuki acara inti sebelumnya ditampilkan kelompok Hadroh dari personel Lantamal XII, kemudian buka puasa bersama, sholat magrib berjama’ah yang dilaksanakan di Mushola Nurul Bahri kemudian dilanjut dengan ramah tamah diakhiri dengan sholat isya dan sholat Tarawih berjama’ah.

Komandan Lantamal XII pada kesempatan tersebut menyampaikan, dengan dilaksanakanya peringatan Nuzulul Qur’an 1442 H, diharapkan akan dapat meningkatkan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Dengan dilaksanakannya peringatan Nuzulul Qur’an 1424 H tahun 2021 mudah mudahan akan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh keluarga besar Lantamal XII serta dapat tercapai apa yang dicita citakan setiap muslim pada bulan Ramadhan untuk mendapatkan wahyu Lailatul Qadar” harapan Beliau.

Selama pelaksanaan kegiatan, seluruh yang hadir secara ketat tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan tetap mencuci tangan sebelum memasuki ruangan, memakai masker berstandar kesehatan dan tetap menjaga jarak. ( M.zuhdi )

Dibulan Penuh Berkah, Berikut Yang Dilakukan Riauinvestigasi bersama PJID Nusantara dan PUMA

 

etabloidfbi.com PEKANBARU

 

Memasuki usia ke 4 (empat) tahun media online (siber) www.riauinvestigasi.com yang dikelola oleh PT Media Putra Melayu Surya Abadi, seluruh jajaran redaksi akan taja giat di Ramadhan. Sabtu (01/05/2021)

” Giat Ramadhan merupakan giat tahunan yang menjadi agenda tahunan, yang juga merupakan giat memperingati hari jadi media online (siber) www.riauinvestigasi.com yang dikelola oleh PT Media Putra Melayu Surya Abadi, jatuh pada 25 April ditiap tahunnya. ” ungkap Ismail Sarlata Pemimpin Redaksi www.riauinvestigasi.com

Giat tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran redaksi, tahun ini InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Sabtu (01/05/2021) esok. tambah Ismail Sarlata

Adapun giat yang dilaksanakan yakni pemberian Takjil, dan Insyaallah Sembako kepada masyarakat yang membutuhkan ditengah Pandemi COVID-19 yang masih kita alami di Provinsi Riau khususnya di kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota Provinsi.

Giat yang dilaksanakan turut serta bersama giat yang dilaksanakan oleh seluruh Pendiri, Pengurus Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi Nusantara yang disingkat PJID-Nusantara, baik DPP maupun DPD yang sudah terbentuk di Riau. Serta bersama-sama dengan seluruh Pengurus Perkumpulan Unit Ambulance (PUMA) baik di tingkat Provinsi maupun DPD, yang didukung oleh beberapa media elektronik dan cetak lainnya baik Lokal maupun Nasional. beber Ismail Sarlata

” Kami seluruh Jajaran Redaksi media Online (Siber) www.riauinvestigasi.com yang dikelola oleh PT Media Putra Melayu Surya Abadi, mengucapkan terimakasih kepada seluruh rekan media online maupun cetak, terutama kepada Gubernur Riau, Pemerintah Provinsi Riau maupun kota Pekanbaru, masyarakat dan Swasta serta para donatur, yang turut ikut serta berbagi kasih di Bulan Ramadhan Bulan Penuh dengan Rahmat. Semoga apa yang kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan, di bulan penuh dengan rahmat ini menjadi amal zahiriah kita bersama dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah S.W.T, Amin… Allahuma… Ya.. Amin. ” tutup Ismail Sarlata (Team)

Satnarkoba Polres Kubu raya Amankan Seorang Pria Saat Digeledah Ditemukan Narkotika

 

etabloidfbi.com Kubu Raya.-

 

Satresnarkoba Polres Kubu Raya dibantu Polsek terentang melakukan pengeledahan terhadap seorang pria berinisial SP (42) warga desa sungai radak dua kec. Terentang yang diduga membawa narkotika jenis sabu di jalan dusun radak (29/04/2021) pukul 20.30 wib

Saat dikonfirmasi via whatsapp Kasatresnarkoba mejelaskan “Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa Narkotika jenis shabu dari Pontianak dan akan dibawa ke Dusun Radak Makmur Desa Sungai Radak Dua Kec.Terentang,”jelas kasat

Setelah diadakan penyelidikan serta dibantu polsek terentang dan kemudian dari informasi tersebut Anggota Satresnarkoba Polres Kubu Raya beserta anggota Polsek Terentang melakukan pencegatan di jalan terhadap seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang disampaikan tersebut lalu melakukan penggeledahan badan terhadap orang tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu di dalam Handphone milik pelaku yang disimpan di dalam saku celana sebelah kiri.tambah kasat

Kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut(Sy Mohsin)

Satresnarkobar Polres Kubu Raya Tangkap Seorang Pengedar Sabu Di jalan Rasau jaya

 

etabloidfbi.com Kubu Raya

 

Satresnarkoba Polres Kubu Raya berhasil mengamankan Seorang Pria berinisial MH (31) warga Desa Kubu Kec.Kubu yang diduga Pelaku Pengedar Narkoba Jenis sabu di jalan Rasau jaya pada hari rabu 28/04 sore pukul 16.50 wib.

Kasatresnarkotika Iptu Robert Damanik menjelaskan” Tertangkapnya MH (31) warga kubu Berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang pengguna dan pengedar Narkoba jenis Shabu yang akan mengambil dengan membeli Narkoba untuk diedarkan di Desa Jangkang serta menjualnya kepada para pengguna ”jelas Kasat

Dengan adanya info tersebut kemudian Kasatresnarkoba memerintahkan Kanit Lidik dan team untuk memastikan informasi tersebut, setelah didapat informasi yang akurat tentang ciri2 pelaku bahwa pelaku sedang berada di Pontianak membeli shabu, kemudian team menyebar di sekitar Jalan Rasau Jaya, sekira jam 16.50 Wib pelaku melintas dan dilakukan pencegatan namun pelaku langsung melarikan diri kedalam hutan sambil membawa tas selempang warna Hitam sambung kasat

setelah dilakukan pengejaran terhadap pelaku dan dapat diamankan berikut tas selempangnya kemudian pelaku dibawa ke Jalan Raya untuk dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh warga yang sedang melintas dan di temukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk LA di dalamnya terdapat 6 (enam) kantong klip kecil transparan berisikan butiran2 kristal diduga narkoba jenis shabu dan 4 (empat) klip kantong kecil kosong di simpan dalam tas selempang Hitam milik pelaku. Kemudian pelaku berikut barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut, tambah kasat.

(Sy Mohsin)

Diduga Dana UPK Jadi Ajang Korupsi, KLB Demo DPMD Lebak -Banten

etabloidfbi.com Lebak-Banten.

Koalisi Lembaga Bersatu (KLB) gelar aksi Demo Unjuk Rasa di depan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, hal itu di tenggarai oleh dugaan korupsi dana Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK), para peserta aksi menuntut, agar Kepala Dinas DPMD Kabupaten Lebak untuk mundur dari jabatannya, serta Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dana UPK di 28 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lebak. Jum’at (30/04/2021)

Pantauan awak media di Lokasi, terlihat puluhan peserta aksi mendatangai Kantor Dinas DPMD Kabupaten Lebak, dalam aksinya salah satu Koordinator aksi menyampaikan berapa pertanyaan.

“Kemana aliran dana UPK yang selama ini di kelola masing-masing UPK, kenapa tidak pernah dilakukan audit oleh inspektorat ataupun BPK RI”. Ujar Ahmad Yani Korlap Aksi

Yani juga mengatakan” Perguliran dana tersebut di sinyalir tidak transparan dan dapat menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. ” Paparnya

Hal senada juga di ungkapkan salah satu pendemo Sutisna Simanurung “mengatakan dalam orasinya meminta Kepala Dinas DPMD Kabupaten Lebak harus segera melakukan langkah langkah strategis untuk menyelamatkan aset negara tersebut”Ucap Tisna

Kabid Pemberdayaan dan Pembinaan Desa DPMD Lebak Rifai saat menemui pengunjuk Rasa mengatakan “dirinya sudah sering melakukan pembinaan terhadap semua UPK sekabupaten Lebak akan tetapi masih banyak kekurangan. ” Tutupnya.

(Mujahidin)

Edarkan Siaran Pers Tahunan, Wilson Lalengke: DP Kurang Kerjaan

 

etabloidfbi.com Jakarta

 

Dewan Pers (DP) menerbitkan dan mengedarkan siaran pers tahunannya menjelang Idul Fitri yang ditujukan ke berbagai instansi, baik di lingkungan pemerintah maupun kepada kalangan swasta. Isinya selalu sama dari tahun ke tahun, yakni meminta agar para instansi atau lembaga yang ada di seluruh negeri ini menolak memberikan bantuan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para wartawan, khususnya yang tidak menjadi konstituen DP.

Terkait surat edaran nomor: 01/DP/K/IV/2021, tertanggal 28 April 2021, dengan perihal Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, memberikan komentar singkat atas perilaku DP tersebut. “Kurang kerjaan dia, setiap mau lebaran hanya bisa mengeluarkan surat edaran semacam itu,” kata Lalengke, Kamis, 29 April 2021.

Hal ini disampaikannya ketika sejumlah wartawan ibukota mengirimkan file berisi surat edaran DP itu ke nomor WhatsApp-nya, seraya meminta tanggapan tokoh pers nasional yang terkenal gigih membela para wartawan yang selama ini termarginalkan oleh kebijakan diskriminatif DP itu. Menurut Lalengke, selama ini DP lalai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Padahal dalam pasal 15 ayat (1) UU Pers, sangat jelas bahwa DP bertugas mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers. Pengertian meningkatkan kehidupan pers dapat dilihat di bagian penjelasan UU Pers tersebut, yakni meningkatkan kualitas serta kuantitas pers,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

 

Bagaimana mungkin meningkatkan kualitas pers, lanjut Lalengke, jika kondisi ekonomi pekerja pers tidak tersentuh dalam program kerja lembaga DP itu. Pers adalah domain orang-orang bebas, tidak terikat dengan siapa atau pihak manapun. Hanya dengan kebebasan atau independensi yang dimiliki seseorang, maka ia dapat menyuarakan kebenaran dan fakta yang didapatkannya dari lapangan secara berani, jujur, dan terbuka.

“Nah, agar kehidupan ekonomi wartawan tidak terkoneksi ke sesuatu pihak atau lembaga yang membuat mereka terkooptasi oleh kepentingan pihak atau lembaga tertentu itu, maka diperlukan suatu institusi yang akan mengayomi pers di segala bidang, termasuk kehidupan ekonominya. Itulah pentingnya DP dibentuk,” jelas Lalengke.

Selanjutnya, perilaku dan kebijakan DP selama ini justru kontradiktif dengan ketentuan perundangan di pasal 15 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 1999 yang mewajibkan DP meningkatkan kuantitas pers di tanah air. “Yang dilakukan justru menghambat perkembangan dan pertambahan media-media dan organisasi pers. Tindakan DP itu jelas dan nyata melanggar UU Pers,” tegas lulusan pasca sarjana di bidang Applied Ethics dari Utrecht University (Belanda) dan Linkoping University (Swedia) ini.

Untuk itu, kata Lalengke lagi, kepada para pihak yang disurati oleh DP terkait larangan memberikan THR kepada wartawan, agar mengabaikan surat edaran nomor: 01/DP/K/IV/2021 dimaksud. Menurutnya, surat itu merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan DP terhadap publik pers di tanah air. Lebih daripada itu, surat itu secara substansial merupakan bukti nyata pelanggaran DP terhadap pasal 15 ayat (1) UU Pers.

“Saya menghimbau kepada semua lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah agar mengabaikan surat edaran DP itu. Janganlah Anda sebagai bagian dari pejabat publik, termasuk lembaga swasta yang pasti hidup dari publik, termasuk dari keringat para wartawan di lingkungan Anda, justru menjadi jongos DP yang malpraktek itu. Bulan Suci Ramadhan seharusnya tidak dinodai oleh kebijakan diskriminatif nan penuh kesombongan seperti yang dilakukan DP. Sebaliknya, kita semestinya memperbanyak amal dengan saling membantu, saling memberi, saling menolong, saling meringankan beban sesama manusia, sesama anak bangsa,” pesan Lalengke yang juga adalah Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko itu berharap.

Sebagaimana banyak beredar di media massa dan jaringan WhatsApp, Dewan Pers baru-baru ini mengirimkan surat edaran nomor: 01/DP/K/IV/2021, tertanggal 28 April 2021, perihal Imbauan Dewan Pers Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H. Surat tersebut ditujukan kepada:
1. Panglima TNI
2. Kapolri
3. Sekretaris Negara
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Pimpinan BUMN/BUMD
7. Pimpinan Perusahaan
8. Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Indonesia
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika se-Indonesia di- Indonesia

Secara singkat, surat itu menyatakan bahwa, “Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H yang akan jatuh pada 13 -14 Mei 2021 ini, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh yang mengatasnamakan media baik dari organisasi pers, perusahaan pers, maupun organisasi wartawan. Hal ini menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.”

Pada bagian lain di surat itu, disebutkan nama organisasi konstituen DP, yang dipersepsikan sebagai organisasi resmi yang diakui DP, sebagai berikut:
1. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
2. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)
4. Perusahaan Radio Siaran Swata Nasional Indonesia (PRSSNI)
5. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)
6. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)
7. Serikat Perusahaan Pers (SPS)
8. Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)
9. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI)
10. Pewarta Foto Indonesia (PFI)

Bagi publik, pemuatan nama-nama lembaga atau organisasi konstituen DP dalam surat edaran tahunannya ini secara tersirat sebagai pesan bahwa ‘jika ingin memberikan THR, berikanlah kepada mereka-mereka yang nama lembaganya ada di daftar tersebut. DP akan sangat berterima kasih atas bantuan THR yang Anda berikan kepada konstituen DP sehingga para konstituen kami itu akan merasa nyaman, lancar, dan bahagia dalam merayakan Idul Fitri 1442 H mendatang’.

“Selamat berlebaran para konstituen DP, semoga Anda semua berbahagia dengan THR-THR yang diberikan oleh instansi/lembaga atas rekomendasi DP,” ujar seorang jurnalis papan bawah yang tidak ingin disebutkan namanya seraya tersenyum sinis. (APL/Red)

Nasib Direksi Kahayan Karyacon: Dari Rekayasa Kasus, Dakwaan Ngibul, Hingga Tuntutan Ngawur

 

etabloidfbi.com Jakarta

 

Saya merenung cukup lama untuk mendapatkan judul tulisan yang mampu menggambarkan situasi dan kondisi yang melingkari rekan saya, Leo Handoko. Saya mengenal pria berusia sekitar 40-an tahun itu pada awal 2018. Sebagai Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, saya diperkenalkan kepada WNI dari etnis China-Singkawang itu oleh rekan PPWI saya yang tinggal di Jawilan, Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Leo Handoko, bersama kakaknya Ery Biyaya, mengelola sebuah perusahaan batu bata ringan atau lebih populer disebut hebel, bahan bangunan yang bekalangan banyak dipakai untuk pembangunan perumahan penduduk maupun gedung bertingkat. Perusahaan yang diberi nama PT. Kahayan Karyacon itu merupakan milik dari tujuh pemegang saham. Mereka adalah Mimihetty Layani dan Christeven Mergonoto, masing-masing sebagai Komisaris Utama dan Komisaris; serta Chang Sie Fam, Feliks, Paulus, Ery Biyaya, dan Leo Handoko. Dalam Akta Notaris pendirian perusahaan, Chang Sie Fam didapuk sebagai Direktur Utama, lainnya menjabat sebagai direktur [1].

Perusahaan yang didirikan pada tahun 2012 itu mulai aktif beroperasi menjalankan usaha pabrik pembuatan hebel pada tahun 2014. Selama dua tahun awal, kegiatan perusahaan adalah pencarian lokasi, pembangunan gedung pabrik dan pemasangan mesin-mesin pembuat hebel.

Paulus, saat produksi pabrik baru berjalan, menyatakan mengundurkan diri sebagai salah satu dewan direksi. Alasannya, sibuk dengan kegiatan bisnisnya sendiri. Yang aktif secara langsung mengelola operasional pabrik hanyalah Ery Biyaya dan Leo Handoko.

Chang Sie Fam yang adalah ayah dari Feliks, Ery Biyaya, dan Leo Handoko, yang tidak lain adalah juga mertua dari Paulus, hanyalah lambang saja. Ibaratnya, pinjam nama untuk dimasukan dalam Akta Notaris. Beliau yang akrab dipanggil Babe oleh anak-anaknya itu tidak pernah sedikitpun melibatkan diri dalam urusan perusahaan tersebut.

Feliks, anak tertua di antara mereka, sibuk mengelola bisnis toko materialnya bersama istri. Dia juga menjalankan profesi lainnya sebagai kontraktor. Feliks tidak bisa aktif membantu secara langsung mengelola pabrik perusahaan hebel itu.

Praktis, hanya dua bersaudara yang tertinggal, yakni Ery Biaya dan Leo Handoko yang menjalankan perusahaan selama ini. Dengan segala kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki, keduanya bertahan mengelola pabrik perusahaan yang mempekerjakan hampir 200 orang karyawan tersebut.

Dewan Komisaris? Keduanya yang domisili tetap di Surabaya itu tentunya sangat sibuk dengan aktivitas mereka. Untuk diketahui bahwa Mimihetty Layani adalah istri dari Soetomo Mergonoto, pemilik perusahaan Kopi Kapal Api [2]. Sedangkan Christeven adalah anak dari Mimihetty dan Soetomo Mergonoto. Hingga detik ini, keduanya belum pernah sekalipun mendatangi atau meninjau perusahaan di Jawilan, Serang dimaksud.

Kedua kakak-beradik, Ery dan Leo, menjadi pendekar yang setiap hari menghadapi dan mengatasi segala persoalan yang muncul dalam perjalanan hidup perusahaan Kahayan Karyacon. Mengatur dan mengayomi 200-an karyawan pabrik dengan berbagai karakter dan perangai masing-masing tentulah merupakan beban dan tantangan yang tidak ringan. Namun, selama produksi awal pabrik hingga pada tahun ketiga berporduksi, keduanya mampu bertahan dan memberi kontribusi bagi masyarakat sekitar, minimal karyawannya.

Jawilan adalah salah satu wilayah padat pabrik. Daerah ini menjadi salah satu area industri yang luas di Kabupaten Serang. Ratusan perusahaan dengan pabrik-pabrik besar yang memproduksi berbagai kebutuhan hidup manusia berdiri di Jawilan. Industri kecil dan rumah tangga juga tidak terhitung jumlahnya. Sekitar 5 buah perusahaan di sini bergerak dalam bidang produksi hebel. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi PT. Kahayan Karyacon, yakni memenangkan persaingan memperebutkan pasar hebel.

Januari 2018, datanglah bakal pemicu pertengkaran antara Dewan Direksi, yang secara ril hanya dilakoni bedua Ery Biyaya dan Leo Handoko, dengan Dewan Komisaris. Pada Januari kelabu itu, Leo Handoko bermaksud membuka rekening perusahaan di Bank BCA. Penyebabnya adalah karena mitra kerja (pelanggan hebel) lebih menyukai transaksi dilakukan melalui rekening BCA. Mereka enggan bertransaksi menggunakan rekening Bank Danamon yang dimiliki PT. Kahayan Karyacon selama ini.

Ketika Leo Handoko mendatangi Customer Service BCA, pihak BCA meminta dokumen Akta Notaris perusahaan yang masih valid. Pada saat itulah diketahui bahwa masa berlaku Akta Notaris PT. Kahayan Karyacon sudah berakhir di tahun sebelumnya, yakni 2017.

Menyadari bahwa akta notaris perusahaannya sudah kedaluwarsa, Leo Handoko menghubungi notaris Ferri Santosa, SH, MKn untuk menanyakan apakah notaris itu dapat memperbaharui akte notaris Kahayan Karyacon. Notaris menyatakan bisa dan sanggup membuatkan akte perobahan. Tindakan memperbaharui akte ini juga perlu dilakukan untuk menyelamatkan perusahaan. Sebab jika tidak, maka perusahaan dapat dinilai beroperasi secara tidak sah sebab menggunakan dokumen yang sudah melewati masa berlaku alias sudah kedaluwarsa.

Singkat cerita, akte notaris telah berhasil dibuat oleh Notaris Ferry Santosa. Isinya persis sama dengan akta notaris awal dan akta-akta perubahan yang sudah dibuat sebelumnya, terutama pada komposisi pemegang saham, susunan pengurus perusahaan, dan nominal saham masing-masing pemegang saham. Salah satu kelalaian mendasar dalam penerbitan akta notaris perpanjangan, dan akta perubahan lainnya, adalah bahwa semuanya itu dibuat tanpa didahului pengambilan keputusan para pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bahkan, Akta Notaris Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendirian PT. Kahayan Karyacon tidak ditanda-tangani oleh para pihak di depan notaris sebagaimana ketentuan peraturan perundangan. Akte itu ditanda-tangani di rumah masing-masing, termasuk Mimihetty Layani yang saat itu berada di kediamannya di Surabaya. Parahnya lagi, tanda tangan Christeven Mergonoto diduga dipalsukan, karena pada tahun 2012 itu, Christeven sedang studi di Amerika Serikat.

Entah didorong oleh motivasi apa dan oleh siapa, tiba-tiba pada akhir 2018 hingga 2019, pihak Mimihetty Layani sebagai komisaris Kahayan Karyacon mempersoalkan terbitnya akta notaris yang dibuat dalam rangka menyelamatkan perusahaan agar tetap eksis secara legal dan dapat melayani 200-an karyawannya. Kelalaian kedua pihak (Dewan Komisaris dan Dewan Direksi) yang tidak pernah mengadakan RUPS hanya ditimpakan kepada satu pihak, yakni Dewan Direksi, secara khusus kepada Leo Handoko.

Melalui kuasa hukumnya, Nico, Mimihetty kemudian melaporkan Leo Handoko dan kawan-kawan (Chiang Sie Fam, Feliks, dan Ery Biaya) ke Bareskrim Mabes Polri pada November 2019. Seperti sudah dapat diduga, laporan dari istri boss perusahaan Kopi Kapal Api itu mulus melenggang masuk ke SPKT Bareskrim, dan dalam waktu singkat telah berproses di Unit IV Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus). Kasus ini ditangani oleh penyidik bernama AKBP Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH. Dari sini, mulailah proses kriminalisasi atas Leo Handoko, dkk, dengan mencari-cari kesalahan yang bersangkutan dan pasal-pasal pidana yang dapat disangkakan. Sejauh ini, hanya Leo Handoko yang terus diproses dan dijadikan tersangka.

Oleh oknum penyidik Tipideksus Bareskrim Polri itu, Leo, dkk selanjutnya menjadi obyek pemerasan aka pemalakan. Berdasarkan investigasi Cacing Tanah PPWI, hasil pemerasan yang dilakukan oknum bergelar doktor itu adalah berbentuk sebuah ruko tiga pintu di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, senilai kurang-lebih 200 juta rupiah [3].

Rekayasa kasus perdata menjadi pidana dengan menetapkan Leo Handoko sebagai tersangka melanggar pasal 263 dan 266 KUHPidana tentang pemalsuan dokumen itu menyebabkan munculnya kebingungan bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bagaimana tidak, sangkaan pelanggaran pasal yang ditetapkan oleh penyidik Binsan Simorangkir tidak didukung oleh alat bukti yang memadai. Akhirnya, JPU terjebak dalam pembuatan dakwaan ngibul dengan memasukan pasal 378 tentang penipuan secara illegal alias menyalahi KUHAP dalam surat dakwaan [4].

Rangkaian persidangan atas kasus kriminalisasi pengusaha Kahayan Karyacon itu digelar di Pengadilan Negeri Serang, sejak Januari 2021. Seperti sudah dapat diduga, JPU kesulitan menghadirkan saksi-saksi yang kesaksiannya dapat dijadikan pedoman pasti dan meyakinkan dalam menelaah kasus pidana pemalsuan maupun penggelapan yang disangkakan kepada Leo Handoko. Tidak ada satupun saksi yang dihadirkan JPU di persidangan yang mampu mengatakan dan menjelaskan secara pasti bahwa Leo Handoko benar memberikan keterangan palsu dalam Akta Otentik yang mengakibatkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dimaksud [5].

Akibat dari rentetan utak-atik hukum, mulai dari rekayasa kasus perdata ke pidana, mencocok-cocokan pasal yang dapat disangkakan, minimnya alat bukti tindak pidana yang dituduhkan, hingga ke pembuatan dakwaan ngibul dan kehadiran para saksi abal-abal (tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak merasakan terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Leo Handoko), maka muncullah tuntutan ngawur. JPU merasa yakin Leo Handoko bersalah telah melakukan tindak pidana sehingga layak dituntut 5 tahun kurungan penjara [6].

Tuntutan lima tahun itu sudah berlebihan, karena selama proses persidangan, fakta-fakta menunjukkan kurangnya atau minimnya bukti yang membuktikan bahwa terdakwa ini melakukan apa yang dituduhkan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP. Demikian kata Dolfie Rompas, salah satu penasehat hukum Leo Handoko.

JPU dengan tidak malu-malu telah menempatkan dirinya sebagai sosok yang “mentang-mentang” berwenang menetapkan dakwaan dan tuntutan dengan membuat dakwaan ngibul dan tuduhan yang tidak berdasar. Sebuah tuduhan yang tidak dapat dibuktikan di dalam persidangan, dan hanya berdasarkan BAP hasil rekayasa oknum penyidik Binsan Simorangkir, dengan seenaknya menuntut Leo Handoko dengan 5 tahun penjara.

Kini, harapan yang tersisa bagi direktur Kahayan Karyacon itu adalah kecerdasan dan kebijaksanaan majelis hakim yang mengadili kasus ini. Jika Hakim Ketua Erwantoni bersama dua hakim anggota, Diah Tri Lestari dan Ali Mudirat, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai, dan didukung oleh karakter hakim sejati yang bermoral tinggi, arif dan bijaksana, maka kebenaran dan keadilan dapat dihadirkan di persidangan putusan akhir kasus ini pada beberapa minggu ke depan. Semoga. (***)

_*) Penulis adalah Ketua Umum PPWI, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dan Applied Ethics dari tiga universitas terbaik di Eropa (Birmingham University, Utrecht University, dan Linkoping University)

Nara Sumber Berita : Ketua PPWI Wilson Lalengke

Editor : Yahya Heriansyah

 

Catatan:

[1] Akta Notaris No. 1 tahun 2012 yang dibuat oleh Kantor Notaris Ferri Santosa, SH, MKn

[2] Anak dan Istrinya Difitnah, Bos Kapal Api Marah; https://www.jawapos.com/surabaya/22/03/2021/anak-dan-istrinya-difitnah-bos-kapal-api-marah/

[3] Pak Kapolri, AKBP Binsan Simorangkir Palak Warga, Ini Hasilnya; https://pewarta-indonesia.com/2020/11/pak-kapolri-akbp-binsan-simorangkir-palak-warga-ini-hasilnya/

[4] Kebobrokan Oknum Penyidik Bareskrim Hasilkan Dakwaan Ngibul di Kejari Serang; https://pewarta-indonesia.com/2021/01/kebobrokan-oknum-penyidik-bareskrim-hasilkan-dakwaan-ngibul-di-kejari-serang/

[5] Pengacara: Belum Ada Satu Kesaksian Pun yang Bisa Membuktikan Perbuatan Terdakwa; https://pewarta-indonesia.com/2021/03/pengacara-belum-ada-satu-kesaksian-pun-yang-bisa-membuktikan-perbuatan-terdakwa/

[6] Dituntut Pidana 5 Tahun, Kuasa Hukum Akan Ajukan Pledoi Pembebasan Leo Handoko; http://indofakta.com/news_24484.html

Kapolsek Pontianak Timur Beri Dukungan Ketua Umum Barisan Pemuda Melayu Kalbar

etabloidfbi.com Pontianak,-

Kapolsek Pontianak Timur Akp Prayitno SH. MH sangat mengapresiasi dengan kebijakan yang disampaikan oleh ketua umum Barisan Pemuda Melayu Kalbar GUSTI EDY yang menghingbau dan Meninstruksikan kepada seluruh DPD(14/Kab/Kota) se Kalbar tidak melakukan kegiatan atau aksi pada peringatan hari buruh atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2021.

Akp Prayitno yang dihubungi selesai mendampingi Kapolresta Pontianak Kota dalam melaksanakan safari Romadhon di Masdjit Arrafiull Allah depan kantor Camat Pontianak Timur perum 3 tentunya sangat mendukung kebijakan dan Himbauan Ketua Barisan Pemuda Melayu Kalbar.

“Gusti Edi yang dihubungi terpisah mengatakan Dalam menghadapi hari buruh sedunia atau May Day, DPD (14/Kab/Kota)Melayu telah mengambil sikap tidak akan turut serta aksi dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kerumunan Masya. Mengingat saat ini pandemi covid19 dan peningkatan kasus Corona,” Rabu, 28 April 2021.

“Ditambahkan oleh Gusti Edi Bahwa Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat agar dapat bekerjasama dengan pemerintah untuk bersama-sama mematuhi protokol kesehatan agar wabah Corona dapat segera berakhir,”(M Zuhdi)

Tegakkan Perwal Nomor 43 Tahun 2017, Dishub Kota Tangerang Tertibkan Parkir Liar

etabloidfbi.com Kota Tangerang.

Menjadikan kota Tangerang menjadi sebuah kota yang tertata dan berlalulintas baik, Penertiban Parkir liar di lakukan Dinas Perhubungan Kota Tangerang sekaligus memberikan edukasi ke masyarakat yang selalu Parkir sembarangan di ruas jalan yang sudah di beri tanda di larang parkir, karena efeknya menjadi penyempitan ruas jalan hingga mengakibatkan ke macetan.

Kegiatan Penertiban Parkir liar yang di lakukan Dishub Kota Tangerang pada hari Rabu, 28/04/2021 yang di mulai Pkl.16.00 wib di beberapa Titik yang sering di gunakan oleh pengguna kendaraan atau menjadi tempat parkir sembarangan atau (parkir liar).

Salah satu nya seperti di stasiun Tanah tinggi, adapun dari hasil penindakan yang di dapati yakni kendaraan
KR 2, tiga unit
Angkutan Umum tiga unit.
Sementara di wilayah Pasar Babakan kota Tangerang,
KR 4 dua unit dan
KR 2 dua Unit.

Di daerah Jln.Perintis Kemerdekaan (Belakang TangCity).
KR 2, 45 Unit
Di taman Potret.
KR Roda 4 dua Unit dengan cara di Gembos kan roda nya karena pemilik tidak ada.KR Roda 2, tiga puluh satu Unit.
Jadi Total Kendaraan yang di Gemboskan Bannya, KR Roda 4 tujuh unit,
KR 2 delapan puluh satu unit yang Digemboskan.

Danton Dishub kota Tangerang, (Komandan Pleton) Yuniar Mario kempes,SH, MH. menjelaskan,” “Bahwa Sweeping parkir liar yang dilakukan sudah sesuai aturan. “Kami lakukan ini mengacu pada Perwal Kota Tangerang No 43 Thn 2017 terkait Parkir liar,dan Kami sosialisasikan untuk kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Kami memberikan sanksi dengan mengemboskan Ban kendaraan. Untuk memberikan efek jera bagi warga yang masih membandel, dengan parkir bukan pada tempatnya khusus nya di Kota Tangerang ini,” Ujarnya

Mario menambah kan, “Biar Masyarakat sadar dan tertib untuk memarkirkan kendaraannya. Kita dapat lihat, Kendaraan Motor R2 ada juga yang Plat merah berarti kepunyaan PNS, Dan beberapa mobil mewah, kita tidak pandang buluh Kendaraannya digemboskan karna Sembarangan Parkir Liar. Kalau tertib memarkirkan kendaraannya maka masyarakat yang melintas pun tidak terganggu dan juga pasti lancar,” terang nya.

Kegiatan penertiban parkir liar selain dari jajaran Dishub Kota Tangerang, yang dipimpin langsung Kabid Lalin, Andhika Kryisna Murti, S.STP.
Kasie pengendalian dan penertiban, Haryana dan jajarannya. Turut melibatkan dari unsur
TNI, dan
Garnisun serta
Polisi Militer, dan satuan
Lalulintas Polres Metro Kota Tangerang.

Dari hasil Kegiatan sweeping Parkir Liar terlihat berjalan dengan lancar, aman dan kondusif, serta menerapkan Protokol kesehatan.

(ADV)

Rakor Lintas Sektoral Dalam Rangka Kesiapan Ops Ketupat Krakatau 2021 Di Polres Lampung Tengah

etabloidfbi, com Lampung Tengah

Mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Popon Ardianto Sunggoro, S.Ik., S.H, Waka Polres Lampung Tengah Kompol Suparman, S.Pd., M.Si didampingi Kabag Ops Kompol Juli Sundara, A.Md, Melaksanakan Rakor Lintas Sektoral dalam rangka persiapan pelaksanaan Operasi Ketupat Krakatau 2021 di Aula Rupatama Polres Lampung Tengah, Rabu (28/04/2021) Sekira jam 09.00 WIB.
Kegiatan rakor dihadiri oleh Kasat Lantas Polres Lampung Tengah Akp Ikhwan Syukri, SH, S.Ik., Kasat Sabhara Polres Lamteng Akp Zulkifli Rusli, SE, Kasat Intelkam Polres Lamteng, Akp Edi Kurniawan, SH., MH, Dandim 0411 LT yang diwakili oleh Kapten Santoso, Danki Brimob Bataliyon B Gunung Sugih Akp Sunaryo, Kadis Perhubungan Lamteng Helmi Zain, Perwakilan Dinas Kesehatan Lamteng, Perwakilan BPBD Lamteng, Ketua MUI Lamteng, H.R Mutawali, Perwakilan Pol PP Lamteng, Fauzi. S, Perwakilan Jasa Raharja, Zuliansyah serta dari Perwakilan Senkom.

Rakor Ini digelar guna mematangkan segala kesiapan dengan adanya aturan Persiapan Terkait larangan mudik bagi seluruh lapisan masyarakat selama 12 hari dari tanggal 6 Mei s/d 17 Mei 2021, Serta Kegiatan PPKM dengan melakukan pembatasan kegiatan masyarakat mikro, guna mencegah penyebaran virus Covid-19.

Serta untuk melaksanan didirikan Pos Pengamanan terkait Ops Ketupat Krakatau 2021 yang terdiri dari Pos Yan Bandar Jaya, Pos Pam Wates, Pos Pam Exit Tol Terbanggi Besar, Pos Pam Rest Ares 116 A & 116 B, Pos Pam Rest Area 163 A, Pos Pam Rest Area 173 B.

Serta untuk Pos Pantau terdiri dari Pos Pantau Simpang Pepadun, Pos Pantau Way Pengubuan, Pos Pantau Multi Agro, Pos Pantau Simpang Randu, Pos Pantau Exit Tol Gunung Batin, guna Memantau kegiatan Masyarakat maka didirikan Pos pantau Tersebut.

Kegiatan ini tetap menerapkan Protokol kesehatan dengan 5M. Memakai Masker, Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, Menghindari kontak fisik pada kerumunan dan keramaian, Menjaga jarak dan Mengurangi Mobilitas Guna memutus tali rantai Virus Covid 19, demikian Pungkasnya. SWP,

(Rahmad aldi).

Kapolres Simalungun Pimpin Rakor Lintas Sektoral Ops Ketupat Toba Pengamanan Idul Fitri 1442

etabloidfbi.com – Simalungun.

Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo SIK memimpin Rapat Kordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Ketupat Toba Tahun 2021 dalam rangka Pengamanan Perayaan Idul Fitri 1442 H di Aula Andar Siahaan Mako Polres Simalungun Jalan Jhon Horailam Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun, Selasa (28/4/2021) siang sekira pukul 11.00 Wib.

Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo SIK menyampaikan kebijakan Pemerintah mengenai larangan mudik dalam rangka menghadapi hari Raya Idul Fitri 1442 H Tahun 2021 diwilayah Kabupaten Simalungun. “Terimakasih atas dukungan dan bantuan Pemerintah serta Instansi terkait untuk mensukseskan Ops Ketupat Toba 2021,”ucap Kapolres.

Dijelaskan Kapolres bahwa Polres Simalungun menyiapkan 10 titik Posko di Wilayah Kabupaten Simalungun dalam melakukan penyekatan bagi masyarakat yang tidak mematuhi kebijakan Pemerintah yakni Pos Pelayanan (Pos Yan) Simp. Dolok Merangir Kecamatan Tapian Dolok (Pos Penyekat), Pos Pengamanan (Pos Pam) Pertanian Siantar- Asahan Kecamatan Bandar ( Pos Penyekat), Pos Pam Simp Nagojor KM 16- 17 Siantar- Mandoge Kecamatan Tanah Jawa (Pos Penyekat).

Selanjutnya, Pos Pam Simp. Sitahoan Kecamatan Girsangsipangan Bolon (Pos Penyekat), Pos Pam Saribu Dolok KM 62- 63 Siantar- Merek Silimakuta (Pos Penyekat), Pos Pam Pelabuhan Tiga Ras Kecamatan Dolok Pardamean ( Pos Penyekat), Pos Pam Jalan Medan KM 20- 12 Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok, Pos Pam Simp. Sipef KM 20 Siantar – Perdagangan Kecamatan Gunung Malela, Pos Pam Simp. PalangKM 25-26 Siantar – Parapat Kecamatan Dolok Panribuan dan Pos Pam BIS (Bukit Indah Simarjarunjung) Kecamatan Dolok Pardamean.

Turut hadir Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH menyampaikan dalam sambutannya, bahwa Pemkab Simalungun akan menempatkan instansi yang terkait untuk ikut Pengamanan di Posko yang telah disiapkan.

“Pemkab juga akan menyiapkan kebutuhan- kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam mendukung kesiapan Ops Ketupat Toba 2021 agar berjalan dengan baik dan lebih meningkatkan Protokoler Kesehatan, harapan sinergitas antar Forkompinda supaya dapat melaksanakan tugas operasi ketupat tersebut dengan baik dan lancar, namun paling penting harus mengikuti aturan pemerintah pusat tentang mudik ditengah pandemi covid-19.

“Kami pemerintah kabupaten Simalungun mengharapkan sinergitas antar Forkompinda, supaya dapat melaksanakan tugas pengamanan atau operasi ketupat 2021 berjalan dengan baik dan mendukung peraturan pemerintah pusat dalam penanganan mudik idul Fitri di tengah pandemi covid-19 yang saat ini kita hadapi bersama.,”ujar Bupati.

Pemerintah kabupaten akan menurunkan personil seperti dari Dishub, Satpol-PP, BPBD dan akan berdampingan dengan personil TNI- Polri yang akan melaksanakan tugas pengamanan dan pengecekan arus lalulintas dalam menghadapi perayaan idul Fitri, dan menghimbau pada masyarakat untuk dapat bergotong royong dengan pemerintah untuk menghadapi perayaan idul Fitri ditengah pandemi covid-19 saat ini, supaya dapat memutus rantai penyebaran covid-19 masyarakat harus ikuti Prokes yang telah ditentukan pemerintah pusat” Jelas Radiapoh.

Sementara itu Ketua DPRD, Dandim 0207/Simalungun dan Kajari Simalungun mengatakan akan mendukung kesiapan Ops Ketupat Toba 2021 agar berjalan dengan baik dan lebih meningkatkan Protokoler Kesehatan.

Kegiatan Rakor dihadiri Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga SH, Ketua MUI H Abdul Halim Lubis, Kakan Kemenag Sakoanda Siregar SAg, Perwakilan Dandim 0207/Simalungun Kapten arm m saragih danramil raya, Kasi Intel Ratno Pasaribu Perwakilan Kajari Simalungun, Perwakilan Ketua Pengadilan Negeri (PN), Ketua DPRD diwakili Wakil Ketua Samrin Girsang SPd, dan Dandenpom I/I PS MAYOR CPM. Lisbon Simbolon.

Kemudian Kabag Ops Kompol suriyanto ST, SH. MH, Kabag Ren Kompol P. Sihombing, Kabag Sumda Kompol Joner Purba, Seluruh Kapolsek Sejajaran Polres Simalungun, Kasat Intelkam AKP Restuadi SH, Kasat Lantas AKP Hendrik Fernandes Aritonang SIK, Kasat Reskrim AKP. Rachmat Aribow. (Feri)

Santri dan Santrinawati Ponpes Terpadu Al – Istiqomah Terima Pelatihan Kewirausahaan Dari Tim RKM Polres Sukabumi Kota

etabloidfbi.com – Kota Sukabumi

Polres Sukabumi Kota kembali latihkan kewirausahaan kepada sejumlah santri saat gelar safari Ramadhan ke Pondok Pesantren al-Istiqomah, Jalan Pelabuan Dua Desa Sirnaresmi Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi, Selasa (27/04/2021) siang.

Beberapa keahlian kewirausahaan tersebut dilakukan Jajaran Polres Sukabumi Kota bersama-sama dengan tim rumah kreatif Milenial Polres Sukabumi Kota, mulai dari pelatihan membuat batik Jumputan, batik Ecoprint, kaos Tiedye hingga keahlian membuat telur asin.

“Hari ini kami bersama tim dari rumah kreatif Milenial Polres Sukabumi Kota, teman-teman Sat Binmas Polres Sukabumi Kota memberikan pelatihan kewirausahaan kepada santri santriwati di pondok pesantren terpadu al-Istiqomah asuhan Buya Royanudin,” beber Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni kepada awak media.

“Untuk pelatihan kali ini kita memberikan pelatihan pembuatan telur asin, kemudian materi pelatihan Jumputan serta batik Ecoprint. AlhamdulilLah anak-anak, para santri disini antusias untuk melihat kreatifitas membuat telur asin maupun batik,” terangnya.

Sumarni juga menyampaikan bahwa pelatihan berbagai keahlian kepada para santri tersebut dilakukan secara rutin untuk melatih kemandirian santri, kreatif, inovatif serta lebih produktif.

“Kami setiap minggunya melakukan pelatihan ini kepada pondok-pondok pesantren dalam rangka melatih kemandirian santri, menjadi lebih kreatif, inovatif serta produktif sehingga nantinya mereka mempunyai kemandirian di bidang ekonomi,” ujarnya.

“Kami berharap santri tidak hanya bisa mengaji, tapi mereka juga kuat di bidang ekonomi,” tandasnya.

( Hendra Sofyan)

Dinas Perhubungan Kota Tangerang Raih Penghargaan UPPKB Sertifikat Akreditasi A

 

etabloidfbi.com Tangerang Kota.

Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kembali meraih penghargaan Sertifikat Akreditasi A Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (UPPKB) skala Nasional, dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pada Rakornis Perhubungan Darat 2021, di Hotel Crowne Plaza Jakarta Selatan, Kamis (8/4/21).

Kepala Dishub, Kota Tangerang, Wahyudi Iskandar, mengungkapkan, perhargaan Sertifikat Akreditas A UPPKB ini merupakan penghargaan kedua kalinya. Sebelumnya, Pemkot Tangerang sudah meraih di tahun 2019, sebagai kota pertama dan satu-satunya yang meraih Akreditasi A UPPKB Nasional.

“Ini berkat semua pihak terkait, Kota Tangerang bisa kembali mempertahankan penilaian dua tahunan ini. Dishub Kota Tangerang akan terus berkomitmen, mengutamakan keselamatan, kelayakan berkendara, berkomitmen menjaga kapasitas, dimensi kendaraan dan pengendalian muatan angkutan,” ungkap Wahyudi, saat dihubungi, usai acara Rakornis Perhubungan Darat 2021.

Ia pun memaparkan, Kota Tangerang telah memiliki layanan pengujian kendaraan bermotor yang digital dengan database yang sudah terkoneksi dengan kementerian perhubungan. Selain itu layanan layanan pengujian kendaraan bermotor di Kota Tangerang juga menerapkan pembayaran non tunai, pencatatan yang realtime hingga keterbukaan informasi publik.

Dinas Perhubungan Kota Tangerang, juga memiliki 11 tenaga penguji yang kompeten. Kemudian, pengujian kendaraan bermotor Kota Tangerang, saat ini sudah melakukan pemotongan bak muatan lebih dari 300 unit kendaraan sejak Agustus 2018 hingga Februari 2021 (jika bak angkut melebihi aturan dipotong).

“Prestasi ini, saya harap bisa menjadi motivasi jajaran Dishub untuk lebih baik lagi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan uji kendaraan,” harapnya.

Diketahui, dalam kesempatan ini, Wahyudi, juga mewakili Kota Tangerang untuk menjadi pembicara dalam Rakornis Perhubungan Darat 2021. Memberikan pemaparan bagaimana Kota Tangerang bisa menjadi kota peraih akreditasi A UPPKB Nasional pertama dan terus mempertahankan hingga saat ini. Di mana Kota Tangerang mampu menjadi kota percontohan bagi kota/kabupaten lainnya di Indonesia, dalam hal pelayanan transportasi.

(Sabar Manahan)

Waka Polres Lampung Tengah Melaksanakan Konfrensi Pers Penangkapan Narkoba Bahan Ekstasi.

etabloidfbi.com lampung Tengah

Dipimpin Oleh Waka Polres Lampung Tengah Kompol Suparman, S.Pd., M.Si mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Popon Ardianto Sunggoro, S.Ik., S.H, melaksanakan Konfrensi Pers Penangkapan Sabu yang dilaksanakan di koridor Polres Lampung Tengah, Selasa (27/04/2021).
Releases tersebut dipimpin Waka Polres Lampung Tengah Kompol Suparman, S.Pd., M.Si didampingi Kabag Ops Kompol Juli Sundara, A.Md, Kasat Reserse Narkoba Iptu Dwi Atma Yofi Wirabrata, serta di dampingi juga dari Bea Cukai Bandar Lampung Sdra Fobby T bersama Arif Eno.

Dalam Rilisnya Suparman mengatakan bahwa Pelaku berinisial AU awalnya kita dapat informasi bahwa akan ada transaksi Extasi selasa (13/04/2021) jam 12.00 WIB, bersama – sama Bea Cukai Bandar Lampung melakukan Penyelidikan dan Penangkapan terhadap AU berikut barang Buktinya berupa serbut didalam Plastik dan sudah kita Amankan dan lebih lanjut akan dijelaskan dari Bea Cukai bandar Lampung .
Sdra Robby T dari Bea Cukai Bandar Lampungmengatakan bahwa mendapatkan informasi sekitar Tgl (06/04/2021) diduga ada kiriman Paket dengan Code NDMA, kiriman dari Luar Negeri selanjutnya kita memastikan kebenarnya sekitar Tgl (10/04/2021) paket tersebut tertuju di daerah Bandar Jaya Lampung Tengah.

Selanjutnya kami Berkoordinasi dengan satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah karena wilayah hukumnya, setelah itu kami penyelidikan dan penangkapan secara bersama – sama, kata Robby.
Menurut Kasat Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah Iptu Dwi Atma Yofi Wirabrata, setelah Berkordinasi dengan Bea Cukai dan ketika dan menangkap AU Als Umar, (39) Warga Jl.Mangga 1 Rt 12 Rw 05 Lingkungan 3 Kel Yukum Jaya Kec.Terbanggi Besar Lampung Tengah.

Menerima atau mendapatkan Paket dari situs Online Versus yang dari Amsterdam Belanda, Dengan cara pembayaran melalui aplikasi LUNO, yang sebelumnya pelaku sudah deposit ke rekening aplikasi LUNO dan mengkonfersi ke BITCOIN Pelaku langsung Ditangkap, Selasa (13/04/2021), sekira pukul 12.30 WIB.

Pelaku AU kita dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang tanpa hak atau menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Dipidana dengan hukuman penjara selama 20 Tahun Penjara atau hukuman Mati, pungkasnya.

( jaini Hasim ).

KAPOLRES LAMPUNG TENGAH AKBP POPON ARDIANTO SUNGGORO S.IK S.H MELAKSANAKAN KONFERENSI PERS

etabloidfbi.com Lampung tengah.–

Konferensi Pers Kasus Curanmor, Pemalsuan dokumen serta Pembunuhan seorang wanita yang ditemukan di Sumur Tua diareal perladangan Dusun Tanjung Agung Kampung Tanjung Ratu Ilir, dihalaman Satreskrim Polres Lampung Tengah, Selasa (27/04/2021).

Releases tersebut didampingi Kabag Ops Kompol Juli Sundara, A.Md, Kasat Reskrim AKP Edi Qorinas, S.H., M.H, Kapolsek way Pegubuan Iptu M Ali Mansur serta Anggota Polres Lampung Tengah.

Ucapan terima kasih kepada Rekan – rekan media yang hadir dari Kapolres bahwa beberapa hari yang lalu kita himpun ungkap kasus yang dibilang agak Viral yaitu Curanmor di tugu Kopiah (pepadun) 24/04/2021, dengan Korban inisial AA dan kendaraannya sudah bisa kita Amankan yaitu Honda Beat warna merah putih, untuk pelaku dari keterangan Anggota yang dilapangan “sudah tahu siapa dia dimana domisilinya“ saya Kapolres Lampung Tengah “Mohon agar menyerahkan diri dari pada Saudara akan kami kejar“ itu pesan saya.

Lebih Lanjut “Ungkap Kasus yang luar biasa pemalsuan dokumen atau surat – surat yang mana ini sudah berhasil diungkap gabungan Polsek Seputih Surabaya dengan Satuan Reserse Polres Lampung Tengah.

Yang mana Tgl 10/04/2021 ungkap Tersangka EE dan S yang mana para pelaku melakukan kegiatan menerima Orderan dari berbagai pihak yang intinya terkait masalah dokumen kendaraan bermotor maupun mobil ataupun dokumen lainnya yang saat ini bisa kita saksikan bersama, sudah luar biasa sekali pekerjaaan yang bersangkutan selama kurang lebih 3 tahun ini.
Ada beberapa CPU, printer, komputer stempel yang sengaja dibuat oleh Pelaku untuk STNK Wilayah Lampung Tengah, Jakarta, flashdisk dua lembar surat tanah, KTP Palsu, Akte , KK, Stempel serta kita amankan 30 unit sepeda Motor dan akan kita kembangkan dari hasil yang dilakukan oleh Pelaku, dan yang kita amankan belum tentu menjadi BB karena harus kita ungkap dulu rangakaian tindak pidananya, namun apa bila ini barang temuan akan kami Informasikan kepada Masyarakat dan akan kita kembalikan.

Selanjutnya Beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan penemuan mayat seorang perempuan didalam sumur, tanpa indentitas juga ditemukan ID TKW ternyata bukan, dan ternyata didaerah tersebut mememang sering terjadi tindak pidana dan Alhamdulilah Identitas Korban sudah diketahui dari hasil penyelidikan berasal dari daerah Way Kanan dan keluarga korban sudah dipanggil serta sudah dipastikan bahwa Ia adalah keluarganya dan ciri – cirinya memakai kalung sama celana yang dipakai saat kejadian.

Dari hasil penyelidikan Gabungan Polsek way Pengubuan, Reskrim Polres Lampung Tengah serta Sat Intelkam Polres Lampung Tengah. menerangkan Korban keluar bersama suaminya (Pelaku berinisial J) namun saat kembali ke Way kanan Suami tidak membawa korban dan hanya menitipkan kunci kepada tetangganya.

Lebih Popon Menerangkan bahwa korban di habis Pelaku di kampung candirejo tidak jauh dari korban dibuang, sebelumnya Korban dianiaya kepalanya dipukul dengan balok, dimungkinkan Pelaku tidak sendirian dalam melakukan Pembunuhan, serta Kepada Pelaku agar menyerahkan diri karena dimanapun ada berada akan kami temukan.

Modus ini di jalankan karena pelaku ingin menguasai harta korban dan pelaku mempunyai 4 istri dan korban merupakan istri sirih pelaku yang ke tiga. serta paling tua umurnya, harta yang diambil milik kurang lebih 300 jutaan ditambah rumah, dan korban tidak memiliki keturunan demikian, Pungkasnya.


LANTAMAL XII LAKSANAKAN SHOLAT GHAIB DAN DO’A BERSAMA UNTUK ABK KRI NANGGALA 402.

 

etabloidfbi.com Pontianak.–

 

Komandan Lantamal XII Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman bersama seluruh personel Lantamal XII, Senin (26/04) tadi pagi di mushola Nurul Bahri Lantamal XII Jl. Komyos Sudarso No. 1 Sungai Jawi Luar, Pontianak Barat, Kota Pontianak melaksanakan sholat Ghaib, Yasin, Tahlil dan Do’a bersama.

Sholat Ghaib ditujukan kepada seluruh Abk KRI Nanggala – 402 yang telah gugur sebagai kusuma bangsa dalam melaksanakan tugas negara, semoga arwahnya dapat beristirahat dengan tenang dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan penuh khusuk, keiklasan serta keharuan seluruh Prajurit Lantamal XII melaksanakan Sholat Ghaib, dilanjut dengan Yasin, Tahlil serta ditutup dengan doa bersama untuk memohon kepada Allah SWT agar prajurit yang telah gugur bersama KRI Nanggala 402 dapat beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta keiklasan. Selain itu, semoga juga diberikan kencaran dan kemudahan terhadap Tim SAR gabungan dalam melaksanakan evakuiasi terhadap KRI Nanggala 402.

Pada waktu yang sama personel Lantamal XII yang beragama Nasrani juga melaksanakan do’a bersama yang dilaksanakan di Pukodalops Satrol Lantamal XII.

Setelah pernyataan resmi oleh Panglima TNI pada Minggu, 25 April 2021, maka status Abk KRI Nanggala 402 yang tenggelam dinyatakan gugur, sehingga telah menimbulkan duka bagi seluruh prajurit TNI, terlebih keluarga besar TNI Angkatan Laut dimana telah kehilangan prajurit parajurit terbaik Hiu Kencana.(Sy Mohsin)

Kapolres Karawang Sambut Baik Kunjungan Ketum PPWI

etabloidfbi.com Karawang.–

 

Kapolres Karawang, Polda Jawa Barat, AKBP Rama Samtama Putra, S.I.K., M.H., M.Si., menyambut baik kunjungan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., Senin (26/4/21). Maksud kunjungan tersebut adalah untuk menjalin silaturahmi dan membangun sinergitas antara awak media, khususnya yang tergabung di PPWI, dengan Polres Karawang. Hadir mendampingi Ketum PPWI, antara lain Ketua DPC-PPWI Karawang, Dede Nurcahya; Sekretaris DPC-PPWI Karawang, Neneng J Khairiah; dan Koordinator PPWI Regional Sumatera, Edi Suryadi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PPWI menyampaikan visi dan misi yang dijalankan PPWI selama ini. “Visi PPWI adalah untuk mewujudkan komunitas masyarakat Indonesia yang cerdas media. Cerdas media menurut definisi PPWI adalah masyarakat yang cerdas dalam menerima dan merespon setiap informasi yang diterimanya, serta cerdas juga dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” jelas Alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012.

 

Peran media massa, tambah Lalengke, sangat penting dalam memberitakan setiap kejadian secara benar dan sesuai fakta di lapangan (tidak hoax – red). “Oleh karena itu, sinergitas antara Polri dan media sangat penting dalam menjalankan tugasnya masing-masing,” imbuh tokoh pers nasional Indonesia ini.

Untuk mencapai visi tersebut, kata Lalengke lagi, salah satu program utama yang dijalankan PPWI selama ini adalah edukasi jurnalistik kepada semua elemen masyarakat agar memahami cara menjadi pewarta (pemberi berita – red) yang benar, pewarta yang dapat memberikan informasi berkualitas sesuai fakta lapangan dan dari sumber terpercaya. Termasuk warga masyarakat di lingkungan TNI dan Polri diajak belajar jurnalistik, baik jurnalisme tulis-menulis, fotografi, videografi, maupun pengelolaan media.

“Sejak 2013, PPWI bekerjasama dengan Divisi Humas Polri telah melakukan serangkaian pelatihan jurnalistik di berbagai Polda se-Indonesia, sehingga kita dapat melihat hasilnya saat ini, anggota polisi, khususnya di unit humas-humas, mereka sudah sangat piawai membuat berita,” ungkap penerima Best Executive & Professional Award 2013 itu.

Selain memperkenalkan seluruh Tim PPWI yang hadir saat itu, pada kesempatan ini, Ketum PPWI yang terkenal gigih membela anggotanya dan masyarakat umum yang teraniaya itu, menitipkan harapan kepada Kapolres untuk memberi perhatian khusus terhadap salah satu laporan anggota PPWI atas nama Aris Supriyadi terkait kasus pencurian mobilnya yang diduga dilakukan oleh para sindikat. “Alhamdullilah, Kapolres Karawang langsung merespon laporan tersebut dan akan segera diusut tuntas sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tutur lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris ini.

Sementara itu, Kapolres Rama Samtama Putra menyambut baik kunjungan Ketua Umum PPWI bersama Tim, yang datang sekira pukul 16.00 WIB. Pertemuan silahturahmi yang dilaksanakan di ruang kerja Kapolres Karawang ini berlangsung penuh kehangatan dan keakraban. Kapolres memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan berbagai program inovatif Polres Karawang dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Polri sejalan dengan program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan – red) yang dicanangkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Terima kasih atas kunjungan Ketua Umum PPWI Nasional, Bapak Wilson Lalengke, ke kantor kami. Saya sangat berharap silahturahmi ini akan memperkuat sinergi antara Polres Karawang dengan media. Peran media selama ini sangat penting bagi kesuksesan kinerja Polri. Saya mengharapkan media dapat memberitakan, memberikan informasi yang benar untuk masyarakat. Karena jika memberitakan informasi hoax, hal tersebut akan memprovokasi masyarakat dan menimbulkan suasana tidak kondusif serta berakibat fatal terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat,” papar Kapolres Rama Samtama Putra bersemangat.

Kapolres selanjutnya menjelaskan beberapa program yang sedang digarap dan akan segera launching, antara lain pengadaan ruang kontrol situasi Kamtibmas Karawang yakni Command Center Polres Karawang. Program ini, sebut Kapolres, akan memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait berbagai hal ke Polres Karawang tanpa harus kesulitan hadir secara fisik ke Kantor Polisi.

“Bahkan, jika ada kejadian darurat di lapangan, seperti kecelakaan, perampokan, pengrusakan, dan kejadian yang tidak diinginkan lainnya, warga bisa langsung menghubungi pihak kepolisian hanya dengan memencet tombol “Panic Bottom” di aplikasi Karawang Tangguh di hape-nya, dan seketika itu juga Command Center akan langsung merespon dengan menghungi anggota kita yang standby di lokasi terdekat,” urai Kapolres yang ramah dan murah senyum itu.

Usai berdialog silahturahmi, Kapolres Rama Samtama Putra mengajak Ketum PPWI bersama tim meninjau ruangan dan fasilitas Command Center Polres Karawang yang berada di sebelah ruang kerja Kapolres, di lantai 2 Gedung Mapolres Karawang. Ketum PPWI sempat mencoba beberapa vitur yang tersedia di aplikasi Karawang Tangguh, seperti panic bottom dan portal warga.

“Setiap warga Karawang dapat mengunduh aplikasi Karawang Tangguh di play store dan memanfaatkan fasilitas vitur yang tersedia di aplikasi tersebut, termasuk pengecekan perkembangan kasus yang dilaporkan ke Polres Karawang. Tapi hati-hati, jika memencet tombol panic bottom sembarangan, tanpa ada kejadian darurat, hanya untuk iseng atau main-main, akan saya tindak,” tutup Kapolres memberi pesan kepada masyarakat.

Usai acara kunjungan silahturahmi tersebut, Ketum PPWI Wilson Lalengke bersama Tim melakukan foto bersama dengan Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama Putra. Bravo Polres Karawang..!! (NJK/Red)

Forum Jurnalis Seputih Barat ( FJSB ) Serahkan Langsung Bantuan ke bapak Suryaman.

etabloidfbi com. Lampung Tengah

Forum jurnalis seputih barat (FJSB) serahkan bantuan untuk penderita tumor ganas yang sedang dirawat di RSD DSR gunung sugih Lampung Tengah, bantuan disarahkan langsung oleh ketua FJSB Teuku Azhari Gisa didampingi oleh sekretaris Anwar Rudin dan anggota Alwi Darwis, bantuan diterima langsung oleh istri penderita Nuryasih dan anaknya Lilis Suyani.

Batuan dari Forum Jurnalis Seputih Barat merupakan hasil sumbangan dari masyarakat kecamatan Kalirejo dan masyarakat Kecamatan Bangunrejo rekan jurnalis ngamen lakukan penggalangan dana dari pedagang-pedagang pasar.

Koordinator penggalangan dana yang juga ketua forum jurnalis. Seputih barat Teuku Azhari memaparkan kepada awak media”saya sangat terharu dengan rekan-rekan jurnalis yang melakukan penggalangan dana untuk membantu bapak Suryaman yang menderita penyakit diduga tumor ganas, “imbuhnya

Terimakasih kepada rekan jurnalis anggota forum jurnalis seputih barat atas kepeduliannya terhadap sesama, bakti sosial merupakan bakti kita kepada sesama dan rekan-rekan sudah dengan suka rela membantu dengan berpanas-panas dan berlelah-lelah keliling menggalang dana.

Bantuan masyarakat melalui forum jurnalis. Seputih barat insya Allah bisa meringankan beban keluarga bapak Suryaman dan semoga bapak Suryaman bisa segera sehat seperti sediakala. “tutupnya.

( jaini ).

Pihak Berwenang Harus Meminta Maaf Terkait Kerusuhan Suporter Di Bandung Dan Berkumpulnya Suporter Persija Di Bunderan HI

Keterangan  Foto : Kerumunan Suporter Persiapan Di Bunderan HI

 

etabloidfbi.com Jakarta. —

 

Kapolri, Menpora, dan Ketum PSSI harus minta maaf kepada masyarakat atas kerusuhan suporter bola di Bandung dan aksi kerumunan massa suporter yang mengepung Bundaran HI Jakarta.

Ind Police Watch (IPW) menilai kedua aksi itu terjadi akibat kecerobohan Kapolri, Menpora, dan Ketum PSSI, setelah ketiganya nekat menggulirkan Piala Menpora di tengah pandemi Covid 19. Sebagai tanggungjawab moral, Kapolri, Menpora, dan Ketum PSSI harus segera mengganti semua kerusakan dan kerugian masyarakat yang disebabkan amuk suporter, terutama di Bandung.

IPW mengecam keras pernyataan Menpora yang meminta Polri segera menangkap para suporter yang memprakarsai aksi kerumunan itu. Pernyataan Menpora ini salah kaprah. Seharusnya dengan adanya kedua peristiwa di Bandung dan Jakarta itu, Menpora lah yang segera mundur dari jabatannya. Sebab kompetisi yang membawa label kementeriannya tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkannya keamanan dan ketertiban nya, sehingga terjadi amuk dan kerumunan pasca Final Piala Menpora.

Suporter Persis Bandung Memenuhi Stadion

Artinya, semua yang terjadi ini menjadi tanggungjawab Kapolri, Menpora, dan Ketum PSSI. Akibat kecerobohan ketiganya jangan kemudian tanggungjawabnya dileparkan kepada suporter. Lalu para suporter dengan semena mena ditangkap dan diproses hukum oleh aparat kepolisian.

Di sisi lain peristiwa amuk suporter di Bandung dan kerumunan suporter mengepung Bundaran HI membuka mata publik betapa lemahnya intelijen dan aparatur ciber Polri. Akibat lemahnya intelijen dan polisi ciber semuanya terbiarkan tanpa diantisipasi dan dideteksi dini. Polisi baru sibuk dan kebingungan setelah massa berkumpul dan mengamuk. Bayangkan, jika aksi pengepungan massa itu terjadi di depan Istana Kepresidenan, apa jadinya? Dalam hal ini IPW menilai Polri sudah kebobolan. Antisipasi, deteksi dini, dan kepekaannya sangat lemah. Padahal rencana aksi itu sudah muncul di medsos beberapa jam sebelumnya dan Polri tidak mengantisipasinya. Sekarang setelah amuk suporter terjadi dan aksi kerumunan massa di Bundaran HI terjadi, Polri baru sibuk hendak memburu medsos pemrakarsanya. Polri lagi lagi hanya menjadi pemadam kebakaran yang sangat jauh dari konsep Presisi. Untuk itu IPW berharap, Polri tidak perlu menangkap dan memproses hukum para suporter. Sebab tanggungjawab semua itu ada di Kapolri, Menpora, dan Ketum PSSI yang tetap nekat menggulirkan Piala Menpora di tengah pandemi Covid 19. Untuk itu IPW juga mendesak Kapolri, Menpora, dan Ketum PSSI segera meminta maaf kepada masyarakat dan mengganti semua kerusakan maupun kerugian yang ditimbulkan dari aksi suporter tersebut.

Sumber Informasi Berita : Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Watch

Editor : Yahya Heriansyah

Semboyan Brimob Kompi II Batalyon B Pelopor, Jak Saweu Gampong Sembari Berbagi.

etabloidfbi.com, Aceh Timur

Satbrimob Polda Aceh Kompi II Batalyon B Pelopor gencar lakukan Bakti sosial di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dengan Jak Saweu Gampong sembari berbagi membantu masyarakat yang mengalami kesulitan di tengah Pandemi Corona, Senin, (26/4/21)

Danki 2 Batalyon B Pelopor Iptu Rizki Julianda Putera Buna, SIK. memerintahkan personil nya Bripka Toto Herianto untuk terjun kelapangan melaksanakan giat bakti sosial kemanusiaan peduli sesama saat pandemi Covid 19 di Bulan suci Ramadhan.
“Personel Kompi 2 B Pelopor turun langsung ke desa-desa tanpa mengenal lelah degan semboyan “Jak Saweu Gampong” memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu, Kali ini desa yang dikunjungi adalah Desa Paya Pelawie Kecamatan Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur,” ujar Bripka Toto yang mendapat perintah dari Danki Brimob.
Dalam Baksos tersebut Kompi 2 Batalyon B Pelopor membagikan 10 paket Sembako.
“Sembako ini kami berikan kepada  para lansia, janda dan keluarga miskin yang amat sangat membutuhkan,”

 

Komandan Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Aceh AKBP Ahmad Yani,  melalui Danki 2 Batalyon B Por Iptu Rizki Julianda Putera Buna, SIK.
Mengatakan, kegiatan penyaluran sembako Ini merupakan kegiatan kepedulian insitusi Polri terhadap masyarakat  yang berada di wilayah rayonisasi Batalyon.

Pada kegiatan itu, Personel Kompi 2 Batalyon B Pelopor didampingi oleh Perangkat Desa Gampong Paya Pelawie melaksanakan pembagian sembako peduli Masyarakat Miskin serta peduli dampak Covid-19.

Dengan adanya bantuan ini masyarakat desa tersebut merasa sangat terbantu dan mengucapkan ribuan terimakasih serta memberiakan apresiasi terhadap kegiatan Brimob atas bantuan dari personil Kompi 2 B Pelopor Aramiah.

Disela kegiatan ini kami Juga tak lupa dan tak bosan- bosan terus menghimbau tentang protokol kesehatan kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan lingkungan yang diterapkan Pemerintah sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19″, Ujar Bripka Toto.( MA)

Danrem 061/ Sk Kunjungi Kediaman Awak KRI Nanggala 402 Alm Letkol (E) Irfan Suri

 

etabloidfbi.com Bogor.–

 

Terkait Musibah yang terjadi pada kapal selam KRI Nanggala 402 yang lost Contact pada hari Rabu 21 April sekira pukul 03.00 WITA, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan bahwa seluruh Awak KRI Nanggala-402 dinyatakan Gugur.

Dari ke-53 awak kapal tersebut, salah satunya adalah Letkol Laut (E) Irfan Suri, Ia tercatat sebagai warga Bogor Selatan kota Bogor tepatnya warga perumahan BNR cluster harmoni 2 blok 9/15 Sukamantri Tamansari.

Sebagai bentuk penghormatan kepada Letkol Irfan Suri, Danrem 061/SK Brigjen TNI Achmad Fauzi S.I.P.,M.M., dengan didampingi oleh Dandim 0606/Kota Bogor (Kolonel Inf. Roby Bulan. Sip), Kapolresta Bogor (Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro. S.H, S.I.K, M.Si) serta Dandim 0621/Kab. Bogor (Letkol Inf Sukur Hermanto), Ketua Persit KCK Koorcab Rem 061/SK Ny.Medy Fauzi, Ny.Sukur Hermanto (Istri Dandim 0621/Kab.Bogor) serta para pengurus persit Koorcab Rem 061/SK mengunjungi rumah duka.

Kunjungan Danrem beserta rombongan yaitu selain sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum, juga memberikan dukungan moril kepada keluarga yang ditinggalkan, khususnya kepada istri dan anak-anaknya.

Ungkapan duka yang mendalam disampaikan oleh Danrem kepada keluarga Irfan Suri. Danrem menguatkan mereka dengan do’a yang dipanjatkan, Ia berharap dan yakin bahwa istri, anak dan seluruh keluarga Letkol Irfan Suri kuat dan tabah dalam menghadapi cobaan ini.

” Kami keluarga besar TNI/Polri mengucapkan duka yang mendalam atas peristiwa ini, mengingat peristiwa ini adalah perjalanan tugas negara, maka saya yakin beliau gugur dalam keadaan Sahid, dan tentunya Allah akan memberikan tempat yang terbaik untuk beliau. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga selalu tabah dan kuat menjalani semua ini. Karena bagaimanapun ini adalah takdir tuhan yang maha kuasa.” Ujar Danrem.

” Untuk itu saya juga berharap kepada warga masyarakat untuk membantu mendo’akan untuk mereka yang gugur di KRI Nanggala-402.” Pungkasnya.

KRI Nanggala-402 adalah kapal selam yang sebenarnya akan melaksanakan latihan tembak pada hari itu di kedalaman 750 meter, namun beberapa menit setelah melakukan penyelaman kapal tersebut hilang kontak (submiss), dan tiga hari setelah hilang kontak pihak TNI AL mendapatkan beberapa serpihan milik kapal tersebut yang selanjutnya ditemukan serpihan lainnya. Oleh karena itu, melihat bukti dan waktu ketersediaan oksigen dan lain sebagainya, maka dapat dipastikan bahwa KRI Nanggala-402 mengalami Subsunk atau tenggelam. Dan seluruh awak dalam kapal selam tersebut dinyatakan Gugur.

Sumber Berita : Penrem 061/SK

Editor : Yahya Heriansyah 

Polsek Sungai Ambawang Adakan Pembagian Takjil sekaligus Sosialisasi Larangan Mudik

etabloidfbi.com, Kubu Raya.-

Kapolsek IPTU TEUKU RIVANDA IKHSAN, S.T.K., S.I.K didampingi oleh Ketua Ranting Bhayangkari Sungai Ambawang melakukan pembagian Takjil untuk berbuka puasa kepada warga masyarakat terutama kepada para pengguna jalan Trans Kalimantan (26/04/2021)

Pelaksanaan pembagian takjil yang dilakukan oleh Polsek Sungai Ambawang, dilakukan didepan Mako Polsek Sungai Ambawang serta untuk menghindari terjadinya Kemacetan lalu lintas dilakukan Pengaturan Lalu Lintas, Adapun paket takjil yang dibagikan oleh Polsek Sungai Ambawang kepada masyarakat pengguna jalan tersebut sebanyak 50 kotak + es buah/kolak yang dipersiapkan oleh Bhayangkari Polsek Sungai Ambawang.

Pembagian takjil oleh Polsek Sungai Ambawang mengangkat tema Polsek Sungai Ambawang Berbagi Takjil sebagai bentuk kepedulian Kepolisian pada umumnya terhadap masyarakat yang menunaikan ibadah puasa

Saat dikonfirmasi Kapolsek Sungai Ambawang IPTU TEUKU RIVANDA IKHSAN, S.T.K., S.I.K menjelaskan” kami Polsek Sungai Ambawang, hari ini melakukan kegiatan pembagian takjil bersama ketua ranting bhayangkari dan dibantu personil untuk di bagikan kepada penguna jalan yang melintas di jalan trans kalimantan” jelas kapolsek

“Disamping melakukan pembagian Takjil, Polsek Sungai Ambawang juga melakukan sosialisasi Larangan Mudik kepada masyarakat sebagai langkah dukungan terhadap peraturan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid – 19 umumnya di Wilayah Provinsi Kalbar “tambahnya(Sy Mohsin)

Humas Polres Kuburaya

Personil Polres Lampung Tengah Beserta Jama’ah Melaksanakan Shalat Ghaib Atas Musibah Yang Menimpa Kapal Selam KRI Nanggala 402.

etabloidfbi com Lampung Tengah

Sebagai wujud keprihatinan dan rasa duka cita terhadap para Putra Terbaik Bangsa ke- 53 Awak Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang gugur saat melaksanakan tugas di Perairan Bali,Polres Lampung Tengah menggelar Shalat Ghaib, Senin 26 April 2021.

Setelah melaksanakan Shalat Dzuhur Berjama’ah kemudian Personil Polres Lampung Tengah, PJU serta masyarakat sekitar melaksanakan Shalat Ghaib di Masjid Jabal Rahmah Polres Lampung Tengah yang dipimpin oleh Imam Hi.

Syahri Munir selaku Ketua Da’i Kamtibmas Polres Lampung Tengah.
Kabag Ops Kompol Juli Sundara, A.Md mewakili Kapolres Lampung Tengah AKBP Popon Ardianto Sunggoro, S,IK.,S.H mengatakan Shalat Ghaib dilaksanakan untuk mendoakan para Putra Terbaik Bangsa ke- 53 Awak Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang Gugur saat melaksanakan tugas di Perairan Bali.

“Kami turut berduka cita atas musibah yang menimpa Kapal Selam KRI Nanggala 402, Insya Allah mereka, saudara-saudara kita, ke-53 awak kapal kebanggaan Indonesia adalah orang-orang terbaik dan telah ditempatkan di tempat terbaik Husnul Khatimah di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, Aamiin.” kata Juli.

Kegiatan ini tetap mengedepankan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran virus Covid-19, demikian pungkasnya.

(Jaini Hasim ).

Lauching SP2HP Online, Kapolri: Semoga Tidak Ada Lagi Sumbatan Komunikasi

 

etabloidfbi.com JAKARTA

 

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melaunching SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dan e-PPNS
berbasis online di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/4/2021).

SP2HP merupakan bentuk jaminan akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/ penyidikan. “Diharapkan dengan adanya aplikasi SP2HP online, tidak ada lagi sumbatan komunikasi atau informasi,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis.

SP2HP ialah layanan kepolisian yang memberikan informasi kepada masyarakat sampai sejauh mana perkembangan perkara yang ditangani. Dalam SP2HP online ini, kata Sigit, masyarakat atau pelapor bisa mendapatkan nomor ponsel penyidik berikut atasannya. Dengan begitu, pelapor bisa melakukan komunikasi dan menanyakan langsung jika perkaranya jalan ditempat.

“Masyarakat akan mengetahui batasan waktu penanganan suatu perkara sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum,” tekan Sigit.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menambahkan, diluncurkannya aplikasi SP2HP online dan e-PPNS ini merupakan salah satu bentuk penjabaran dari program prioritas Kapolri. Disamping itu, dengan adanya aplikasi tersebut pelapor dan penasihat hukum mengetahui persis perkembangan perkara yang sudah masuk menjadi laporan kepolisian.

“Dengan adanya lauching ini para pelapor atau penasehat hukum dapat melihat perkembangan daripada laporan yang dilaporkan,” tandas Agus.

Adapun SP2HP nantinya dikelola oleh Kepala Biro Operasional (Karobinops) sementara e-PPNS oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim.

(Leodepari)

Pasca Gugurnya Kabinda, Bamsoet Minta TNI-Polri Turunkan Kekuatan Penuh Tumpas KKB

 

etabloidfbi.com Jakarta, –

 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Aparat TNI-Polri menurunkan kekuatan penuh untuk menindak dan menumpas secara tegas dan terukur Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Pupua.

“Saya turut berduka cita atas wafatnya Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha akibat ditembak oleh KKB di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua” ujarnya di Jakarta, Senin (26/4/2021).

Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha gugur dalam kontak senjata dengan KKB akibat terkena tembakan dibagian kepala. “Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka,” tegas Bamsoet.

Menurut Bamsoet tindakan KKB di Kabupaten Puncak Papua dalam beberapa waktu belakangan ini sudah sangat meresahkan. KKB di Kabupaten Puncak telah menembak mati 2 orang guru bernama Oktavianus Rayo. dan Yonathan Renden, menembak mati tukang ojek Udin, KKB juga menembak mati seorang siswa Ali Mom 16 tahun serta membakar tiga sekolah di Kabupaten Puncak.

“Korban yang terus berjatuhan akibat konflik yang tidak berkesudahan ini harus segera diselesaikan salah satunya dengan langkah tegas TNI, Polri dan BIN,” pungkas Bamsoet

Sementara itu, Pengamat pertahanan dan militer, Susanintyas Nefo Handayani Kertapati menilai gugurnya Kabinda Papua yang ditembak KKB menjadi bukti nyata bahwa BIN bersikap proaktif dalam menjaga stabilitas keamanan Papua.

“Patut diapresiasi, semua ini karena BIN sangat serius dalam penanganan Papua, agar tetap menjadi bagian NKRI,” kata Nuning.

Lebih lanjut dirinya juga mengatakan Kabinda Papua gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa membela persatuan kesatuan Indonesia.

“Kabinda Papua gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa membela persatuan kesatuan Indonesia. Beliau gugur saat menjalankan tugas pemulihan keamanan pasca gangguan keamanan kepada masyarakat di Beoga Puncak,” pungkasnya.***

Unsur Forkopimda Saksikan Pelantikan Bupati/Wabup Simalungun Secara Virtual

etabloidfbi.com – SIMALUNGUN.

Segenap Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyaksikan secara virtual acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun periode 2021-2024, di ruang paripurna DPRD Simalungun di Pamatangraya, Senin (26/4/2021), sekira pukul 09.00 WIB.

Hadir menyaksikan secara virtual, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo, S.I.K., Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Roly Souhoka, Sekretaris Daerah Simalungun Mixnon Andreas Simamora, Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani, Wakil Ketua DPRD Simalungun Sastra Joyo Sirait, sejumlah pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan anggota dewan.

Pada layar virtual tampak Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melantik Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Zonny Waldi, beserta sejumlah kepala daerah lainnya yang digelar Rumah Dinas Gubernur Sumut di Medan.

Kapolres Simalungun Akbp Agus Waluyo, S.I.K., mengatakan bahwa Pihak Kepolisian Resor Simalungun siap mendukung Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Simalungun serta program-program prioritas pembangunan di wilayah simalungun. serta mengawal proses penyaluran Vaksinasi kepada masyarakat kabupaten simalungun, serta mendukung pemerintah dalam program pemulihan ekonomi dimasa pademi covid-19 saat ini, ucap Kapolres.

Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani mengapresiasi dan mendukung pidato Gubernur Sumatera Utara yang menekankan kepala daerah untuk tidak melakukan hal-hal menyimpang.

“Tadi, kita sama-sama mendengarkan pidato gubernur supaya berkoordinasi, jangan korupsi, jangan jual-beli jabatan. Itu tadi penekanan-penekanan gubernur. Harapan kita memang seperti itu. Ke depan, biarlah semua berjalan sebagaimana ketentuan dan visi-misi itu diwujudkan sesuai dengan koridor, regulasi atau aturan yang ada,” urai Sibarani.

Sekretaris DPRD Simalungun Sahat ML Simangunsong mengatakan, pasca pelantikan, DPRD Simalungun telah menyusun agenda sidang paripurna untuk mendengarkan pidato perdana Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Selasa 27 April 2021.

“Sidang paripurna nantinya juga dirangkai dengan serah terima memori jabatan dari Bupati Simalungun periode 2016-2021 kepada Bupati Simalungun periode 2021-2024,” urai Simangunsong. (Feri)

Pangdam XII/Tpr Hadiri Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau

etabloidfbi.com Pontianak, Senin (26/4/21)

 

Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Hasil Pemilihan Tahun 2020 di Balai Petitih Kantor Gubernur Prov. Kalbar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak.

Selain Pangdam, acara juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kalbar, H. Ria Norsan, Irwasda Polda Kalbar, Kombes Pol Arif Rahman, Sekda Kalbar, A.L Leysandri, S.H dan Forkopimda Kabupaten Sekadau.

Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sekadau Aron S.H dan Subandrio, S.H., M.H., dilantik dan disumpah menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sekadau oleh Gubernur Provinsi Kalbar, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum untuk periode 2021-2026.

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad secara pribadi dan atas nama Kodam XII/Tpr mengucapkan selamat atas pelantikan pasangan Aron S.H dan Subandrio, S.H., M.H., menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sekadau.

“Selamat atas pelantikan hari ini. Semoga mampu mengemban amanah demi kemajuan Sekadau. Kami juga berharap dapat terus bekerja sama dan bersinergi dengan Kodam XII/Tpr,” harap Pangdam.

Sedangkan Gubernur Kalbar sebelumnya menekankan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sekadau untuk fokus dalam menangani masalah Covid-19. Menurut Gubernur, Sekadau memiliki tingkat keterjangkitan cukup tinggi.

“Testing dan Tracing lakukan semaksimal mungkin. Saya yakin Pak Aron dan Pak Subandrio bisa menangani itu dengan baik,” tegas Gubernur.

Selanjutnya Gubernur berpesan dalam pengelolaan keuangan harus dengan non tunai. Uang yang keluar dari Kas Daerah tidak ada yang tunai semuanya dalam bentuk transfer.

“Gunakan kecanggihan teknologi untuk itu, dan jangan sampai BKAD membuat Bupati tidak bisa mengakses kondisi keuangan daerah. BKAD bekerja dibawah koordinasi Bupati,” pesan Gubernur. (Pendam XII/Tpr)

Sedang Menginap Di Hotel, Tiga Kurir Sabu di Ciduk Polres Langsa Dengan BB 743,3 Gram.

 

etabloidfbi.com, Kota Langsa Aceh

Sat Resnarkoba Polres Langsa telah melakukan pengungkapan terhadap 3 (tiga) orang Tsk yang di duga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, saat sedang menginap di salah satu hotel di Kota Langsa , Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.30 WIB

Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro, SH, SIK, MH, Mengatakan, Senin (26/4/21) melalui Kasat Resnarkoba Iptu Imam Aziz Rachman, STK, SIK, Inisial tersangka yang diamankan (ASP) 23 tahun, Wiraswasta. Alamat. Gp. Lhok Kulam Kec. Zeunib Kab. Bireun.

(ML), 33 tahun. Wiraswasta.
Alamat. Gp. Sungai Pauh Dsn. Satria Kec. Langsa Barat.

(MZ) 24 tahun. Nelayan.
Alamat. Gp. Alue Beurawe Kec. Langsa Kota.

Barang Bukti yang berhasil diamankan, 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dengan berat keseluruhan 743,3 (tujuh ratus empat puluh tiga koma tiga) Gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna gold, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 50 (lima puluh) plastik klip tembus pandang, 1 (satu) buah ransel warna hitam, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Vios warna silver, No Pol BK 1567 NG.

Kasat Resnarkoba juga menjelaskan Kronologis Kejadian Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu dalam jumlah yang besar di wilayah Kota Langsa, kemudian oleh anggota Unit Opsnal yg dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Langsa IPTU IMAM AZIZ RACHMAN, STK., SIK melakukan penyelidikan. Setelah di dapatkan informasi lebih lanjut kemudian bertempat di Gp. Jawa Kec. Langsa Barat dilakukan penggerebekan terhadap sebuah hotel yang diduga dijadikan sebagai tempat melakukan transaksi jual beli Sabu dan di dalam hotel diamankan 3 (tiga) orang Tsk tersebut.

Kemudian di lakukan penggeledahan di dalam mobil milik Tsk (ML) ditemukan Barang-bukti sebagaimana di atas yang di akui adalah milik ketiga orang Tsk tersebut. Berdasarkan pengakuan dari ketiga orang Tsk bahwa Sabu tersebut di dapatkan dari seorang laki-laki yang berinisial A (DPO) dengan tujuan untuk diperjualbelikan kembali.

Selanjutnya ketiga orang Tsk dan Barang-bukti dibawa ke Mapolres Langsa guna proses penyidikan lebih lanjut, sedangkan A (DPO) dalam proses penyelidikan Sat Resnarkoba Polres Langsa.(MA)

Demi Ciptakan Kondisi Kamtibmas Kondusif, Kapolres Sukabumi Kota Bubarkan Salah Satu Cafe

etabloidfbi.com – Kota Sukabumi

Polres Sukabumi Kota bubarkan kerumunan massa yang berkunjung di salah satu kafe di Jalan R. Syamsudin, SH. Cikole Kota Sukabumi. Pembubaran tersebut dilakukan Polisi saat menggelar patroli rutin ke beberapa lokasi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, Sabtu (24/04/2021) malam.

Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan Jajarannya tersebut merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk menciptakan kondusifitas kamtibmas di setiap weekend.

“Malam ini, kami Jajaran Polres Sukabumi Kota berpatroli di malam hari untuk melihat, mengamankan aktifitas warga masyarakat di hari weekend di malam Minggu, kita selau imbau warga masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan di setiap kegiatannya,” jelas Sumarni kepada awak media.

Lanjutnya, “Kemudian tempat-tempat restoran, kafe, harus juga mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian pengunjung diminta untuk cek suhu dan cuci tangan sebelum masuk ke tempat makan, kemudian diminta untuk selalu menghindari kerumunan,” tambahnya.

Selain pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, Jajaran Polres Sukabumi Kota juga menertibkan sejumlah kendaraan yang parkir sembarangan di bahu Jalan.

“Kami juga menertibkan kendaraan yang parkir di bahu jalan agar mereka tidak parkir di sembarang tempat,” beber Sumarni.

Sumarni juga menyampaikan bahwa dirinya telah menginstruksikan Jajarannya serta warga masyarakat untuk tidak memarkirkan kendaraannya di depan Mapolres guna menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan.

“Kita juga menertibkan parkir yang ada di depan Mako Polres Sukabumi Kota, sehingga dengan penertiban ini kami berharap warga masyarakat bisa lebih nyaman, pengguna jalan bisa lebih nyaman dan luas menggunakan jalan raya, tidak dipenuhi oleh mobil-mobil yang parkir seenaknya,” ujar Sumarni.

“Semoga warga masyarakat bisa tertib, bisa memahami agar semua kita di kegiatan di masyarakat ini bisa sama-sama saling menghargai hak orang lain dan kita bisa sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban seluruh warga masyarakat,” pungkasnya.

( Hendra Sofyan)

Jajaran Polres Langsa Bagikan 300 Masker Gratis Jamaah Tarawih di 3 Mesjid.

etabloidfbi.com, Kota Langsa Aceh,-

Polisi jajaran Polres Langsa membagikan masker kepada jamaah shalat Isya dan tarawih, Sabtu (24/4/21) malam.

Pembagian masker serentak sebanyak 300 lembar pada jamaah di 3 masjid, sebagai pencegahan Covid-19 di kota Langsa.

Dalam pembagian masker yang turut dibantu pengurus masjid, juga diberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan protokol kesehatan (protkes).

Tiga masjid meliputi Masjid Darul Falah Jl. Jenderal Ahmad Yani, Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa, mesjid Taqwa Matang Seulimeng Jl. Jenderal Sudirman, Matang Seulimeng, Langsa Barat, dan mesjid Muwahiddin Gampong Jawa, Langsa Kota, Kota Langsa.

Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro,SH,SIK,MH, Jumat malam mengatakan, pembagian masker tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Polres Langsa membiasakan masyarakat untuk menerapkan 3 M.

“Salah satunya memakai masker dalam rangka pencegahan penyebaran Covid- 19, saat melakukan ibadah shalat tarawih,” katanya.

Kapolres kembali mengajak masyarakat, terus meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan Covid-19 dengan menerapkan protkes.(MA)

PEJABAT KAPOLRES SERDANG BEDAGAI APRESIASI UNIT USAHA BINAAN FKDB

 

etabloidfbi.com Tebing Tinggi.–

Unit Usaha binaan FKDB, Tempe Asli HB Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang dikelola oleh Wandi Hidayat dikunjungi oleh Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Agus Sugiyarso, S.IK , Kapolsek Tebing Tinggi, AKP Dhoraria S. Simanjuntak, S.H. M, dan Kepala Desa Paya Pasir, Sarwono pada 10 April 2021 lalu

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka melakukan pembinaan dan melihat eksistensi seluruh unit usaha yang ada di Kab. Serdang Bedagai,

Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Agus Sugiyarso, S.IK, memberikan apresiasi kepada unit usaha FKDB karena ditengah pandemi ini tetap memproduksi tempe dengan kualitas yang baik.

“Saya sangat salut kepada Unit Usaha Tempe Asli HB, sampai saat ini tetap beraktivitas dan membuka peluang kerja kepada warga sekitar pabrik tempe, sehingga dapat menggerakkan perekonomian warga setempat” ucap AKBP Agus Sugiyarso, S.IK.

Ditempat terpisah, Ketua Umum FKDB, H. Ayep Zaki, menyampaikan ucapan terima kasih dan harapannya kepada Bapak Kapolres untuk terus mengawal dan memberikan pembinaan kepada unit-unit usaha FKDB agar terus mendukung program ketahanan pangan nasional. ***

TNI POLRI Wilayah Bogor Do’a Untuk ABK Nanggala-402 yang Hilang Kontak

 

etabloidfbi.com Bogor.–

 

Bertempat di Masjid Dzikrullah Polresta Bogor Kota yang terletak di Jl. Kapten Muslihat Kelurahan Paledang Kecamatan Bogor Tengah- Kota Bogor, Danrem 061/Sk Brigjen TNI Ahmad Fauzi S.I.P.,M.M. menghadiri kegiatan doa bersama TNI Polri dalam rangka memberikan dukungan moril dan spiritual bagi pencarian KRI nanggala-402, Sabtu (24/4).

Danrem yang berkesempatan memberikan sambutannya, mengajak seluruh jajaran TNI Polri di Wilayah Korem 061 Suryakancana khususnya wilayah Kota Bogor untuk mendoakan yang terbaik bagi KRI nanggala-402 dan juga para ABK yang berada di dalam kapal selam tersebut.

Ia juga mengungkapkan kan rasa simpatinya yang merdalam kepada 53 awak kapal selam nanggala-402 yang sampai saat ini ini belum dapat diketahui keberadaannya, Ia berharap kapal selam beserta para ABK dapat diketemukan dalam keadaan selamat.

” Pengabdian para ABK Untuk Bumi Pertiwi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, apa yang mereka lakukan adalah sesuatu untuk bangsa ini dan untuk keutuhan NKRI.” Ujarnya.

Oleh karena itu ia selaku Komandan Korem 061/SK memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para ABK yang berada didalan kapal selam nanggala-402.
” Dan kami dari jajaran Korem 061/Suryakancana tentunya akan terus berdoa untuk memberikan energi positif bagi keselamatan prajurit TNI yang menjalankan tugasnya menjaga perairan Bumi Pertiwi.” Pungkasnya.

Selain Brigjen TNI Achmad Fauzi, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro juga menyampaikan keprihatinannya terkait hilangnya nanggala-402, dan bahwa ini ia bersama jajaran TNI Polri terus memberikan dukungan moril berupa doa untuk keselamatan para awak kapal selam yang berjuang menjaga perairan Republik Indonesia.

” mari kita bersama-sama mendoakan agar mereka dapat selamat dan tim pencari bisa mendapatkan kekuatan untuk menemukan atau memberikan kabar baik dari keberadaan kapal selam itu.” Ujarnya.

Kegiatan do’a bersama untuk kapal selam Nanggala-402 beserta 53 ABK yang berada didalam kapal tersebut, Turut hadiri Dandim 0606/ Kota Bogor, Kapolresta Bogor Kota, Dandenpom III/1 Bogor, Waka Polresta Bogor Kota, PJU Polresta Bogor Kota, Personil Polresta Bogor Kota, Personil Kodim 0606 Kota Bogor, Personil Denpom III/1 Bogor serta Personil Sat POMAU Lanud Atang Sanjaya.

Sumber Berita : Penrem 061/SK

Editor : Yahya Heriansyah

Koramil 0607-13 Cicurug Giat PPKM Skala Mikro Demi Mencegah Penyevaran Covid 19

etabloidfbi.com – Kab. Sukabumi

Sabtu 24 April 2021 , Korami 0607-13 Cicurug melaksanakan kegiatan PPKM skala Mikro di Desa Bangbayang Kec.Cicurug Kab.Sukabumi untuk mencegah Penyebaran Covid 19 di wilayah tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan ini pun dihadiri dan melibatkan Personil dari
Babinsa Serka Lulu Sudrajat,Babinkamtibmas, Apdesi,
BPD, Linmas dan Karangtaruna .

Kegiatan untuk memutus rantai penyebaran virus Covid 19 dengan memberikan
Himbauan bagi masyarakat yang tidak menerapkan Protokol Kesehatan dan sekaligus pembagian masker untuk warga masyarakat

” Menghimbau kepada masyarakat agar selalu memakai masker apabila keluar rumah,hindari kerumunan dan selalu cuci tangan dengan sabun”, Serka Lulu Sudrajat kepada awak media.

Selain itu, Babinsa Serka Lulu Sudrajat menyampaikan bahwa kegiatan PPKM Sekala Mikro ini lebih efektif dan tepat sasaran .

” Kegiatan PPKM Skala Milro yang dilakukan ini diharapkan lebih Efektif karena langsung ke sasaran tingkat desa , sehingga penyebaran Covid 19 bisa ditekan apabila semua warga masyarakat selalu melaksanakan Protokol Kesehatan”, pungkasnya.

( Hendra Sofyan)

DI DUGA SANG KEPALA DESA MELAHAP GAJIH ATAU UPAH PEGAWAI NYA

etabloidfbi.com Lampung Barat. —

Diduga Gaji pegawai PKK,pegawai posyandu serta guru ngaji di wilayah Desa gedung Surian,Kecamatan Gedung Surian,Kabupaten Lampung Barat tidak di salurkan atau di pakai oleh Oknum Kepala Desa, sesuai informasi yang kami dapat pada hari Jum’at 23 april 2021.

Dengan adanya peristiwa ini sang Oknum Kepala Desa Saudara ^B” (Inisial) dianggap dan diduga tidak mencerminkan Ahklaq sebagai seorang pemimpin yang baik bagi bawahannya atau aparatur diwilayahnya.

Karena sang kepala Desa Saudara “B” di duga telah memakai uang Gaji tersebut, yang seharusnya sudah diterima atau digunakan oleh segenap bawahannya karena uang itu adalah hak mereka.

Sebagai mana di ketahui informasi yang kami terima bahwa gajih atau upah yang belum di berikan di tahun 2020 dan gajih atau upah yang belum di berikan kurang lebih selama satu(1) tahun untuk pegawai Posyandu,guru ngaji,dan enam(6)bulan untuk pegawai PKK dan kami belum mengetahui berapa total nilainya.

Dalam keterangan tersebut kami berusaha mencari informasi dengan menjumpai pegawai PKK,pegawai posyandu serta guru ngaji,dan mereka memberi keterangan kepada awak media etabloidfbi.com atau TFBI ( Tabloid Forum Bhayangkara Indonesia)

Menurut keterangan dari Nara sumber bahwa “Benar sekali memang gaji atau upah kami belum di bayarkan selama satu(1)tahun untuk pegawai posyandu dan guru ngaji,sedangkan untuk pegawai PKK yg belum di bayarkan selama enam(6)bulan oleh sang Kepala Desa, dan kami tidak tahu pasti kenapa tidak di bayarkan, akan tetapi sang Kepala Desa memberi keterangan bahwa dana untuk membayar kami itu di larikan semua ke dana covid 19,dan setelah kami tunggu sampai detik ini kami belum mendapatkan kepastian kapan akan di bayarkan,” ujar salah seorang pegawai PKK yang menjadi nara sumber dan tidak ingin namanya disebutkan.

Dari kejadian tersebut kami dari media etabloidfbi.com atau TFBI (Tabloid Forum Bhayangkara Indonesia) mencoba menemui kepala desa ^B”(inisial) tapi tidak ada di kediaman nya,dan kemudian kami mencoba menghubungi lewat WA(WhatsApp)sangat di sayangkan no kami dalam ke ada’an di blokir oleh oknum kepala desa tersebut,

“Kami berharap semoga pihak berwenang yang ada di Lampung Barat, baik dari pihak Inspektorat (APIP), pihak Polres Lambar dan kejaksaan Negeri liwa agar merespon keluhan yang ada di desa gedung Surian, kecamatan Gedung Surian tersebut.
(Asep Zakaria)

KELUARGA BESAR LANTAMAL XII PONTIANAK MELAKSANAKAN DO’A DAN ISTIGHOSAH UNTUK KESELAMATAN KRI NAGGALA 402

etabloidfbi.com Pontianak :

Jum,at (23/04/21) Komandan Lantamal XII Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman bersama sama prajurit dan PNS selesai melaksanakan Sholat Jum’at bejama’ah di Masjid Ar Rahman Komplek TNI AL Jl. Komyos Sudarso No. 1 Jruju, Sungai Jawi Pontianak Barat Kota Pontianak melaksanakan do’a dan Istighosah yang dipimpin oleh Ustadz Muhklisin untuk keselamatan KRI Nanggala dan Abk.

Semoga dengan do’a dan istighosah yang dipanjatkan oleh keluarga besar Lantamal XII, KRI Nanggala 402 beserta Abknya yang hilang kontak pada saat melaksanakan latihan diberikan keselamatan.

Komandan Lantamal XII Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman menyampaikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan merupakan perintah dari pimpinan TNI AL melalui bapak Wakasal, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E., M.M, dan juga rasa empati keluarga besar Lantamal XII terhadap derita yang dirasakan oleh saudara saudara kita, rekan kita yaitu Abk KRI Nanggala dan keluarganya.

“Acara do’a dan istighosah bersama yang dilaksanakan selain perintah dari pimpinan TNI AL juga untuk mendo’akan KRI Nanggala – 402 dan Abk agar senantiasa di karuniai kesehatan, keselamatan dan segera ditemukan” terang Danlantamal XII.

Beliau menambahkan kegiatan sholat duha dan do’a bersama juga telah dilakukan beberapa kali semenjak ada informasi yang menimpa KRI Nanggala 402.

 

Kegiatan do’a secara terpimpin di Mushola Nurul Bahri Mako Lantamal XII untuk umat Islam, di lobi Satrol untuk do’a yang dipanjatkan oleh umat Kristen dan di Pure Pontianak bagi umat Hindu.( M.zuhdi )

YLBI Peduli Berikan Bantuan Paket Sembako Bagi Warga Miskin

etabloidfbi.com – Kab. Sukabumi

Yayasan Lentera Berita Indonesia (YLBI) Santuni para jompo untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam menunaikan ibadah di bulan suci Ramadhan 1442 H.

Bantuan paket sembako langsung diberikan oleh Yuni selaku ketua Divisi Kesehatan kepada Mak Ukasi (77) mantan Kader terbaik yang sudah lanjut usia tinggal di kampung Cijengkol Rt 01/08, Desa Tonjong, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi.

“Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kami dari YLBI kepada orang-orang yang tidak mampu. Berbagi dengan saudara kita yang mengalami kesulitan ekonomi di masa Pandemi Covid-19,” ungkapnya, Jum’at 23 April 2021.

Selain itu kata dia, Mak Ukasi adalah seorang jompo yang masih tinggal di rumah yang berdindingkan dari pohon bambu beralaskan lantai yang sudah hampir lapuk dimakan usia.

“Kita sangat prihatin dengan kondisi Mak Ukasi. Kami dari YLBI akan berusaha untuk membantu sang emak, agar mendapatkan rumah yang layak juga,” kata dia.

Sebelumnya, kata Yuni, Mak Ukasi adalah kader teladan di desa ini, terbukti dengan beberapa dokumen yang ia miliki seperti sertifikat penghargaan dari pejabat terdahulu, dari keterangan Mak Ukasi dulu sudah ada yang mengajukan untuk renovasi rumah, namun sampai saat ini belum jua terwujud.

“Mudahan-mudah, di bulan yang penuh berkah ini, ada relawan yang mau membantu dan berbagi buat emak,” harapnya.

Sebelumnya, YLBI juga membantu mendampingi masyarakat di kampung Cikukulu, Desa Cisolok, Kecamatan Pelabuhan Ratu, untuk pembangunan MCK di Mushola dengan mengajukan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi.

“Alhamdulillah, semua berjalan dengan baik dan warga telah mendapatkan bantuannya,” pungkasnya.

( Hendra Sofyan)

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sumarni : ” Berikan Pelayanan semaksimal mungkin untuk warga masyarakat karena kita adalah Pelayan Masyarakat”.

etabloidfbi.com – Kota Sukabumi

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Sumarni saat dikunjungi oleh etabloidfbi.com di ruang kerjanya, Jumat, 23/04/2021, untuk silaturahmi dan sekaligus mengkonfirmasi beberapa hal yang dipertanyakan oleh sebagian warga masyarakat terkait Aturan yang dijalankan oleh Polres Sukabumi Kota disaat masa Pandemi Covid 19 di Kota Sukabumi .

Dari beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Kapolres Sukabumi Kota diantaranya mengenai upaya yang sudah dilakukan untuk Peningkatan Perekonomian bagi Pelaku UKM di Kota Sukabumi dimasa Pemulihan Kondisi Perekonomian karena Pandemi Covid 19 tersebut.

” Kita sudah melakukan beberapa langkah dan program yang dijalankan saat ini yaitu diantaranya dengan dilaunchingnya Bageur Box untuk memfasilitasi para pelaku UKM untuk menjual produknya secara online dan membangun Rumah Kreatif Milenial ( RKM) untuk melatih para Kaum Milenial membuat beberapa produk yang nantinya bisa dipasarkan “, ujar Kapolres Sukabumi Kota AKBP SUMARNI saat ditemui diruang kerjanya.

Sementara itu, Sumarnipun menerangkan terkait pembatasan waktu bagi para pelaku usaha Cafe, Restauran dan Hotel yang dibatasi untuk Jam Operasionalnya.

” Kita lakukan Jam Operasional bagi para pelaku Usaha Cafe, Restauran dan Hotel dimasa Covid 19 ini dengan tujuan untuk mencegah penyebaran Covid 19 semakin meluas dan di Kota Sukabumi saat ini sudah Zona Orange sehingga dengan diberlakukannya aturan ini diharapkan dapat meminimalisir dari Penyebaran Covid 19 di Kota Sukabumi”, jelasnya

Sumarnipun menyinggung juga mengenai apa yang dilakukannya selama ini dengan jajaran anggotanya untuk memberikan Pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat dan selalu mengingatkan warga , himbauan untuk menerapkan 5 M nya serta Operasi Yustisi yang selalu digelar .

” Tanpa mengenal lelah kita tetap berikan Pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat karena kita adalah Pelayan untuk Masyarakat, harus kita ayomi, layani dan lindungi , jangan karena punya jabatan tapi kita tidak mau melayani masyarakat dengan sebaik mungkin, karena semua ini hanya titipan dan amanat yang harus kita laksanakan”, pungkasnya.

Dari hasil wawancara dengan Kapolres Sukabumi Kota mengenai beberapa pertanyaan dari warga tersebut kemudian diperkuat dengan adanya penjelasan dari Juru Bicara Covid 19 Kota Sukabumi, dr. Wahyu saat dihubungi lewat sambungan teleponnya.

” Ya benar Kota Sukabumi sudah Zona Orange “, jelas dr. Wahyu kepada etabloidfbi.com saat ditanyakan mengenai Zona dan penyebaran Covid 19 di Kota Sukabumi

“Sampai saat ini di Kota Sukabumi untuk
Kasus konfirmasi 2077 orang dan Kasus kematian 45 orang untuk bulan Januari sampai April 2021” tambahnya.

( Hendra Sofyan )

Banyak Indikasi Mark Up Di Kampung Sendang Baru

etabloidfbi,com.Lampung Tengah.

Lebih dari 2,4 milyar anggaran selama dua tahun berjalan dari tahun 2019 dan 2020, Anggaran Dana Desa Dan Dana Desa (ADD/DD) Kampung Sendang baru, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah, Diduga 40 persen di Mark Up dalam kegiatan diduga tanpa ada Musyawarah Kampung/musdes.

Dari 30 item setiap tahun Program Kegiatan Bantuan pada pihak ke 3 dan Program pembangunan sampai pada kegiatan yang ada di kampung Sendang Baru diduga lebih dari 25 item penuh rekayasa atas penggunaan anggaran Dana Desa dan Dana Desa ADD dan DD tahun Anggaran 2019 dan 2020.

Secara keseluruhan dirincikan oleh Sofyan AS ST Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Penggerak Anak Bangsa LSM-LPAB Provinsi Lampung Hari ini Sabtu 19 April 2020.

“Adapun modus rekayasa SPJ atas penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa ADD dan DD tersebut diduga M, Basarudin mencantum item kegiatan dan bantuan Kemasyarakatan, serta bantuan oprasional Ketua LPMK Linmas dan BPK dan lainnya yang tidak ada kegiatan akan tetapi masuk pada laporan pertanggung jawaban,”ucapnya.

Dari lebih kurang 2,4milyar lebih Anggaran Dana Desa dan Dana Desa Kampung Sendang baru Kecamatan Sendang Agung, Sofyan menduga lebih kurang 40% di rekayasa SPJ nya dan di Mark,up.

“Selain dari Kegiatan, dan bantuan pada pihak ke 3, ada beberapa program pembangunan fisik tahun anggaran 2019, pembuatan Gorong-gorong selokan Jalan Desa, Pembangunan Perbaikan jalan desa, serta biaya pelatihan Pamong desa dan bimbingan tehnik selain pembangunan fisiknya tidak sesuai dengan dana yang ada,misalnya dari mark,up pengadaan bahan matreal dan dikelola dengan tidak memerdayakan masyakat kampung “ungkap Sofyan.

Ketua LSM LPAB menduga mark,up juga di Non fisiknya tidak dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut yang menelan dana lebih kurang 900jutaan rupiah

“Selain itu, disaat pemerintah pusat dengan gencarnya penanggulangan Covid 19 pada tahun anggaran 2020 dengan kondisi ini M, Basarudin masih sempat memanipulasi SPJ, Ini kan tidak benar,” terang Sofyan.

Di contohkan Sofyan, biaya Penyelenggaraan biaya musyawarah desa, Penyelenggaraan TK, PAUT, TPA,TPQ, Dukungan Penyelenggaraan Paut Pembangunan perawatan alat peraga, Penyelenggaraan posyandu pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan lansia dengan memberikan tunjangan Penyuluhan kader kesehatan ini Semua syarat dengan Korupsi.

“kesemuanya saya menduga hanya rekayasa dikarnakan tidak satupun masyarakat tau tentang persoalan tersebut disaat kami investigasi,” terang Sofyan

Dan hebat nya lagi terdapat pembangun rehabilitasi Gorong-gorong selokan Pelatihan sosialisasi penyuluhan kehutanan, Pembangunan rehabilitasi milik pariwisata ( milik dipilih ) pembangunan peningkatan jalan desa kesemuanya Bukan hanya terdapat kekurangan fisik volume pekerjaan dari yang seharusnya. Akan tetapi terdiri dari beberapa kegiatan sulit ditemukan (diduga Fiktif) dan penuh mark,up yang menelan dana lebih kurang 600san juta rupiah” Papar Sofyan.

Dari berbagai kegitan M.basarudin dan 90% kepala kampung kecamatan sendang agung menganggap bahwa pekerjaannya pun sudah baik dan benar dikarenakan sudah dihitung oleh inspektorat dan PMK akan tetapi kesemuanya jika mengandalkan hasil hitung inspektorat tentunya kesemuanya penuh dugaan lemah dikarnakan inspektorat hanya memeriksa berkas SPJ tanpa turun ke lokasi

Melainkan hanya kumpul di salah satu kantor Kampung yang ada di Kecamatan tersebut. kemudian inspektorat juga penuh dugaan pungli ke setiap Kampung. “dengan cara biaya transportasi jumlah dan caranya itukan sudah dilansir oleh beberapa media dan sudah kita laporkan di kejaksaan agung,”kata Sofyan.

Sampai berita ini diturunkan pihak media masih terus menghubungi pihak bersangkutan. Dalam hal ini Basarudin Kepala Kampung Sendang Baru Baru melalui pesan Watshap, Sampai saat ini belum ada jawaban
(tim).

Posko PPKM mikro Desa Ombe baru Kec. Kediri Kab Lombok Barat dan Desa Jurang Jaler Kab Lombok Tengah dikunjungi Tim dari Korbinmas Baharkam Polri.

 

etabloidfbi.com Mataram.–

 

Tim dari Korbinmas Baharkam Polri yang di pimpin oleh KBP Nanang Purnomo, SH,.MH bersama AKBP Linda Novenita SH. Kasubbagopsnalat bagopsnalev Korbinmas Baharkam Polri, AKBP Dra. Fatimah AR, M.M. Kasibinpenakta Subditbintibsos Korbinmas dan IPDA Dimas Bagus Prakoso, S.Kom. Pamin Anev Bagopsnalev Korbinmas melakukan pengecekan dalam rangka monitoring dan evaluasi
pada hari Kamis, 22 april 2021 jam 10.00 wib di Posko PPKM mikro Desa Ombe baru Kec. Kediri Kab Lombok Barat dan Desa Jurang Jaler Kab Lombok Tengah Kab. Nusa Tenggara Barat.

Dalam giat monitoring dan evaluasi dihadiri oleh Dirbinmas Polda NTB KBP Beni Basir, Kompol Taufik Wakapolres Lombok Barat, Bpk Mansur SPd.,Kades Jurang Jaler dan Bpk Drs. H. Samsuriadi,.Msi, Sekdes Ombe baru, Bpk Afifudin Ketua Satgas Gugus Depan, Aipda Khairul Bhabinkamtibmas Ombe baru, Bhabinkamtibmas Jurang Jaler, Bpk Khaerudin Iman Sekdes Ombe baru dan Wakil Satgas Covid 19 Desa Ombe baru (ketua BPD) Bpk AFIFUDDIN ADANN, S.Sos.I dan Babinsa :Serma Sudirman.

KBP Beni Basir mengatakan bahwa, ” Bhabinkamtibmas dijajaran Polda Nusa Tenggara Barat
harus mampu mendorong semua warga masyarakat untuk berperan aktif mendukung kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat skala mikro dan memberikan motivasi kpd semua elemen masyarakat dalam rangka membangun kemampuan terciptanya Harkamtibmas melalui Lomba Kampung Sehat ke 2 ( Steril , Ekonomi produktif , Harmonis , Asri , Tangguh )
STERIL bebas dari wabah Virus Covid 19 bebas penyakit, bebas Narkoba
EKONOMI PRODUKTIF desa / Kelurahan harus punya ketahanan pangan seperti UMKM , tanaman Bioponik , budidaya Lele , Ikan patin , tanaman Padi , budi daya peternakan Sapi
HARMONIS hubungan antara aparat mulai dari gub sampai desa kelurahan ,TNI , Polri tokoh Masyarakat dan masyarakat sejalan selaras semua permasalahan dapat di selesaikan dgn baik .
ASRI lingkungan indah nyaman sejuk bersih dari sampah sejuk rapi ada penghijauan hijau.
TANGGUH pantang menyerah , teruji , andal , kredibel , reliabel , kuat kokoh dalam menghadapi tantangan.

Pendisiplinkan masyarakat
PPKM skala mikro, Budaya lokal. Banyak hal yg bisa dilakukan sebenernya,
PPKM skala mikro berbasis desa, angkat dan masifkan sistem pembatasan giat masy desa tsb,vaksinasi ala kearifan lokal dg mengedepankan suku sasak, suku mbojo dan keunikan daerah lainnya, keunikan ketahanan pangan di desa desa dll. Kita hrs kreatif inovatif utk berhasilnya Program Kampung Sehat ini.


PELAKU CABUL ANAK DIBAWAH UMUR DI TANGKAP POLRES TOBA

etabloidfbi.com – Toba.

Pria bejat JG (34) pelaku pencabulan anak di bawah umur Bunga (05), keduanya merupakan penduduk yang sama di jalan Busuk Siahaan Simangkuk, Desa Tangga Batu 1, Kecamatan Permaksian Kabupaten Toba berhasil di ringkus tim Reskrim Polres Toba, Minggu (11/04/2021).

Demikian disampaikan Kapolres Toba AKBP Akala Fikta Jaya S.Ik melalui Kasubbag Humas Aiptu Khairudin Sukriyanto pada hari Jumat (23/04/2021), Sukriyanto menyampaikan kepada awak media bahwa Minggu lalu tersangka langsung di amankan oleh pihak kepolisian.

“Setelah tim reskrim Polres Toba menerima laporan orang tua korban, melalui Laporan Polisi : LP/143/IV/2021/SU/TBS, tanggal 11 April 2021, maka saat itu personil Reskrim bergerak menangkap tersangka di kediamannya,” ujar Sukriyanto.

Selanjutnya Sukriyanto menjelaskan kronologis kejadian, bahwa pelaku JG tinggal bersama dengan keluarga korban karena bekerja sebagai karyawan di sebuah cafe milik orang tua korban di Simangkuk Desa Tangga Batu, Kec. Parmaksian, Kab. Toba.

Penangkapan tersangka berdasarkan laporan polisi dan hasil visum Etrepertum, serta keterangan para saksi-saksi dan barang bukti yang ikut di amankan kepolisian  berupa satu buah baju kaos putih dan satu buah celana pendek warna pink.

Dari pengakuan tersangka (JG) saat di lakukan interogasi, dia mengakui telah melakukan perbuatan asusila kepada korban yang masih berumur lima tahun sambil melakukan ancaman.

Dia juga mengakui sudah dua kali melakukannya kepada korban, pertama pada hari Minggu (04/04/2021) sekira pukul 21.00 wib di kamar tersangka dan kedua kalinya pada hari Rabu (07/04/2021) pukul 17.00 wib di sebuah pondok di kebun jagung tidak jauh dari rumah korban.

Selanjutnya pihak orang tua korban mengetahui aksi bejat tersangka, setelah korban mengadu kepada orang tuanya saat dia buang air kecil dan merasa sakit di kemaluannya, seketika itu juga ibu korban terkejut dan bertanya maka korban mengakui pernah di gauli pelaku (JG) dua kali di tempat yang berbeda sambil melakukan ancaman kepada korban.

Saat ini tersangka mendekam di sel Tahan Polres Toba untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dari pihak keluarga korban berharap agar pelaku pencabulan anak di hukum setimpal dengan perbuatannya.

Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan Reskrim Polres Toba maka tersangka di jerat dengan Pasal 81 ayat 1 dan 2 jo pasal 76 D subsider Pasal 82 ayat 1 pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. (Feri)

Ind Police Watch (IPW) Memberi Apresiasi Pada Ketua KPK Komjen Firli Bahuri Yang Sudah Membongkar Secara Detail Kasus Pemerasan Yang Dilakukan Penyidik KPK Terhadap Walikota Padang Sidempuan

 

etabloidfbi.com Jakarta.–

 

IPW acung jempol pada Firli terutama sudah mengungkapkan dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di balik kasus pemerasan tersebut. Diharapkan KPK segera mendalami dan segera memeriksa Azis Syamsuddin. Jangan seperti kasus Ketua Komisi III DPR Herman Heri yang mendadak hilang dari dalam BAP kasus korupsi Bansos yang melibatkan Menteri Sosial. Padahal dalam BAP yang dibacakan jaksa di sidang Tipikor nama Herman Heri disebut sebut diduga terlibat.

Sikap Firli yang zero tolerance terhadap penyimpangan di KPK patut didukung. Untuk itu Firli harus mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dalam kasus pemerasan Walikota Padang Sidempuan itu dan membawanya ke pengadilan Tipikor, termasuk Azis Syamsuddin.

Dalam hal ini kredibilitas Firli diuji, mampukah dia menyeret Azis Syamsuddin ke pengadilan Tipikor, dengan tuduhan turut serta dalam kasus pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan penyidik KPK. Dalam kasus Herman Heri, Firli seperti tak berdaya. Namun dalam kasus Azis Syamsuddin, IPW berharap, Firli menunjukkan kedigdayaannya sebagai jenderal yang anti korupsi.

Kasus pemerasan Walikota Tanjungbalai M Syahrial yang diduga dilakukan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju menyeret nama Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Dalam keterangan persnya, Firli mengungkapkan, ada pertemuan antara Syahrial dengan AKP Stepanus di rumah Azis pada Oktober 2020.

Dalam kasus pemerasan ini, AKP Stepanus bisa terancam dijerat dua pasal pidana dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yakni dijerat kombinasi Pasal 12 huruf e tentang Tindak pidana pemerasan dan Pasal 21 terkait menghalang-halangi proses hukum. Namun pasal yang dijeratkan KPK kepada AKP Stepanus terdapat juga pasal tentang gratifikasi yakni Pasal 12 B UU Tipikor. Stepanus juga dijerat sebagai tersangka penerima suap, dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun Syahrial menjadi tersangka pemberi suap dan dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor. Stepanus langsung ditahan usai jadi tersangka. Bagaimana pun langkah cepat Firli ini patut diapresiasi dan publik menunggu keberanian Firli untuk memeriksa dan menahan Azis Syamsuddin serta membawanya ke pengadilan Tipikor.

Nara Sumber Berita : Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch

Editor : Yahya Heriansyah 

Kapolresta Pontianak Kota Pimpin Langsung Serah Terima Jabatan Anggotanya

etabloidfbi.com, Pontianak.-

Polresta Pontianak Kota menggelar apel Serah Terima Jabatan di Aula Polresta Pontianak Kota, Kamis, (22/04/2021) pukul 16.00 WIB.

Mutasi Jabatan di Polresta Pontianak Kota tersebut melibatkan 3 jabatan utama Polresta Pontianak Kota yaitu, Kabag Ops, Kabag Sumda dan Kasat Sabhara dan dipimpin langsung oleh Kapolresta Pontianak Kota, Kombes. Pol Leo Joko Triwibowo, S.IK., didampingi Waka Polresta, AKBP. Imam Riyadi, S.IK., M.H., dan dihadiri oleh seluruh pejabat utama Polresta Pontianak Kota.

Pelaksanaan sertijab tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kalbar, Nomor: ST/283/IV/KEP./2021 tanggal 09 April 2021, tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Atau Mutasi Pada Jajaran Polda Kalbar.

Dalam Surat Keputusan Kapolda Kalbar tersebut, Kabag Ops Polresta Pontianak Kota yang sebelumnya dijabat oleh Kompol. Rizal Satria Ferdianto, S.IK., diserahterimakan kepada AKP. Sutrisno, S.IK., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Sungai Raya, Polres Kubu Raya, dan selanjutnya Kompol. Rizal Satria Ferdianto, S.IK., akan bertugas sebagai Waka Polres Sintang.

Posisi jabatan Kabag Sumda yang sebelum dijabat oleh Kompol. Sandhy W. G. Suawa, S.P., S.IK., yang akan bertugas sebagai Waka Polres Kubu Raya, kemudian diisi oleh Kompol. Tedjo Sasono, S.H., yang sebelumnya beliau bertugas sebagai Kabag Sumda Polres Kapuas Hulu. Kemudian Kasat Sabhara, diserahterimakan dari AKP. Sugiyono, S.H., yang akan bertugas sebagai Kapolsek Sungai Raya, Polres Kubu Raya, kepada AKP. Supardjo, S.H.,M.A.P ., yang sebelumnya bertugas sebagai Kapolsek Tayan Hulu, Polres Sanggau.

Kapolresta Pontianak Kota, Kombes. Pol. Leo Joko Triwibowo, S.IK., mengatakan bahwa rangkaian kegiatan upacara serah terima jabatan tersebut dilaksanakan secara singkat, dan tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi yang masih mengancam.

Dalam sambutannya yang dirangkaikan dalam kegiatan kenal pamit, Kapolresta Pontianak Kota, Kombes. Pol. Leo Joko Triwibowo, S.IK., mengatakan, mutasi dalam sebuah organisasi merupakan hal yang lumrah, demi pembinaan karir bagi anggota itu sendiri,selain itu juga, dalam menghadapi tantangan tugas Polri kedepan, perlu adanya penyegaran anggota, sehingga nantinya seluruh anggota siap menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Kapolresta Pontianak Kota, Kombes. Pol Leo Joko Triwibowo, S.IK., mengucapkan terimakasih kepada pejabat lama atas dedikasi dan loyalitasnya yang telah dicurahkan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan Beliau juga mengimbau kepada pejabat baru untuk melaksanakan tugas barunya sesuai dengan amanat. Diminta segera menyesuaikan diri dengan anggota baru agar dapat bekerja dengan baik.(Sy Mohsin)

Humas Polresta Pontianak Kota

IPW Soroti Kasus Dugaan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Terduga Oknum KPK

 

etabloidfbi.comel Jakarta.–

 

Kasus dugaan pemerasan Rp 1,5 Miliar Yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Polri terhadap Walikota Tanjungbalai tidak hanya memalukan, tapi juga menjadi fenomena baru bahwa ada dekadensi kemerosotan moral di kalangan oknum lembaga antirasuha tersebut.

Ind Police Watch (IPW) mengecam keras kasus ini. Bagaimana pun, Kasus dugaan pemerasan ini tidak boleh ditolerir. Jika terbukti pelakunya harus dijatuhi hukuman mati. Sebab apa yg dilakukan oknum polisi SR berpangkat ajun komisaris polisi (AKP) itu membuat kepercayaan publik pada KPK menjadi runtuh. Padahal selama ini harapan publik satu satunya dalam pemberantasan korupsi hanyalah KPK. Sedangkan pada polri maupun kejaksaan, publik sudah kehilangan kepercayaan. Namun dgn adanya kasus dugaan pemerasan terhadap walikota tanjungbalai ini publik pun akan dgn gampang menuding bahwa KPK tak ada bedanya dgn polisi maupun kejaksaan. Kalau opini ini berkembang luas dikhawatirkan akan muncul gugatan publik yakni, untuk apa lembaga kpk dipertahankan.

Untungnya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial ini, KPK bekerja cepat. Bersama Propam Polri, KPK menangkap penyidik berinisial AKP SR yg diduga melakukan pemerasan itu. Dalam kasus ini IPW menekankan kPK tidak sekadar memastikan proses hukum terhadap penyidik yang berasal dari Polri yg diduga memeras itu. Lebih dari itu hukuman mati harus diarahkan kepada ybs, mengingat ybs sudah merusak kepercayaan publik pada KPK.

IPW berharap, dalam kasus ini KPK tidak sekadar memegang prinsip zero tolerance terhadap personilnya yg brengsek. Lebih dari itu, kasus ini perlu menjadi pelajaran bagi para pimpinan maupun Dewas KPK untuk mengevaluasi sistem rekrutmen personilnya, terutama rekrutmen untuk para penyidik. Tujuannya agar “citra seram” KPK tidak digunakan untuk menakut nakuti dan memeras para pejabat di daerah maupun di pusat.

Jika selama ini para terduga korupsi atau tersangka dikenakan rompi oranye dan dipajang KPK di depan media massa, IPW mendesak terduga pemerasan terhadap walikota tanjungbalai itu juga dikenakan rompi oranye dan dipajang di depan media massa. Agar publik tahu persis penyidik KPK yg diduga menjadi pemeras tsb. Kejahatan yg diduga dilakukan penyidik KPK itu lebih berat dari korupsi yg dilakukan para koruptor. Sebab dia sudah meruntuhkan harapan publik pada KPK. Jika para elit KPK dengan meyakinkan bahwa mereka tidak akan menolerir penyimpangan dan memastikan akan menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu, IPW juga berharap KPK jangan menyembunyikan dan melindungi penyidiknya yg diduga melakukan pemerasan. Sehingga tidak ada alasan bagi KPK untuk memakaikan rompi oranye dan memajangnya di depan media massa.

Nara Sumber Berita : Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch

Editor : Yahya Heriansyah 

Penyidik KPK, AKP SR Yang Diduga Memeras Walikota Tanjungbalai M Syahrial Harus Segera Dipublis Ke Publik Dan Jangan Disembunyikan, Sehingga Kasusnya Bisa Dituntaskan Secara Transparan.

 

etabloidfbi.com Jakarta.–

 

Ind Police Watch (IPW) khawatir, jika penyidik KPK dari Polri itu disembunyikan dikhawatirkan ada upaya “melindunginya” dan kasusnya menjadi abu abu ditelan bumi. Sebab kasus yang menghancur kepercayaan publik pada KPK ini bukan yang pertama kali terjadi. Januari 2020 KPK juga pernah mengalami kasus yang sangat memalukan. Personil KPK berinisial IGAS mencuri barang bukti, berupa emas seberat 1,9 kg. Akibat perbuatannya IGAS akhirnya dipecat dari KPK. IPW menilai penanganan kasus IGAS tidak transparan dan cenderung ditutup-tutupi.

Sementara untuk para tersangka korupsi, KPK dengan gagah berani mempermalukannya dengan rompi oranye dan dipublis ke media massa. Padahal, aksi pencurian barang bukti korupsi yang dilakukan personil KPK adalah kejahatan yang lebih bejat dari korupsi itu sendiri. Seharusnya hukumannya lebih berat, yakni hukuman mati dan dipermalukan terlebih dahulu dengan rompi oranye serta dipublis di depan media massa. Artinya, pemecatan terhadap IGAS tidak akan membuat jera. Tapi akan menjadi preseden yang bukan mustahil akan ditiru personil lain.

Neta S Pane Ketua Presidium Indonesia Police Wacth

Terbukti aksi memalukan insan KPK kembali terjadi. Kali ini, oknum penyidik KPK dari Polri diduga memeras Wali Kota Tanjungbalai, Syahrial sebesar Rp 1,5 miliar. Polisi dan KPK kemudian menangkap AKP SR pada Selasa (20/4) lalu. Saat ini AKP SR ditahan di propam Polri. IPW mendesak KPK segera memakaikannya rompi oranye dan digelar di depan media massa. Jangan sampai AKP SR hanya dikenakan sidang etik dan kembali aktif menjadi polisi. Padahal kejahatan yang diduga dilakukannya telah menghancurkan kepercayaan publik pada KPK dan lebih bejat dari koruptor itu sendiri, sehingga layak dihukum mati.

Baca  Juga :

IPW Soroti Kasus Dugaan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Terduga Oknum KPK

Jika IGAS proses hukumnya tidak transparan, jika AKP SR juga proses hukumnya tidak transparan, publik pun akan makin tidak percaya pada KPK. Bahkan, dengan adanya dua kasus ini publik akan menilai kok KPK saat ini bisa diisi oleh pencuri dan tukang peras. Jika sudah begini buat apa lagi ada KPK di negeri ini? Bukankah KPK dibubarkan saja karena tidak bisa menjaga marwahnya. Sebab itu biar ada efek jera, AKP harus diambil KPK dan dikenakan rompi oranye serta dipajang di depan media, seperti koruptor lainnya. Sebab kejahatannya lebih parah dari korupsi itu sendiri. Jika KPK tidak berani melakukan tindakan tegas, bukan mustahil kejahatan serupa dari internal KPK akan berulang. Contohnya, setelah IGAS yang mencuri barang bukti, kini muncul AKP SR yang diduga memeras.

Nara Sumber Berita : Neta S Pane
Ketua Presidium Ind Police Watch

Editor : Yahya Heriansyah

Menghianati Sejarah, Perlukah Mandat Penguatan Peran Dewan Pers Dicabut ?

Keterangan Foto Heintje Mandagi / Ketua Umum DPP SPRI

 

etqbloidfbi.com Jakarta.–

 

Beragam komentar dan pendapat di berbagai grup aplikasi Whatsapp memenuhi kolom komentar di grup WA wartawan se Indonesia terkait pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi yang diselenggarakan LSP Pers Indonesia di Jakarta baru-baru ini. Judul berita menjadi topik hangat yang dibicarakan. Ini menunjukan bahwa dinamika dalam mejalankan profesi itu sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan wartawan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada kecenderungan terjadi polarisasi dalam kehidupan pers di Indonesia. Ada kubu yang dipotret abal-abal dan kubu yang dipotret sebagai wartawan profesional dan kompeten. Situasi dan kondisi ini terus bergulir sejak tiga tahun terakhir ini. Dan memuncak pada pelaksanaan pelatihan asesor kompetensi yang diikuti puluhan wartawan dari kelompok yang dianggap abal-abal. Kelompok ini berusaha membuktikan bahwa potret abal-abal yang disematkan selama ini justeru menjadi peluang dan tantangan untuk membenahi kehidupan pers Indonesia ke arah yang lebih baik.

Beberapa wartawan dari kelompok yang dilabel profesional pun ikut juga diajak menjadi peserta pelatihan ini. Bahkan salah satu pesertanya merupakan penguji kompetensi yang berasal dari Dewan Pers. Sebagian dari peserta pelatihan asesor ini memegang sertifikat Kompetensi Wartawan Utama versi Dewan Pers.

Hal ini cukup membuktikan bahwa praktek sertifikasi kompetensi bidang wartawan yang dilaksanakan selama ini oleh kelompok yang diangap profesional ternyata melanggar aturan perundang-undangan dan berimplikasi pidana. Penegasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjawab persoalan bahwa domain sertifikasi kompetensi ada pada Pendidikan Tinggi berlisensi dan Badan Nasional Sertifkasi Profesi. Dua lembaga ini yang diberi kewenangan sesuai Undang-Undang tersebut di atas.

Pada pasal 44 UU Pendidikan Tinggi bahkan secara tegas menyebutkan : “Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.” Artinya aturan ini berlaku di seluruh Indonesia bagi semua orang, semua organisasi, dan semua penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi. Hukuman atas pelanggaran pasal ini pun tidaklah main-main sebagaimana diatur pada Pasal 93 Undang-Undang ini yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.
Terlepas dari semua itu, kita menengok sedikit ke belakang, bahwa Indonesia pernah melewati sejarah kelam kemerdekaan pers. Dewan Pers dan terutama Departemen Penerangan RI yang dianggap membelenggu kemerdekaan pers di era Orde Baru akhirnya tumbang dan dibubarkan. Tidak ada lagi Depen RI dan Dewan Pers menyusul Undang-Undang pokok Pers era Orde Baru dinyatakan tidak berlaku.

Draft Undang-Undang Pers tahun 1999 kemudian dipersiapkan oleh para pejuang kemerdekaan pers bersama-sama dengan puluhan pimpinan organisasi-organisasi pers, termasuk Ketua Umum SPRI ketika itu dijabat Lexy Rumengan.

Dalam draft asli UU Pers Tahun 1999 itu tadinya tidak ada yang mengatur tentang Dewan Pers. Menurut pengakuan dua saksi sejarah yang masih hidup, Lexy Rumengan, yang kini berdomisili di Amerika Serikat, dan Hans Kawengian (Ketua Umum KOWAPPI) bahwa saat pembahasan draft UU Pers tersebut berlangsung, Jacob Utama selaku tokoh pers senior, mengusulkan pasal tentang Dewan Pers disisip di tengah-tengah Undang-Undang dengan tujuan agar ada wadah yang bisa mempersatukan seluruh organisasi pers dalam melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Usulan itu menurut Kawengian dan Rumengan, sempat mendapat penolakan dari beberapa pimpinan organisasi pers karena trauma dengan masa lalu. Namun karena lobi-lobi yang dilakukan Jacob Utama akhirnya berhasil membuat seluruh peserta menyetujui pasal tentang Dewan Pers dimasukan dalam UU Pers, namun tidak dicantumkan pada Ketentuan Umum Pasal 1 lalu disisip di tengah-tengah Undang-Undang yakni di pasal 15 agar tidak dominan jika ditempatkan di pasal 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Pers.
Setelah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini disahkan, Dewan Pers yang kemudian terbentuk, lebih banyak diam dan tidak berfungsi. Organisasi-organisasi pers begitu merdeka dan dominan menjalankan aktifitas pegembangan kemerdekaan pers dan peningkatan kualitas pers nasional secara mandiri dan bertanggung-jawab.

Situasi itu kemudian berubah, ketika pada tahun 2006 Dewan Pers membujuk dan mengajak puluhan pimpinan organisasi pers untuk berkumpul dan membahas konsep tentang penguatan terhadap kelembagaan Dewan Pers melalui kegiatan Lokakarya pada tanggal 13 Agustus 2003 di Jakarta. Dan pada akhirnya 29 pimpinan organisasi pers membuat pernyataan dan sepakat memberi “hadiah” mandat penguatan kelembagaan terhadap Dewan Pers karena menganggap perlindungan terhadap profesinya bisa ikut terjamin dengan adanya penguatan peran Dewan Pers. Sesudah itu terbitlah Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 05/SK-DP/111/2006 tentang Penguatan Peran Dewan Pers.

Namun sayangnya penerapan atau implementasi dari penguatan kelembagaan Dewan Pers ini salah diterjemahkan oleh pengurus Dewan Pers di tahun-tahun berikutnya. Bahkan ketentuan yang disepakati justeru tidak dilaksanakan secara menyuluruh oleh Dewan Pers hingga saat ini. Ada beberapa poin penting dalam isi penguatan kelembagaan Dewan Pers ini justeru dilanggar oleh Dewan Pers. Salah satunya adalah pada poin ke 10, Dewan Pers perlu terus mendorong berlakunya pasal-pasal yang mendukung dekriminalisasi terhadap karya jurnalistik atau tidak menganggap pelanggaran hukum dalam karya jurnalistik sebagai kejahatan. Pada poin ke 10 huruf d, diatur tentang penerapan sanksi perdata terhadap karya jurnalistik dan hendaknya berupa denda proporsional yang tidak menyulitkan kehidupan pihak pembayar atau membangkrutkan perusahaan yang harus membayar denda, karena putusan hukum yang berakibat demikian serupa dengan putusan politik berupa pembredelan terhadap media pers. Sayangnya poin yang mengatur tentang perlindungan terhadap karya jurnalistik ini tidak dijalankan sesuai mandat dan amanah yang diberikan kepada Dewan Pers.

Contoh kasus yang menghebohkan jagad pers tanah air, Muhamad Yusuf yang bekerja di media Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru, dikriminalisasi akibat berita yang ditulisnya tentang rakyat yang terzolimi oleh perlakuan perusahaan, justeru direkomendasi Dewan Pers untuk diproses dengan ketentuan hukum lain di luar UU Pers. Almarhum Yusuf pun dikriminalisasi dan ditahan, dan akhirnya tewas dalam tahanan. Dia harus menerima nasib sebagai wartawan yang berita kontrol sosialnya direkomendasi Dewan Pers sebagai “kejahatan” dan layak diteruskan dengan hukum di luar Undang-Undang Pers.

Pengingkaran terhadap kesepakatan penguatan peran Dewan Pers juga adalah mengenai pembentukan Perwakilan Dewan Pers di berbagai daerah sebagaiamana diatur dalam poin ke 2. Sampai sekarang nyaris tidak ada perwakilan Dewan Pers di daerah yang terbentuk. Kondisi ini yang menyebabkan semua pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas pemberitaan di media akan lebih memilih melaporkan wartawan atau media ke pihak Polisi jika ada sengketa pers, bukannya ke Dewan Pers. Hal itu disebabkan akses untuk melaporkan sengketa pers di daerah tidak ada. Karena keberadaan Dewan Pers hanya ada di Jakarta. Pos pegaduan di daerah tidak ada sama sekali. Akibatnya, kriminalisasi pers makin marak terjadi selang kurun waktu 3 tahun terakhir ini.

Yang lebih aneh lagi, Dewan Pers membuat peraturan tentang Standar Organisasi Pers dan kemudian menentukan sendiri konstituen organsiasi yang dianggap sesuai standar Organisasi Pers yang dibuatnya. Organisasi-organisasi pers yang dulunya memberi mandat penguatan peran Dewan Pers tidak diakui sebagai konstituen secara sepihak oleh Dewan Pers. Padahal, tanggung-jawab Dewan Pers untuk melakukan asistensi dan pembinaan agar organisasi pers sesuai standar yang ditetapkan bersama.

Fakta ini telah menjadi sejarah kelam bahwa organisasi-organisasi pers yang memberi mandat kepada Dewan Pers untuk penguatan peran Dewan Pers justeru dikhianati.

Pola penerapan kebijakan Dewan Pers pun terhadap media-media yang marak bermunculan di seluruh penjuru tanah air hampir sama. Ketika kebijakan Standar Perusahaan Pers diterbitkan, perusahaan pers disuruh mendaftar dan diverifikasi. Lalu yang tidak punya modal untuk mendaftarkan perusahaanya ke Dewan Pers di Jakarta kemudian dilabeli atau dipotret sebagai perusahaan media abal-abal dan didirikan untuk tujuan memeras.

Tanggung jawab Dewan Pers untuk melakukan pembinaan terhadap kehidupan pers nasional tidak terjadi pada kondisi ini. Dewan Pers malah sibuk memotret media yang belum diverifikasi sebagai media abal-abal. Trik ini untuk menekan media agar berbondong-bondong mendaftarkan medianya masing-masing demi selembar pengakuan sebagai media terverifikasi kendati amanat UU Pers bentuknya adalah hanya mendata perusahaan pers. Tapi terjemahannya adalah memverifikasi perusahaan pers. Itu (verifikasi perusahaan pers) menjadi identik dengan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP di era Orde Baru. Sejarah kelam kemerdekaan pers itu seolah lahir kembali menjelma menjadi bentuk surat bukti Verifikasi Perusahaan Pers. Undang-Undang Pers tahun 1999 lahir dengan nafas kebebasan pers agar perusahaan pers bebas didirikan tanpa ada persyaratan tambahan, selain syarat Berbadan Hukum Indonesia. Itu sejarahnya dan kehendak pelaku sejarah kemerdekaan pers yang berhasil menyederhanakan pendirian perusahaan pers dari trauma SIUPP masalah lalu.

Bahwa memang diakui, penyalahgunaan profesi wartawan dan penyalahgunaan media dengan tujuan memeras atau meneror seseorang terus terjadi di berbagai daerah. Penulis sepakat hal itu tidak boleh terjadi dan harus dihentikan.
Kemudahan mendirikan perusahaan pers adalah hadiah yang diwariskan pejuang kemerdekaan pers, namun menjadi tanggung jawab kita sekarang ini dalam pelaksananya. Peningkatan kualitas media harus menjadi tanggung jawab semua pihak, yakni wartawan, perusahaan pers, dan terutama organisasi pers dan Dewan Pers. Semua wartawan pasti sepakat bahwa pemerasan dan teror terhadap siapapun menggunakan nama media dan profesi wartawan adalah perbuatan pidana dan tidak terpuji, serta melanggar kode etik jurnalistik.

Nah, persoalan lain yakni verifikasi perusahaan pers. Awal mulanya tujuan verifikasi perusahaan pers adalah untuk pendataan dan peningkatan kualitas media. Namun faktanya, implementasinya sudah bergeser menjadi dokumen persyaratan sebagai bukti legalitas perusahaan pers. Penerapan kebutuhan verifikasi perusahaan pers bukan bertujuan untuk peningkatan kualitas media, namun lebih pada azas legalitas yang menyerupai perijinan, atau yang tidak mengantonginya akan diangap tidak layak beroperasi. Faktanya, banyak sekali media terverifikasi DP masih terseok-seok melanjutkan operasionalnya. Bahkan hampir seluruh media di Indonesia, di luar media mainstream, hidup segan mati tak mau. Media terverifikasi Dewan Pers sekalipun tidak menjamin kualitas dan kehidupan medianya diperjuangkan oleh Dewan Pers.

Pertanyaannya, apakah Dewan Pers menjalankan tugas “Mengembangkan Kemerdekaan Pers” dan “Meningkatkan Kehidupan Pers Nasional” atau hanya sibuk dengan membuat peraturan dan melaksanakan kegiatan rutin yang tidak bermanfaat secara langsung bagi kehidupan pers nasional ?

Kenyataannya, selama Dewan Pers dibentuk kembali pada tahun 1999, perusahaan media harus berjibaku sendiri melaksanakaan upaya meningkatkan kehidupan pers nasional. Belanja iklan nasional yang mencapai seratus triliunan rupiah lebih setiap tahun dibiarkan saja oleh Dewan Pers untuk dinikmati hanya oleh segelintir konglomerat media.

Dewan Pers justeru sibuk membuat aturan legalisasi kerja sama media dengan pemerintah daerah dengan Surat Edarannya yang ditujukan kepada pemerintah agar kerja sama media dengan pemerintah harus media yang terverifikasi Dewan Pers. Tidak sedikitpun menyentuh upaya belanja iklan nasional ikut dinikmati media lokal yang jumlahnya mencapai puluhah ribu.

Dewan Pers bukannya sibuk mencari solusi agar belanja iklan bisa terserap atau terdistribusi ke daerah-daerah, justeru disibukan dengan menjalankan propaganda negatif terhadap media-media yang belum terverifikasi sebagai media abal-abal dan tidak layak bekerja sama dengan pemerintah. Tak heran, Kementrian Kominfo dengan leluasanya membuat petunjuk tekhnis bagi Dinas Kominfo se Indonesia agar pemerintah daerah menetapkan salah satu persyaratan kerja sama dengan media wajib perusahaannya terverifikasi Dewan Pers.

Kondisi ini sesungguhnya memalukan dan merusak fungsi sosial kontrol pers terhadap pemerintah. Dewan Pers dan Kemenkominfo telah dengan sadar dan terang benderang melegalkan media ‘menjual’ idealismenya dengan menetapkan kebijakan yang dianggap sah melalui keberlakuan Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers dalam persyaratan kerja sama media dengan Pemda. Ironis, tapi ini fakta bukan hoax. Media lokal terjebak dalam kondisi ini karena tawaran belanja iklan tidak ada. Tidak ada pilihan lain selain “maaf” menjual idealisme pers dengan mengikat kontrak kerja sama dengan pemerintah demi melanjutkan operasional media.

Dewan Pers seharusnya wajib menjaga independensi media dan wartawan agar tidak terkontaminasi kepentingan pemerintah. Caranya dengan memperjuangkan sumber pemasukan media dari belanja iklan nasional terdsitribusi ke seluruh daerah. Pada kenyataannya lebih dari 100 triliun rupiah belanja iklan nasional setiap tahun tidak ikut dinikmari media lokal dan hanya dikuasai oleh segelintir konglomerat media yang jumlahnya tidak lebih dari sepuluh jari tangan manusia.
Pada poin ke 5 penguatan peran Dewan Pers , salah satunya diatur tentang standar gaji wartawan dan karyawan pers. Sayangnya, sampai sekarang tidak ada penetapannya dari Dewan Pers berapa standar gaji yang benar dan layak bagi wartawan. Wartawan media mainstream sekalipun terbukti digaji pas-pasan tapi Dewan Pers tidak melakukan apa-apa. Padahal di dalam Pasal 9 UU Pers mengatur kewajiban perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pada prakteknya, masih ada wartawan yang bekerja di media nasional yang penggajiannya berdasarkan jumlah berita yang naik tayang di medianya. Dan fakta umum yang terjadi adalah hampir sebagian besar media lokal tidak menggaji wartawannya. Apakah ada upaya Dewan Pers mengatasi persoalan-persoalan di atas sebagai langkah mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional ?

Inilah fakta-fakta sesungguhnya bahwa Dewan Pers telah gagal meralisasikan mandat dan amanat serta fungsi yang diberikan oleh ke 29 Organisasi Pers pada tahun 2006 lalu untuk penguatan peran Dewan Pers.

Bisa saja seluruh organisasi pers yang berbadan hukum di Indonesia, baik yang menjadi pelaku pemberi mandat penguatan kepada Dewan Pers, maupun organisasi pers yang ada sekarang dan berbadan hukum, mencabut mandat Penguatan Terhadap Peran Dewan Pers. Namun solusinya bukan seperti itu.

Sebagai wartawan yang memiliki pengalaman dari tingkat paling bawah yaitu reporter, penulis melihat kehidupan pers nasional tidak menuju pada peningkatan sejak Undang-Undang Pers tahun 1999 diberlakukan.

Kemerdekaan Pers Indonesia makin terpuruk. Indeks kemerdekaan pers menurut lembaga riset internasional Reporter Without Borders, bahkan pernah menempatkan Indonesia berada pada level bawah.
Media nasional nyaris tak terlihat dalam melakukan sosial kontrol sampai pada kehidapan masyarakat di level bawah. Potret kemiskinan rakyat di berbagai daerah masih terjadi namun media seolah diam membisu. Pemandangan warga hidup di atas gerobak dan di emperan toko, serta di kolong-kolong jembatan masih terjadi di mana-mana. Padahal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 berbunyi : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Media mainstream hanya sibuk dengan konten berita politik pemerintahan yang itu-itu saja.

Informasi tentang pengentasan kemiskinan nyaris tak tersetuh karena tidak menarik dibaca dan ditonton. Negara kaya raya tapi masih banyak rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Negara abai tapi pers diam saja. Fakir miskin dan anak-anak terlantar belum seluruhnya dipelihara oleh negara.

Pola pengentasan masalah di negara ini pun bak pemadam kebakaran. Ketika ramai diberitakan media, barulah pemerintah turun tangan menangani masalahnya. Presiden Joko Widodo seolah bekerja sendirian dalam mengatasi persoalan di masyarakat. Media tidak memberi informasi yang konkrit di level paling bawah agar penguasa jadi tahu penyelesaiannya di level atas. Padahal rakyat kecil paling butuh nasibnya diekspos agar dilirik pemerintah dan pemangku kepentingan.

Kembali pada persoalan sertifikasi kompetensi yang informasinya bergulir hangat dua hari terakhir ini. Muncul tangapan dan reaksi Dewan Pers, yang bagi penulis sesungguhnya itu menjadi harapan baru bagi masa depan kompetensi wartawan nasional. Intinya Dewan Pers sudah sepakat pelaksanaan sertifikasi kompetensi diletakan pada jalur yang benar yakni melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Ada hal yang menarik disimak dari klarifikasi Ketua Dewan Pers Muh. Nuh bahwa pengajuan lisensi LSP ke BNSP harus ada rekomendasi dari Dewan Pers.

Di satu sisi informasi ini merupakan angin segar bagi pers tanah air bahwa Ketua Dewan Pers Moh. Nuh sudah mengakui bahwa pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi wajib melalui LSP berlisensi BNSP dan memperoleh Rekomendasi dari Dewan Pers.

Keterangan itu pun harus diuji beradasarkan peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi menyangkut syarat pendirian LSP dan konfirmasi langsung ke Ketua BNSP. Sampai hari ini belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Ketua BNSP kepada publik terkait persyaratan LSP di bidang pers.

Dari sistem sertifikasi kompetensi nasional yang berlaku selama ini mengacu pada PP Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP. Jadi aturan dan perangkat hukumnya jelas.

Apapun keputusan pemerintah wajib hukumnya bagi semua LSP termasuk LSP Pers Indonesia mentaatinya.

Dewan Pers sebagai lembaga independen sebaiknya legowo menerima masukan dan terbuka menerima kenyataan jika melakukan kekeliruan. Tidak perlu marah atau malu. Kelompok pers yang dilabeli abal-abal pun selama ini tetap menjalankan aktifitas meski dipotret abal-abal.

Nah jika sekarang label abal-abal itu berusaha dilepas, maka kepentingan Dewan Pers sebagai lembaga independen yang didirkan untuk tujuan mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional harusnya berterima kasih bukannya kebakaran jenggot. Tujuan utama dari pendirian LSP Pers Indonesia adalah untuk meletakan pelaksanaan sertifikasi kompetensi wartawan pada jalur yang benar agar tidak melanggar undang-undang dan berpotensi dipidana.

Publik akan menilai kenegarawan seorang Muhammad Nuh pada persoalan ini. Situasi ini menjadi ujian bagi Muh Nuh dan para anggota Dewan Pers, apakah kompeten sebagai Anggota Dewan Pers atau tidak. Jika ada kelompok yang selama ini dituding abal-abal dan kemudian membuktikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini tidak benar dan justeru membuka mata semua pihak yang selama ini mempraktekan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang dan melangar hukum, perlukah dilawan dengan cara-cara yang melanggar kode etik jurnalistik ?

Pada prinsipnya penulis pernah melewati menjadi reporter yang gajinya pas-pasan, sampai berada pada posisi tertinggi di keredaksian yakni pimpinan redaksi di sebuah harian lokal dan televisi lokal. Lahir dan besar dari keluarga wartawan, menjadi kebanggaan tersendiri.

Penulis membuat gerakan kemerdekaan pers di Jakarta bersama sejumlah pimpinan organisasi pers, kemudian membentuk Dewan Pers Indonesia sebagai wujud implementasi upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan peningkatan kehidupan pers nasional.

Dewan Pers Indonesia berusaha mengisi kekosongan yang ada dengan membentuk Dewan Pers Indonesia Perwakilan Provinsi dengan tujuan agar semua pengaduan masyarakat terkait sengketa pers bisa dilayani di tingkat daerah namun masih terganjal aturan dan sistem.

Selanjutnya, pendataan media terhadap perusahaan pers yang dilakukan Dewan Pers Indonesia bertujuan untuk mempermudah warga negara Indonesia mendirikan media.

Untuk meningkatkan kehidupan pers nasional atau peningkatan kesejahteraan pers, Dewan Pers Indonesia berusaha menyusun Draft APBD tentang belanja iklan nasional agar terdistribusi hingga ke daerah-daerah. Dan dengan cara ini media lokal akan sejahtera dan kerja sama media dengan pemerintah daerah tidak perlu lagi dilakukan demi menjaga indpendensi pers. Jika perusahaan pers bisa mendapatkan porsi belanja iklan maka diyakini wartawan makin sejahtera dan independen. Sumatera Utara menjadi target pertama pembahsan ranperda belanja iklan ini karena Ketua DPRD dan pemeritah setempat memahami potensi ini.

Pilihan dan upaya ini yang sedang dilakukan DPI karena Dewan Pers tidak mampu menjalankan peran itu.

Bicara kemerdekaan pers jika tidak dibarengi dengan upaya menciptakan pendapatan perusahaan maka semua pasti akan sia-sia. Income perusahaan media sudah pasti sebagian besar diperoleh dari jasa menyediakan sarana promosi produk melalui iklan di media. Hal inilah yang harus diperjuangkan. Bukannya DP sibuk urusin kerja sama pemerintah dengan media yang nilainya sangat kecil sekali dan idealisme pers jadi taruhan.

Dampak rendahnya kesejahteraan wartawan dari segi kompetensi, misalnya wartawan dengan modal 3 buah sertifikat kompetensi sekalipun jika tidak sejahtera, maka pada gilirannya akan ikut menerima amplop saat menjalankan profesinya. Jika kompetensi seseorang turut dipengaruhi tingkat kesejahteraan maka tidak bisa tidak, upaya tersebut harus diperjuangkan.

Apalah arti semua wartawan di UKW jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan atau kemampuan finasial media dan wartawan, maka ukuran kompetensi wartawannya menjadi tidak berkompeten. Fakta ril di lapangan ada ratusan wartawan, dan mungkin ada ribuan, yang bersertifikat UKW tapi tidak menerima gaji dari media tempatnya bekerja. Dewan Pers harus mampu menjelskan ke publik tentang jaminan kompetensinya apakah bisa terlaksana di lapangan jika kondisi kesejahteraan wartawan dan media masih seperti ini.

Penulis Dan Nara Sumber Berita : Heintje Mandagie

Editor : Yahya Heriansyah

SILATURRAHMI, DPW JBMI “JAMI’YAH BATAK MUSLIM INDOENSI” PROV BENGKULU KUNJUNGI DANREM 041/ GAMES BENGKULU

 

etabloidfbi.com Bengkulu.-

 

Bengkulu DPW JBMI “Jami’yah Batak Muslim Indonesia” Prov Bengkulu menjalin dan mempererat hubungan silaturahmi dengan Danrem 041/ Games Bengkulu

kunjungan DPW Jami’yah Batak Muslim Indonesia Prov Bengkulu, Rabu (21/04/2021) bertempat di Jalan Padang Harapan No 5 Bengkulu, Kehadiran Ketua DPW JBMI beserta pengurus lainnya disambut hangat oleh Bapk Danrem YANUAR Adil

Silaturahmi dengan tema “Meningkatkan rasa persahabatan dan persaudaraan antar umat dan senantiasa menjaga kondisi yang kondusif antar umat beragama serta ulama sebagai garda terdepan dalam upaya meningkatkan silaturrahmi antar umat manusia” ini berjalan akrab dan santun.

Dalam kegiatan silaturahmi tersebut, nampak terlihat Pengurus DPW JBMI Prov Bengkulu dengan penuh santun mengobrol dengan Dandem 041/ Games Bengkulu layaknya seperti keluarga dekat.

Dalam pertemuan tersebut, DPW JBMI Prov Bengkulu mendo’akan agar Danrem 041/ Games Bengkulu tetap kondusif dan berjalan aman serta damai walau pun saat ini Kondisi tanah air lagi terkena virus Covid 19.

DPW JBMI Prow Bengkulu juga berharap dengan kehadirannya di Kantor Danrem 041/ Games Bengkulu tetap terjaga dan semakin erat.

Ketua DPW JBMI Prov Bengkulu Bapak Sukriady Sitompul Mengharapkan Kota Bengkulu tetap kondusif dan kerukunan antar umat beragama di kota yang heterogen ini benar-benar saling menghormati, sehingga terwujudnya kondusifitas wilayah dan kerukunan di Bumi Pancasila ini. Sementara itu, Danrem 041/ Games Bengkulu Bapak YANUAR Adil mengharapkan sekaligus mendukung penuh DPW JBMI dalam menjalankan aktifitasnya keagamaan,dakwah serta sosialnya. Harapan Danrem 041/ Games Bengkulu, pengurus DPW JBMI dan anggotanya meminta tetap saling menjalin komunikasi dengan baik.

(Sukriady Sitompul)

Mahasiswa KPM STAI Aceh Tamiang Gelar Gebyar Ramadhan 1442 H.

etabloidfbi.com, Aceh Tamiang-

Sekolah tinggi agama Islam Aceh Tamiang (STAI-AT) mengadakan acara “GEBYAR RAMDHAN” 1442 Hijriyah di tingkat kecamatan, acara itu dibuat agar mahasiswa STAI-AT dapat mengenal kreativitas dan kekompakan remaja tenggulun dibidang ilmu agama, Selasa, (20/4/21).

Seminggu sebelum acara di mulai Kami sudah membuat selebaran perlombaan ke setiap kampung,dan Alhamdulillah di 5 kampung dalam kecamatan tenggulun mengikuti semua perlombaan yang kami adakan, diantaranya ada cerdas cermat tingkat SMP dan SMA, perlombaan musik religi, perlombaan pidato putra dan putri,dan perlombaan fashion show tingkat SD

Tiba waktu jam 09 pagi acara telah di mulai. acara tersebut di bawakan oleh M.firdaus dan Selva puja Saputri sebagai MC.
Rangkaian demi rangkaian telah di lalui,sampai tiba acara kata kata sambutan dari ketua panitia perlombaan (ANGGA) dan kata kata sambutan sekaligus meresmikan acara dari Camat tenggulun yang diwakili oleh pak Amir selaku kasi kesra kec. Tenggulun.

“Kami merasa bangga bahwa tahun ini kecamatan tenggulun ini menjadi kecamatan terpilih untuk tempat para mahasiswa dari STAI-AT Mengabdi,kami berharap nantinya para peserta yang hadir untuk mengikuti perlombaan hari ini maupun diluar sana bisa mengikuti jejak kakak kakak kpm dari stai at dan bisa kuliah seperti mereka”, Pungkas Pak Amir.

Setelah acara Kata sambutan dan peresmian selesai, acara peresmian di tutup dengan doa yang di bawakan oleh pemuda dari kampung selamat yang bernama Hasan,

Tiba sampai ke acara yang di nanti nanti yaitu perlombaan, acara perlombaan di sambut dengan gembira dan sangat bersemangat,tampak dari kampung masing masing memberikan tepuk tangan dan bersorak untuk mendukung andalan nya masing masing, perlombaan pertama adalah pidato,dan di ikuti oleh semua kampung yang ada di kecamatan tenggulun, kemudian di lanjutkan dengan cerdas cermat,lalu dilanjutkan dengan fashion show,dan perlombaan terakhir adalah musik religi.

Tiba saatnya pada pengumuman pemenang untuk kategori Pidato Putra. Pemenang juara 1 lomba pidato putra adalah dari kampung Rimba sawang,juara 2 dari kampung tebing tinggi dan juara 3 dari kampung tenggulun ,

pemenang lomba pidato putri di raih oleh kampung tebing tinggi (juara1),juara 2 di raih oleh kampung rimba sawang Dan juara 3 di raih oleh kampung Simpang kiri.

Pemenang lomba cerdas cermat tingkat SMP di raih oleh kampung rimba sawang (juara 1) tebing tinggi (juara 2) dan juara 3 diraih oleh Simpang kiri

Pemenang lomba cerdas cermat tingkat SMA di raih oleh kampung tebing tinggi (juara1), kampung selamat (juara2) dan rimba sawang meraih juara 3.

Pemenang fashion show di raih oleh Tebingtinggi (juara1), Tenggulun meraih juara 2 dan Simpang kiri meraih juara 3.

Pemenang musik religi di raih oleh kampung rimba sawang Untuk juara pertama,dan yang kedua menyusul kampung Tebingtinggi, dan juara 3 dairaih oleh kampung selamat.

“Harapan saya kedepannya semoga acara seperti ini di adakan setiap tahunnya di kecamatan tenggulun, walaupun kami tidak mengabdi lagi di kecamatan tenggulun ini,kami berharap masyarakat dan remaja tenggulun bisa meneruskan acara seperti yang kami buat”, Tutup firdaus.(MA)

Peringati Hari Kartini, Kapolres Sukabumi Kota Bersama Anggota Polwan Laksanakan Aksi Humanis

 

etabloidfbi.com – Kota Sukabumi

Memperingati Hari Kartini tahun 2021, Polwan Polres Sukabumi Kota bagikan puluhan masker dan helm SNI gratis di kawasan Bundaran Tugu Adipura Cikole Kota Sukabumi dan kawasan Bundaran Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Rabu (21/04/2021) pagi.

Aksi humanis tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni serta diikuti oleh sejumlah anggota Polwan dan personel Sat Lantas Polres Sukabumi Kota.

Selain membagikan masker dan helm gratis, sejumlah anggota Polwan Polres Sukabumi Kota juga lakukan pengamanan dan membantu para warga Lansia (Lanjut usia) yang tengah mengikuti vaksinasi Covid-19 di gedung Djuang ’45 Kota Sukabumi.

“Hari ini tangal 21 April 2021, kami Jajaran Polisi Wanita Polres Sukabumi Kota bersama personel lainnya melaksanakan kegiatan bagi-bagi masker. Kita juga tetap mengedukasi, sosialisasi ke masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan sambil mengkampanyekan kegiatan larangan mudik menjelang Lebaran 2021 nanti,” ujar Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni kepada awak media.

Lanjutnya, “Kami juga ingin bekerja lebih baik lagi, menunjukan kepada masyarakat bahwa perempuan juga dapat berperan aktif di dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaannya dan di kehidupan masyarakat. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.

Sumarni juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudik menjelang Lebaran serta mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M di setiap aktifitas.

“Di setiap kegiatan wajib mematuhi protokol kesehatan dan tahun ini tidak mudik, tetap di Sukabumi, berkegiatan yang kreatif, positif, menghasilkan namun tetap menjaga 5M, terapkan 5M, tetap sehat, tetap semangat,” imbaunya.

( Hendra Sofyan)

Polres Langsa Gencar Patroli Malam, Cegah Balapan Liar.

etabloidfbi.com, Kota Langsa Aceh-

Polres Langsa, bersama sejumlah personil lainnya di wilayah Hukum Polres Langsa lakukan patroli secara intens setiap malam selama bulan Ramadhan.

Patroli antisipasi balap liar ini dilaksanakan mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

“Patroli wilayah ini kita lakukan untuk mencegah gangguan ketertiban masyarakat termasuk balapan liar,” ujar Kapolres Langaa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro,SH,SIK,MH melalui Kabag Ops Kompol Dheny Firmandika,S.Ab,SIK, kepada Wartawan, Rabu (21/4/21).

Patroli tersebut kata Kabag Ops Kompol Dheny, merupakan intruksi dari pimpinan agar pelaksanaan bulan suci ramadhan ditengah-tengah masyarakat dapat berjalan aman dan kondusif.

Sementara itu, Kapolres Langsa AKBP Agung Kanigoro Nusantoro,SH,SIK,MH melalui Kompol Dheny Firmandika,S.Ab,SIK menyampaikan patroli serupa mengantisipasi balapan liar juga dilakukan oleh personil Sat Sabhara,Sat Lantas, Sat Reskrim, Sat Intelkam dan dari Satpol PP.

“Peningkatan patroli baik siang maupun malam dilakukan sebagai upaya menjaga situasi tetap kondusif dalam bulan suci ramadhan ini,”ujar Kompol Dheny Firmandika.

Kegiatan patroli polres Langsa untuk mencegah terjadinya balapan liar.

Namun juga untuk penerapan protokol kesehatan (Prokes) di masyarakat sebagaimana yang telah dianjurkan pemerintah.

“Patroli balapan liar dimaksudkan untuk mencegah aksi balap liar yang kerap dilakukan oleh para remaja yang sangat mengganggu aktivitas pengguna jalan lain serta menimbulkan kerawanan kecelakaan lalu lintas,” kata Kabag Ops.(MA)

BNSP Sertifikasi Assesor Kompetensi Khusus Wartawan, Wilson Lalengke: Goodbye Dewan Pers

 

etabloidfbi.comel Jakarta.–

 

Sejumlah wartawan dan pemimpin organisasi pers mengikuti kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi assessor di bidang kompetensi kerja khusus wartawan bertempat di Gedung Serbaguna LSP Pers Indonesia, Kompleks Ketapang Indah Blok B2 Nomor 33-34, Lantai 5, Jakarta Pusat, dari tanggal 14 – 18 April 2021. Kegiatan yang berlangsung selama 5 hari itu diselenggarakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia [1].

Selain para peserta kegiatan dan pengelola LSP Pers Indonesia, hadir juga Komisioner dari BNSP, Henny S. Widyaningsih, bersama seorang Master Assessor BNSP, Agus Sutarna. Kedua pejabat BNSP ini hadir untuk memberikan pemaparan tentang materi dan kebijakan sertifikasi profesi yang menjadi tugas dan kewenangan BNSP.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi,” ujar Henny di depan 20-an calon assessor yang mengikuti kegiatan itu.

Pada bagian lain pemaparannya, Henny mengapresiasi penyelenggaraan pelatihan dan uji sertifikasi assessor bidang kompetensi kerja khusus wartawan ini sebagai sebuah terobosan penting dalam meningkatkan kompetensi para pekerja media. “Saya mengacungkan jempol atas berdirinya LSP Pers Indonesia yang hari ini bisa melaksanakan pelatihan dan uji sertifikasi assessor di bidang Kompetensi Kerja Khusus Wartawan,” kata Henny sambil meminta para peserta bertepuk tangan atas prestasi rekan-rekan wartawan ini [2].

Berbicara tentang sertifikasi profesi bagi wartawan, mau tidak mau, keberadaan Dewan Pers yang selama ini melaksanakan Uji Kompentensi Wartawan (UKW) masuk dalam radar pembahasan. Para peserta, yang umumnya adalah pimpinan organisasi pers dan media, memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan keabsahan UKW yang dilakukan oleh Dewan Pers bersama para underbow-nya selama ini.

“Dewan Pers boleh melaksanakan sertifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP. Jadi bukan Dewan Pers yang mensertifikasi wartawan, tapi oleh LSP yang diberikan lisensi untuk mensertifikasi dari BNSP,” tegas Henny.

Pada kesempatan yang sama, Master Assessor BNSP, Agus Sutarna, lebih detail dan lugas lagi dalam menjelaskan posisi BNSP berdasarkan perundang-undangan terkait dengan sertifikasi profesi. Mantan Komisioner BNSP ini bahkan menjelaskan bahwa ada sanksi pidana bagi penyelenggara sertifikasi profesi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan.

Sertifikasi kompetensi itu, kata Agus Sutarna, ada aturan hukumnya. Menurutnya, hanya ada dua lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni Perguruan Tinggi dan BNSP. “Jadi, kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi, itu melanggar hukum dan ada sanksi pidananya,” jelas Agus dengan merujuk kepada beberapa perundangan dan peraturan terkait pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.

Merespon perkembangan yang cukup fenomenal di kalangan wartawan itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, mengatakan bahwa dirinya menyambut baik langkah yang telah diambil oleh LSP Pers Indonesia bersama BNSP. “Yaa, pertama saya mengucapkan selamat kepada kawan-kawan di Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) yang telah mendidirkan LSP Pers Indonesia, dan telah pula berhasil melaksanakan kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi assessor bidang kompetensi kerja khusus wartawan. Saya bersama PPWI menyambut baik dan mendukung perkembangan bagus ini, yang sejak awal kita yakini, inilah format uji sertifikasi profesi yang sesuai dengan peraturan perundangan di negara ini,” beber Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Selasa, 20 April 2021.

Sebagaimana diketahui bahwa PPWI merupakan salah satu organisasi pers yang mewadahi kalangan pekerja pers profesional maupun pewarta warga. Ketum PPWI, Wilson Lalengke, selama ini menentang keras kebijakan Dewan Pers terkait UKW yang menurutnya tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia [3].

“Seperti sering saya sampaikan di banyak kesempatan dan forum bahwa UKW yang dilaksanakan oleh Dewan Pers bersama lembaga-lembaga pendukungnya itu adalah sesuatu yang salah kaprah, tidak ada dasar hukumnya, alias illegal. Produknya dalam bentuk Sertifikat UKW juga illegal. Kasihan kawan-kawan pemegang Sertifikat UKW Dewan Pers yang belasan ribu itu, mereka merupakan korban dari kebijakan illegal Dewan Pers,” imbuh Lulusan program pasca sarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, ini.

Dari keseluruhan 21 pasal yang ada di Undang-Undang Pers, tambah Lalengke, tidak ditemukan satu pasalpun yang secara tegas alias tidak ambigu dapat dijadikan payung hukum pelaksanaan UKW. Justru yang terjadi adalah bahwa penerapan kebijakan UKW (termasuk kewajiban verifikasi bagi media dan organisasi pers – red) merupakan pembangkangan terhadap pasal 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan pasal 15 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers [4].

“Saya konsisten sejak awal mengatakan bahwa para pengurus Dewan Pers itu telah melakukan malpraktek, melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya, dan di sisi lain mengabaikan tugas pokok dan fungsinya. Soal kompetensi wartawan, itu ranahnya UU Ketenagakerjaan melalui BNSP, dan UU tentang Pendidikan Tinggi. Soal organisasi pers, itu ranahnya UU Keormasan. Serta soal badan hukum media massa, ini diurus oleh UU Perseroan, UU Yayasan, dan sejenisnya. UU Pers tidak mengurus soal kompetensi, organisasi pers, maupun badan hukum media massa. UU Pers itu merupakan payung hukum kemerdekaan pers dan perlindungan pekerja media,” urai Lalengke panjang-lebar.

Sehubungan dengan itu, tokoh pers nasional ini menyarankan agar Dewan Pers bersikap kesatria dan legowo dalam menghadapi upaya rekan-rekan wartawan yang mulai berhasil meluruskan sistim dan kinerja pers nasional secara keseluruhan agar bergerak di jalur yang benar, sesuai peraturan perundangan yang ada. “Dewan Pers harus kembali ke khita-nya, melaksanakan tupoksinya yang telah diterakan secara jelas pada pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Kalau tidak mampu menterjemahkan, memahami, mengerti, dan melaksanakan tupoksi yang dinyatakan pada pasal tersebut, Dewan Pers dipersilahkan rekrut staf ahli di bidang pers, perundangan, dan HAM untuk membantu Anda. Jangan ambil staf dari kalangan pengusaha, apalagi dari politisi. Lebih parah lagi kalau diambil dari pengusaha yang politisi, politisi yang pengusaha, segera hancur pers Indonesia,” kata Lalengke mengakhiri. (APL/Red)

Catatan:

[1] Latih Asesor Wartawan, Komisioner BNSP: Dewan Pers Sertifikasi Wartawan Harus Lewat LSP Berlisensi BNSP; https://sindikatpost.com/2021/04/19/latih-asesor-wartawan-komisioner-bnsp-dewan-pers-sertifikasi-wartawan-harus-lewat-lsp-berlisensi-bnsp/

[2] Rekaman suara berisi pernyataan Komisioner BNSP, Henny S. Widyaningsih ada pada redaksi.

[3] Ambiguitas Sertifikasi Wartawan dan Verifikasi Media; https://pewarta-indonesia.com/2019/06/ambiguitas-sertifikasi-wartawan-dan-verifikasi-media/

[4] Baca Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Seorang Gadis Yatim Piatu Diduga Dianiaya Pacarnya, Keluarga Korban Laporkan ke Kepolisian

etabloidfbi.com – Kota Sukabumi

Miris sekali seorang Gadis belia FF
( 20Tahun )diduga telah dianiaya oleh kekasihnya di dalam kamarnya, pada Minggu, 11/04/2021, pukul 23.45 di Kp. Kebon Danas, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi dan korban yang merupakan seorang anak yang sudah Yatim Piatu ini saat ditemui sedang menangis di rumah neneknya yang berada di Jalan Safir Raya Blok A1 , Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi.

Paman Korban, Raden (41 Tahun) saat mengunjungi kediaman orang tuanya yang berada di Perum Baros Kencana, Jalan Safir Raya Blok A1, Kelurahan Baros , Kecamatan Baros , Kota Sukabumi, mendapati Korban FF sedang menangis dikamarnya yang tinggal dengan neneknya tersebut.

” Saat berkunjung ke rumah orang tua saya, di perumahan Baros Kencana, melihat Keponakan saya sedang menangis dan sedang menceritakan ke neneknya dan terlihat ketakutan saat menceritakan kejadian kepada neneknya saat itu”, jelas Raden, Paman dari FF.

Raden mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh FF kepadanya dan menceritakan kejadian yang sudah diduga dilakukan oleh Pacarnya yang bernama IH kepada dirinya waktu FF berada di Rumah IH tersebut .

” Keponakan saya ini menceritakan bahwa dirinya dipukulin, disekap dan sempat ditendang oleh IH yang merupakan pacarnya pada waktu FF berada di rumah IH sehingga mengakibatkan dibeberapa tubuhnya terlihat memar dan bengkak dibagian bibir bawahnya terlihat darah yang mengental diduga bekas penganiayaan oleh IH kepada FF, keponakan saya”, tambahnya.

Dengan kejadian tersebut membuat keluarga besar dari korban FF pun segera membawa FF ke Rumah Sakit untuk dilakukan Visum terkait luka memarnya dan sekaligus sebagai laporan dan alat bukti bila dimintai oleh Kepolisian .

” Saya langsung bawa Keponakan saya ini ke Rumah Sakit untuk dilakukan Visum dan langsung membuat Laporan Pengaduan ke pihak Kepolisian Sektor Gunung Puyuh untuk menindaklanjuti perkara yang diduga Penganiayaan dan diduga dilakukan oleh FF tersebut “, imbuhnya.

Raden bersama FF pun melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke Polsek Gunung Puyuh Kota Sukabumi setelah sebelumnya melakukan Visum oleh Rumah Sakit dan hasilnya pun diberikan kepada petugas yang menerima Laporan Pengaduan Raden dan FF ini.

” Selain Hasil Visum, Foto dan Korban yang merupakan Keponakan saya inipun dibawa ke Polsek untuk membuat Laporan “, pungkasnya.

Petugas dari Polsek Gunung Puyuh yang menerima Laporan tersebut segera melayani Pelapor untuk dibuatkan Laporan Pengaduan ( LP) di Mapolsek dan setelah itu Surat LP sebagai bukti Laporan dari pihak Pelapor kemudian diserahkan kepada Pihak Keluarga bahwasanya Laporannya sudah diinput oleh Pihak Kepolisian untuk Proses selanjutnya dan segera untuk ditindaklanjuti .

“Surat Bukti Laporan Pengaduan sudah kami terima dan semua ini kita serahkan kepada Pihak Kepolisian untuk dilakukan proses selanjutnya sesuai dengan SOP “, ucapnya.

etabloidfbi.com saat menanyakan terkait Pelayanan kepada Keluarga Korban ketika dimintai keterangan oleh Petugas di Mapolsek mengatakan bahwa Pelayanan yang diberikan oleh Petugas waktu itu sangat baik dan sopan.

” Saya sangat senang dan Apresiasi atas Pelayanan kepada kami waktu dimintai keterangan oleh Petugas Polsek , tidak tegang, sopan dan ramah sehingga saat dimintai keterangan kita merasa nyaman dan tidak ada tekanan atau rasa takut, terima kasih “, pungkas Raden kepada etabloidfbi.com

Selanjutnya, Kapolsek Gunung Puyuh, AKP Arif Sapta saat dikonfirmasi terkait adanya Laporan Pengaduan dari Keluarga FF yang diduga FF mengalami Penganiayaan dan Penyekapan ini mengatakan bahwa dirinya sudah memerintahkan Anggotanya untuk segera menindaklanjuti apa yang dilaporkan sesuai dengan SOP.

” Saya sudah memerintahkan Anggota untuk segera menindaklanjuti Laporan tersebut untuk segera ditindaklanjuti dan bila memang harus, kita akan buatkan Surat Penangkapan “, tegas Arif kepada etabloidfbi.com saat dihubungi lewat Selullarnya.

etabloidfbi.com yang menerima Foto Surat LP yang sudah dibuat oleh Polsek Gunung Puyuh dan dikirimkan lewat WA dari pihak Keluarga Korban bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh pacarnya yang berinisial IH ini , sangat tidak manusiawi dan sangat tidak pantas apa yang sudah dilakukannya terutama kepada seorang wanita, apalagi seorang Anak Yatim Piatu yang seharusnya disayangi, dikasihi dan dilindungi oleh Pacarnya tersebut bukan untuk disakiti dan dianiaya.

 

( Hendra Sofyan)

Selain Patroli Pendisiplinan Prokes , Kapolres Sukabumi Kota Bagikan Buku Bacaan Kepada Anak-anak

etabloidfbi.com – Kota Sukabumi

Di tengah masa pandemi Covid 19, Kapolres Sukabumi Kota bersama jajaran tidak henti mengingatkan masyarakat akan pentingnya disiplin penerapan Protkes (protokol kesehatan). Hal tersebut juga ditunjukkan saat beliau bertemu dengan sejumlah anak yang berpapasan ketika melaksanakan kegiatan patroli dan pendisiplinan Protkes ke masyarakat.

Sambil mengingatkan pentingnya penggunaan masker, Sumarni juga membagikan buku bacaan kepada sejumlah anak yang ditemui dan menyampaikan agar anak anak gemar membaca untuk menggapai cita cita.

Sumarni menyampaikan bahwa jajaran Polres Sukabumi Kota juga mendukung gerakan literasi yang sudah berjalan di kota Sukabumi. Seluruh kantor Polri di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota sudah dilengkapi dengan sarana pojok baca dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mendukung gerakan literasi di Kota Sukabumi. Kegiatan ini juga untuk membudayakan minat baca buku bagi anak-anak khususnya di tengah Pandemi Covid-19.

Melalui Gerakan Literasi dan Disiplin Protokol Kesehatan terhadap Anak-anak di masa Pandemi Covid-19, Sumarni berharap anak anak dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan sehingga mereka nantinya menjadi generasi muda yang kritis dan berwawasan luas.

“Mari kita buka Jendela Dunia dengan membaca buku,” ajak Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni, Senin (20/04/2021).

( Hendra Sofyan)

Wujudkan Kamtibmas Aman dan Kondusif Jelang PSU, Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut, Cek Kesiagaan Personil Di Tiga TPS”

 

etabloidfbi.com Madinah. —

 

Untuk mewujudkan Kamtibmas yang aman dan kondusif jelang PSU (Pemungutan Suara Ulang) Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal, dua pucuk pimpinan tertinggi TNI-Polri di Sumatera Utara Pangdam I/BB Mayor Jenderal TNI Hassanudin, S.I.P, M.M dan Kapolda Sumut Irjen Pol Drs. R.Z Panca Putra S, M.Si melaksanakan kunjungan dan pengecekan kesiapsiagaan Personil TNI-Polri di 3 (Tiga) TPS yang berada di 2 (dua) berbeda tepatnya di Desa Bandar Panjang Tuo Kec. Muara Siponi 1 (satu) TPS dan Desa Kampung Baru Kec. Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal 2 (dua) TPS, Selasa (21/04/2021)

Dalam kunjungan tersebut Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut didampingi oleh Asop Pangdam I/BB, Kabid Propam, Kabid Keu dan Kabid Kum Polda Sumut serta Par Spripim Pangdam I BB dan Spripim Kapolda Sumut yang mana sesampainya di wilayah kabupaten Mandailing Natal disambut oleh Kasrem 023/KS Letkol Inf Deny Angel Rupingi bersama dengan (dua) pimpinan tertinggi TNI-Polri di kabupaten Mandailing Natal yaitu Dandim 0212/TS Letkol Inf Rooy Chandra Sihombing, S.I.P dan Kapolres Madina Akbp Horas Tua Silalahi, S.I.K, M.Si bersama jajarannya serta Personil Sub Denpom TNI-AD Panyabungan, Personil Senapan B Yonif 123 Rajawali, ketua KPU Provinsi Sumut dan Ketua KPU juga Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal.

“Kunjungan ini kami laksanakan untuk mengecek kesiapan personil TNI-Polri melaksanakan pengamanan jelang pelaksanaan PSU (Pemungutan Suara Ulang) Pilkada di Kabupaten Mandailing Natal sekaligus ramah tamah dengan Para Perangkat TPS juga Tomas dan Todat serta Warga Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal” papar Kapolda Sumut.

“Dalam kesempatan ini kami juga berkunjung ke Mako Kompi Senapan B Yonif 123 Rajawali dan Mako Polres Madina untuk bersilahturahmi dan ramah tamah dengan keluarga besar TNI-Polri yang disambut dengan laporan situasi Kamtibmas oleh Kapolres Madina dan Danki Senapan B Yonif 123 Rajawali yang dirangkaikan dengan Hormat Jajar Kepada Pangdam I/BB juga Kapolda Sumut, ini sebagai wujud nyata kekompakan dan kebersamaan kami dalam menjaga keutuhan NKRI, khususnya pada pengamanan PSU (Pemungutan Suara Ulang) Pilkada di kabupaten Mandailing Natal agar berjalan dengan aman dan damai juga kondusif” sambung Pangdam I/BB.

“Harapan kami warga masyarakat Kabupaten Mandailing Natal khususnya warga Desa Bandar Panjang Tuo dan Desa Kampung Baru dapat menggunakan hak suaranya dengan bijak, pilihan boleh berbeda tapi kita tetap satu tidak boleh terpecah-belah, siapapun yang menang nantinya, itulah suara rakyat, mari kita dukung kepemerintahan mereka yang terpilih, dengan cara menjaga kamtibmas yang aman dan kondusif, agar program pembangunan untuk memajukan daerah sesuai dengan program pemerintah terlaksana dan berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang kita harapkan bersama” tutup dua pucuk pimpinan tertinggi TNI-Polri di Sumatera Utara yang berpangkat bintang dua diakhir kegiatan yang dilaksanakan.

Uang Nasabah BRI 1 Milyar Raib, Ternyata Pelakunya Asisten Manager.

etabloidfbi.com Cibinong, Jawa Barat.–

Polres Bogor berhasil melakukan pengungkapan terhadap tersangka penggelapan uang nasabah BRI sebesar 1 Milyar, yang menimpa warga Depok pada 3 Juli 2020 lalu.

Dimana Kejadian tersebut bermula saat SU selaku Relation Manager bank BRI KCP Cileungsi melakukan pemeriksaan simpanan nasabah di sistem Bank BRI. Dari pemeriksaan di dapati rekening atas nasabah berinisial SS berkurang secara drastis yang mulanya memiliki tabungan sebesar 1 milyar rupiah dan tersisa hanya 1,5 juta rupiah.

Di ketahui dalam riwayat transaksinya, nasabah SS pernah mentransfer uang ke rekening pribadi Bank BCA atas nama tersangka AM. Pihak BRI yang melakukan konfirmasi kepada Nasabah SS pun di ketahui pernah menyerahkan uang sebesar 1 Milyar Rupiah yang di peruntukan untuk simpanan dana di Bank BRI kepada AM, yang merupakan Karyawan Bank BRI yang menjabat sebagi Asisten Manager Pencari Dana.

Polres Bogor yang melakukan Penyelidikan dan penyidikan atas laporan kasus penggelapan uang nasabah Bank BRI KCP Cileungsi tersebut pun, berhasil mengamankan tersangka berinisial AM 34 Tahun yang merupakan karyawan Bank BRI KCP Cileungsi. Berikut barang bukti berupa 4 (empat) lembar aplikasi formulir pembukaan rekening atas nama korban SS, 1 (satu) lembar pembukaan perubahan rekening, 1 (satu) lembar slip penyetoran uang tunai, 1 (satu) Lembar buku tabungan Bank BRI atas nama SS, 1 (satu) bundel rekening koran, 1 (satu) Lembar berita acara penyerahan buku tabungan, 1 (satu) buah Skep Jabatan Tersangka AM, 1 (satu) Lembar surat pernyataan, 1 (satu) Buah Buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama tersangka AM, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Paspor Platinum Debit BCA dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi warna hitam.

Dalam hal ini Kapolres Bogor AKBP Harun menyampaikan, dimana pelaku AM dalam melakukan aksinya tersebut AM bermodus menawarkan program fiktif simpanan dana Gebyar Britama kepada Korban SS sebesar 1 Milyar Rupiah, dan diimingi dengan pemberian hadiah sebesar 40 Juta Rupiah.

Selanjutnya korban SS yang berminat dengan program fiktif tersebut di buatkan rekening baru di Bank BRI KCP Cileungsi yang kemudian di serahkan kepada Korban SS. Namun Tersangka AM meminta kembali Buku Tabungan dan ATM korban Nasabah SS dengan alasan untuk di lakukan pencarian hadiah. Namun kenyataannya Tersangka AM melakukan pengambilan uang milik Korban, ucap AKBP Harun.

Dari pengakuannya tersangka AM bahwa hasil penggelapan Uang nasabah tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi, bermain judi online serta ikut dalam jual beli saham/ Forex di salah satu aplikasi. Atas kejadian penggelapan dana nasabah tersebut pun pihak Bank BRI mengganti uang nasabah SS.

Sementara itu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersangka pun akan dijerat dengan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, jelas Kapolres Bogor AKBP Harun (HPb/IRsan)

Komandan Lantamal XII Pimpin Serah Terima Jabatan Danpomal Dan Pengukuhan Dantim Intel Serta Kasatkom Lantamal XII

etabloidfbi.com Pontianak.-

Komandan Lantamal XII Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman, Senin, (19/04/2021) bertempat di Lobi Mako Lantamal XII Jl. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., Nomor Kep/865/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, memimpin serah terima Jabatan Danpomal Lantamal XII dan pengukuhan Dantim Intel serta Kasatkom

Penyerahan Jabatan Danpomal dari Letkol Laut (PM) Nandang Falergi, S.T, diserahkan kepada Letkol Laut (PM) Musa Hotmatua Sitorus, S.Si., M.Tr.Opsla. Pejabat lama selanjutnya akan mengemban tugas sebagai Kabag Lalin Sat Gaktib Puspomal sedangkan Danpomal baru sebelumnya menjabat sebagai Kasi Gakkum Pom Kolinlamil.

Pada kegiatan yang bersamaan Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman juga mengukuhkan Letkol Laut (P) Suryadi Permana, S.E.,M.Tr., yang sebelumnya sebagai Paban Prod Intel Sintel Koarmada I, sebagai Dantim Intel Lantamal XII dan Mayor Laut (E) Ali Murbono, Amd., S.T. sebagai Kasatkom yang sebelumnya Pamen Denma Lantamal I.

Kegiatan diawali dengan persiapan serah terima jabatan, pembacaan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian pengambilan Sumpah Jabatan oleh Danlantamal XII, disaksikan oleh Rohaniawan, selanjutnya Penanggalan Jabatan kepada pejabat lama kemudian penyematan Tanda Jabatan kepada pejabat baru dan diteruskan dengan laporan resmi pelaksanaan serah terima jabatan dan diakiri dengan ucapan selamat kepada pejabat baru oleh Komandan Lantamal XII yang diikuti oleh pejabat serta peserta yang hadir.

Komandan Lantamal XII disela sela akir kegiatan menyampaikan bahwa pergantian jabatan merupakan hal yang biasa, hal ini sebagai usaha penyegaran dalam tubuh organisasi. Dengan adanya pergantian jabatan diharapkan akan muncul kreasi dan inovasi dari pejabat baru yang diharapkan dapat membawa kemajuan bagi organisasi.

Kegiatan juga dihadiri oleh Wadan Lantamal XII Kolonel Laut (P) ) Syamsul Rizal, S.H., M.M, Para Asisten Danlantamal XII, Para Kadis dan Kasatker Lantamal XI(Sy Mohsin)

Danlantamal XII Pontianak Buka LDD Babinpotmar Tahun 2021

etabloidfbi.com Pontianak.–

Komandan Lantamal XII Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman, Senin (19/04/2021) tadi pagi, membuka Latihan Dalam Dinas (LDD) Babinpotmar tahun 2021 yang dilaksanakan di gedung Mahalayati Lantamal XII Jl. Komodor Yos Sudarso, Kel. Sei Jawi Luar, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat,

Menandai kegiatan Latihan Dalam Dinas (LDD) tahun 2021 dilaksanakan penyematan tanda peserta LDD Babinpotmar oleh Komandan Lantamal XII Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman kepada perwakilan peserta.

Acuan terselenggaranya kegiatan tersebut yaitu Surat Perintah Danlantamal XII Nomor Sprin/67/I/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Latihan Dalam Dinas (LDD) lingkungan Lantamal XII tahun 2021.

Dalam amanatnya Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman menyampaikan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara dalam menjalankan tugas pokoknya adalah menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya baik OMP maupun UMSP, TNI selalu dipengaruhi oleh aspek geografi, demografi dan kondisi sosial lainnya. Maka melalui kegiatan LDD Babinpotmar diharapkan dapat mewujudkan kekuatan pertahanan aspek laut, baik yang menyangkut wilayah pertahanan maupun kekuatan pendukung agar memiliki kemampuan dan keterampilan dalam upaya bela negara untuk melawan setiap ancaman dan gangguan yang membahayakan kedaulatan serta keutuhan NKRI.

Mengakhiri amanatnya di tengah wabah pandemic Covid-19 ini, Komandan Lantamal XII mengajak kepada seluruh personel agar bersama-sama menjaga kesehatan dengan tetap melaksanakan protokol Kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah dan pimpinan TNI Angkatan Laut.

Kegiatan Latihan Dalam Dinas (LDD) Babinpotmar yang diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personel Lantamal XII dalam membina pertahanan wilayah laut yang di dalamnya termasuk masyarakat pesisir dan para nelayan. Untuk itu guna tercipta dan terlaksananya kegiatan Babinpotmar yang handal perlu dilaksanakan latihan ini secara terprogram dan berlanjut agar masing-masing dapat mengerti dan memahami akan tugas dan tanggung jawabnya “ tambah Beliau.

Kegiatan yang dimulai sejak hari Senin (19/04) akan berakir pada Jum’at (23/04) dengan materi yang tersampaikan antara lain, 5 kemampuan teritorial, Binter terpadu, wilayah perairan Indonesia, Banter OMP dan OMSP, Komsos, karya bakti, Bintahwil, sikap teritorial, antropologi budaya dan sosiologi, pengetahuan kebencanaan, ketatalaksanaan Binter, sejarah dan dasar komunikasi.

Turut menghadiri kegiatan Wadan Lantamal XII Kolonel Laut (P) Syamsul Rizal, S.H.,M.M, para Asisten para Kadis, Kasatker, para peserta dan instruktur.(Sy Mohsin)